16.01.2017 Views

Literasi Politik (Political Literacy)

A review of SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy Chapter 29. Contributors: James Arthur & Ian Davies & Carole Hahn Print Pub. Date: 2008 Online Publication. Date: October 01, 2010 Print ISBN: 9781412936217 Online ISBN: 9781849200486 DOI: 10.4135/9781849200486 Print pages: 377-388

A review of SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy Chapter 29. Contributors: James Arthur & Ian Davies & Carole Hahn Print Pub.
Date: 2008
Online Publication.
Date: October 01, 2010
Print ISBN: 9781412936217
Online ISBN: 9781849200486
DOI: 10.4135/9781849200486
Print pages: 377-388

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LITERASI POLITIK<br />

IAN DAVIES<br />

The Sage Handbook of Education<br />

For Citizenship and Democracy Chapter 29


PEMBAHASAN IAN DAVIES<br />

?<br />

Membahas teori dan penelitian yang dilakukan Crick


FOKUS CRICK<br />

Ada tiga poin yang menjadi fokus Crick dalam program<br />

pendidikan politik yaitu:<br />

1. Pendidikan politik tidak lagi bisa dihindari<br />

2. Adanya proses yang panjang, perhatian, maupun waktu<br />

dalam perkembangan pendidikan dan literasi politik<br />

3. <strong>Politik</strong> harus diajarkan dengan metode yang menyenangkan


POIN PERTAMA<br />

Tahun 1970 di Inggris, setiap penduduk berusia 18 tahun sudah<br />

diperbolehkan untuk memilih<br />

Ketidaktepatan paradigma politik bagi kaum muda pada tahun<br />

1960-an<br />

Kecenderungan peningkatan aksi kekerasan dan kurangnya<br />

partisipasi politik masyarakat<br />

Oleh karena itu, pendidikan politik tidak lagi bisa dihindari.<br />

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan hubungannya<br />

dengan pemerintah bukan hanya hubungan saling mempengaruhi<br />

namun juga hubungan fungsional. Pendidikan politik dipandang<br />

perlu untuk diintegrasikan dalam program pendidikan


POIN KEDUA<br />

(PERIODE TAHUN 1970-1990)<br />

Heater (1977), Brennan (1980) dan Batho (1990), merupakan tokoh-tokoh<br />

yang setuju dengan gagasan oposisi aktif untuk pendidikan politik di Inggris.<br />

Sangat sedikit pendidikan politik yang dilakukan secara eksplisit sebelum tahun<br />

1970-an.<br />

Pendidikan politik secara fundamental dilakukan oleh Dewey (1916 dan 1966),<br />

dikembangkan dan diteliti secara relevan oleh Oliver dan Shaver (1966), dan<br />

dilanjutkan oleh Crick di tahun 1970 untuk mempromosikan politik melalui<br />

Program Pendidikan <strong>Politik</strong><br />

Selama tahun 1980 dan 1990-an, pendidikan politik dan politik literasi ditolak<br />

dalam berbagai pendekatan pembelajaran.<br />

Baru setelah periode tahun 1990-an, pendidikan kewarganegaraan (yang<br />

mencakup pendidikan politik didalamnya) dipandang baik dan memiliki<br />

signifikansi tinggi.


POIN KEDUA<br />

(PERIODE TAHUN 1990-2000)<br />

Perlu ditekankan bahwa akar dari laporan Crick yang menekankan melek<br />

politik belum diperkuat dengan upaya agar subjek pembahasan dijadikan<br />

sebagai bagian dari Kurikulum Nasional (QCA/DfEE, 2000).<br />

Pada saat itu, komunitas terfokus pada agenda politik penguasa.<br />

Penguasaan konsepsi sangat minim karena terbatasnya pemahaman politik;<br />

sarana yang profesional bisa mulai mengembangkan ide mendasar dalam<br />

penemuan cara mengajar yang menarik tetapi dalam konteks kontroversial<br />

Pendidikan politik diperebutkan oleh pendidikan IPS dan dikelola secara<br />

sentral oleh guru sehingga bukannya memperjelas, tapi menambah<br />

kebingungan dan pengabaian lebih lanjut dari politik.<br />

Disini Crick (2000) melihat pendidikan kewarganegaraan hanya sebagai<br />

konjungsi sederhana politik dan ilmu sosial adalah politik yang cerdas.


POIN KETIGA<br />

Apa yang dibutuhkan pada saat ini dalam pengembangan literasi politik secara<br />

praktis, terorganisir, dan sistematis.<br />

Crick memandang bahwa pendidikan politik harus dilakukan secara<br />

menyenangkan<br />

Adapun konsep dasar yang dipandang perlu dalam membentuk literasi politik<br />

masyarakat adalah:<br />

a) rasionalitas didasarkan pada apresiasi kritis realitas sosial dan politik;<br />

b) toleransi dalam konteks demokrasi pluralistik;<br />

c) partisipasi yang timbul dari penerimaan seseorang akan topik sospol;<br />

d) tanggung jawab, penghargaan hak-hak orang lain, dan hak sendiri.<br />

Lebih lanjut, guru harus mempu mendorong siswa dalam hal:<br />

a) keterbukaan pikiran dan mobilisasi<br />

b) pengetahuan dan pemahaman, baik dengan jalan diskusi terbuka atau<br />

penggunaan bahasa yang pesuasif.


ANGKA LITERASI<br />

POLITIK DI INDONESIA<br />

Berapa sih angka melek politik di Indonesia<br />

???<br />

• Jangankan MELEK POLITIK, angka MELEK HURUF pada orang dewasa<br />

di Indonesia menurut data UNESCO (2012) sebesar 65.5%.<br />

• 35.5% orang dewasa di Indonesia masih BUTA.<br />

• Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara yang diteliti


PERSOALAN DATA!<br />

Jika mengacu pada pendapat Crick (2005) bahwa literasi<br />

merupakan gabungan antara pengetahuan, sikap, dan<br />

keterampilan maka dapat dikatakan bahwa data yang mengulas<br />

tentang literasi di Indonesia belum ada.<br />

Yang sejauh ini diteliti di Indonesia adalah angka partisipasi<br />

politik yang sebenarnya tidak cukup menggambarkan ketiga aspek<br />

literasi sebagaimana yang dipaparkan oleh Crick


PARTISIPASI POLITIK<br />

PERIODE <br />

ORDE LAMA<br />

(1945 - 1965) <br />

ORDE BARU<br />

(1965 - 1998) <br />

PASCA REFORMASI<br />

(1998 - sekarang) <br />

1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009 2014 <br />

PERSENTASE<br />

PARTISIPAN <br />

91.4 96.6 96.5 96.5 96.4 95.1 93.6 92.6 84.1 70.9 75,1 <br />

PERSENTASE<br />

GOLPUT <br />

8.6 3.4 3.5 3.5 3.6 4.9 6.3 7.3 15.9 29.1 24.9 <br />

RATA-RATA <br />

PARTISIPASI: 95.8% dan GOLPUT: 4.2% <br />

PARTISIPASI: 80.7% dan GOLPUT:<br />

19.3%


KESALAHAN PERSEPSI<br />

Seringkali keberhasilan pendidikan politik diukur dengan persentase partisipasi<br />

masyarakat dalam Pemilu.<br />

Pertanyaannya adalah:<br />

1. Apakah jika tingkat partisipasi politik masyarakat tinggi, bisa dikatakan<br />

bahwa tingkat literasi politik masyarakat juga tinggi?<br />

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan tolok<br />

ukur keberhasilan pendidikan politik dalam menciptakan literasi politik?<br />

Gun Gun Heryanto dalam buku <strong>Literasi</strong> <strong>Politik</strong> dan Konsolidasi Demokrasi<br />

(2012) mengatakan bahwa rasio attentive public (publik yang berperhatian) di<br />

sebuah negara jarang melampaui angka 15% walau statistik mencatat bahwa<br />

tingkat partisipasi politik di beberapa negara seperti India, Tanzania, Nigeria,<br />

Mexico, Brazil mencapai 64,5%


MODEL PENDIDIKAN POLITIK<br />

Crick (2005) menggambarkan pendidikan politik sebagai sarana untuk<br />

membentuk literasi politik masyarakat melalui pendidikan formal maupun<br />

informal dengan penekanan pada penguasaan konsep, kemahiran berbahasa,<br />

dengan menguraikan masalah faktual yang dekat dengan kehidupan<br />

masyarakat. Konsep politik disini dimaknai konsep mengenai negara,<br />

masyarakat, dan hubungan diantara keduanya.<br />

Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Paulo Friere dalam bukunya <strong>Politik</strong><br />

Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan (2004), ada gagasan<br />

bahwa pendidikan politik tidak hanya hanya dipandang sebagai alat untuk<br />

mempertahankan nilai atau dukungan pada rejim yang berkuasa namun<br />

berfungsi untuk melakukan proses penyadaran.<br />

Penyadaran disini bisa dimaknai sebagai proses pendidikan dan pembinaan<br />

untuk melahirkan nilai dan budaya baru, serta merekonstruksi masyarakat.


INSTRUMEN PERKEMBANGAN<br />

LITERASI POLITIK<br />

DI INDONESIA<br />

1. Pendidikan Kewarganegaraan<br />

2. Partai <strong>Politik</strong><br />

3. Media/Pers<br />

4. Non Government Organisation/LSM


PENDIDIKAN<br />

KEWARGANEGARAAN<br />

ORDE LAMA<br />

(1945 - 1965) <br />

• 1954<br />

Dimulai dengan<br />

Pendidikan<br />

Kemasyarakatan<br />

(Negara, Bumi,<br />

KWN)<br />

• 1960-an<br />

MANIPOL,<br />

USDEK, Pancasila<br />

& UUD 1945 <br />

ORDE BARU<br />

(1965 - 1998) <br />

• 1970-an<br />

Filsafat Pancasila<br />

• 1973<br />

PKN, Civic Hukum<br />

• 1975/1984<br />

Pendidikan Moral/<br />

PMP<br />

• 1989-1990-an<br />

Pendidikan Kewiraan <br />

PASCA REFORMASI<br />

(1998 - sekarang) <br />

• 2000<br />

Perbaikan dan<br />

pembenahan konten<br />

• 2004<br />

Namanya menjadi<br />

PKN dengan fokus<br />

pada politik, hukum,<br />

dan moral.<br />

• 2006<br />

+ Pendidikan Karakter<br />

• 2013<br />

Fokus: kognitif<br />

(pengetahuan), afektif<br />

(sikap), dan konatif<br />

(perilaku)


PARTAI POLITIK<br />

ORDE LAMA<br />

(1945 - 1965) <br />

• 1953<br />

(Pra Pemilu)<br />

UU No.7 Tahun 1953<br />

Tentang Parpol<br />

• 1955<br />

(Pemilu Pertama)<br />

29 Partai<br />

• 1959<br />

Dekrit Pancasila dan<br />

Demokrasi<br />

Terpimpin. Presiden<br />

membubarkan<br />

Konstituante. <br />

ORDE BARU<br />

(1965 - 1998) <br />

• 1966<br />

(Pra Pemilu 1971)<br />

TAP MPRS No. XX/1966<br />

Penyederhanaan Parpol dan keikutsertaan<br />

TNI/POLRI dalam MPR/DPR<br />

• 1971<br />

Perpol disaring sehingga hanya 10 yang<br />

berhak ikut Pemilu<br />

• 1973<br />

(Pra Pemilu 1977)<br />

Konsep Fusi diterima Dewan. Dikukuhkan<br />

dengan UU No.3 Th.1975 tentang Parpol dan<br />

Golongan. Hanya ada 2 Parpol yaitu PPP<br />

dan PDI serta 1 Golongan Karya dalam<br />

Pemilu.<br />

• 1977-1997<br />

(5 kali Pemilu)<br />

Pendidikan <strong>Politik</strong> dalam Parpol mengarah<br />

pada hegemoni kekuasaan<br />

Parpol pada era orde baru tidak lagi berfungsi<br />

sebagai alat penyadaran masyarakat. Dengan kata<br />

lain , fungsi Parpol pada era orde baru telah<br />

DIKEBIRI oleh penguasa. <br />

PASCA REFORMASI<br />

(1998 - sekarang) <br />

• 1999<br />

(Pra Pemilu)<br />

UU No. 2 Tahun 1999 tentang Parpol.<br />

Diikuti 48 Parpol. Mulai ada istilah koalisi.<br />

Peran Parpol belum maksimal dalam<br />

penyelesaian konflik<br />

• 2004<br />

24 Parpol. Tidak ada lagi dominasi politik<br />

oleh satu partai<br />

• 2009<br />

38 Parpol. +6 Parpol Lokal di Aceh.<br />

Stabilitas tergantung pada kompromi di<br />

masing-masing koalisi. Untuk<br />

menciptakan kestabilan perlu adanya<br />

sharing of power.<br />

• 2014<br />

12 Parpol. +3 Parpol Lokal di Aceh.<br />

Muncul 2 koalisi besar: KMP dan KIH.<br />

Alih-alih menjadi sarana pendidikan<br />

politik, partai politik kini lebih disibukkan<br />

dengan penyelesaian konflik antar dua<br />

koalisi besar dan saling berebut<br />

kekuasaan.


MEDIA/PERS<br />

ORDE LAMA<br />

(1945 - 1965) <br />

• 1945<br />

Wartawan mengambilalih<br />

percetakan asing pada<br />

saat itu.<br />

• 1959<br />

Semua pemberitaan<br />

disensor. Media harus<br />

punya SIT untuk menulis.<br />

Jurnalisme telah kehilangan<br />

fungsinya sebagai instrumen<br />

pendidikan politik. <br />

ORDE BARU<br />

(1965 - 1998) <br />

• 1966<br />

Ada slogan bahwa pers di<br />

masa ini adalah Pers<br />

Pancasila<br />

• 1974<br />

Peristiwa Malari<br />

• 1994<br />

Pers kembali dibredel.<br />

Perlu punya SIUPP untuk<br />

menulis. Hanya TEMPO<br />

pada saat itu yang<br />

konsisten melawan<br />

pemerintah. <br />

PASCA REFORMASI<br />

(1998 - sekarang) <br />

• Pasca 1998<br />

Tuntutan akan kebebasan<br />

pers semakin besar<br />

sehingga lahir<br />

UU No. 39 Tahun 1999<br />

tentang HAM<br />

UU No. 40 Tahun 1999<br />

tentang Pers<br />

Namun sayangnya, fungsi<br />

pers sebagai pendidikan<br />

politik kini direduksi oleh<br />

market.


NON GOVERNMENT<br />

ORGANISATION/LSM<br />

ORDE LAMA<br />

(1945 - 1965) <br />

Maaf, belum ada<br />

LSM di Masa Orde<br />

Lama<br />

ORDE BARU<br />

(1965 - 1998) <br />

• 1970<br />

Awal munculnya LSM.<br />

• 1974-1998<br />

Perkembangan LSM<br />

pada masa Orde Baru tak<br />

berjalan sesuai dengan<br />

fungsi yang seharusnya<br />

dilakukannya ditengah<br />

masyarakat. Lembaga<br />

tersebut lebih dikekang<br />

oleh Pemerintah untuk<br />

kepentingan politik<br />

tersendiri.<br />

PASCA REFORMASI<br />

(1998 - sekarang) <br />

Dimulai dengan keterlibatan penuh<br />

LSM didalam Pemilu 1999, sekarang<br />

hampir semua aspek lembaga<br />

Negara diawasi oleh LSM. Publik<br />

Indonesia mengenal berbagai<br />

macam organisasi,<br />

misalnya Indonesian Corruption<br />

Watch (ICW), Legislative<br />

Watch (DPR-Watch), Government<br />

Watch (GOWA), Police<br />

Watch (PolWatch) dan Pemantauan<br />

Anggaran (FITRA).


SEKIAN<br />

Terima kasih

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!