You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4<br />
<strong>HALAMAN</strong><br />
<strong>UTAMA</strong><br />
D<br />
alam ringkasan Progam/Kegiatan BPKP Tahun<br />
2016 yang terkait dengan pembinaan kelayakan struktur tatakelola dan keefektifan kinerja dari<br />
memberikan penilaian yang obyektif dan independen atas<br />
Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah aktivitas tertentu dari organisasi/instansi pemerintah<br />
Daerah (APIP), antara lain ditetapkan program<br />
kegiatan/indikator yang harus dicapai dari bulan sebagai katalisator perubahan, dan memberikan<br />
(watchdog, konsultan, quality assurance); bertindak<br />
saran<br />
Januari s.d. Desember 2016 sebagai berikut :<br />
Seiring dengan usia Provinsi Sulawesi Utara yang akan<br />
menginjak umur 52 tahun pada tanggal 23 September 2016<br />
atau salah satu provinsi tertua di Indonesia, sudah sepantasnya<br />
kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Sulawesi<br />
Utara dan kapabilitas APIP 15 (lima belas) Pemerintah<br />
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara minimal mencapai<br />
Level 2. Namun kenyataannya fakta menyatakan<br />
lain. Menurut hasil evaluasi sampai dengan tahun 2015,<br />
kapabilitas APIP baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara<br />
maupun 15 (lima belas) Pemerintah Kabupaten/Kota belum<br />
ada yang ber-level 3 dan belum seluruhnya mencapai<br />
level 2, dimana masih terdapat 13 APIP kabupaten/kota se-<br />
Sulawesi Utara yang berada di level 1.<br />
Menurut IIA - Organizational Governance: Guidance for<br />
Internal Auditors, APIP berperan dalam rangka<br />
TABEA BPKP Sulut News<br />
Upaya BPKP dalam rangka Peningkatan<br />
Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah<br />
di Provinsi Sulawesi Utara<br />
oleh:<br />
Harapan Tampubolon, SE., MM., CFrA. *)<br />
Uraian Kegiatan/Indikator Level Target<br />
Meningkatnya Kapabilitas APIP<br />
Pemerintah Provinsi<br />
Meningkatnya Kapabilitas APIP<br />
Pemerintah Provinsi<br />
Meningkatnya Kapabilitas APIP<br />
Pemerintah Kabupaten/Kota<br />
Meningkatnya Kapabilitas APIP<br />
Pemerintah Provinsi<br />
Meningkatnya Kapabilitas APIP<br />
Pemerintah Kabupaten/Kota<br />
Level 3 10%<br />
Level 2 40%<br />
Level 2 25%<br />
Level 1 40%<br />
Level 1 65%<br />
atau mendorong perbaikan-perbaikan untuk<br />
meningkatkan struktur dan praktek tatakelola<br />
(catalysts for change). Hal yang sama ditegaskan<br />
dalam Pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008 tentang<br />
SPIP bahwa peran APIP adalah memberikan<br />
keyakinan yang memadai atas ketaatan,<br />
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian<br />
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi<br />
Instansi Pemerintah (assurance activities);<br />
memberikan peringatan dini dan meningkatkan<br />
efektivitas manajemen risiko dalam<br />
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi<br />
Pemerintah (anti corruption activities); dan<br />
memelihara dan meningkatkan kualitas tata<br />
kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi<br />
Instansi Pemerintah (consulting activities). Dari<br />
kedua definisi tersebut, berarti keberadaan<br />
APIP melekat pada auditornya, yaitu<br />
profesional dan kompeten.<br />
pasal 51 sd. 55 PP 60 Tahun 2008,<br />
auditor yang<br />
Sebagaimana diatur dalam<br />
auditor yang<br />
professional dan kompeten adalah auditor yang memilki<br />
kompetensi keahlian auditor yang tersertifikasi melalui<br />
program sertifikasi JFA, memenuhi Kode Etik dan Standar<br />
Audit, melaporkan hasil penugasannya sesuai dengan<br />
kebutuhan pemangku kepentingan, dan melaksanakan<br />
tugasnya secara independen dan obyektif.<br />
Namun kondisi peran APIP di Indonesia pada umumnya<br />
dan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini<br />
masih belum efektif dan efisien dalam menjalankan tugas<br />
dan fungsinya karena masih banyak berada pada level 1.<br />
Hal ini terlihat dari masih rendahnya Indeks Persepsi