Warta Banda Aceh EDISI III 2016

Banda Aceh Model Kota Madani Edisi III 2016
Ekonomi dan
Syariat Islam
Prioritas
Pembangunan
Kota
Daerah
yang
Kumuh
Jadi
Terbuka
11 Sekolah di Banda Aceh
Terima Penghargaan
Kemendikbud
DANA DESA UNTUK
KESEJAHTERAAN GAMPONG

2 SALAM REDAKSI
| Edisi III 2016
Urgensitas
Pembangunan Moral
Kita pantas mensyukuri beberapa
tahun terakhir pemerintah semakin
sadar arti pentingnya pembangunan
di tingkat gampong (desa). Buktinya sejak
2015 pemerintah telah mengkucurkan
dana triliyunan rupiah untuk pemerataan
pembangunan sampai ke pelosok-pelosok.
Ini merupakan kesempatan emas bagi
pemerintah gampong mendapatkan amanah
mengelola dana yang tak kecil itu. Namun
jangan pula pongah, sebab dana tersebut
adalah uang dari rakyat untuk pembangunan
rakyat itu sendiri, jika aparatur desa tidak
benar-benar memanfaatkan dengan baik
maka tidak ada kesempatan lain mem bangun
desa sendiri.
Meskipun keuchik (kepala desa) sebagai
orang yang bertanggungjawab
penuh atas dana ini sejatinya da lam
membuat program tetap mengede pankan
musyawarah dengan perangkatnya
serta masyarakat. Misalnya apa pembangunan
yang sangat mendesak dan
apa yang bisa membawa manfaat
banyak bagi warga. Jangan sampai sete
lah dibangun fasilitas tapi tidak dimanfaatkan,
jika ini terjadi maka pembanguan
tersebut akan sia-sia.
Selain itu, pembangunan tidak hanya
berbentuk sarana dan prasarana
saja, melainkan membangun moral
ma syarakat juga sangat diperlukan.
Sebagai contoh, dalam satu gampong
masyarakat mengeluh buruknya ak­
ses jalan di gampong
mereka. Lalu
membuat rapat dan
ke mudian mereka
se pakat untuk membangun
jalan yang
bagus supaya mu dah
dilalui setiap pengguna
jalan.
Karena jalannya
sudah bagus, para
pengguna jalan pun
nge but-ngebutan
di jalan, hingga menabrak anak-anak,
orang tua bahkan mencelakai pengguna
jalan lainnya. Akhirnya di jalan tersebut
dibuat polisi tidur agar peng guna jalan
tidak me ngemudi de ngan ke cepatan
tinggi. Na mun yang perlu digarisbawahi,
yang tadinya ingin jalan
bagus agar nyaman saat
berkenderaan, ta pi
akhirnya jadi tidak nyaman
karena sudah dibuat
polisi tidur.
Inilah salah satu contoh
mengapa pembinaan
moral itu diperlukan.
Sehebat apapun pembangunan
fisik jika tidak
digunakan oleh orang
bijak tentu fasilitas tersebut
tidak memberi manfaat juga. Oleh
sebab itu dengan adanya dana desa,
bagian hasil pajak dan Alokasi Dana
Gampong (ADG) mudah-mudahan
masyarakat Kota Banda Aceh semakin
maju dan berakhlakul karimah. []
Opini
Membangun Gampong dengan Dana Desa
Oleh : Mirza Fanzikri, S.Sos.I, M.Si
SEJAK diberlakukan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
secara nasional, desa mendapat
mandat dan kewenangan yang lebih
besar untuk mengurusi pemerintahan dan
pembangunannya sendiri dalam skala lokal
desa. UU Desa juga mengatur tentang posisi,
peran dan kewenangan desa yang lebih luas.
Salah satu dampak terpenting dari UU Desa,
yang mampu menjawab persoalan masyarakat
secara langsung, adalah adanya kucuran dana
desa yang mengalir hingga tingkatan desa.
Dengan adanya dana desa, kini gampong
(sebutan desa adat di kota Banda Aceh) hadir
dengan wajah baru sebagai “arena” pelaksanaan
program pembangunan dari pemerintah, tidak
seperti dulu lagi yang hanya sebatas “lokasi”
program pembangunan. Dengan begitu desa
akan bisa menyelenggarakan pemerintahan,
pembangunan pemberdayaan masyarakat
sendiri secara penuh. Dengan kata lain,
gampong akan menjadi subjek pembangunan
bukan lagi sebagai objek.
Mendapat mandat untuk mengurusi
pemerintahan dan mengelola anggaran
pembangunan dalam angkat milyaran rupiah
bukan hal yang mudah, dan juga belum
tentu sulit. Di Kota Banda Aceh, ada banyak
perangkat gampong yang diisi oleh mereka
yang memiliki SDM yang mumpuni serta
berpengalaman dalam mengelola keuangan
negara. Namun, kita juga tidak boleh menutup
mata bahwa ada pula yang masih minim
pengalaman. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri bagi pemerintah kota Banda Aceh
dalam membangun senergisitas dengan
menumbuhkan semangat kebersamaan
membangun kota dari gampong.
Dana Desa
Pelaksanaan dana desa pada tahun 2015
lalu kiranya menjadi pengalaman berharga
bagi pemerintahan kota dan pemerintahan
gampong. Terdapat berbagai macam kendala
yang menyebabkan penyerapan dana desa
belum maksimal. Bahkan masih ada gampong
yang tak sempat melakukan
pencairan dana desa
pada tahap akhir, karena
keterlambatan masuknya
transeferan dana desa ke
rekening kas gampong. Hal
ini menjadi maklum, karena
tahun 2015 merupakan
tahun pertama pelaksanaan
dana desa secara nasional
yang masih minim
persiapan. Tapi, hal tersebut
tidak boleh terulang. Harus
ada perbaikan manajemen
dan pengelolaan yang baik, agar pelaksanaan
dana desa berjalan secara efektif dan efesien.
Kini, di awal tahun 2016, pemerintah
gampong tengah disibukkan dengan berbagai
kegiatan penyusunan perencanaan gampong
dan dokumen perencanaan pembangunan
seperti Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Gampong (RPJMG), Rencana
Kerja Pemerintah Gampong (RKPG), dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Gampong (RAPBG) sebagai syarat
untuk pencairan dana desa serta dana dari
APBK dan pembagian restribusi pajak yang
tertuang dalam APBG.
Hingga akhir Maret, hampir belum
ada gampong di Kota Banda Aceh yang
benar-benar telah menyelesaikan tahapan
penyusunan perencanaan pembangunan.
Apalagi di pertengahan Maret baru saja
diberlakukan aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes), yang mengharuskan RKPG
dan RAPBG diiput melalui komputer secara
paralel. Tentu butuh proses adaptasi yang
memakan waktu hingga mingguan.
Belum tuntasnya dokumen perencanaan
pembangunan gampong tersebut membuat
pembayaran honorarium aparatur gampong
juga ikut tersendat. Karena mulai tahun
ini segala honorarium aparatur gampong
menjadi bagian dari APBG. Jika APBG belum
disahkan dalam reusam gampong (perdes),
maka pencairan dana gampong juga ikut
terhambat. Ini menjadi
persoalan baru yang butuh
penanganan secara tepat
dan cepat.
Butuh koordinasi yang
kuat antar stake holder di
kota Banda Aceh, mulai
dari tingkatan pemerintah
kota, SKPK, pendamping
desa, kecamatan, hingga
pemerintah gampong. Selain
membangun sinergisasi dan
penyamaan persepsi, saling
mempercayai dan saling
menjaga peran dan tanggung jawab masingmasing
stake holder adalah hal yang prinsipil.
Pemerintah kota, Badan Pemberdayaan
Masyarakat (BPM), DPKK, pihak kecamatan,
pemerintah gampong, serta pendamping desa
merupakan elemen penting yang memiliki
peranan masing-masing yang sama-sama
bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
dana desa ini. Kiranya kerja sama yang baik
antar elemen ini terus terawat secara integral,
agar pelaksanaan dana desa ini terlaksana
secara efektif dan efesien.
Prioritas Dana Desa
Dalam pelaksanaan program dana desa,
pengaturan prioritas penggunaan anggaran
ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal
ini kementrian desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi (Kemendesa
PDT) sebagai perpanjangan tangan presiden.
Prioritas penggunaan dana desa tahun 2016
telah diatur dalam Permendesa nomor 21
tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana
desa tahun 2016. Dalam Pasal 4 Permendesa
tersebut, secara umum disebutkan, prioritas
penggunaan dana desa tahun ini diutamakan
untuk mendanai program atau kegiatan di
bidang pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.
Pemerintahan gampong di Kota Banda
Aceh patut bersyukur. Secara umum, telah
banyak sarana dan prasarana masyarakat
sebagai kebutuhan dasar yang terpenuhi
secara baik. Hanya butuh sedikit biaya
perawatan dan pembinaan, agar sarana dan
prasaran tetap terawat dan berjalan secara
baik. Dengan demikian, pemanfaatan dana
desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan
pengembangan potensi ekonomi gampong
kiranya menjadi prioritas dalam penggunaan
dana desa. Bentuk komitmen dari prioritas
dapat dibuktikan dengan pengalokasian
anggaran yang lebih banyak di kedua bidang
tersebut.
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
potensi ekonomi gampong merupakan
dua hal yang harus berjalan beriringan. Secara
implementatif, pemberdayaan masyarakat
bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan
keahlian bagi masyarkat yang berkomitmen
ingin berpartisipasi dalam pengelolaan Badan
Usaha Milik Gampong (BUMG). Begitu juga,
langkah kongkrit dari dari pengembangan
ekonomi gampong adalah mendirikan BUMG
yang potensial. yang mampu meningkatkan
Pendapat Asli Gampong (PAG). Hal terpenting
sebagai pertimbangan pendirian BUMG yaitu,
BUMG harus berupa usaha yang mampu
menyerap tenaga kerja dari masyarakat
gampong sebanyak mungkin. Dengan demikian,
selain mendapatkan PAG, BUMG juga
berperan dalam meminimalisir pengangguran
dan mewujudkan kemandirian masyarakat
gampong.
Dengan adanya dana desa, semoga partisipasi
masyarakat dalam pembangunan semakin
meningkat. Kiranya dengan pelaksanaan dana
desa secara efektif, efisien, dan akuntabel,
program ini menjadi akan rahmat bagi semua
elemen masyarakat dan mampu mengantarkan
kesejahteraan kepada masyarakat sampai di
tingkat gampong. Semoga! []
Penulis, Alumni Program Magister
(S2) Perencanaan Pembangunan Wilayah
dan Pedesaan, USU Medan, dan kini
bekerja sebagai Pendamping Desa di
Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.
REDAKSI
PENERBIT Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh | PEMBINA Walikota Banda Aceh PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh | PENGARAH M. Nurdin, S.Sos |
PEMIMPIN REDAKSI Wirzaini Usman Al-Mutiarai | REDAKTUR PELAKSANA Evi Marlina | RADAKTUR Mahdi Andela - Hayatullah Pasee | KONSULTASI HUKUM Mukhlis, SH | RE-
PORTER Hafid Junaidi- Afrizal Meukek - Abi Qanita | STAF REDAKSI Musfa Gustiawaty, S.Sos - Syamsul Bahri, Yudhi Risman | FOTOGRAFER Irwansyah Putra S.Sos - Surya Mardiansyah-Tuwahed
Lambada | LAYOUTER Mulyadi | Diterbitkan berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2011, Tanggal 28 Februari 2011
Redaksi menerima tulisan berupa opini dan surat pembaca, sesuai dengan misi Warta Banda Aceh, kirimkan beserta foto copy tanda pengenal ke alamat redaksi: Bagian Humas Kota Banda Aceh, Jalan T. Abu Lam U No 07, Banda Aceh.
Email: bna.warta@gmail.com

| Edisi III 2016 INFO KOTA
3
Ekonomi dan Syariat Islam
Prioritas Pembangunan Kota
Pemahaman dan pengamalan Syariat
Islam masih menjadi prioritas dan
fokus pembangunan Pemerintah
Kota Banda Aceh ke depan.
Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan
Syariat Islam sebagai komitmen dan
mengevaluasi untuk penyempurnaan action
plan penerapan Syariat Islam dalam seluruh
aspek kehidupan warga di Kota Banda Aceh.
“Pemerintah Kota Banda Aceh selalu
memberikan perhatian dan dukungan
konkrit terhadap berbagai program dan
kegiatan ke arah pembangunan bidang
Syariat Islam, baik terhadap kegiatan SKPK
maupun lembaga lainnya,” kata Walikota
Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal
saat membuka Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Rencana
Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Banda
Aceh, beberapa waktu lalu di Aula Madani,
Lantai IV Balai Kota Banda Aceh.
Musrenbang Banda Aceh 2016 bertema
“Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif
dengan Menjunjung Tinggi Nilai Kearifan Lokal
yang Islami Demi Terwujudnya Model Kota
Madani”. Tema Musrenbang tahun ini, sebut
Illiza, sesuai dengan cita-cita masyarakat untuk
mewujudkan Banda Aceh sebagai Model Kota
Madani.
“Mustahil walikota dan wakil walikota
mewujudkan cita-cita tersebut tanpa partisipasi
dan dukungan semua pihak. Mencapai
kemadanian membutuh usaha bersama,
modelnya terus kita kembangkan hingga
Banda Aceh menjadi Kota Madani yang
tangguh dan modern.”
Adapun prioritas pembangunan Kota
Banda Aceh selanjutnya adalah ekonomi
kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan,
tata kelola pemerintahan yang baik dan
reformasi birokrasi; pariwisata, seni dan
budaya; pendidikan, pemuda dan olahraga;
kesehatan; infrastruktur perkotaan berbasis
bencana dan lingkungan hidup; serta
pengarusutamaan gender.
“Dalam musrenbang ini kita fokuskan
pem bahasan perencanaan program pembangunan
terhadap prioritas pembangunan
tersebut. Se lain itu, Musrenbang ini ju ga
diharapkan dapat menjembatani kepentingan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan kepentingan masya­
Foto: Kiki Nuryakin
Illiza Sa’aduddin Djamal saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Banda Aceh, Senin
(28/3/2016) di Aula Madani, Lantai IV Balai Kota Banda Aceh.
rakat (bottom up-top down planning).”
Pada kesempaan itu, Illiza juga mengingatkan,
tantangan dan target pembangunan
Kota Banda Aceh semakin hari semakin
besar. Isu-isu pembangunan berkelanjutan
yang menjadi standar pembangunan kotakota
di dunia terus meningkat. “Dan kita
juga berupaya menyelaraskan diri mengejar
standar tersebut.”
“Tujuannya tidak lain agar kota kita beserta
masyarakatnya menjadi lebih tang guh, lebih
kuat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan lebih
dapat menerapkan nilai-nilai islami di dalam
segala aspek kehidupan,” katanya lagi.
Ia menambahkan, Banda Aceh saat ini telah
bangkit kembali dan dikenal semakin baik oleh
pihak luar. Bukan hanya di tingkat nasional
namun juga di level internasional. Akses
pihak luar ke Banda Aceh maupun sebaliknya
semakin hari semakin baik dan membawa
banyak pengaruh dan dampak positif.
“Kota Banda Aceh telah dicanangkan
sebagai kota tujuan wisata islami dunia
dan bertekad menerapkan konsep-konsep
islamic smart city, resilient city, livable city,
serta environmental city. Semua itu adalah
PR besar kita bersama dalam menaikkan
standar dan kualitas kota kita tercinta model
kota madani ini,” katanya.
Illiza kembali menegaskan perencanaan
pembangunan yang dilaksanakan tiada artinya
tanpa peran serta dan dukungan semua. “Bersatu
kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah tersebut
tidak akan pernah gagal mengajarkan kita betapa
kesatuan dan persatuan merupakan kunci sukses
dalam membangun. Tanpa masyarakat tidak
ada pemerintahan dan tanpa pemerintahan,
masyarakat akan terbengkalai dan tercerai berai.”
Islam, sebut Illiza, telah mengajarkan
umat nya untuk bermusyawarah dan bermufakat
demi mencapai kesepakatan bersama.
“Dua kepala lebih baik daripada satu,
dan tentunya 200 ribu warga kota akan dapat
memberikan masukan yang lebih beragam dan
mengakomodir segala permasalahan. Mudahmudahan
seluruh warga kota Banda Aceh telah
menuangkan seluruh ide dan pemikirannya
melalui proses Musrenbang ini demi kemajuan
kota kita tercinta,” pungkas Illiza.
Sebelumnya di tempat yang sa ma, Sekretaris
Bappeda M Ridha sela ku ketua pelaksana
menyebutkan, Musrenbang merupakan forum
antar pemangku kepentingan/stakeholder da lam
menyelaraskan, mengklarifikasi, menajamkan,
dan menyepakati prioritas pem bangunan kota.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan
integrasi implementasi program dan
kegiatan SKPK sesuai dengan RPJM Kota
Banda Aceh dengan RPJM Provinsi Aceh
serta sembilan agenda strategis (nawacita) pemerintahan
pusat,” sebutnya.
Dalam Musrenbang ini, sambungnya, para
pihak akan mengklarifikasi usulan program dan
kegiatan yang telah disampaikan masyarakat
kepada pemerintah pada Musrenbang kecamatan
sebelumnya.
“Output yang diharapkan dalam kegiatan
penting ini adalah kesepakatan
tentang rumusan program dan kegiatan
prioritas untuk penyempurnaan rancangan
RKPK dan rancangan Rencana Kerja
(Renja) SKPK 2017,” tutupnya seraya
menyebutkan acara tersebut diikuti oleh
sekitar 150 peserta yang tediri dari unsur
Forkopimda, utusan kecamatan dan tokoh
masyarakat. Hafid Junaidi
Motivasi
“Karena sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan.”
***
MENGELUH hanya merenggut
semangat untuk melangkah.
Mengeluh hanya mengekang
rasa percaya diri. Mengapa bisa terjadi?
Karena terlebih dahulu membayangi
susah sebelum melakukan yang diren cana.
Karena berkutat anggapan (bahkan yakin)
kepada kemungkinan adanya hambatan
besar, padahal belum benar-benar dilalui
dengan persiapan diri serta antisipasi.
Dalam mewujudkan rencana yang
mencekoki diri seseorang mengata sulit
sebelum bertindak hanya seringkali
ang gapan pikirannya. Kata-kata tidak
mung kin, susah, percuma, tidak menguntungkan,
itulah ‘hantu-hantu’ kepe simisan
diri. Belum lagi disuntik pe ngaruh
Jangan Mengeluh
Oleh: Riza Mulia S. Aw
pihak luar yang menyusupi
un tuk melemahkan semangat.
Tentang pe ngaruh dari pihak
luar ini saya pun per nah
mengalami.
“Dosen A itu orang nya
payah, sering kali ‘menakutkan’
selama belajar, pelit
bahkan susah mendapati nilai
bagus,” jelas beberapa kakak
leting saat ka mi semester
dua kuliah. Sebagai angkatan
baru saya sendiri sempat
terwarnai ang gapan itu. Namun entah lah,
padahal ketika itu saya juga tidak begitu
sependapat karena belum mengalami sendiri.
Satu semester mela lui belajar mata
kuliah B dengan Dosen A itu pun selesai,
hampir ti dak pernah saya mendapati apa
yang di katakan oleh beberapa kakak leting
sewaktu itu. Puji Allah saya mendapati
nilai A. Selang seminggu kemudian saya
pun mendapati beberapa kakak
leting tersebut semasa
mengikuti mata kuliah dengan
dosen A, hanya mendapati nilai
tidak lebih baik dari cukup.
Lantas benarlah satu ungkapan
yang mengata, jika
Anda berpikir bisa, insya Allah
Anda bisa. Pun bila Anda
berpikir tidak bisa, insya Allah
Anda tidak bisa. Lihatlah
lagi, pengeluh lebih banyak
membeber banyak alasan ketimbang
mencanangkan so lusi. Dan tak
jarang pengeluh lebih mem besarkan
harapan lain kepada yang tak dimiliki,
sementara yang ada lazim tak ter perhati.
Bukankah begitu?
Persolan: Karena pun tak jarang harus
mengalami, ma ka adakah cara mensiasati
kelu han? Solusinya ikhlaslah. Ikhlas bukan
berarti pasrah, tapi membesarkan hati untuk
tetap teguh dengan positif. Mengeluh
tanda keingkaran kecil terhadap rencana
Tuhan. Buktinya? Karena cepat se kali
mengambil keputusan sebelum benarbenar
akan diterjadikan. Adapun ikhlas
mencoba mengayomi diri untuk lebih
cer das dan bijak, maka apapun yang
terjadi sudah benar-benar berupaya mema
hami takdir-Nya.
Ingatlah kita. Selama mempertahankan
anggapan sulit, maka selama
itu juga niat untuk melangkah tak pernah
mudah ter wujud. sementara tak sedikit
orang yang melawan dengan dahulu
membuktikan sete lah itu nyatanya jauh
lebih dimudahkan. Hentikan mengambil
kesimpulan sebelum ter jadi, karena
itu hanya menambah kekhawatiran
apapun. Lalui saja dan cobalah untuk
menciptakan win-win solution.
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudan.
Maka apabila kamu telah selesai
(dari satu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”
(QS. Alam Nasyrah: 5-7). [Nobel]

4 LAPORAN UTAMA
| Edisi III 2016
Dana Desa untuk
Kesejahteraan Gampong
Ir. Zulkifli Syahbuddin, MM
Kepala Badan Pemberdayaan Masya rakat (BPM)
Kota Banda Aceh
Pertama dalam sejarah, Pemerintah
Gampong (Desa) di
selu ruh Indonesia diberikan
wewenang mengelola dana yang
be gitu besar. Begitu juga di Kota Banda
Aceh setiap gampong mendapatkan alokasi
dana hingga Rp 1 milyar lebih pada
tahun ini. Dana tersebut masing-masing
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) yang disebut Dana Desa,
dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota
(APBK) disebut Alokasi Dana
Gampong (ADG) serta bagian hasil pajak
dan retribusi daerah.
Lambaro Skep menjadi gampong dengan
penerimaan dana terbesar pada tahun 2016
ini yang mencapai Rp. 1,3 Milyar. Sedangkan
gampong Ulee Pata men dapatkan alokasi
terendah yaitu se besar Rp. 951 juta.
Besar-kecilnya anggaran yang diterima
gampong ditentukan melalui pembagian
dengan menggunakan rumus-rumus tertentu,
seperti indeks kesulitan daerah dan
tingkat kemiskinan di gampong tersebut.
Misalnya pembagian dana desa, 90
persen dari dana yang berasal dari APBN
ini dibagi rata kepada seluruh gampong,
sedangkan 10 persen lainnya dibagi sesuai
rumus, kemudian ADG, pengalokasiannya
60 persen dibagi rata dan 40 persen sesuai
rumus, begitu juga bagi hasil pajak dan
retribusi daerah, 70 persen bagi rata dan
30 persen menggunakan rumus.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
(BPM) Kota Banda Aceh Ir. Zulkifli
Syahbuddin, MM menjelaskan, tahun ini
total dana desa yang diterima Kota Banda
Aceh mencapai Rp. 55,8 Milyar, meningkat
hingga dua kali lipat dibandingkan tahun
2015 yaitu sebesar Rp. 24 Milyar.
Gampong Peuniti mendapatkan alokasi
terbesar pada tahun ini, yaitu mencapai
Rp. 706 juta, sedangkan Gampong Ulee
Pata terendah yaitu Rp. 594 juta.
Selanjutnya Alokasi Dana Gampong
(ADG) tahun ini mencapai Rp. 38 Milyar angka
ini meningkat cukup tajam dibandingkan
tahun 2015 yang angkanya mencapai Rp. 9
Milyar. Lambaro Skep mendapatkan alokasi
terbesar mencapai Rp. 670 juta, dan gampong
Lampaloh mendapatkan alokasi terendah
yaitu sebesar Rp. 331 Milyar.
Kemudian tahun ini Pemerintah kota
juga mulai mendistribusikan bagi hasil
pajak dan retribusi daerah ke gampong-
Pembangunan parit dii salah satu gampong di Kota Banda Aceh.
gampong dengan alokasi mencapai. Rp. 2,
8 Milyar. Alokasi tertinggi diberikan kepada
gampong Kampung Baru sebesar Rp. 79 juta
dan terendah gampong Alue Deah Teungoh
sebesar Rp. 21 juta.
“Dalam pelaksanaannya Pemko Banda
Aceh telah mengeluarkan sejumlah regulasi
dalam bentuk peraturan walikota, serta
ada Permendes dan Permendagri untuk
dipedomani,”ujar Zulkifli.
Pihaknya berharap pengelolaan da na yang
diterima oleh masing-ma sing gampong tersebut
dilakukan se ca ra transparan dan diketahui
oleh se luruh lapisan masyarakat. Kemudian
pengelolaannya harus bagus dan sesuai dengan
yang direncanakan, serta laporan perencanaan
dan keuangannya harus ditem pel sehingga
semua masyarakat bisa memantau.
Dana Desa
Zulkifli menyebutkan penggunaan dana
desa harus bedasarkan Peraturan Menteri
Desa (Permendes) 21 Tahun 2015 serta
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016.
Dalam Permendes 21 Tahun 2015
dijelaskan bahwa dana desa diperuntukkan
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
gampong dan kualitas hidup manusia
serta penanggulangan kemiskinan.
Prioritas penggunaan dana desa di arahkan
untuk pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan gampong se perti sarana dan
prasarana fisik untuk penghidupan, sarana
prasarana kesehatan masyarakat, sarana
prasarana pendidikan, sosial dan budaya,
sarana prasarana produksi dan distribusi,
sarana dan prasarana energi terbarukan serta
kegiatan pelestarian ling kungan hidup.
“Dalam perencanaannya dana desa
mem pertimbangkan dan menyesuaikan de ­
ngan tipologi gampong dan bedasarkan
tingkat kemajuan gampong seperti gampong
tertinggal atau sangat tertinggal, gampong
berkembang dan gampong maju atau mandiri,”lanjutnya.
Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan penggunaan
dana desa selain diperuntukkan bidang
pembangunan gampong juga difo kuskan
untuk pemberdayaan masyarakat gampong
seperti peningkatan investasi eko nomi
gampong melalui pengadaan, pe ngembangan
atau bantuan alat produksi, permodalan dan
peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan
pemagangan.
“Begitu juga dukungan untuk kegiatan
ekonomi, baik yang dikembangkan oleh
BUMG atau BUMG bersama, maupun
oleh kelompok atau lembaga ekonomi
masyarakat gampong,”ujarnya.
Alokasi Dana Gampong
Zulkifli menyebutkan alokasi dana
gampong yang berkisar antara 331 juta-
670 juta pergampong digunakan untuk
gaji keuchik dan aparatur gampong,
pembangunan gampong dan pemberdayaan
masyarakat gampong.
“Kalau ADG semuanya disitu, mulai
dari operasional perkantoran, Operasional
Tuha Peut, dan sebagainya. Juga untuk
bidang pembangunan gampong seperti
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana
ibadah, kantor desa, prasarana kesehatan,
prasarana pendidikan bahkan pelestarian
lingkungan hidup,”lanjutnya.
Bagian Retribusi Pajak
Bagian hasil pajak dan retribusi daerah
baru dialokasikan mulai tahun 2016 ini,
gampong di Kota Banda Aceh akan menerima
sebesar Rp. 21 juta -79 juta per gampong.
Pemanfaatan dan penggunaan dana
ini juga hampir sama dengan ADG seperti
untuk membiayai penyelenggarakan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat gampong.
Gaji Keuchik Naik
Sehubungan dengan semakin banyaknya
dana yang dikelola oleh gampong tentu akan
semakin berat juga beban aparatur gampong.
Atas pertimbangan itu Pemerintah Kota
Banda Aceh menaikkan gaji Keuchik dan juga
aparatur gampong pada tahun ini.
Gaji keuchik dari sebelumnya sebesar
Rp. 1,5 juta kini menjadi Rp. 2 juta, begitu
juga Sekdes menjadi Rp. 1, 5 juta, kemudian
Kaur/Kasie/Kadus dan staf bendahara
menjadi 1,1 juta. Angka tersebut belum
termasuk tunjangan.
Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa’aduddin
Djamal, SE saat mengumumkan kenaikan
gaji keuchik dan aparatur gampong berharap,
kenaikan gaji ini menjadi motivasi tersendiri
sehingga pelayanan masyarakat di gampong
menjadi lebih baik ke depan. Abi Qanita
Dana desa/ APBN tahun 2016 Rp. 55.864.119.000
Tertinggi Gampong Peuniti Rp. 706.665.181,
Terendah Gampong Ulee Pata Rp. 594.313.077.
ADG/APBK tahun 2016 Rp. 38.407.220.440,
Tertinggi Lambaro Skep Rp. 670. 638. 966,
Terendah Lampaloh Rp. 331. 862. 888.
Bagian Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Tahun 2016 Rp. 2.800.000.000,
Tertinggi Kampung Baru Rp. 79.234.109
Terendah Alue Deah Teugoh Rp. 21. 626. 914.
Foto: istimewa

| Edisi III 2016 MEREKA BICARA
5
Bagi gampong, dana desa itu seperti durian runtuh, pasalnya dana yang dikelolanya tidak sedikit sehingga perlu
benar-benar transparan dan efektif. Berikut pendapat mereka.
Semua Program Harus
Dimusyawarahkan
Terkait dengan pengalokasian
dana desa dalam dua tahun
terakhir, Kami dari DPR
Kota Banda Aceh mengharapkan
kepada penyelenggara gampong
khususnya para keuchik dan
perangkat gampong agar dana desa
ini betul-betul disalurkan pada
kegiatan yang memang dibutuhkan
oleh gampong dan tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya kami
meng harapkan jangan sampai
menim bulkan masalah kemudian
hari, jangan sampai ada keuchik
atau perangkat gampong harus
berhadapan dengan penegak
hukum.
Oleh karena itu kami berharap
agar para keuchik di gamponggampong
agar berkominukasi dan
bermusyawarah dengan semua
perangkat desa dan masyarakat,
sehingga semua program dan
kegiatan bisa diterima oleh
masyarakat itu sendiri, dan
keuchik punya pegangan bahwa
programnya telah disepakati dan
disetujui oleh seluruh pihak yang
ada di gampong.
Apapun keputusan yang
dihasilkan adalah kesepakatan
masyarakat di gampong, jangan
sampai keuchik jalan
sendiri, masyarakat
jalan sendiri, nanti
akan muncul fitnah
dan macammacam.
Makanya saya
rasa dan perlu
saya ingatkan
dalam
pengelolaan
dana yang cukup
besar ini
agar betulbetul
hatisekali.
hati
Ilmiza Sa’aduddin Jamal
Ketua Komisi A DPRK Banda Aceh
Daerah yang Kumuh
Jadi Terbuka
Nurdiansyah Yusuf
Keuchik Lambaro Skep Kuta Alam
Banda Aceh
Pengalaman tahun 2015
lalu, setelah dana desa dan
dana ADG kami terima
maka kami bersama tokoh-tokoh
masyarakat, unsur pemuda
bermusyawarah,
kemana kita guna
dana ini.
Setelah itu
kita membuat
program yang
disepakati
oleh Tuha Peut
Gampong
(TPG) baru kita ajukan
ke BPM, nanti
disana
akan koreksi
kembali, dan
Alhamdulillah
pada tahun
2015 lalu apa yang kita
rencanakan dengan izin Allah bisa
terlaksana dengan baik, tidak ada
proyek fiktif.
Dalam perencanaannya kita libatkan
semua, misalnya pembangunan di
dusun maka kepala dusunnya kita
libatkan, kemudian pembangunan untuk
keperluan pemuda seperti lapangan bola
maka pemudanya kita libatkan, begitu
juga dengan kegiatan yang lain.
Dan Alhamdulillah dengan adanya
dana tersebut sudah terlihat hasilnya,
seperti ada salah satu dusun ditempat
kami yang dulu terkesan kumuh, kini
setelah kita buat jalan dengan bagus
maka sudah jauh dari kesan kumuh.
Nah bagaimana untuk tahun 2016
ini?, tahun ini dana kami terima lebih
besar dari tahun 2015 bahkan paling
besar diantara gampong-gampong
lain di Banda Aceh yaitu mencapai
Rp. 1,3 Milyar, didalamnya sudah
termasuk dana desa, ADG dan bagi
hasil retribusi.
Bukan senang kita semakin besar
kita terima ini tapi ini semakin besar
tanggungjawab, maka kita mencoba
untuk bekerja lebih maksimal agar
dana itu termanfaatkan dengan baik
apa yang akan kita laksanakan. Dalam
penggunaannya tentu kami ikuti sesuai
mekanisme yang ada.
Realisasinya Cukup Memuaskan
Alhamdulillah kalau untuk realisasi
dana gampong baik yang
berasal dari dana desa maupun
Alokasi Dana Gampong ( ADG) pada
tahun 2015 lalu di tempat kita sangat
memuaskan.
Keterlibatan tuha peuet dan masyarakat
betul-betul sudah ada sejak perencanaan
hingga pelaksanaan program. Tuha peuet
sendiri juga sebagai pelaksana di lapangan
artinya terlibat langsung dalam kegiatan.
Kami tentu sangat mengharapkan agar
kita bersama keuchik bisa terus bersinergi
dan solid, apalagi ke depan ini dana yang
kita terima lebih besar, mencapai 1 Milyar
lebih.
Kalau selama ini semua kegiatan
yang berkaitan dengan program dana
desa diketahui oleh tuha peuet, apalagi
sekarang tuha peuet juga sudah ada
sedikit tunjangan, kalau dulu memang
tidak ada sama sekali.
Jadi kita melihat dana ini memang
sangat bagus, namun kita tetap harus
berhati-hati, bahkan kita juga wanti-wanti
pak keuchik agar tidak bermasalah dengan
hukum kemudian hari.
Kalau terkait dengan dana yang akan
kami terima tahun 2016, memang kami
dari pihak gampong sudah beberapa kali
rapat dan sudah menyusun Rencana Kerja
Pembangunnan Gampong (RKPG), dan
Alhamdulillah sekarang sedang disusun
kembali dari seluruh usulan masyarakat,
karena dalam penyusunan kita libatkan
semua.
Teuku Amiruddin
Tuha Peuet Gampong Seutui

6 PENDIDIKAN
| Edisi III 2016
Karena UN Jujur
Foto: Surya Mardiansyah
Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal
menyerahkan penghargaan dari Kemendikbud
RI kepada 11 sekolah yang melaksanakan Ujian
Nasional dengan jujur pada 2015.
11 Sekolah di Banda Aceh Terima
Penghargaan Kemendikbud
Setiap kejujuran pasti mendapat
balasan yang setimpal. Seperti
halnya Kota Banda Aceh, karena
melaksanakan Ujian Nasional (UN)
secara jujur, maka 11 sekolah raih penghargaan
dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) Republik Indonesia.
Sekolah-sekolah yang memperoleh penghargaan
tersebut dinilai memiliki integritas
dalam penyelenggaraan UN 2015 lalu. Ke 11
sekolah tersebut masing-masing, SMA Negeri
10 Fajar Harapan, SMA Negeri 3 Banda
Aceh, SMA Negeri 4 Banda Aceh, SMA Fatih
Bilingual School, SMA Laboratorium Unsyiah,
SMK Negeri 1 Banda Aceh, SMK Negeri 2
Banda Aceh, SMK Negeri 5 Banda Aceh, SMP
Negeri 19 Percontohan, SMP IT Nurul Islah
dan SMP Methodist.
Penghargaan dari Mendikbud untuk 11
Seko lah itu diserahkan Walikota Ban da Aceh, Hj
Illiza Sa’aduddin Djamal SE, kepada masingmasing
Kepala Se ko lah, saat apel gabungan
PNS Pem ko Banda Aceh Senin (04/04).
11 SEKOLAH PENERIMA PENGHARGAAN
SEKOLAH BERINTEGRITAS
1. SMAN 10 Fajar Harapan
2. SMAN 3
3. SMAN 4
4. SMA Fatih Bilingual School
5. SMA Laboratorium Unsyiah
6. SMKN 1
7. SMKN 2
8. SMKN 5
9. SMP 19 Percontohan
10. SMP IT Nurul Islah
11. SMP Methodist
Da ri 11 se kolah berintegritas di Banda Aceh,
SMA Negeri 10 Fajar Harapan dan SMP
Negeri 19 Percontohan merupakan dua
sekolah yang memiliki Indeks Integritas
Ujian Nasional (IIUN) amat baik.
SMAN 10 Fajar Harapan meraih 93,56
sementara SMPN 19 Percontohan meraih
angka 95,13. Angka IIUN kedua sekolah ini
jauh berada di atas rata-rata IIUN Nasional,
yakni 63,28.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Banda Aceh, Syaridin, M. Pd
mengatakan IIUN diberikan karena sekolah
tersebut dinilai memiliki kejujuran dalam
penyelenggaraan Ujian Nasional. Semakin
tinggi indeks yang dimiliki maka semakin
tinggi tingkat kejujuran sekolah dalam
penyelenggaraan UN.
“Penilaian dilakukan langsung oleh pi hak
Kemendikbud RI tanpa sepenge tahuan kita,
Penilaiannya sangat independen, jadi kita
tidak bisa minta agar nilai kita ba gus,”ujarnya.
Syaridin menjelaskan pihak Kemendikbud
menilai integritas dari hasil UN
tahun 2015 yang dikerjakan siswa sehingga
diperoleh 11 sekolah yang dinilai jujur.
Pihaknya berharap pada tahun ini akan
semakin banyak sekolah yang mendapatkan
penghargaan tersebut.
“Dengan adanya penilaian ini kita berharap
bisa memacu sekolah-sekolah lainnya,
khususnya kepala sekolah agar mampu
menjadi sekolah-sekolah yang melaksanakan
ujian dengan jujur,” lanjutnya.
Kejujuran Sulit Diukur
Terkait dengan metode yang digunakan
dalam melakukan analisis indeks integritas,
ada dua jenis kecurangan yang menjadi
perhatian, yaitu kecurangan individual dan
kecurangan massal. Kecurangan individu
dilakukan dengan melihat jawaban teman
di dalam satu ruang. Kecurangan massal
terjadi di ruangan dengan dibantu pihak
lain, termasuk pengawas. Dari dua jenis
kecurangan ini, yang sering terjadi adalah
kecurangan massal.
Untuk melakukan analisis kecurangan,
ada dua metode, yaitu pairwise comparison
dan metode kumulatif. Pada metode pertama,
analisis dilakukan dengan membandingkan
satu individu dengan indiviodu lainnya. Pada
metode kedua, analisis dilakukan dengan
menganalisa keseragaman pola jawaban yang
salah dalam satu sekolah. Kejujuran sulit
diukur, tetapi kecurangan bisa diukur.
Berprestasi Saja Tidak Cukup
Sementara sebelumnya saat menyerahkan
penghargaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) RI Anies Baswedan
mengapresiasikan kepada sekolah yang
memiliki integritas dalam penyelenggaraan
Ujian Nasional (UN) terbaik se-Indonesia.
Ia mengharapkan penghargaan itu dapat
memotivasi para kepala sekolah yang lain
untuk meningkatkan integritas dalam pelaksanaan
UN.
“Mulai sekarang, kita harus mengubah
pola pikir dan cara pandang kita bahwa
berprestasi saja tidak cukup, harus diikuti
dengan integritas yang tinggi. Oleh
karena itu yang mendapatkan anugerah
adalah mereka yang memiliki integritas
tinggi”,ujarnya. Abi Qanita

| Edisi III 2016 LAPORAN KHUSUS
7
Mengenal Lebih Dekat Hutan Kota BNI
Menjadi Objek Penelitian
Bertema Lingkungan
Tak ada salahnya, jika Anda ke Kota
Banda Aceh menyempatkan diri
sejenak menyambangi Hutan Kota
BNI milik pemeritah Kota Banda
Aceh. Tempat ini sengaja didesain sedemikian
rupa dan ditanami berbagai macam jenis
tumbuhan, sehingga menyimpan pesona
tersendiri bagi pengunjung.
Hutan Kota ini dibangun pada 2010
di atas lahan seluas kurang lebih 7 hektar.
Lokasinya tidak jauh dari pusat Kota Banda
Aceh, sekitar 6 kilo meter atau lebih kurang
Gerbang Hutan Kota
Foto: Hayatullah Pasee
10 menit perjalanan dengan kenderaan
bermotor, tepatnya di Gampong Tibang.
Taman ini lahir berkat kerjasama
Yayasan Bustanussalatin, PT. BNI 46
Persero dan Pemerintah Kota Banda Aceh
melalui Dinas Kebersihan dan Keindahan
Kota yang berkomitmen ingin menjadi
Banda Aceh sebagai kota hijau.
Hutan Kota BNI Tibang Banda Aceh
dirancang menjadi sebuah hutan yang
memiliki keseimbangan antara nilai ekologis
dan nilai sosial budaya. Dari lahan kosong,
lokasi tersebut disulap menjadi taman favorit
bagi kawula muda di sore hari.
Lebih dari 110 spesies pohon dan
jenis bunga ditanami di lokasi yang sejuk
ini. Setiap pohon dituliskan nama dalam
bahasa Indonesia dan nama latin. Sehingga
pengunjung dapat langsung mengenal
tumbuhan yang ada disana, di antaranya
ada ketapang kencana/terminalia mentally,
kamboja/ plumeria sp, sirsak/annona
miuricata dan beberapa jenis lainnya.
Huta Kota Menjadi Objek Penelitian
Selain dapat dimanfaatkan sebagai
tempat refresing dan berfoto ria, tempat ini
juga menjadi objek penelitian dan media
pembelajaran khususnya tentang namanama
tumbuh-tumbuhan yang sudah
jarang ditemui dan jenis burung-burung
langka. Tempat ini menjadi primadona
bagi berbagai institusi pendidikan sebagai
tempat wisata pendidikan alam. Hingga
saat ini tercatat 16 penelitian yang telah
menjadikan hutan kota sebagai objeknya
dengan berbagai tema lingkungan yang
berbeda seperti penelitian tentang
cadangan karbon yang tersimpan,
model arsitektur percabangan pohon,
inventarisasi jenis tumbuhan dan tanaman
hias, evaluasi kenyamanan thermal, habitat
larva nyamuk, dan beberapa tema lainnya.
Untuk penelitian tentang burung telah
dilakukan oleh Dr. Aida Fithri, Dosen
Universitas Syiah Kuala pada program
studi biologi. Riset ini dilaksanakan pada
Januari hingga Juni 2012. Penelitian
tersebut menggunakan metode transek
garis (line transect method) dan identifikasi
jenis burung menggunakan MacKinnon et
al.(2000).
Berdasarkan hasil pengamatannya
ditemukan 26 jenis burung yang terdiri dari
16 famili, beberapa dari mereka merupakan
burung yang dilindungi dan terdapat
pula burung imigran seperti Alcedinidae,
Nectariniidae, Egretta spp dan Bubulcus
ibis adalah jenis burung yang dilindungi
berdasarkan PeraturanPemerintah No.7
tahun 1999.
Selain itu Merophsphilipinus dan
Hirundorustica adalah jenis burung
yang termasuk ke dalam burung imigran
(Holmes and Nash, 1999: MacKinnon,
2000). Dari penelitian tersebut disimpulkan
bahwa burung yang selalu hadir di Hutan
Kota BNI Tibang adalah jenis pemakan
tumbuh-tumbuhan /herbivora dan jenis
burung pemakan serangga. Kemudian dari
penelitian juga dapat disimpulkan bahwa
dari kemampuan beberapa jenis burung
yang telah berkembang biak menunjukkan
bahwa Hutan Kota merupakan tempat
yang layak untuk habitat mereka sebagai
tempat yang mendukung keberlangsungan
kehidupan spesies burung-burung tersebut.
Penelitian serupa juga telah dilakukan
oleh Mauliza seorang mahasiswa tingkat
akhir Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Serambi Mekkah
Banda Aceh. Namun yang ditelitinya
adalah jenis kupu-kupu. Penelitian tersebut
menyebutkan bahwa ditemukan 20 jenis
kupu-kupu yang beterbangan di Hutan
Kota. Keberadaan burung, kupu-kupu,
dan jenis hewan lainnya menandakan
adanya fungsi ekologi yang tercipta
dengan hadirnya Hutan Kota dan turut
menciptakan ekosistem baru berskala kecil.
Kedatangan hewan-hewan tersebut
biasanya menandakan ketersediaan sumber
makanan mereka yang berasal dari pohon,
bunga, ataupun binatang kecil lainnya
seperti serangga, cacing, ulat, dan hewan
air seperti udang tambak, kodok, dan ikan.
Pro ses adaptasi dari
he wan tersebut yang
bersarang, bertelur
atau berkembang biak
di hutan kota disebabkan
pula ka rena
keberadaan pohon
yang beranekaragam
dan tum buh
subur yang menghadirkan
iklim mikro
yang nyaman ba gi
kelangsungan kehidupan
hewan ter sebut.
Kepala Dinas Keber
sihan dan Ke indahan Kota Banda Aceh,
Jalaluddin ST., MT mengatakan perkembangan
kota sudah selayaknya berbasis sains. Hutan
kota harus menjadi tuan rumah untuk
berbagai penelitian yang dapat diterapkan bagi
perkembangan kota ekologis.
“Sehingga pemko dapat mengambil
dasar penelitian yang ada dalam penentuan
kebijakan pembangunan kota,“ ujarnya.
Sementara itu Pemimpin BNI Cab.
Banda Aceh, Ir. Muh. Irjan Nasaruddin
mengutarakan salah satu ciri sebuah kota
yang ideal merupakan kota yang memiliki
ruang hijau.
“Kota tanpa hutan akan ketinggalan
zaman. Keterlibatan berbagai stakeholder
(Institusi pemerintahan, swasta, dan
perguruan tinggi) penting untuk membangun
sebuah ruang ekologis baru perkotaan,“
katanya.
Ikhsan salah seorang pengunjung yang
baru pertama sekali datang ke Hutan Kota
mengakui tempatnya nyaman dan menarik.
Ke depan ia akan datang lagi bersama
keluarganya.
Dari pintu masuk, pengunjung melewati
sebuah jembatan besi berukuran 20 meter.
Disana ada sebuah tugu yang bertuliskan
“Hutan Kota BNI Banda Aceh” jalan setapak
berukuran lebar dua meter mengantarkan
pengunjung dapat berkeliling-keliling.
Di tengah perjalanan pengunjung akan
mendapatkan satu jembatang tajuk yang
panjang, serta jembatan bebelokan patah
yang dibangun di atas tambak di sela-sela
pohon manggrove.
“Kami rutin kemari, kadang sebulan
sekali, bahkan seminggu sekali, kami suka ada
penghijauan disini,” kata Saira, pengunjung
dari Kuta Alam.
Sampai saat ini tercatat,
pengujung Hutan Kota mencapai
52.048 orang. Untuk
kenyamanan pengujung, di
tempat tersebut disediakan
area parkir yang nyaman,
pusat informasi dan souvenir
shop yang menjajakan barangbarang
untuk buah ta ngan, area
pembibitan dan pasar tanaman
hias, toi let, mushalla, lapangan
basket dan voli outdoor, jalur
pejalan kaki, jembatan tajuk
(ramp canopy trail), dan
jembatan bakau (mangrove boardwalk).
Setiap hari Hutan Kota tidak kurang
didatangi 500 pengunjung. Baik dari
lokal, nasional, bahkan ada dari internasional
seperti Jepang, Korea, Malaysia
dan dari mancanegara lainnya. Menurut
petugas biasanya paling banyak pada
hari Minggu, karena orang banyak
yang libur kerja, mulai dari pagi orang
berolahraga sampai sore, masih saja
ramai. Hayatullah Pasee

W ARTA
PROFIL
8
EDISI III 20016
Yusniar
Keuchik
Perempuan
Pertama
26 Maret 2016 menjadi
sejarah baru bagi Yusniar
dan bagi Kota Banda Aceh,
pasalnya ia dilantik menjadi Keuchik
(Kepala Desa) perempuan pertama
gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng
Bata Kota Banda Aceh. Pelantikan
dan pengambilan sumpah Yusniar
dilakukan Camat Lueng Bata Iqbal
Rokan S.STP, bertempat di Masjid Al-
A’la Gampong Cot Mesjid Lueng Bata
Banda Aceh.
Selama ini Banda Aceh belum
memiliki Keuchik dari kalangan
perempuan, namun Yusniar terpilih
setelah meraih suara terbanyak pada
pemilihan Keuchik Oktober 2015 lalu.
Yusniar Unggul dari dua calon lainnya.
Tidak pernah terbayangkan
sebelumnya Yusniar akan menjadi
keuchik, ia mendaftarkan diri kepada
panitia pemilihan Keuchik tepat di hari
akhir dibukanya masa pendaftaran.
Yusniar merupakan istri dari Pj. Keuchik
sebelumnya Baktiar Ali.
“Awalnya masyarakat suruh suami
saya naik lagi, tapi beliau katanya mau
istirahat, lalu masyarakat menyuruh
saya, dan saya mendapatkan dukungan
juga dari suami dan ibu-ibu pengajian
makanya, saya pun mendaftarkan
diri tepat pada malam hari terakhir
pendaftaran,” ujar Yusniar saat ditemui
di ruang kerjanya.
Yusniar menyebutkan visi-misinya
menjadi keuchik antara lain fokus
pada persoalan pendidikan, kesehatan
masyarakat, pengajian baik anak-anak,
remaja, pemuda, ibu-ibu dan bapakbapak.
Selanjutnya ia berharap pemuda
di gampongnya kompak dan tidak
terkotak-kotak.
“Mungkin sebelumnya ada
perbedaan-perbedaan, sekarang saatnya
kita bersatu membangun gampong,
jangan ada lagi ngomong-ngomong di
belakang, kalau ada masalah mari kita
transparan,” lanjutnya.
Yusniar sudah memetakan, tidak
banyak persoalan di gampong cot Mesjid
itu. Namun dengan semakin banyak
anggaran yang akan dikelola gampong,
khususnya dalam dua tahun terakhir
membuat pihaknya harus bekerja lebih
keras demi suksesnya pembangunan
gampong.
Yusniar mengakui belum
berpengalaman da lam pemerintahan
gampong dan pengelolaan dana
gampong. Namun kekompakan serta
dukungan dengan aparatur gampong
lain seperti kaur-kaur dan Tuha Peut
Gampong (TPG) diharapkan tidak
ada persoalan dalam perencanaan
pembangunan gampong.
“Saya belajar dari orang-orang yang
sudah pengalaman seperti tuha peut
gampong dan aparatur gampong lainnya
dalam mengelola dana desa ini,
kalau ada persoalan kami rapatkan
dengan tuha peut,” lanjutnya.
Namun demikian, Yusniar
sebelumnya memang aktif pada
sejumlah kegiatan di tingkat
gampong, khususnya saat menjadi
ketua PKK Cot Mesjid. Disamping
itu ia aktif di Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) desa yang juga
didirikannya sejak 2010 serta
pengajian Almuslimah gampong
Cot Mesjid.
“Kalau keberanian saya untuk
tampil dan berdiri di muka umum
mungkin karena selama menjadi
pengurus PKK dan PAUD sering
mengikuti pelatihan-pelatihan,
sering tukar pengalaman dengan
orang-orang dari luar Banda
Aceh,”ujarnya.
Yusniar mengakui sejauh
ini tidak ada kendala dalam
kepemimpinannya. Ia berharap
kondisi tersebut bisa terus berlanjut
dan dipertahankan sehingga
gampong Cot Mesjid tetap aman dan
damai seperti sebelumnya.
“Kita harap bersama-sama
membangun desa. Kalau prokontra
mungkin tetap ada
tapi kita ajak agar bersamasama
untuk membangun
gampong,”lanjutnya.
Dan kini Yusniar sudah
dilantik dan siap mengemban
amanah, ia akan menjadi
pemimpin bagi 4053
penduduk Gampong Cot
Mesjid Kecamatan Lung Bata
Kota Banda Aceh. Selamat
Bertugas!
Sejarah Kepemimpinan Perempuan
di Aceh
Kepemimpinan perempuan bukanlah
hal baru di Aceh. Dalam sejarah
kerajaan Aceh maupun perlawanan
terhadap penjajahan tercatat sejumlah
nama perempuan yang dipercayakan
menjadi pimpinan. Pada masa Kerajaan
Darussalam tercatat Aceh pernah dipimpin
oleh beberapa ratu selama kurun waktu
59 tahun, ratu-ratu itu seperti : Sulthanah
Sri Ratu Tajuk Alam Safiatuddin Johan
Berdaulat ( memerintah tahun 1641–1675 ),
Sulthanah SriRatu Zakiatuddin (memerintah
tahun 1675-1678), Sultanah Sri Ratu
Nurul Alam Naqiatuddin ( memerintah
tahun 1678–1688), dan terakhir adalah
Sulthanah Sri Ratu KamalatSyah
(memerintah tahun 1688–1699).
Begitupun Ketika Aceh memasuki
masa ketegang an dengan kolonialisme
Belanda, atau yang lebih dikenal dengan
masa perang Aceh, perempuan juga
tampil di depan sebagai pemimpin gerakan.
Sebut saja di sini nama-nama seperti Cut
Nyak Dien, Cut Meutia, Teuku Fakinah,
Pocut Baren,dan lain sebagainya.