E-Magazine|Free

More documents

Recommendations

Info

LAPORAN UTAMA ‘Wajah Baru’ UU ITE Tetap Mengancam Naskah Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016. UU ITE baru ini resmi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sebelumnya naskah Undang-Undang tersebut telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Oktober 2016. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara No 5952 dan mulai diundangkan sejak tanggal diundangkan pada 25 November 2016. Dijelaskan Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah hukum yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang pertama di Indonesia. Awalnya, UU ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjadi payung hukum untuk kegiatan transaksi atau perdagangan elektronik di dunia maya (e-commerce). Seiring perkembangan penggunaan media sosial, kata Noor, sejumlah pasal dalam UU ITE dianggap merugikan, bahkan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Penyebabnya, sejumlah pasal cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan hukum lain. Polemik pun muncul setelah banyaknya kasus hukum terkait pelanggaran UU ITE. “Setelah melalui serangkaian prosedur dan kegiatan sejak 2015, akhirnya C 4 Majalah I No. 51 Desember 2016 T
LAPORAN UTAMA pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan muatan materi perubahan UU ITE, ” ujar Noor. Adapun muatan materi pokok revisi UU ITE yang diharapkan mampu menjawab dinamika TIK di Indonesia meliputi, pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap “ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik” pada Pasal 27 ayat 3. Di antaranya, Pertama, menegaskan ketentuan tersebut adalah delik aduan dan unsur pidana mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Selain itu, menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan dan atau menakutnakuti pada pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta. Ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam Undang- Undang. Selain itu, menambahkan penjelasan pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, yakni penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. Selain itu, penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. Kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) UU ITE pada pasal 43 ayat 5, dengan menambahkan kewenangan untuk memutuskan akses terkait tindak pidana teknologi informasi dan kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Keenam, menambahkan ketentuan “right to be forgotten” atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan “right to be forgotten” dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketujuh, memperkuat peran Pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40, yakni pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. “Melalui revisi UU ITE, Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/ atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Revisi UU ITE diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam menggunakan internet, menjaga etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi, serta menghindari konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi,” yakin Noor Iza. Mengancam Stigma pasal karet yang selama ini Majalah I C T No. 51 Desember 2016 35
Page 1 and 2: E-Magazine|Free www.majalahict.com
Page 3: DAFTAR ISI Wajah Baru’ UU ITE Tet
Page 7 and 8: LAPORAN UTAMA Daftar Panjang Korban
Page 9 and 10: LAPORAN KHUSUS R&D Apple Siap Diban
Page 11 and 12: TELEKOMUNIKASI Penggunaan Frekuensi
Page 13 and 14: TELEKOMUNIKASI Produk Gadget Diperm
Page 15 and 16: TELEKOMUNIKASI mendefenisikan role
Page 17 and 18: E-BISNIS BI Hadirkan Layanan Keuang
Page 19 and 20: E-BISNIS Blue Bird Lengkapi Aplikas
Page 21 and 22: INTERNET Mengandung Pornografi, Big
Page 23 and 24: INTERNET i-Otentik BPPT, Tingkatkan
Page 25 and 26: PENYIARAN Teknologi Menjadi Faktor
Page 27 and 28: GALERI TelkomGroup Dirikan Posko Be
Page 29 and 30: GALERI pelanggan dalam menikmati mu
Page 31 and 32: BEDAH GADGET Canon EOS M5 Kamera Mi
Page 33 and 34: BEDAH GADGET speed, dan tombol pint
Page 35: Anda memiliki aplikasi, konten maup

E-Magazine|Free

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?