- Page 3: Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
- Page 7 and 8: pelayanan kesehatan dan sistem pend
- Page 9 and 10: Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
- Page 11 and 12: 9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
- Page 13 and 14: 2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
- Page 15 and 16: Apakah penangkapan politik itu? Hal
- Page 17 and 18: Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
- Page 19 and 20: 17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
- Page 21 and 22: 2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
- Page 23 and 24: Intimidasi oleh polisi pada saat un
- Page 25 and 26: 2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
- Page 27 and 28: 25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
- Page 29 and 30: 26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
- Page 31 and 32: 19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
- Page 33 and 34: meskipun mereka akhirnya menembakka
- Page 35 and 36: 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
- Page 37 and 38: Aparat gabungan menyerang sebuah de
- Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
- Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
- Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
- Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
- Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
- Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
- Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
- Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
- Page 55 and 56:
Polsek Taman Sari juga menyatakan b
- Page 57 and 58:
Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
- Page 59 and 60:
57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
- Page 61 and 62:
ersama dengan Republik Afrika Tenga
- Page 63 and 64:
61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
- Page 65 and 66:
Gadis tersebut telah mencari perawa
- Page 67 and 68:
Kesehatan reproduksi dan Demografi:
- Page 69 and 70:
Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
- Page 71 and 72:
Pegawai yang berkualitas biasanya m
- Page 73 and 74:
71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
- Page 75 and 76:
73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
- Page 77 and 78:
75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
- Page 79 and 80:
Jumlah penduduk Papua meningkat dar
- Page 81 and 82:
• Kecenderungan historis angka pe
- Page 83 and 84:
Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
- Page 85 and 86:
ada kebutuhan mendesak agar masyara
- Page 87 and 88:
4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
- Page 89 and 90:
Mereka diancam akan dianggap sebaga
- Page 91 and 92:
surat kontrak sudah di tangan. Dala
- Page 93 and 94:
4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
- Page 95 and 96:
93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
- Page 97 and 98:
• Keadilan untuk perampasan tanah
- Page 99 and 100:
97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
- Page 101 and 102:
perdamaian (peacemaking) sebagai ti
- Page 103 and 104:
LSM internasional, akademisi dan po
- Page 105 and 106:
Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
- Page 107 and 108:
dengan gubernur dan tokoh Provinsi
- Page 109 and 110:
5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
- Page 111 and 112:
109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
- Page 113 and 114:
menyampaikan kekhawatirannya tentan
- Page 115 and 116:
5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
- Page 117 and 118:
115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
- Page 119 and 120:
persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
- Page 121 and 122:
119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
- Page 123 and 124:
6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
- Page 125 and 126:
prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
- Page 127 and 128:
6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
- Page 129 and 130:
di sidang berikutnya. Dalam kasus l
- Page 131 and 132:
129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
- Page 133 and 134:
• Mengembangkan mekanisme pelapor
- Page 135 and 136:
• Menegakkan prinsip-prinsip yang
- Page 137 and 138:
dan pembangunan agro-industri, dan
- Page 139 and 140:
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
- Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
- Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3