22-Febriari-2017

More documents

Recommendations

Info

12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 12345678901 RABU 22 FEBRUARI 2017 Sungai Paluh Kemiri Dipenuhi Sampah Kiriman Kapoldasu Serah terima aset hasil sitaan petugas Satpol PP (m24/ Satria) Satpol PP DS Selamatkan Aset Milik Pemkab LUBUK PAKAM-M24 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deliserdang berhasil menyelamatkan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang. Masing-masing aset tersebut, dua unit kereta Honda GL Pro BK 6565 M dan BK 6501 M serta satu unit laptop merek Acer. Aset ini pun sudah diserahkan kepada Bappeda Deliserdang di Kantor Sat Pol PP Deliserdang, Selasa (21/2) sekira pukul 14.00 Wib. Kasat Pol PP Deliserdang, Suryadi Aritonang didampingi Seketaris AR Siregar menerangkan dasar penarikan ini berdasarkan surat dari Kepala Bappeda Deliserdang, Abdul Haris Pane Nomor 050/186/BPDS/2017, 050/187/BPDS/2017 serta 050/188/ BPDS/2017. "Seminggu yang lalu surat dari Kepala Bappeda Deliserdang Abdul Haris Pane untuk menarik dan mengamankan aset yang tidak dikembalikan pegawai Bappeda yang sudah pensiun," tegasnya. Dirincikannya lagi, untuk Honda GL Pro BK 6565 M dan Laptop merek Acer ditarik dari Sonter Manurung di rumahnya di Kompleks Perumahan Bumi Serdang Permai Desa Pasar Melintang, Kec Lubuk Pakam, Senin (20/2) kemarin. Honda GL Pro BK 6501 M ditarik dari Prayetno di rumahnya di Gedung Johor, Marindal, Senin (20/2). "Sesuai dengan permintaan Kepala Bappeda Deliserdang jika ada pegawai yang pensiun tapi belum menyerahkan inventaris saya menurunkan anggota untuk melakukan penarikan," kata Suryadi lagi. Kasubag Program Bappeda Deliserdang, Abdul Mulik Kaliaman didampingi Kasi Penyimpan Barang Bappeda Deliserdang, Ika menerangkan jika aset yang diterima dari Sat Pol PP merupakan aset yang dibawa pegawai yang sudah pensiun. "Aset ini merupakan aset yang dibawa pegawai yang sudah pensiun. Seharusnya sudah pensiun langsung diserahkan, kita mengapresiasi kinerja Satpol PP," kata Abdul Malik. (satria) Sekwan DPRD Medan saat berselfie bersama wartawan unit DPRD Medan (m24/Akbar) AGAR TERJALIN KEBERSAMAAN Sekwan Janji Tak Alergi dengan Wartawan MEDAN-M24 Dalam rangka menjalin kebersamaan, kekeluargaan dan kerjasama, Sekretaris DPRD Medan Abdul Aziz melakukan silaturrahmi dengan wartawan yang bertugas di DPRD Medan, Selasa (21/2). Usai acara, Abdul Aziz berselfie bersama para wartawan. “Kita jalin kerjasama, kita bina kekeluargaan, kita saling berkoordinasi, saling menasehati, dan terpenting jangan ada dusta di antara kita,” ujar Abdul Aziz seraya mengatakan dirinya tak akan pernah alergi dengan wartawan. Terlihat hadir dalam silaturahmi tersebut antara lain Kabag Persidangan Hj. Alida, SH, Kabag Keuangan Mahyuzar, Kabag Umum Andi Harahap, Kabag Humas Yuslizar, serta sejumlah Kasubbag seperti Ermina Linda Siregar, Agung dan Hasan. Sementara dari wartawan turut dihadiri Penasehat Kordinator Wartawan Unit DPRD Medan, Rifki Warisan, Ketua Kordinator Satriadi Tanjung, Sekretaris Edward Bangun, dan Bendahara Nur Fatimah. Abdul Aziz mengawali sambutan dengan menyampaikan ucapan syukur kepada Hari Pers Nasional. Mantan Kadispora Medan ini bersyukur dirinya dipercaya menjadi Sekwan DPRD Medan. “Saya tak bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa berkoordinasi dengan DPRD dan wartawan di DPRD Medan ini,” tandasnya. Sementara Ketua Koordinator Wartawan DPRD Kota Medan, Satriadi Tanjung mengucapkan selamat datang kepada Sekwan di tempat tugas yang baru. Diharapkan, jalinan silaturahmi yang sudah terbina dan terpupuk selama ini antara wartawan dengan aparatur Sekretariat DPRD dapat terus dipertahankan. "Kami akui, komunikasi dan interaksi selama ini cukup baik. Mudahmudahan hal ini dapat terus dijaga dan dipertahankan," harap Satriadi. (bar) iklan SINSHE HAN’S / AMA (PRIA BAHAGIA) KHUSUS MENGOBATI LAKI-LAKI Specialis Mengobati Segala Kelemahan Laki-laki Dalam Bidang Sexual Seperti : Impotensi, Lemah Syahwat, Kurang Perkasa, Ukuran Vital Kurang Sempurna, Prematur Ejakulasi, Kencing Kurang Lancar, Sakit Pinggang Dll. & Meningkatkan Potensi Kejantanan Di Luar Dugaan, Pengobatan Cara Tradisionil Dan Ramu-ramuan Tiongkok Kuno, Praktis Tanpa Ada Efek Samping Terjamin : MEDAN JL. GANDHI NO. 129 C (DEKAT RM. CEMARA) TELP. 0816 1742 5923 - 0813 7415 9849 PRAKTEK TIAP HARI JAM : 08.00 S/D 20.00 WIB NON STOP HARI MINGGU / BESAR JAM 08.00 S/D 14.00 WIB 12345678901 HILANG/TERCECER Telah tercecer surat tanah No.50576/A/F/44 (sk Camat) a/n Wagimin KR, Terletak di Desa Jambur Pulau dengan ukuran lebar 9,5 M Panjang 41M Lubuk Pakam-M24 Warga Desa Paluh Kemiri Kec Lubuk Pakam resah, Sungai Paluh Kemiri yang melintasi desa tersebut dipenuhi sampah. Khawatir terjadi banjir lantaran tumpukan sampah semakin meninggi, warga minta pemerintah ambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. ETAKUTAN K w a r g a b u k a n t a n p a alasan, bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, dipastikan air sungai bisa saja meluap lantaran tumpukan sampah menghambat arus air, Pantauan di lokasi, sampah yang semakin hari semakin bertambah tumpukannya itu tinggal menunggu waktu. Ibarat bom waktu, tinggal menunggu waktu untuk meledak. Hermawan (34) warga yang tinggal di Link III Desa Paluh Kemiri, Kec Lubuk Pakam kepada M24 mengaku cemas dengan kondisi Sungai Paluh Kemiri. Selain mencemari sungai, tumpukan sampah juga merusak pemandangan. “Kami resah lah bang. Apalagi sekarang ini hujan sering datang. Deras dan lama pulak itu. Kalau sampah itu tak diangkat lama kelamaan bisa sumbat sungai ini. Kebanjiran lah kami. Udah gitu, sampah kiriman itu kan juga merusak pemandangan mata. Pasti juga mencemari biota sungai. Sejak menumpuknya sampah tersebut, air sungai jadi berbau tak sedap,” keluh Hermawan, Selasa (21/2). Bapak beranak dua yang sehari-hari berdagang ini sangat mengharapkan Camat Lubuk Pakam segera melakukan pembersihan di Sungai Paluh Kemiri. “Pak Camat, jangan tunggu sampai terjadi baru bertindak. Segera kerahkan alat berat untuk membersihkan tumpukan sampah itu. Mencegah lebih baik dari pada mengobari,” ketusnya. Hal senada juga dikatakan Suhaimah (40). Dia menyebut, sungai yang berada tak jauh dari PROGRAM KESEHATAN BURUNG PUYUH *New Ciami: Anti Stress Dan Daya tahan Tubuh *SQ Plus: Anti Mencret Cocci, Gejala Mengantuk *Puyuh Vit: Mempercepat Masa Pertumbuhan *Ryomicin: Mempercepat Proses Awal Bertelur *Trimeth: Mengatasi Snot, Bakteri Pencernaan LAYANAN INFO VIA SMS: 0811 652 390 TERCECER Telah Tercecer 1 Buah Surat Tanah (SHM) a/n Budimansyah Yang Terletak Di Jl. Kopi I No. 4 Perumahaan Simalingkar. Kel Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Dengan Hak Milik Nomor : 3986, Dengan Luas Tanah 84 M². Tercecer Disekitar Jl. SM Raja. Tumpukan sampah yang berada di Sungai Paluh Kemiri di Desa Paluh Kemiri (m24/Satria) kediamannya itu sudah lebih dari 3 tahun tidak dibersihkan secara menyeluruh. Beberapa bulan lalu pernah dibersihkan, namun tidak semuanya hingga ke Desa Bakaran Batu. “Entah sampah apa saja di situ bang. Bauk kali lah apalagi ada bangkai hewan dan kotoran manusia. Maunya pihak Kecamatan Lubuk Pakam bisa mengerti kondisi di sini lah bang,” sebutnya. Terpisah, menanggapi informasi banyaknya sampah BUTUH DANA CEPAT JAMINAN BPKB KENDARAAN SEPEDA MOTOR, MOBIL, BECA BERMOTOR menumpuk di alur Sungai Paluh Kemiri, Camat Lubuk Pakam, Chairul Azman Harahap langsung merespon. Begitu menerima laporan itu, camat berjanji akan segera melakukan pembersihan di sepanjang alur Sungai Paluh Kemiri. “Terima kasih infonya. Memang sebelumnya sudah pernah juga itu dibersihkan. Tapi kadang kepedulian warga untuk membuang sampah pada tempatnya masih kurang,” katanya singkat. (satria) PROSES CEPAT, BUNGA RINGAN, AMAN TERPERCAYA BISA KREDIT 1 BULAN SAMPAI 24 BULAN HUB KANTOR TERDEKAT KAMI : CV. WILLIE PRATAMA JL. PROF. HM. YAMIN NO. 652 HP. 0852 6112 3222 JL. PANGLIMA DENAI/SAMP. TOL DENAI HP. 0852 9641 3722 JL. VETERAN HELVETIA SAMP. PEGADAIAN HP. 0852 6175 2340 AJAK TEMAN, TETANGGA, REKAN. KAMI BERIKAN KOMISI (5%) TERCECER/HILANG Akte Jual Beli Tanah No.: 03 tertanggal 13-1-2014 a/n. Tuahta Sembiring Tercecer diseputaran desa Tigapanah Karo menyalami barisan personil Polres Tebingtinggi (m24/Agus Sabono) Kapoldasu ‘Bertandang’ ke Tebingtinggi PANTAU RUMKID & KPUD TEBINGTINGGI-M24 Kapolda Sumut, Irjen Pol Dr H Rycho Amelza Dahniel MSi mengunjungi Polres Tebingtinggi. Begitu mencecahkan kakinya, Kapolda disambut langsung Kapolres Tebingtinggi, AKBP Ciceu Cahyati D SH MH, Selasa (21/02) sekira pukul 14:30 Wib. Setelah berdialog panjang lebar dengan Kapolres, Kapolda Sumut melanjutkan kunjungan ke Rumkit Bhayangkara Tk III Tebingtinggi. Dalam kesempatan itu, Kapolda hadir untuk meresmikan gedung baru Rumkit Bhayangkara Tingkat III Tebingtinggi. Kapoldasu berpesan agar rumah sakit Bhayangkara bisa menjadi pelayanan umum yang terbaik dan bukan khusus untuk keluarga Polri maupun TNI, tapi untuk semua masyarakat Kota Tebingtinggi. “Saya hanya berpesan agar rumah sakit ini harus menjadi rumah sakit yang memiliki pelayanan yang baik,” pinta Kapoldasu. Di hadapan Kapoldasu, Karumkit Bhayangkara Tebingtinggi, Kompol Dr Rmoy Sebastian bercerita panjang lebar tentang sejarah perkembangan Rumah Sakit Bhayangkara dari masa ke masa. Selesai dari Rumkit Tk III, Kapolda Sumut mengecek Kantor KPUD Tebing Tinggi dengan didampingi Kapolres Tebingtinggi. Di Kantor KPUD Tebingtinggi, Kapoldasu hanya berdialog sedikit dengan Ketua KPUD Kota Tebingtinggi, Abdul Chohir S.Ag. (agus) AUDIENSI KAJI DPRD SUMUT Plt Sekwan Dukung Jurnalis Berkarya & Beretika MEDAN-M24 Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sumut Dra Nirmaraya, MSP menerima belasan jurnalis yang sehari-hari bertugas di Gedung DPRD Sumut melalui wadah Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) DPRD Sumut, Selasa (21/2) pukul 10.50 WIB di Aula Lt II gedung Dewan Jl Imam Bonjol Medan. Dalam kesempatan tersebut, Nirmaraya menyatakan memberi dukungan penuh terhadap visi, misi dan motto KAJI DPRD Sumut yang berorientasi pada semangat berkarya dan beretika. Nirmaraya mengakui, hingga kini jumlah wartawan yang memasukkan surat tugas peliputan di gedung DPRD Sumut sangat banyak. Dia berharap, KAJI DPRD Sumut dapat menyatukan ratusan wartawan yang tercatat itu agar menjalankan profesi secara baik, benar dan bertanggungjawab. "Visi, misi dan motto KAJI DPRD Sumut sangat mulia. Semoga bisa dicontoh oleh Puskesmas di Asahan Belum Memiliki Ipal KISARAN-M24 Semua pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang berada di Kab Asahan belum memiliki tempat pengelolaan limbah. Baik limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) maupun Incinerator (alat pemusnahaan alat medis). Sampah medis banyak yang dibiarkan berserakan di sekitar areal Puskesmas. Hal itu dikatakan oleh anggota DPRD Asahan, Hidayat Nasution. Politisi PKS ini menyebut, dari jumlah Puskesmas yang ada, tidak satupun semua wartawan," ucap Nirmaraya. Dengan bersatunya wartawan, Nirmaraya percaya KAJI DPRD Sumut akan tampil sebagai organisasi panutan. "Bila wartawan, anggota DPRD Sumut dan Sekretariat DPRD Sumut bersatu, niscaya semua kegiatan berjalan baik. Kami harap semua wartawan bersatu. Mudahmudahan fasilitas kebutuhan wartawan yang bertugas di DPRD Sumut bisa kami dukung. KAJI DPRD Sumut silahkan memakai ruangan wartawan di bawah untuk sekretariat. Sampaikan ke Humas akses jadwal kegiatan Dewan, yang memiliki IPAL. Hidayat juga menjelaskan bahwa dirinya belum mengetahui kendala terkait belum dibangunnya IPAL. "Pengelolaan limbah B3 berbeda dengan pengelolaan limbah pada umumnya dan tidak bisa dibuangan disembarang tempat, termasuk di tempat pembuangan akhir (TPA)," ujarnya kepada M24, Selasa (21/2) di ruang kerjanya. Pertimbangannya, lanjut Hidayat, limbah medis dinilai sangat menganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Plt Sekwan DPRD Sumut Dra Nirmaraya, MSP bersama pengurus/anggota KAJI DPRD Sumut (Ist) dokumen kegiatan yang dibutuhkan atau hal-hal lain diperlukan," tegas Nirmaraya. ”Alatnya sangat mahal, mungkin satu unitnya saja diperkirakan membutuhkan anggaran yang cukup besar,” terangnya. Menurutnya permasalahan tersebut merupakan persoalan klasik dan cenderung dikesampingkan oleh pemerintah setempat. "Limbah medis secara aturan harus dimusnahkan, namun cara pemusnahannya tidak bisa dilakukan disembarang tempat. Melainkan harus dimusnahkan memakai incenerator," bebernya. Sementara itu, aktifis lingkungan Asahan, Rizky Adithya menyayangkan Sebelumnya, Ketua KAJI DPRD Sumut, Budiman Pardede S.Sos (Harian Metro 24) menjelaskan Pemkab Asahan yang tak merespon ketiadaan instalasi pengolahan limbah tersebut. Berdasarkan Undang– undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah B3 memperbolehkan pengelolaan limbah medis dilakukan oleh pihak ketiga. ”Saat ini, harus ada upaya yang akan dilakukan ke depan. Karena kalau dibiarkan, dimungkinkan sampah medis yang berasal dari Puskesmas tersebut dinilai bisa menularkan penyakit,” tegasnya. (deddy) visi-misi, moto pendirian, perkenalan pengurus, anggota, pembina, penasehat serta konsultan hukum KAJI DPRD Sumut. "Selama ini banyak temanteman jurnalis peliput di DPRD Sumut kesepian di tengah-tengah keramaian. Sebab tidak semua orang punya talenta sama atau cara pengembangan diri. Visi-misi KAJI DPRD Sumut hadir untuk membuat wadah silaturrahmi jurnaliis DPRD Sumut yang kuat sekaligus mendorong 3 tupoksi DPRD Sumut melalui suara-suara pembaruan kritis untuk kemajuan daerah/rakyat Sumut," ungkap Budiman Pardede. Dia juga meminta Sekretariat DPRD Sumut bersedia melibatkan KAJI DPRD Sumut dalam berbagai kegiatan DPRD Sumut kedepan. "KAJI DPRD Sumut siap mengawal 100 legislator dan Sekretariat DPRD Sumut untuk menjalankan tupoksi masing-masing. Anggota KAJI DPRD Sumut harus senior di profesi bukan karena uban di kepala tapi karena karya dan etika," cetus Budiman. (red)
RABU 22 FEBRUARI 2017 SERBU KANTOR WALIKOTA MEDAN Ribuan Parbetor Minta Izin Ojek Online Distop MEDAN-M24 Ribuan massa penarik becak bermotor (Parbetor) yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan dan Transportasi Umum (SATU), menuntut agar operasional ojek dan taksi online di Medan dihentikan. Terminal kedatangan Internasional KNIA. M24-Satria Imigrasi KNIA Tolak Masuk 35 WNA KUALANAMU-M24 Selama Januari-Februari 2017, Imigrasi Bandara Kualanamu tolak 35 Warga Negara Asing (WNA). Mereka yang ditolak karena melakukan pelanggaran saat pemeriksaan. Termasuk tidak berlaku sopan kepada petugas saat diperiksa, tidak memiliki tiket kembali (return ticket) serta maksud dan tujuan kedatangan ke Indoneisa tidak jelas. "Januari terdata 15 orang, 5 asal Tiongkok, 5 asal Malaysia, 4 Bangladesh dan 1 India. Hingga Senin (20/2), WNA yang ditolak masuk 20 orang, 5 asal Malaysia, 4 Libya, 4 Tiongkok dan 7 Bangladesh. Total seluruhnya 35 orang," papar Kepala Bidang (Kabid) Pendaratan Izin dan Masuk (Darinsuk) Imigrasi Bandara Kualanamu, Mangara B Siregar, kepada wartawan, Selasa (21/1). Menurutnya, jika alasan penolakan didominasi tidak jelas tujuan kedatangannya ke Indonesia, apakah wisata atau kerja. Serta tidak memiliki tiket kembali, bahkan tidak berlaku sopan pada petugas saat pemeriksaan. "Ngapain dia ke Indoensia kalau tidak jelas tujuannya. Begitu juga sebaliknya, datang tanpa miliki tiket kembali dan kapan pulangnya juga tidak jelas. Maka untuk antisipasi itu, lebih baik kita pulangkan," jelas Mangara. Lebih lanjut Mangara mengatakan, jika tindakan penolakan WNA tersebut sudah sesuai UU No 9/2011 tentang Imgirasi. Bahkan tindakan itu sudah lebih baik daripada dilakukan penahanan. "Ke depan kita terus melakukan sterilisasi kepada setiap WNA yang masuk melalui Bandara Kualanamu. Apalagi orang yang tidak jelas tujuannya masuk ke Indoneisa. Tidak ada tawar-menawar, langsung kita suruh pulang," kata Mangara. Terkait penindakan di lapangan, ucap Mangara, sejauh ini pihaknya belum menemui kendala. "Hanya saja ada riak kecil, termasuk ribut-ribut sama keluarga dan WNA yang ditolak, ini hal yang biasa dan itu tidak diambil pusing," jelas Mangara. (satria) iklan T UNTUTAN m a s s a pendemo di Kantor Walikota Medan itu, menuding keberadaan angkutan berbasis online tersebut, bertentangan dengan UU Nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 74/ 2014 tentang angkutan jalan yang menyatakan ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggara angkutan umum. "Berikan kebebasan seluasluasnya untuk operasional becak bermotor, angkot, tanpa adanya larangan masuk ke wilayah daerah tertentu," ungkap Pimpinan Aksi, Johan Merdeka dalam orasinya, Selasa (21/2). Tuntutan lainnya, sambung Johan, permudah pengurusan speksi, STNK dan sebagainya terhadap becak bermotor. Lalu berikan jaminan sosial yang layak kepada keluarga abang becak, supir angkot dan supir taksi agar sejahtera. "Yang terpenting, jadikan becak sebagai ikon wisata di Kota Medan," katanya. Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan, Qamarul Fatah, yang menerima aspirasi pendemo, ditolak. Massa minta tuntutan mereka diterima langsung Walikota Medan Dzulmi Eldin. "Kami tidak mau aksi kami diterima orang lain selain Walikota Dzulmi Eldin secara langsung," kata Johan. Anggota DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, kemudian mendatangi mobil komando pengunjukrasa. Ia menyarankan para penarik becak membuat surat laporan ke Komisi D DPRD Medan. "Dari surat itu nanti kita bisa panggil pihak yang berwenang, seperti Kepala Dinas Perhubungan, pengusaha Go Jek, dan perwakilan penarik becak," jelas Bendahara Fraksi PDIP tersebut kepada sejumlah perwakilan penarik becak. Dia mengungkapkan persoalan tersebut bisa dibicarakan baikbaik daripada menggelar demonstrasi. "Jangan anarkis, apalagi sampai memburu penarik Go Jek. Coba kirim surat ke DPRD Medan, mudah-mudahan kita Aksi ribuan parbetor yang menuntut izin operasional ojek dan taksi online agar dihentikan. M24-Akbar bisa membantu," kata anggota Komisi D tersebut. Paul menambahkan, pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dan membahas keluhan penarik becak. Dari rapat itu juga nantinya mereka bisa menanyakan izin Go-Jek dan transportasi online lainnya. BELUM PUNYA IZIN OPERASIONAL Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Renward Parapat, yang menemui massa pendemo, setuju kalau becak bermotor (betor) menjadi ikon Kota Medan. "Pemko tidak akan hapus Betor dari Medan," tuturnya. Diungkapkannya, angkutan berbasis online saat ini sedang dikonsultasikan bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Diakuinya, Pemko Medan tidak memiliki wewenang apa pun terhadap angkutan berbasis online. "Angkutan berbasis online ini kan internet. Jadi izinnya ada di Kominfo. Kami sedang berkonsultasi dengan aparatur pemerintahan yang lain," terangnya. Kadishub Kota Medan, Renward Parapat, yang menanggapi keresahan penarik becak terkait transportasi online menyatakan, Gojek sebagai salah satu sasaran pengunjuk rasa belum memiliki izin operasional. "Sekarang kan Gojek tidak izinnya. Apanya yang mau saya tindak di situ," ungkap Renward. Renward mengatakan, pihak Pemko Medan bisa saja mencabut izinnya. Namun karena tidak memiliki izin, ia mengatakan hanya bisa melakukan penindakan terhadap kendaraan angkutannya. "Kalau mereka (Gojek) punya izin, bisa saja dari walikota kita cabut izinnya," imbuhnya. Ia juga menyatakan akan melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk bersama menertibkan angkutan umum plat hitam. "Kami harus tetap koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menertibkan kendaraan plat hitam. Kami kan dari Dinas Perhubungan bisa menertibkan itu bersama dengan kepolisian. Tentu kami harus berkoordinasi," bebernya. (bar/adlan) DPRD Medan: Lakukan Pemetaan Ulang Lahan Parkir MEDAN-M24 Dinas Perhubungan Medan diminta melakukan pemetaan ulang lahan parkir. Apalagi banyak parkir liar di Kota Medan yang belum ditata ulang. Hal ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor retribusi parkir badan jalan. Terlebih di badan jalan yang masuk ke jalan nasional. "Perlu dianalisa kembali potensi areal parkir badan jalan di Medan ini," papar anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis, saat Kunker ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, Jln Pinang Baris Medan, Selasa (21/2). Godfried menambahkan, beberapa titik jalan nasional di Kota Medan, seperti Jln Gatot Subroto, Jln SM Raja dan Jln Yos Sudarso, masih banyak badan jalannya dipakai jadi areal parkir. "Lalu, kemana masuk retribusi parkir di badan jalan nasional itu," pungkasnya. Senada, Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Sahat Simbolon, mengatakan, Dishub Medan seharusnya serius menertibkan areal parkir liar di Kota Medan. "Parkir-parkir liar yang tidak memiliki karcis parkir harus ditertibkan. Agar retribusi parkirnya bisa terarah dan mudah dikontrol," ujar Sahat, seraya menambahkan, Dishub Medan jangan tutup mata melihat fenomena parkir liar di Kota Medan. Jangan sampai ada kesan Dishub Medan membiarkan areal parkir-parkir liar di Kota Medan. Kepala Dishub Kota Medan, Renward Prapat, mengungkapkan, pihaknya optimis mampu mendapatkan PAD Kota Medan dari sektor retribusi parkir badan jalan sebesar Rp11 miliar di 2017. Mengingat, saat ini, Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan hanya bertugas untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir saja dan tidak lagi fokus untuk menertibkan parkir liar. Soalnya, penertiban parkir liar saat ini sudah ditangani oleh Bidang Pengembangan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan. (bar) iklan
Page 1 and 2: iklan PEMANDANGAN pilu mengiringi k
Page 3: 12345678901234567890123456789012 12
Page 7 and 8: RABU, 22 FEBRUARI 2017 SAMBUNGAN ..
Page 9 and 10: RABU, 22 FEBRUARI 2017 9 AGENDA TEL
Page 11 and 12: 11 RABU, 22 FEBRUARI 2017 Pemain NB
Page 13 and 14: METRO 24 l RABU, 22 FEBRUARI 2017 I
Page 15 and 16: METRO 24 l RABU, 22 FEBRUARI 2017 1

22-Febriari-2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?