EDISI 18 isuuu

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 

Inventarisasi 

Aset Disdik 

Kab. Bandung 

Mencapai Rp. 1,7 Triliun 

Masih Terganjal 

KPK 

Bongkar 

BLBI 

LUAR JAWA TAMBAH 

ONGKOS KIRIM 

Edukasi 

EDISI 18 

TAHUN KE II 

MEI 2017 

RP. 30.000 

 

Demokrasi 

 

Birokrasi Tanpa Korupsi 

Tata Kelola Pertambangan 

di Kalbar dan 

Permasalahannya 

Pelayanan 

RS-Al Ikhsan 

“Amburadul” 

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 1

:: FOKUS 

KPK Bongkar BLBI 

HAL 2 

HAL 2 

HAL 3 

Mengenal Sjamsul Nursalim, Bekas 

Tersangka Skandal BLBI 

Kasus Sjamsul Nursalim, KPK 

Telusuri Aset Produsen GT Radial 

Jokowi Angkat Bicara Soal Inpres 

BLBI Megawati 

Proyek Pemeliharaan Berkala 

Bendung Jengkol Perlu Disorot 

HAL 13 

:: NUSANTARA 

HAL 22 

Warga Mempawah Pertanyakan Proyek 

Reklamasi tahun 2015 

:: REGIONAL 

HAL 8 

HAL 9 

HAL 10 

HAL 11 

Calon Anggota PAGAR Wajib Ikuti 

Diklat 

90.000 WP Akan Kena Pemutakhiran 

Data 

Drainasse di Kab. Bandung Tidak Ada 

Biaya Untuk Perawatan dan Pemeliharaan 

BPR Kerta Raharja Ciwidey Siap Salurkan 

Kredit Konstruksi 

HAL 23 

Kasus Narkoba 

di Kalsel 

Sudah Sangat 

Memprihatinkan 

Pembangunan IPDN Terbengkalai Seperti 

Rumah Berhantu 

Ratna Dewi 

Simamora Tertipu 

Perusahaan 

Investasi Bodong 

HAL 24 

HAL 30 

TARIF IKLAN 

FULL HALAMAN COLOUR BELAKANG RP 20.000.00000.000 

1/2 HALAMAN COLOUR BELAKANG RP 14.500.0000.000 

1/4 HALAMAN COLOUR BELAKANG RP 4.000.0000.000 

1 HALAMAN ISI B/W RP 10.000.00000.000 

1/2 HALAMAN ISI B/W RP 5.000.0000.000 




INFO PEMASANGAN IKLAN 

2 

022-87799485 - 081222674999Edukasi Demokrasi Birokrasi ra 

Tanpa a 

Korupsi 

99Eduk 

 

 

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017

Diterbitkan oleh : 

CV. SINAR JAYA 

& 

LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI NASIONAL (LPKN) 

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia 

No 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI: Jhony S Pane BAE 

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rajanti Sihaloho 

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Drs. Tatang Nuryana 

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Jono 

DEWAN PENASEHAT: 

H Hilman Sukiman, SH, SIP - H. Ir. Anang Susanto, M.Si 

DR. H. Juhana, MMPd - Dr. H. Agus Firman, Z. MSi 

Drs. H. Maman Sudrajat, MM 

Drs. Asep Hendia, MMPd - Drs. H. Adang Sudjana, MM 

Drs. Ruswan Rustandar, MSi 

Eros Marpaung SH - Drs. H. Adang Syafaat 

Dra. Hj. Euis Rosanah 

DR. Marlan Nirsamsu (Ketua Umum Pagar) 

DEWAN PEMBINA 

Irjenpol (Purn) PH Hutajulu, SH, MH 

Irjenpol (Purn) E. Viktor Simanjuntak, SH 

PENASEHAT HUKUM 

Subet Suregar SH - Wiwin SH, MH 

M. Ridho, E. SH, MH - Virgo Sagala, SH - 

R Tirta Sonjaya AS, SH - Andri Suprihatno, SH 

REDAKTUR EXECUTIVE : Osama BJ Sihaloho 

REDAKTUR PELAKSANA: Baginda Gindo 

KOORDINATOR LIPUTAN : Basar Pakpahan 

DEWAN REDAKSI : 

Jhony Pane BAE - Bayu EL Roni, SE - Agah R, SH - 

Togap Ht Soit, ST - Drs. Himpal Siagian, SH 

:: SELAYANG PANDANG 

Kasus Korupsi BLBI, Siapa Tersangka 

Selanjutnya Setelah Syafrudin Arsyad? 

Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) mulai unjuk gigi, jika 

sebelumnya KPK sudah membidik 

dan memberikan prestasi dengan 

kasus Bancakan korupsi EKTP, 

kini KPK akan merampungkan Kasus 

“masa lalu” korupsi Bantuan Likuiditas 

Bank Indonesia (BLBI). 

Sebagai warga negara Indonesia 

tentu kita semua akan meminta 

KPK untuk menuntaskanya 

agar tidak menjadi 

bumerang untuk Indonesia 

lebih maju lagi. Kasus BLBI sudah 

mulai kembali meminta tersangka, 

jika soal korupsi ektp KPK belum 

mampu menyentuh elit pelaku, pada 

kasus BLBI KPK sudah mentersangkakan 

mantan kepala Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) Syafrudin 

Temenggung. dan Syafrudin bukan sosok 

yang paling penting tapi termasuk 

elit di masa lalu, masih banyak di atas 

Syafrudin yang sangat lebih penting, 

Kasus penyelewengan duit yang merugikan 

Negara ratusan triliun tersebut 

selalu kandas di babak pertama. 

Apakah komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) jilid terkini mampu 

menyelesaikan? Masa lalu, begitu sebagian 

masyarakat mengatakan jika 

kita membicarakan “kasus BLBI.” apakah 

jika itu sebuah masa lalu maka kita 

akan mengesampingkanya.? 

Hiruk pikuk Pilkada DKI sempat 

membuat Publik sejenak melupakan 

kasus-kasus korupsi seperti e-ktp, 

grand corruption reklamasi, tangkap 

tangan Patrialis dan sebagainya, bahkan 

penyerangan terhadap penyidiknya 

pun tidak menjadi heboh, semua 

karena Pilkada DKI yang telah menguras 

media, tenaga dan pikiran Pemerintah. 

Secara langsung masyarakat menyebut, 

baik itu kasus BLBI maupun 

ektp adalah produk sindikasi 

korupsi yang di dalamnya ada 

banyak eksekutif terlibat (penguasa), 

sangat sulit untuk mengatakan 

penguasa tidak terlibat atau 

tidak tahu menahu. 

Hanya yang patut di selidiki adalah, 

sejauh mana keterlibatan para penguasa 

di dalam aksi perampokan uang negara 

tersebut. 13 tahun lalu Kejaksaan Agung 

yang saat itu dipimpin MA Rachman 

menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian 

penyidikan) terhadap beberapa 

tersangka kasus BLBI. 

Padahal Hasil audit BPK (Badan 

Pemeriksa Keuangan) menyebutkan ratusan 

triliun uang negara di kemplang, 

karena dana BLBI yang dikucurkan kepada 

48 bank umum nasional di salah 

gunakan dan Penggunaan dana-dana 

tersebut juga sangat tidak jelas, Kwik 

kian Gie (Menteri saat era tersebut) 

menilai, penghentian SP3 tersebut sangat 

tidak sesuai dengan koridor hukum 

dan menyesatkan. 

salam redaksi 

WARTAWAN DKI JAKARTA: Wesly Napitupulu SE PROVINSI JABAR: Boy Febriyanto - Jason- Asep Syahrial (Awing) - 

Deden G Pandawa - Ardi Muchsin- Sbr Niat- Kiswondo Siregar - Agus Kristian, S KABUPATEN BANDUNG: Basar Pakpahan - Ki Agus 

M Fattah - Donris Sitorus - Efendi Butar Butar - Hotdin S KABUPATEN BANDUNG BARAT: Deden Mulyana Biro Kota Bandung/ 

Cimahi: Jason - Feryahman Sidabutar Kab. Subang: Agus Purwanto Tasikmalaya: --- Ciamis: R Hidayat. Kuningan: Dian S - Ramdani 

Biro Cirebon: Kusyadi - Tosen Lumban Gaol Kab. Cirebon: Nono Hartono - Muhadi - Kuswantoro Biro Majalengka: ---- 

Cianjur : Taufiq Rachman Triadi, SPd - Gusmadi H Simanjuntak - Suhamdi Biro Bekasi : Wahyudin Biro Karawang: Tatang Supriatna 

Indramayu: Deni Tanjung ST BANTEN: Deden Ramdani BATAM : Dra. Neli Chandrawati Manalu SUMATERA UTARA: Sudirman 

Simarmata - Tagor Sihaloho - Mangasi Sianturi - Erlison Purba Biro Samosir : Pardamean Sidabalok - Rimpun Sirait - Halter Sihaloho 

Kab. Humbang Hasundutan: Ketler S PERW.JAMBI: Samsul Nusal Biro Kota Jambi: Usman Efendi Biro Batang Hari: --- Biro 

Tanjab Timur: Amerudin MEDAN: Feris Pane SH Biro Kab.Dairi/Kab.Pakpakbarat: Joniden Sianturi - Horas Situmorang RIAU: David 

Efendi Silalahi - Parman Purba - Wilfris Purba - E. Nikson Sianturi - Engkarben Tumanggor Biro Pelalawan: Anton S KAB. SIAK: Monang R 

Gultom KALIMANTAN BARAT: Bistok Nadapdap Biro Kota Pontianak: Ibrahim Biro Kab. Kuburaya: Asben Sitinjak Biro Kab. Mempawah: 

Hamdani Hasan - Agus Suhardi Kab.Sanggau A Muhammad Syamsudin KALIMANTAN SELATAN: Kasanova S Biro Banjarmasin: 

Holland Jesayas Lumban Tobing. 

PRACETAK : Bayan Simanungkalit SIRKULASI: Oni Syahroni 

REDAKSI: Jalan Jati Petamburan I No. 1Tanah Abang Jakarta Pusat 10260 Telp. 021-5327862 

 

TATA USAHA : Jalan Adipatiukur No. 78 Telp. 022-87799485 - 92758198 Baleendah Bandung 40258 

HOME PAGE: kontroversinews.com E-MAIL: redaksi@kontroversinews.com 

REKENING: No. 009282725100 BANK bjb | 054401008560503 BANK BRI A.N JHONY S PANE BAE 

DALAM MENJALANKAN EDISI TUGASNYA 18 | Tahun WARTAWAN II: MEI KONTROVERSINEWS 2017 SELALU DIBEKALI SURAT TUGAS PELIPUTAN BERSERTA KARTU IDENTITAS 3 

 

Demokrasi 

 


Edukasi

:: FOKUS 

KPK Bongkar BLBI 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya 

membuka tabir skandal BLBI. Mantan Kepala BPPN 

Syafruddin Temenggung menjadi tersangka pertama. 

Negara dirugikan ratusan triliun rupiah. 

Mengenal Sjamsul 

Nursalim, Bekas 

Tersangka Skandal BLBI 

FORUM Indonesia untuk Transparansi 

Anggaran (Fitra) menyebut Bank Dagang 

Negara Indonesia (BDNI) menjadi bank 

dengan persentase tertinggi tak melunasi 

utang melalui Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia (BLBI) yakni hanya membayar 

Rp4,93 triliun dari total Rp28,40 triliun. 

Hal itu diungkapkan Fitra saat membandingkan 

BDNI dengan empat bank yang 

memperoleh Surat Keterangan Lunas (SKL). 

Dia menyatakan Sjamsul Nursalim, pemilik 

BDNI, menjadi salah satu dari lima obligor 

yang mendapatkan SKL dari pemerintahan 

Megawati Soekarnoputri pada 2002. 

Dia juga memperoleh Surat Perintah 

Penghentian Penyedikan (SP3) dari Kejaksaan 

Agung pada 2004. Fitra menganalisis 

hal itu dari audit Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) dan keterangan Bank Indonesia 

(BI). 

Kasus BLBI terjadi saat krisis moneter 

terjadi di Indonesia pada 1997—1998. 

Sejumlah bank memiliki saldo negatif akhirnya 

mengajukan permohonan likuiditas 

kepada BI saat itu, namun akhirnya disalahgunakan. 

Total dana yang dikucurkan mencapai 

Rp144,53 triliun untuk sedikitnya 48 bank. 

Pada Januari 1998, Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN) dibentuk untuk 

menagih kewajiban para obligor. 

BDNI yang dimiliki oleh Sjamsul Nursalim 

memiliki utang Rp28,40 triliun dan 

hanya mengembalikan Rp4,93 triliun. Fitra 

menyatakan sekitar 82,64 persen dana negara 

belum dikembalikan oleh bank tersebut, 

namun pemerintah sudah memberikan 

SKL. 

Lainnya adalah BCA (Salim Group) 

dengan utang Rp52,72 triliun dan dibayar 

Rp19,38 triliun; Bank Umum Nasional 

(Muhammad Bob Hasan) dengan utang 

Rp6,18 triliun dan dibayar Rp1,72 triliun; 

Bank Surya (Sudwikatmono) dengan utang 

Rp1,88 triliun dan dibayar Rp713 miliar; 

serta Bank Risjad Salim International (Ibrahim 

Risjad) dengan utang Rp664,11 miliar 

dan dibayar Rp370 miliar. 

Kejahatan Ekonomi Terbesar 

Dibandingkan dengan BDNI, per sentase 

pengembalian bank-bank tersebut mencapai 

44 persen hingga 72 persen. Dari total 

utang yang dimiliki lima obligor itu yakni 

Rp89,87 triliun, persentase tak membayar 

utang itu mencapai Rp69,81 persen. 

“Skandal BLBI,” kata Sekretaris Jenderal 

Fitra Yenny Sucipto dalam keterangan yang dikutip 

CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu, 

“Adalah kejahatan ekonomi besar sejarah pemberantasan 

korupsi di Indonesia.” 

Dia menuturkan negara terancam 

merugi hingga Rp2.000 triliun dan menjadi 

5.000 triliun pada 2033. Fitra menyatakan 

hal itu belum termasuk nilai guna dan nilai 

tambah dari aset yang seharusnya dikembalikan 

oleh para obligor dari SKL yang diperoleh 

mereka. 

Fitra menyatakan selain BPK, Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) pun melakukan audit terhadap 

BLBI. Audit itu dilakukan pada sepuluh 

bank beku operasi (BKO), 18 Bank Beku 

Kegiatan Usaha (BBKU) dan menemukan 

sedikitnya 11 dugaan penyimpangan. (asa) 

Kasus Sjamsul Nursalim, KPK Telusuri Aset Produsen GT Radial 

KPK menaksir dugaan kerugian negara dalam penerbitan 

Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul 

Nursalim, pemegang saham Bank Dagang Negara 

Indonesia (BDNI), pada April 2004 mencapai Rp3,7 

triliun. 

Untuk mengembalikan kerugian negara itu, 

KPK bakal menerapkan peraturan tentang pencucian 

uang. 

“Asset recovery nanti akan dilakukan dengan 

UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang akan kami 

terapkan Peraturan MA tentang Korporasi,” kata 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Selasa 

(25/4) lalu. 

Terkait dengan korporasi, KPK juga akan men- 

4 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 


Jokowi Angkat Bicara 

Soal Inpres BLBI Megawati 

PRESIDEN Joko Widodo meminta publik 

memahami perbedaan makna pembuatan 

dan pelaksanaan kebijakan presiden. Ia 

menuturkan hal itu untuk menanggapi 

perkara dugaan korupsi pada penerbitan 

Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

“Instruksi presiden itu adalah 

sebuah kebijakan. Itu untuk menyelesaikan 

persoalan yang ada. Pelaksanaan itu 

wilayah yang berbeda,” ujar Jokowi di 

Jakarta Convention Center, Rabu (26/4) 

lalu. 

Lebih dari itu, Jokowi enggan mengomentari 

dugaan korupsi yang terjadi 

belasan tahun lalu itu. Ia meminta pers 

mengkonfirmasi pelaksanaan kebijakan 

yang dibuat Presiden kelima Indonesia 

Megawati Soekarnoputri kepada KPK. 

Pada Desember 2002, Megawati 

Soekarnoputri menerbitkan Instruksi 

Presiden 8/2002 tentang pemberian jaminan 

kepastian hukum kepada debitur yang 

telah menyelesaikan kewajiban atau tindakan 

hukum kepada debitur yang tidak 

menyelesaikan kewajiban berdasarkan 

Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham 

(PKPS). 

Berlandaskan Inpres tersebut, mantan 

Kepala Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional Sjafruddin Temenggung mengeluarkan 

SKL untuk Bank Dagang Nasional 

Indonesia (BDNI) pada April 2004. 

Keputusan yang kemarin menyebabkannya 

dijadikan tersangka oleh KPK. 

SKL itu diduga terbit tak sesuai mekanisme 

yang semestinya dan berpotensi 

merugikan negara sebesar Rp3,7 triliun. 

Megawati Dapat Menjelaskan 

Sekjen Forum Indonesia untuk 

Trans paransi Anggaran Yenny Sucipto 

menilai seharusnya KPK memeriksa Megawati 

terkait kasus yang menjerat Sjafruddin 

itu. Yenny menyebut Megawati perlu 

bersaksi karena SKL yang diterbitkan Sjafruddin 

didasarkan pada Inpres 8/2002. 

“Megawati sebaiknya datang menjelaskan 

itu,” ucapnya. Yenny optimis KPK berani 

memanggil tokoh sekaliber Megawati 

agar kasus BLBI dapat segera tuntas. 

Melalui Inpres itu, Megawati memerintahkan 

tujuh pejabat negara 

mengambil langkah yang dianggap perlu 

untuk PKPS dalam kasus BLBI. 

Tujuh pejabat itu adalah Menko 

Perekonomian, Menteri Kehakiman dan 

HAM, menteri anggota Komite Kebijakan 

Sektor Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa 

Agung, Kapolri, dan Ketua BPPN. (abm/asa) 

elusuri salah satu aset milik Sjamsul yang 

kini ada pada produsen ban PT Gajah 

Tunggal Tbk. Emiten itu adalah salah satu 

produsen ban terbesar di Asia Tenggara 

serta memproduksi produk terkait dengan 

karet lainnya. Salah satu produk yang 

terkenal adalah GT Radial yang digunakan 

untuk mobil. 

Basaria memastikan, pihaknya bakal 

menelusuri aset sejumlah perusahaan yang 

terkait dengan Sjamsul, lantaran pemilik 

BDNI itu belum melunasi tanggung jawab 

atas penerimaan BLBI. 

Merujuk data penyidik, Basaria mengatakan, 

dari total kewajiban Rp4,8 triliun, 

Sjamsul baru mengembalikan Rp1,1 triliun. 

“Ke mana saja aset ditelusuri, ke mana 

pun alurnya akan kami cari,” ujarnya. 

Lihat juga:Kasus BLBI, KPK Minta 

Sjamsul Nursalim Pulang ke Indonesia 

Pengembalian Aset 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, 

salah satu aset Sjamsul yang ada 

di Indonesia adalah PT Gajah Tunggal Tbk. 

Sejumlah aset dari korporasi pun sempat 

diserahkan Sjamsul kepada BPPN, sebagai 

salah satu jaminan atas pengembalian 

BLBI. 

“Itu terlalu teknis, tapi kami akan 

telusuri (ke Gajah Tunggal),” kata Febri. 

Menantu Sjamsul, Tan Enk Ee kini menjabat 

wakil presiden direktur di perusahaan 

ban itu. 

Menurut Febri, KPK mengendus 

adanya kejanggalan dari penerbitan SKL 

yang diberikan Syafruddin kepada Sjamsul, 

pemegang saham BDNI. Pasalnya, dari 

tagihan sebesar Rp4,8 miliar, Sjamsul baru 

membayarnya dengan menyerahkan aset 

senilai Rp1,1 triliun ke BPPN. 

“Syamsul masih punya kewajiban 

Rp3,7 triliun tapi tetap dikasih SKL. Sehingga 

seolah-olah tidak ada kewajiban 

lain,” tuturnya. (abm/asa) 



:: FOKUS 

Tersangka Kasus BLBI 

Dicegah ke Luar Negeri 

KABIRO Humas Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan 

pihaknya telah melayangkan surat 

pencegahan ke luar negeri ke Ditjen 

Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM 

untuk Syafruddin Arsjad Temenggung 

sejak 21 Maret 2017 lalu. 

Syafruddin sendiri telah ditetapkan 

tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan 

korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas 

(SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(BLBI). 

“KPK telah mencegah berpergian ke 

luar negeri terhadap tersangka SAT sejak 

21 Maret 2017 untuk enam bulan ke depan,” 

ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, 

Rabu (26/4). 

Syafruddin Arsjad Temenggung merupakan 

tersangka pertama dalam kasus 

dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan 

Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas 

Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 2004 

silam. 

Pada saat mengeluarkan SKL, Syafruddin 

menjabat sebagai Kepala Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). 

Kala itu, Syafruddin mengeluarkan 

SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku 

obligor Bank Dagang Negara Indonesia 

(BDNI) meski BDNI belum melunasi 

utangnya kepada Bank Indonesia. Akibatnya, 

negara mengalami kerugian sebesar 

Rp3,7 triliun. 

Atas perbuatannya tersebut, Syafruddin 

Temenggung disangkakan melanggar 

Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dalam UU Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP. (wis) 

Soeharto, S 

Jalan Gelap Antasari Azhar 

Mengungkap Skandal Mega BLBI 


(KPK), menunggu 

sampai dua kali berganti 

pimpinan, hingga akhirnya 

meningkatkan penyelidikan 

penerbitan Surat Keterangan 

Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(BLBI) ke penyidikan. 

Peningkatan status tersebut ditandai 

dengan penetapan tersangka Syafruddin 

Temenggung menjadi tersangka. Dia 

ditetapkan tersangka karena diduga merugikan 

negara berkaitan dengan Surat Keterangan 

Lunas kepada BDNI milik Sjamsul 

Nursalim. 

Proses penyelidikan SKL yang diberikan 

kepada sejumlah pengusaha itu dimulai 

sekitar April 2013. Ketika itu mantan Menteri 

Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan 

dan Industri, Kwik Kian Gie dimintai keterangannya. 

Mereka adalah mantan Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian, Rizal Ramli; 

mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi; 

dan Menteri Koordinator Perekonomian 

era Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun 



:: FOKUS 

sok di Balik Skandal Mega BLBI 

BEKAS Presiden Soeharto merupakan sosok di balik 

kebijakan awal penyaluran dana Bantuan Likuiditas 

Bank Indonesia (BLBI) pada 1997 lalu. 

Dalam sejumlah analisis dan riset disebutkan, 

masalah itu berawal dari sejumlah krisis likuiditas pelbagai 

bank saat itu karena kredit macet. Ini juga memperparah 

krisis terhadap kepercayaan rupiah yang 

menurun sejak Juli 1997. 

Ketika tekanan terhadap perbankan semakin 

kuat, Sidang Kabinet Terbatas 3 September 1997 yang 

dipimpin Soeharto, memutuskan sejumlah hal. Di antaranya 

adalah pemerintah akan membantu bank nasional 

yang sulit likuiditas tapi masih sehat; dan bank 

yang tak sehat segera dilikuidasi dan digabung. 

Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 5 Nomor 

1 Februari 2009 menulis bahwa kondisi itu macam 

‘buah simalakama.’ Satu sisi, bank yang kesulitan likuiditas 

harus disetop aktivitas kliringnya, namun 

akan berisiko pada perekonomian, di sisi lainnya pemberian 

bantuan itu juga akan melibatkan dana yang 

demikian besar. 

Namun, Soeharto akhirnya membuat keputusan 

dengan meminta Menteri Keuangan dan Gubernur 

Bank Indonesia untuk menerapkan pelbagai langkah 

dalam krisis itu. 

“Kebijakan ini,” demikian jurnal itu seperti dikutip 

CNNIndonesia.com, “Merupakan asal-muasal dari 

BLBI.” 

Namun, penyaluran dana itu akhirnya ditemukan 

justru diselewengkan oleh para pemilik bank. 

Pelanggaran Dana BLBI 

Audit BPK menemukan pelbagai pelanggaran dari 

48 bank penerima BLBI, di antaranya adalah pelanggaran 

Undang Undang Perbankan; pelanggaran prinsip 

kehati-hatian; pelanggaran yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program penjaminan; serta pelanggaran 

atas persyaratan pemberian Fasilitas Surat Berharga 

Pasar Uang Khusus. 

Pada Oktober 1997, Soeharto me nandatangani 

Letter of Intent (LoI) pertama dengan the International 

Monetary Fund (IMF). Hal itu menyangkut restrukturisasi 

perbankan, sehingga ada 16 bank yang 

akhirnya ditutup pada November 1997. 

Gubernur BI periode 1993-1998 Soedradjad Djiwandono 

menulis bahwa BI pada akhir 1996-April 

1997 sudah mengajukan usul untuk menutup bank. 

“Tetapi untuk izin pelaksanaannya tak diperoleh dari 

Presiden,” kata dia dalam analisisnya. 

Lihat juga:KPK: Kerugian SKL BLBI untuk Sjamsul 

Nursalim Rp3,7 Triliun 

Namun, kata Soedradjad, penutupan 16 bank itu 

justru berdampak terbalik dan menghilangkan kepercayaan 

masyarakat terhadap bank dan pemerintah. 

Diketahui saat itu justru terjadi penarikan dana 

nasabah besar-besaran dan nilai mata uang rupiah terhadap 

dolar AS mencapai Rp15.000 pada Desember 

1997. Soeharto akhirnya merilis Keputusan Presiden 

Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap 

Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Keputusan itu 

diterbitkan pada Januari 1998. (asa) 

Kuntjorojakti juga diambil keterangannya. 

Mantan Kepala Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN), I Gde Putu 

Ary Suta dan Syafruddin Temenggung dan 

mantan Kepala Biro di BPPN, Achiran Pandu 

Djajanto juga tak luput untuk dimintai 

keterangannya. Penyelidikan ‘surat sakti’ 

ke pengemplang BLBI sebenarnya sudah 

terendus sejak kepemimpinan Antasari 

Azhar yang hanya memimpin 2007-2009. 

Saat itu, KPK menangkap tangan 

Ketua Tim Penyelidik Kejaksaan Agung 

dalam mengusut SKL BLBI BDNI, Urip 

Tri Gunawan. Namun, penanganan itu 

terhenti karena Antasari terjerat kasus 

pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali 

Banjaran pada 2009. Dia dihukum 18 

tahun penjara, dan akhirnya dibebaskan 

bersyarat pada November 2016. 

Urip saat itu menerima suap dari 

kerabat Sjamsul Nursalim, Artalyta Suryani 

alias Ayin sebesar US$660 ribu setara 

Rp6,1 miliar. 

Urip dicokok, berselang beberapa hari 

setelah pihak Gedung Bundar menyatakan 

tak ada unsur pidana dalam penerbitan SKL 

BLBI untuk BDNI dan BCA. Sehingga, Kejagung, 

lewat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Khusus Kemas Yahya Rahman memutuskan 

menghentikan penyelidikan itu. 

Di bawah kepemimpinan Abraham 

Samad, lembaga antirasuah terus mengintensifkan 

penyelidikan. Bahkan, Samad 

di pertengahan 2014, melontarkan pernyataan 

bahwa pihaknya tak menutup kemungkinan 

bakal memeriksa Megawati 

dalam mengusut SKL BLBI. 

Abraham Samad menyatakan KPK 

mu n gkin akan memeriksa Megawati 

Soekarnoputri terkait dengan BLBIAbraham 

Samad menyatakan KPK mungkin 

akan memeriksa Megawati Soekarnoputri 

terkait dengan BLBI. 

Puncaknya, pada Desember 2014, 

menteri-menteri era Gus Dur dan Megawati 

mondar-mandir ke Gedung KPK. 

Mereka diantaranya Laksamana Sukardi, 

Dorodjatun hingga Rizal Ramli. Menjelang 

tutup tahun ketika itu, Samad menyatakan 

bahwa kasus penerbitan SKL BLBI jadi 

fokus pihaknya di 2015. 

Sayangnya, niatan menuntaskan penyelidikan 

penerbitan SKL BLBI itu urung 

terlaksana oleh pimpinan KPK Jilid III. 

Pasalnya, Samad dan Bambang Widjojanto 

menjadi target kriminalisasi, usai menetapkan 

Budi Gunawan. (asa) 



:: SOROT 

Lingkaran Komplotan 

Pengemplang Utang 

Triliunan BLBI 

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) sebelumnya 

menetapkan 19 orang sebagai 

tersangka dalam kasus dugaan korupsi 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(BLBI), namun enam orang di antaranya 

dihentikan penyidikan. 

Jurnal Kriminologi Volume 5 Nomor 

1 Februari 2009 Universitas Indonesia 

menyebutkan para pelaku BLBI 

dan pidana yang mereka terima. 

Kasus BLBI terjadi saat krisis moneter 

terjadi di Indonesia pada 1997— 

1998. Sejumlah bank memiliki saldo 

negatif akhirnya mengajukan permohonan 

likuiditas kepada BI saat itu, namun 

akhirnya diselewengkan. 

Total dana yang dikucurkan mencapai 

Rp144,53 triliun untuk sedikitnya 

48 bank. Pada Januari 1998, Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 

dibentuk untuk menagih kewajiban para 

obligor. 

Ada enam orang yang dihentikan 

penyidikan saat Kejagung merilis Surat 

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); 

tujuh orang divonis di bawah 5 tahun penjara; 

tiga orang dihukum di atas 5 tahun 

penjara; serta tiga vonis seumur hidup. 

Mereka yang mendapatkan SP3 

adalah Kaharudin Ongko; Leonard Tanubrata; 

Leo Ardyanto; Sjamsul Nursalim; 

Hokianto; dan Jean Ronald Pea. 

Pelaku yang mendapatkan vonis 

di bawah 5 tahun penjara adalah Hendrawan 

Haryono; Setiawan Haryono; 

Samadikun Hartono; Hendri Sunardyo; 

Jemy Sutjiwan; Supari Dhirjo Prawiro; 

serta Soemeri. 

Vonis 5 tahun penjara dijatuhkan 

pada David Nusa Wijaya; Eko Adi Putranto; 

dan Sherny Konjongian. Sedangkan 

hukuman seumur hidup adalah Hendra 

Raharja; Bambang Sutrisno; serta Adrian 

Kiki Ariawan. 

“Kasus Samadikun merupakan kasus 

penyalahgunaan BLBI yang tergolong kelas 

berat,” demikian jurnal tersebut seperti 

dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (25/4). 

“Samadikun Hartono merupakan salah satu 

kasus yang menjadi sorotan publik.” 

Kejagung sebelumnya menetapkan 

tersangka Samadikun karena ada kerugian 

negara mencapai Rp169,47 miliar. 

Pada pengadilan tingkat pertama, 

pengusaha itu justru dibebaskan dari 

segala tuduhan, namun kasasi MA menghukumnya 

4 tahun penjara pada 2003. 

Namun Samadikun berhasil ‘kabur’ 

ke luar negeri sampai akhirnya ditangkap 

di Shanghai, China pada 14 April 2016. 

Ia berhasil ditangkap oleh tim 

gabungan dari Badan Intelijen Negara, 

Polri, Kementerian Luar Negeri, Bea 

Cukai, dan Kejaksaan Agung. (asa) 

Sri Mulyani: Kejar Obligor BLBI 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mendukung 

upaya pemerintah mengejar pihak-pihak 

yang berkewajiban (obligor) 

dalam menerima Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi 

1998/1999 silam. “Pada dasarnya, kewajiban 

yang belum dipenuhi, ya harus dikejar 

dan disertai bunga. Karena, ini kejadian 

sejak 20 tahun lalu,” tegas dia di Kompleks 

Istana Kepresidenan. 

Kendati demikian, Sri Mulyani 

mengaku, tidak ingat nilai piutang yang 

masih dikejar. Namun, pemerintah sudah 

menyerahkan daftar piutang tersebut kepada 

Kejaksaan, Kepolisian, dan Interpol. 

Bahkan, hingga kini, pemerintah 

masih memiliki dan mengumpulkan data 

mengenai BLBI dan status yang belum terpenuhi. 

Selama ini, Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) juga selalu dipasok informasi 

terbaru sesuai kebutuhan. 

“Selama ini, kami sampaikan itu 

masalah law enforcement (penegakan 

hukum). Hal yang sudah di luar niat baik 

mereka (obligor),” tuturnya. 

Adapun, salah satu yang belum melunasi 

utang, yaitu terpidana kasus BLBI 

Samadikun Hartono. Ia baru menyerahkan 

uang sebesar Rp21 miliar kepada Kejaksaan 

Agung. Padahal, Mahkamah Agung 

(MA) memvonis pemilik Bank Modern 

tersebut harus membayar pengganti kerugian 

negara senilai Rp169 miliar. 

Selama beberapa tahun, Samadikun 

melarikan diri. Ia ditangkap Badan Intelijen 

Negara (BIN) ketika hendak menyaksikan 

balapan Formula 1 yang digelar di 

Shanghai, China. 

Pemilik Bank Modern itu kabur mengangkut 

uang negara sebesar Rp169,4 

miyar yang bersumber dari BLBI. Sebagai 

obligor BLBI yang telah menyelewengkan 

dana talangan, Samadikun kemudian divonis 

empat tahun penjara. Namun, ia kabur, 

kemudian jadi buronan sejak 2003. 

Kemarin, KPK menetapkan mantan 

Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN) Syafruddin Temenggung 

sebagai tersangka perkara korupsi penerbitan 

Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI 

(bir) 



:: REGIONAL 

Workshop Sistem 

Pengedalian Intern 

Pemerintah (SPIP) 

Pemkot Cimahi 

CIMAHI | Sebanyak 65 pejabat di 

lingkungan Pemkot Cimahi mengikuti 

workshop Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen 

Resiko di Hotel Simply Valore 

Jln. Baros Kota Cimahi, Selasa 

(11/4/2017) lalu. Materi diberikan 

untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan 

keuangan dan tertib administrasi. 

Plt. Walikota Cimahi Sudiarto 

mengatakan, SPIP berfungsi sebagai 

pedoman dalam penyelenggaraan 

dan tolok ukur efektivitas penyelenggaraan 

sistem pengendalian intern. 

“Untuk menjawab tantangan birokrasi 

pemerintahan di indonesia dalam 

mengelola keuangan negara,” ujarnya. 

Hal itu Sesuai PP nomor 60 

tahun 2008, lanjut Sudiarto, SPIP 

menjadi langkah konkrit untuk membentuk 

sistem pengendalian intern. 

“Sehingga siapapun pemegang amanah 

birokrasi pemerintahan, maka 

dengan sendirinya sistem yang akan 

melakukan pengawasan,” imbuhnya. 

Sudiarto menjelaskan, dalam 

penyelenggaraan SPIP peran Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) sebagai pembina 

penyelenggaraan SPIP untuk memperkuat 

dan menunjang efektivitas 

sistem pengendalian intern sangat 

diperlukan. 

“Terhadap terselenggaranya 

“Terhadap 

terselenggaranya 

SPIP di lingkungan 

pemerintah 

sepenuhnya adalah 

menjadi tanggung 

jawab birokrat. 

Oleh sebab itu 

SPIP penting untuk 

dipahami tidak 

saja oleh aparat 

pengawasan.” 

SPIP di lingkungan pemerintah sepenuhnya 

adalah menjadi tanggung 

jawab birokrat. Oleh sebab itu SPIP 

penting untuk dipahami tidak saja 

oleh aparat pengawasan intern pemerintah, 

namun juga seluruh komponen 

pelaku manajemen pemerintahan,” 

terangnya. 

Sudiarto mengajak ASN di Kota 

Cimahi untuk berkomitmen dan 

upaya nyata menerapkan SPIP secara 

konsisten dan berkesinambungan. 

“Efektifitas SPIP sangat ditentukan 

saat menjadi budaya pengendalian 

internal organisasi pemerintahan di 

indonesia guna menciptakan good 

governance dan clean government,” 

tuturnya. (Jason) 

Pasar Hewan Majalaya 

Diharap Bisa Tingkatkan 

Ekonomi Peternak 

BANDUNG | Perkembangan usaha sapi potong 

dalam bentuk penggemukan sapi didorong 

oleh permintaan daging yang terus menerus 

meningkat dari tahun ke tahun. Bentuk 

usaha ternak sapi potong ini bisa dilakukan 

secara perorangan maupun dalam bentuk perusahaan 

dalam skala besar. Namun, ada juga 

yang mengusahakan penggemukan sapi ini secara 

berkelompok. 

Salah satu daerah yang menjadi potensi 

utama menjadi pusat usaha ternak sapi dalam 

pengembangan sapi lokal adalah wilayah Jawa 

Barat. Jawa Barat mampu menyediakan bibit 

sapi yang baik untuk dijadikan sapi potong 

akan tetapi sampai saat ini pengembangan dan 

pembinaan usaha ternak sapi di Jawa Barat belum 

dilaksanakan secara optimal bila dibandingkan 

dengan sapi Bali. Jika dikelola dengan 

baik maka kualitas sapi jawa barat tidak kalah 

dengan jenis sapi lokal lainnya. 

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perternakan 

Jawa Barat, Dodi Firman Nugraha saat 

acara launching pasar hewan Majalaya dan 

pencatatan rekor MURI, Selasa (12/4/2017). 

Menurut Dodi wilayah Jabar Selatan yang luas 

sehingga memungkinkan untuk para perternak 

bisa memenuhi suasembada daging nasional 

karna populasi terbanyak sapi potong 

dimiliki di daerah Jabar Selatan mencakup 

Kabupaten Bandung, Purwakarta, Subang, 

Sukabumi, Cianjur, Tasik, Ciamis, Garut dan 

Pangandaran. 

“Kedepannya Pemprov Jawa Barat juga 

akan memberikan bantuan sapi kepada perternak 

di jawa barat agar produksi sapi potong 

dan sapi perah terus meningkat setiap tahunnya.” 

Kata Dodi. (gin) 



Calon Anggota PAGAR Wajib Ikuti Diklat 

KAB. BANDUNG | KETUA Persatuan 

Anti Gangguan Regional 

(PAGAR) Jawa Barat DR. H. Marlan 

Nirsyamsu, mengatakan, siapa 

pun yang akan masuk menjadi anggota 

PAGAR supaya mengikuti dulu 

pendidikan dan latihan (Diklat) di 

bawah bimbingan TNI. “Kartu Tanda 

Anggota (KTA) hanya diberikan 

setelah ikut dik lat,” katanya kepada 

wartawan di Soreang Kab. Bandung, 

beberapa waktu lalu. 

Diklat itu sendiri, menurut 

dia, adalah kegiatan rutin tahunan. 

PAGAR menggelarnya sesuai dengan 

banyaknya calon peserta yang 

mendaftar menjadi anggota. Jika 

dianggap perlu, dalam satu tahun 

bisa dilaksanakan dua kali diklat. 

“Khusus tahun 2017 ini merupakan 

diklat Angkatan ke V dengan jumlah 

pesertanya 250 orang,” imbuhya. 

Selama ini PAGAR sudah menjalin 

kerjasama dengan banyak pihak 

termasuk Kopassus. Tentang 

pembekalan dan pelatihan terhadap 

para calon anggota, kata Marlan 

Nirsyamsu, hampir seluruhnya di 

bawah Kopassus. Materinya meliputi 

materi dasar bela negara, baris 

berbaris, serta menanamkan rasa 

cinta tanah air. 

“Untuk angkatan ke V ini, walaupun 

diklatnya hanya tiga hari, yaitu 

21 – 23 April 2017, saya berharap 

para peserta dapat memahami kesadaran 

tentang berbangsa dan bernegara, 

rasa cinta tanah air, dan memiliki 

kemampuan awal bela Negara. 

Minimal usai diklat peserta dapat 

mengiplementasikannya dalam keluarga 

dan masyarakat,” katanya 

PAGAR, menurut Marlan adalah 

organisasi masa (Ormas) yang 

menitikberatkan perannya di bidang 

keamanan di tengah masyarakat. 

Hal tersebut sesuai dengan 

AD/ART organisasi, yaitu membantu 

aparat Negara dalam mencegah 

gangguan keamanan regional 

khususnya di Jawa Barat. 

Seorang peserta diklat PA- 

GAR angkatan Ke V mengatakan, 

kegiatan ini sangat positif. Selain 

dapat menambah wawasan, kata 

dia, juga banyak teman. “Bagi saya 

ini kegiatan positif. Kami sangat 

senang sekali. Wawasan tentang kebangsaan 

pun bertambah,” ujarnya. 

(Awing/ Lee). 



90.000 WP Akan Kena 

Pemutakhiran Data 

CIMAHI Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi 

pada tahun ini akan melakukan pemutakhiran data 

terhadap 90.000 Wajib Pajak (WP) yang tersebar 

di 11 kelurahan. Upaya itu dimaksudkan untuk 

meningkatkan potensi pendapatan dari jenis pajak 

tersebut. 

Sekretaris Bapenda Kota Cimahi, Yunita R 

Widiana mengatakan, pemutakhiran data terhadap 

11 kelurahan itu merupakan penuntasan dari upaya 

perbaikan data Wajib Pajak (WP) terkini yang sebelumnya 

dilakukan untuk empat kelurahan. 

“Pemutakhiran harus dilakukan karena kondisi 

di lapangan banyak mengalami perubahan ada 

tanah yang displit atau digabungkan,” katanya kepada 

pewarta, Jumat 21/4/2017 lalu. 

Jumlah WP bumi dan bangunan di 11 kecamatan 

tersebut tercatat sekitar 80-90.000, tapi 

dimungkinkan jumlah tersebut bergerak dinamis 

karena adanya pembangunan baru. Hal ini dimungkinkan, 

karena jumlah WP yang tercatat di basis 

data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. 

Akibatnya, lanjut dia, jumlah WP yang terdata 

jauh lebih kecil dibanding kondisi sebenarnya di 

lapangan. Dengan demikian, perlu dilakukan pemutakhiran 

data atau pendataan massal seperti tahun 

ini agar potensi pajak yang masuk bisa dioptimalkan. 

“Melalui pemutakhiran data, diharapkan juga 

bisa mengetahui selisih antara Objek Pajak (OP),” 

ucapnya. 

Sejak menerima pelimpahan PBB dari Kantor 

Pelayanan Pajak (KKP) Pratama, Pemerintah Kota 

Cimahi harus menanggung piutang PBB sebesar 

Rp136 miliar. Ini karena saat pelimpahan pada 

2013 dari KPP Pratama yang disertai data base 

WP, surat perjanjian kerja sama dan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPP), belum pernah dilakukan 

pemutakhiran data. 

“Pelimpahan PBB itu tahun 2013 ke Cimahi, 

disertai piutang sebesar Rp98 miliar dan terus bertambah,” 

papar Yunita. (Jason) 



:: REGIONAL 

Drainasse di Kab. Bandung Tidak Ada Biaya 

Untuk Perawatan dan Pemeliharaan 

12 

KAB. BANDUNG | Betulkah drainasse di 

Kabupaten Bandung seolah tak bertuan? 

Lalu bagaimana peran instansi terkait saat 

menindak lanjuti permasalahan drainasse 

yang hingga saat ini tidak ada biaya perawatan 

dan pemeliharaannya kecuali penyediaan 

pembangunan drainasse? 

Fenomena itu seperti sengaja dibiarkan 

berlarut-larut begitu saja, kata Karyono, 

Senin, 24/4, alumni lulusan Akademi 

Tekhnik Pekerjaan Umum, ketika dimintai 

pendapatnya seputar infrastruktur. Tidak 

terkontrolnya drainasse secara signifikan 

akan mengakibatkan beberapa kerugian, 

seperti rusaknya jalan, rumah penduduk 

terendam banjir, dan meluapnya air selikan 

menggenangi jalan. Itu jelas sangat merugikan 

dan perlu penanggulangan secepatnya. 

Bila kemudian terjadi suatu permasalahan, 

biasanya instansi terkait dengan beberapa 

argumen menutupi kesalahannya. Tapi 

tidak dilakukan tindak pemcegahan. Sebaliknya 

jika terjadi suatu peristiwa kecelakaan 

atau kerugian yang mengakibatkan adanya 

korban, langsung dilakukan tindakan dengan 

segera dilakukan pengkahian atau penelitian. 

“Hal itu membuktikan bahwa petugas 

tersebut tidak tanggap dengan situasi dilapangan 

yang hanya mengandalkan turunnya 

anggaran,” ungkap Karyono. 

Karyono menambahkan, pembuatan 

jalan raya pun terkadang terselesaikan hanya 

beberapa tahapan. Salah satunya di jalan 

Junti Kecamatan Katapang Kabupaten 

Bandung, seratus meter di beton, seratus 

meter masih jalan kampung yang rusak di 

sambung lagi seratus meter jalan di beton. 

Jadi tengah-tengahnya jalan tidak tersentuh 

perbaikan sama sekali dan dibiarkan 

begitu hingga turunnya anggaran yang entah 

kapan realisasinya. 

Ironisnya, jalan Terusan Kopo Soreang 

seputar Kantor Pemerintahan Kabupaten 

Bandung yang sudah mengalami perbaikan 

secara menyeluruh dengan biaya sangat 

besar tidak mampu menampung debit air 

hujan hingga meluber ke jalan sampai ke 

Warung Lobak. 

Kesalahannya itu, kata Karyono, ketika 

dilakukan pembangunan selokan dan 

drainasse, tidak dilakukan pembersihan 

sedimen-sedimen juga sesampahan di seputar 

itu. Entah karena waktu atau memang 

tidak ada tercantum diperencanaan, pihak 

instansi dan pengusaha melakukan pembangunan 

tanpa memperhitungkan akibat 

dari Kalimantan kelalaiannya itu. 

Demikian pula di Jalan Al Fathu, bila 

hujan deras, akan tercipta genangan air dengan 

ketinggian di atas tumit orang dewasa. 

“Apakah hal itu menjadi pembelajaran dan 

ada tindakan? Kami rasa tidak ada upaya 

dari instansi terkait untuk segera melakukan 

tindakkan pembersihan,” tegas Karyono. 

“Pada dasarnya drainasse berfungsi sebagai 

sirkulasi air yang bertujuan agar air hujan 

atau air yang tergenang bisa masuk pada 

celah-celah drainasse sehingga bisa mencegah 

terjadinya kubangan air hujan. Tapi bila kenyataannya 

biaya pemelihara an atau perawatan 

drainasse tidak ada sa ma sekali. Maka yang 

terjadi akan banyak kerusakan-kerusakan infrastruktur. 

Konotasi nya jelas, yaitu akan ada 

penambahan biaya atau anggaran lain yang 

dibutuhkan. Terutama pada perbaikan dan 

pembangunan kembali infrastruktur,” Karyono 

(Ki Agus N. Fattah). 

12 

Edukasi 

Warga Cimahi 

Belajar Kenali 

Ikan Bermutu 

CIMAHI | Badan Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan Kementerian Kelautan 

Perikanan (BKIPM-KKP), menggelar 

sosialisasi ikan bermutu dan 

aman dikonsumsi, di BKIPM-Bandung 

Jalan Ciawitali Kota Cimahi, 

21/4/2017 lalu. 

Kegiatan yang dihadiri sejumlah 

warga Kota Cimahi itu merupakan 

rangkaian dari Bulan Bakti Karantina 

dan Mutu Hasil Perikanan, yang digelar 

serentak secara nasional. 

Kepala BKIPM Bandung Dedy 

Arief Hendriyanto, mengatakan masih 

banyak masyarakat Kota 

Cimahi yang belum mengenal 

ikan sehat dan layak konsumsi itu 

seperti apa. Sementara itu, pelaksana 

tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kota Cimahi 

Huzen Rachmadi, menjelaskan jika 

tingkat konsumsi ikan masyarakat 

Kota Cimahi, dilihat dari pola pangan 

harapan dan rancah bahan makanan 

masih rendah di bawah standar nasional. 

“Makanya Kami sangat mendukung 

kegiatan ini, agar masyarakat 

tahu. Kami juga akan berkolaborasi 

dengan BKIPM-Bandung untuk 

terus mengedukasi masyarakat agar 

meningkatkan angka konsumsi ikan 

masyarakat Kota Cimahi,” paparnya. 

Pihak pemerintah Kota Cimahi 

juga akan melakukan kerjasama 

dalam pengecekan mutu benih ikan 

hias di balai benih ikan Kota Cimahi. 

Hal itu dilakukan agar mendapat 

sertifikasi dan layak ekspor,” ucap 

Huzen. (Jason) 

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

Peyerahan SK Kenaikan Pangkat 

CIMAHI | Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi 

Sudiarto menyerahkan SK Kenaikan 

pangkat secara simbolis kepada Para PNS 

Kota Cimahi yang berlangsung di Hotel Endah 

Parayangan, Jl. Raya Cibereum, Jum’at 

(21/04/2017) lalu. 

Sudiarto menyampaikan dalam sambutan 

sebagaimana disebutkan dalam PP 

Nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan 

pangkat PNS bahwa kenaikan pangkat 

merupakan penghargaan yang diberikan 

atas pengabdian pns yang bersangkutan 

terhadap negara; 

Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan 

sebagai dorongan kepada pns 

untuk lebih meningkatkan pengabdiannya 

terhadap negara; 

“Dengan kenaikan pangkat setingkat 

lebih tinggi, maka selayaknya kita mensyukuri 

atas penghargaan ini dan wujud 

syukur ini disamping diikrarkan kepada 

tuhan yang maha esa juga agar dapat direalisasikan 

dalam tindakan kerja keras, 

berdisiplin, jujur dan tidak korupsi,” kata 

sudiarto 

Sudiarto melanjutkan berkenaan dengan 

itu, kebijakan pemberian kenaikan 

pangkat per 1 April 2017 ini tentunya telah 

melalui tahapan penelitian persyaratan 

administrasi yang teliti baik di lingkungan 

unit kerja masing-masing, didalam internal 

bkd sendiri maupun pada jenjang bkn selaku 

instansi yang berwenang mengeluarkan 

nota persetujuan teknis kenaikan pangkat. 

sedang untuk usulan kenaikan pangkat 

pilihan pejabat struktural tentunya juga 

telah melalui pembahasan oleh baperjakat 

Kota Cimahi. (AHS) 

“Mudah-mudahan proses penyerahan 

sk yang dilaksanakan di tempat ini dapat 

Pengawasan Tata Ruang Harus Ditingkatkan 

:: REGIONAL 

menjadi motivasi bagi rekan-rekan sekalian 

bersama-sama pegawai-pegawai lainnya 

untuk terus tegar dan menjadi garda 

terdepan dalam pelaksanaan program-program 

pembangunan yang telah dicanangkan 

sebelumnya,” lanjut sudiarto 

Sudiarto pun mengingatkan bahwa 

penyerahan sk kenaikan pangkat semacam 

ini merupakan suatu fenomena yang lumrah 

dan telah menjadi kebutuhan mendasar 

di dalam dinamika sebuah struktur 

pemerintahan, termasuk pemerintahan 

daerah; “Oleh karena itu, kepada mereka 

yang mendapatkan sk kenaikan pangkat 

pada hari ini, tolong tetap jaga kerendahan 

hatinya, jangan sampai menjadi lupa diri 

setelah naik pangkat dan tetap mengabdi 

bagi kemakmuran dan kesejahteraan warga 

masyarakat cimahi,” kata Sudiarto 

Sudiarto mengajak para pns untuk 

terus meluangkan waktu untuk membangun 

cimahi agar menjadi lebih maju lagi, 

“sesuai dengan visi pembangunan menjadikan 

cimahi kota c.e.r.d.a.s. (creative, 

egaliter, responsif, dinamis, agamis dan 

dinamis),” tutupnya. (Jason) 

CIMAHI | Plt Walikota Cimahi Sudiarto 

meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

secara rutin melakukan pengawasan 

dan pengendalian. Dengan upaya 

tersebut diharapkan akan tercipta tertib 

pemanfaatan ruang. 

Dalam Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2007 Pasal 35, tentang Penataan 

Ruang, telah ditetapkan bahwa pengendalian 

pemanfaatan ruang dilakukan melalui 

penetapan peraturan zonasi, perizinan, 

pemberian insentif dan disinsentif serta 

pengenaan sanksi. 

Keempat instrumen pengendalian pemanfaatan 

ruang tersebut harus disusun 

secara komprehensif, cermat dan aplikatif, 

dengan mengacu pada rencana tata ruang 

yang telah ditetapkan, sehingga peran pengendalian 

pemanfaatan ruang dapat berjalan 

dengan efektif. 

“Seseorang atau badan hukum yang 

melanggar peraturan daerah tentang rencana 

tata ruang wilayah, dapat dikenai sanksi, 

baik sanksi administrasi maupun sanksi 

pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku,” kata 

Sudiarto, kepada pewarta di sela-sela Sosialisasi 

Pemanfaatan dan Pengendalian Tata 

Ruang Industri Kota Cimahi, di Alam Wisata 

Cimahi, Jalan Kolonel Masturi, Selasa (18/4) 

lalu. 

Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri 

dari Badan Perencanaan Pembangunan 

(Bappeda) Jawa Barat, Endang Damayanti, 

Bappeda Kota Cimahi Dewi Fajarwati 

serta Akademisi ITB Petrus Natalivan. 

Upaya pengendalian dan pemanfaatan 

ruang akan berjalan efektif, apabila disertai 

dengan sanksi tegas. Baik sanksi administratif 

maupun sanksi pidana terhadap seseorang 

atau badan hukum yang melakukan 

pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. 

Sudiarto menjelaskan, rencana tata 

ruang wilayah menjadi instrument penting 

untuk mengarahkan pola pemanfaatan 

ruang wilayah secara tepat guna. Perencanaan 

tata ruang harus dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum kepada setiap pengguna 

ruang dalam memanfaatkan ruang. 

Melalui pengendalian pemanfaatan 

ruang, diharapkan dapat diminimalisasi 

berbagai permasalahan dan konflik berkenaan 

dengan pemanfaatan ruang. 

Sementara itu, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota 

Cimahi mengakui mayoritas industri di Cimahi 

tidak mematuhi tata ruang bangunan 

secara pelaksanaan. Sekretaris Dinas PUPR 

Kota Cimahi, Yusi Karim menjelaskan, secara 

aturan, Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) tidak melanggar, tapi pas pelaksanaannya 

melanggar. 

Pihaknya kerap melayangkan surat 

teguran kepada pelaku industri di Cimahi. 

Momentum sosialisasi kali ini, dimanfaatkan 

oleh Dinas PUPR untuk memberikan 

pemahaman kepada para pelaku usaha bahwa 

pemerintah memiliki aturan mengenai 

tata ruang. (Jason) 

Edukasi 

Demokrasi 



:: REGIONAL 

BPR Kerta Raharja Ciwidey 

Siap Salurkan Kredit Konstruksi 

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Kerta Raharja Kantor Cabang Ciwidey 

siap memberikan pelayanan terkait 

penyaluran kredit konstruksi. Hal ini 

dimaksudkan untuk menyokong upaya 

Pemkab Bandung dalam meningkatkan 

pembangunan ekonomi daerah. 

Pimpinan Kantor Cabang BPR 

Kerta Raharja Ciwidey Deni Rusnandar 

mengatakan, pogram tahun 2017 ini 

BPR akan menggandeng sejumlah instansi 

atau lembaga lainnya seperti peroyek- 

proyek pembangunan, infrastuktur 

pemerintahan desa, pembangunan 

sekolah-sekolah dan lainnya yang ada 

wilayah kerja untuk membiayai proyek 

yang mereka kerjakan di lingkungan 

Pemkab. Bandung dengan nilai Rp200 

juta ke bawah. “Untuk sementara, 

penyaluran kre dit lainnya seperti untuk 

sertifikasi guru kami kurangi dulu 

pengajuannya dan kami akan beralih ke 

sektor yang lebih produktif,” katanya, 

kepada wartawan, beberapa waktu lalu. 

Bagi BUMD Kab Bandung ini, 

kredit konstruksi merupakan pengembangan 

produk baru setelah dua tahun 

sebelumnya menggarap kredit sanitasi. 

Menurut Deni , sejak awal tujuan 

dari pendirian BPR salah satunya 

adalah untuk membantu pemerintah 

dalam meningkatkan perekonomian 

Seorang pegawai BPR Ciwidey Dea Rizkiana sedang memberikan 

pelayanan kepada nasabah , yang akan menabung di BPR Kerta 

raharja Cabang Ciwidey Jl. Pajagalan lama No. 2 Ciwidey Kab. 

Bandung , beberapa waktu lalu. 

daerah dan diharapkan dapat menyejahterakan 

rakyat Kab. Bandung. 

“Kami berharap mampu dapat 

tumbuh menjadi lembaga keuangan 

yang sehat, maju, dan profesional dan 

memiliki daya saing dalam menjalankan 

usahanya berdasarkan tata perusahaan 

yang baik dan benar,” ucapnya. 

Dia menyebutkan, saat ini Aset 

BPR Ciwidey sebesar Rp. 17,6 miliar 

dengan jumalah personil sebanyak 14 

Orang , siap memberikan pelayanan kepada 

nasabah yang membutuhan dana. 

Wilayah kerja BPR Ciwidey meliputi 

tiga Kecamatan, yaitu Ciwidey, Rancabali 

dan Kec. Pasirjambu. (Awing / Lee) 

Deni Rusnandar, 

Pimpinan Kantor Cabang 

BPR Kerta Raharja Ciwidey 

14 EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

:: REGIONAL 

HUT Ke 2 BPR Kerta Raharja 

Gelar Berbagai Kegiatan 

KAB. BANDUNG | PT Bank BPR Kerta 

Raharja bekerjasama dengan Dinas 

Pemuda dan Olahraga (Dispora) menggelar 

Gerak Jalan Sabilulungan di Stadion 

Si Jalak Harupat, Kec Kutawaringin, 

Kab Bandung, beberapa waktu lalu. 

Kepala Divisi Operasional dan 

Kepatuhan PT BPR Kerta Raharja H. 

Beni Subarsah SE, M.M mengatakan, 

gerak jalan ini dalam rangka memperingati 

Hari Jadi Kabupaten Bandung ke- 

376 pada 20 April nanti dan peringatan 

Hari Ulang Tahun BPR Kerta Raharja 

ke-2 pada 7 April 2017. 

Kegiatan sebelumnya dalam menyambut 

HUT Ke 2 BPR Kerta raharja, di 

kantor pusat dan 15 cabang BPR Kerta 

raharja masing-masing Kantor Cabang 

BPR membuat tumpeng sebagai ucapan 

rasa syukur . 

Gerak jalan diikuti ribuan warga 

dan aparatur pemerintahan dengan antusias 

yang dimulai sejak pukul 07.00 

WIB . 

Apalagi pada akhir acara dibagikan 

berbagai hadiah, juga ada hiburan, lomba 

panjat pinang serta berbagai door 

prize menarik. 

H. Beni menerangkan gerak jalan 

ini dalam rangka memperingati Hari 

Jadi Kabupaten Bandung ke-376 dan 

HUT BPR Kerta Raharja ke-2. 

Peringatan hari jadi BPR ini diambil 

sejak perubahnya status Perusahaan 

daerah (PD) BPR (Bank Perkreditan 

Rakyat) Kabupaten Bandung menjadi 

PT (Perseroan Terbatas) BPR Kertaraharja 

sejak 7 April 2015 lalu. 

Setelah menjadi perseroan terbatas, 

BPR Kerta Raharja sekarang memiliki 

kewenangan untuk mencari saham 

dari pihak ketiga. Sedangkan pada saat 

menjadi perusahaan daerah atau PD, sahamnya 

mutlak milik Pemerintah Kabupaten 

Bandung. 

Ia optimis pada tahun-tahun mendatang, 

PT BPR Kerta Raharja bisa menarik 

saham seiring dengan kian membaiknya 

kinerja perusahaan tersebut. 

Sebab menurutnya ruh dari lembaga 

perbankan adalah kepercayaan. (Awing / 

Lee ) 

Edukasi 

Demokrasi 



:: REGIONAL 

Dua Agenda Prioritas Pemkot Cimahi Tahun 2017 

CIMAHI | Salah satu prioritas agenda 

pembangunan Pemkot Cimahi pada tahun 

ini yakni penanganan banjir Melong 

dan pembuatan jembatan double track 

di wilayah selatan Kota Cimahi. Agar terealisasi, 

pemkot dalam berbagai kesempatan 

terus mendorong kedua program itu 

mendapatkan perhatian semua pihak. 

“Yang jadi penekanan kita yaitu banjir 

Melong dan macet di Leuwigajah (pembuatan 

jembatan double track),” kata Plt 

Walikota Cimahi Sudiarto kepada pewarta, 

Minggu (16/4) lalu. 

Berdasarkan kajian, salah satu syarat 

untuk menuntaskan banjir di Melong, 

Kecamatan Cimahi Selatan ialah dengan 

membebaskan lahan. Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat sendiri akan turun langsung, 

pasalnya, wilayah di sana merupakan cekungan 

Kota Cimahi dengan Kabupaten 

Bandung. 

“Langsung ditangani provinsi. Harus 

ada pembebasan lahan daerah sepadan 

sungai,” ujarnya. 

CIMAHI | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteran 

Rakyat Kota Cimahi Maria Fitriana 

menyatakan, tantangan dalam pencegahan 

dan pengendalian tuberkulosis (TB) 

adalah menemukan dan mengobati semua 

penderita sampai sembuh, agar semua penderita 

di Indonesia dapat kembali sehat, 

hidup berkualitas, dan produktif. 

Demikian disampaikan Maria saat 

memberikan sambutan pada peringatan 

Hari TB se-dunia tingkat Kota Cimahi 

tahun 2017 yang digelar di Selasar Aula 

Gedung B, Komp. Perkantoran Pemkot 

Cimahi, Rabu (12/4). Kegiatan tersebut diikuti 

oleh para kader Kesehatan, perwakilan 

perguruan tinggi, perwakilan Rumah Sakit 

se-Kota Cimahi serta ormas dan LSM yang 

bergerak di bidang kesehatan. 

“Untuk mensukseskan gerakan temukan 

TB obati sampai sembuh (TOSSS TB). 

Maka, saya beharap seluruh jajaran pelayanan 

kesehatan diharapkan melakukan 

penemuan dan pengobatan pasien TB sesuai 

standar dan menyampaikan pemberitahuan 

kepada dinas kesehatan setempat,” 

katanya. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

(Bappeda) Kota Cimahi, Tata 

Wikanta menambahkan, untuk pembuatan 

jembatan double track Leuwigajah, menjadi 

perhatian juga untuk segera direalisasikan. 

Penderita TB Harus Ditemukan dan Disehatkan 

TB merupakan penyakit infeksi menular 

yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 

tuberculosis. Gejala utama TB berupa 

batuk berdahak yang berkepanjangan 

disertai dahak yang berdarah, penurunan 

berat badan yang signifikan, keletihan 

yang sangat, keringat di waktu malam, dan 

demam. “Meskipun ada juga penyakit lain 

dengan gejala yang serupa, tetapi bila kita 

mengalami gejala seperti yang telah disebutkan 

tadi, kita perlu waspada dan memeriksakan 

kesehatan langsung ke Unit 

Pelayanan Kesehatan terdekat,” ujarnya. 

TB juga merupakan penyakit yang 

Pasalnya, kemacetan di sekitar Leuwigajah 

dinilai sudah kritis. 

Selain penanganan banjir Melong dan 

jembatan double track Leuwigajah, ada beberapa 

program lain yang pastinya akan 

disampaikan Pemerintah Kota Cimahi, 

di antaranya soal ekonomi dan pemberdayaan 

sarana dan prasarana olah raga. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa 

Barat, Dedi Mizwar menyampaikan ada beberapa 

program prioritas tahun 2018 yang 

harus dituntaskan oleh Pemprov Jawa 

Barat serta pemerintah daerah di Jawa 

Barat. 

Diantaranya, akses dan kualitas pendidikan 

dan keagamaan, pelayanan kesehatan, 

penyediaan layanan umum kesejahtraan 

kota dan pedesaan, pariwisata, 

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), 

penanggungulangan bencana, penangguulangan 

kemiskinan dan lain-lain. 

“Saya berharap dan mengajak, khususnya 

kepada Bupati/Wali Kota di Jawa Barat 

untuk bersama,” paparnya. (Jason) 

cukup menakutkan. TB memakan korban 

paling banyak di Indonesia dan menjadikan 

Indonesia sebagai negara ke-4 dengan jumlah 

penderita TB terbesar. Diperkirakan 

ada 0,4 – 0,5 juta orang penderita di Indonesia 

(WHO). 

Angka ini diperkirakan masih lebih 

kecil dari faktanya di lapangan, dalam 

artian angka ini hanya mencakup jumlah 

kasus yang dilaporkan ke WHO saja. Bila 

penderita TB tidak segera ditemukan dan 

diberikan pengobatan yang layak, tanpa sadar, 

mereka akan menularkan penyakitnya 

pada orang lain. (Jason) 



:: REGIONAL 

Pengadaan Belanja 

Bandwidth Internet 

Diskominfo Kota Bandung 

Tidak Sesuai Ketentuan 

Konser Tarompet Spektakuler 

Pecahkan Rekor MURI 

BANDUNG | REKOR Indonesia memastikan 

rekor muri pemain terompet 

sunda dipecahkan dari Kabupaten 

Bandung dengan jumlah mencapai 

112 pemain terompet. Penyerahan 

piagam muri diserahkan perwakilan 

muri setelah serangkaian proses verifikasi 

pemecahan rekor muri tersebut. 

Ratusan warga Kabupaten Bandung 

antusias saat pecahkan rekor 

museum Indonesia dengan memainkan 

terompet sunda di lapangan upakarti 

komplek Pemkab Bandung di 

Soreang, Kamis (20/4/2017) lalu. 

Dalam pemecahan rekor muri untuk 

kategori pemain terompet terbanyak 

ini merupakan inisiasi dari para pemain 

terompet di Kabupaten Bandung. 

Dalam penyajian pemecahan rekor muri 

ini, pemain terompet berkolaborasi dengan 

alat musik moderen. 

Menurut penata musik sekaligus 

pemilik ide, Yoyon Darsono, dirinya 

mangaku bangga dengan torehan pemecahan 

rekor muri ini. Dirinya akan 

senantiasa terus melakukan inovasi 

dalam mengangkat budaya sunda sekaligus 

warga Kabupaten Bandung. 

Sementara itu menurut senior 

manager MURI Indonesia, Awan 

Suwargo menegaskan telah memastikan 

pemecahan rekor muri ini 

disandang pemerintah Kabupaten 

Bandung dalam rangkaian hari jadi 

Kabupaten Bandung ke-376 tahun. 

Sebelum penyerahan piagam 

muri ini, pihaknya pun melakukan 

sejumlah verifikasi yang menjadi 

objek pemecahan rekor muri ini. 

“Setelah kami melakukan proses verifikasi 

untuk pemain terompet sunda 

terbanyak, semua sudah kita cek dengan 

demikian Kabupaten Bandung 

berhasil memecahkan rekor muri 

untuk pemain terompet sunda terbanyak. 

(gin) 

BANDUNG | Kegiatan pengadaan belanja bandwidth 

internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Bandung yang pelaksanaannya di tahun 

2014. 

Pekerjaanbelanja bandwidth internet yang 

ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Bandung tidak sesuai ketentuan dan terdapat indikasi 

pemahalan sebesar 27 juta Rupiah. 

Dalam mengajukan pembayaran PPK dan 

PPTK berdasarkan surat perjanjian kerjasama No. 

027/05/15.06-03.06/PPK-Diskominfo/2014 tgl. 

26 Maret 2014, yang telah di sepakati kedua belah 

pihak,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKota 

Bandung Ahyani Raksanagara. 

Kelebihan pembayaran bandwidth sebesar Rp 

27.041.666.67 sudah kami setorkan ke Kas Daerah 

pada tanggal 27 Mei 2015, tambah Ahyani, setelah 

ada temuan kelebihan pembayaran dari hasil pemeriksa 

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan 

Nomor 178/Tim LKPD Kota Bandung/05/2015 

tanggal 5 Mei 2015 perihal kelebihan pembayaran. 

Dalam pekerjaan belanja bandwidth internet 

yang terlibat yaitu Panitia pengadaan barang/ 

jasa, PA, PPK dan PPTK, ungkap Ahyani di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Jalan 

Wastukencana No. 2 Bandung 24/3/2017. dalam 

hal kewenangannya sesuai dengan tupoksi masing-masing, 

yang diatur dalam Kepres No. 54 Tahun 

2010 dan Permendagri No. 13 Tahun 2010. 

(Tim) 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sudah di Audit BPK Jabar 

BANDUNG | Program kegiatan pemeliharaan 

sarana dan prasarana kantor, 

yang dilaksanakan di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat dengan mengunakan 

uang sebesar Rp 1.794.625.000. 

Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Tahun 2016. Kegiatan pemeliharaan 

sarana dan prasarana kantor dengan 

program pemeliharaan sarana dan prasarana 

aparatur pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di 

Jalan Sumatera Nomor 50 Bandung. 

Kegiatan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor Tahun 2016, perlu 

kami informasikan bahwa untuk kegiatan 

tersebut sudah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana dan sudah dilakukan 

pemeriksaan/audit oleh Badan 

Pengawasan Keuangan (BPK) Perwakilan 

Jawa Barat dan Inspektorat Provinsi 

Jawa Barat,’’ Kata a.n Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Sekretaris 

Rina Rahdianawati. (Tim) 



:: REGIONAL 

Inventarisasi Aset Disdik Kab. Bandung 

Mencapai Rp. 1,7 Triliun Masih Terganjal 

KAB. BANDUNG | Kegiatan inventarisasi 

aset di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. 

Bandung tidak bisa diselesaikan secara 

tuntas tahun ini. Pendataan dan pelebelan 

aset terkendala banyaknya item barang yang 

harus didata. 

”Sisa yang belum diinventarisasi akan 

dilakukan pada tahun 2017,” ungkap 

Kabag Inventarisasi dan Penghapusan 

Aset Disdik Kab. Bandung H. Djunjunan 

M.Si, SIp. saat di temui wartawan 

diruang kerjanya Selasa (11/4). 

Menurut H. Junjunan, inventarisasi 

yang dilanjutkan dengan labeling 

aset di Dinas Pendidikan baru dilakukan 

untuk sekolah setingkat SD dan 

SMP. Untuk aset yang ada di 31 kantor 

unit pelaksana teknis (UPT) TK, SD 

dan Non Formal dan UPT SMP dengan 

jumlah sekolah lebih dari 1.400 SD dan 

SMP di Kab Bandung masih dilakukan 

pendataan ulang sekolah 

mana saja yang sudah di 

kasih lebel. Hal itu mengingat 

keterbatasan personel 

yang ada di bagian 

Aset Disdik saat ini. 

Pertimbangan luas wilayah dan 

banyaknya jumlah barang yang harus 

didata. Untuk itulah pendataan aset 

SD dan SMP baru akan dilaksanakan di 

tahun 2017 ini secara bertahap. 

Pendataan aset tidak berlaku bagi 

sekolah SMA dan SMK sebab sudah diambil 

alih Pemprov Jawa Barat mulai 

2016. 

Jumlah item barang di UPT TK,SD, 

SMP dan Kantor disdik yang memiliki 

4 Bidang diantaranya Bidang TK,Sd , 

SMP, Paud dan PNFI dan Sekertariat. 

Barang sejumlah itu harus didata 

dan diberi label sehingga memudahkan 

pemantauan. Labeling barang 

itu akan memudahkan pemantauan 

barang, baik yang 

sudah tidak ada atau yang 

ada tetapi belum masuk data 

base. 

SDM Terbatas 

Jumlah barang di Dinas Pendidikan 

Kab. Bandung, diakui H. Junjunan 

memang sangat besar dibandingkan 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

lain. 

Di SKPD lain jumlah barang, paling 

hanya puluhan atau 100 item sehingga 

sudah diselesaikan. “Sejak tahun sebelumnya 

persoalan aset menjadi catatan 

BPK. Namun dari semua SKPD hanya 

Dinas Pendidikan yang tidak bisa cepat 

diselesaikan. Penyebabnya jumlah aset 

sangat banyak sedangkan sumber daya 

manusia (SDM) untuk mendata sangat 

terbatas,” tuturnya. 

Di Dinas Pendidikan aset mulai 

dari sekolah SD dan SMP yang mencapai 

jumlah 1400 unit lebih , diantaranya 

barang – barang seperti meja, alat laboratorium 

sampai buku di perpustakaan 

harus dihitung. 

“Berdasar laporan sementara nilai 

aset peralatan, mesin , Kendaraan dan 

aset tetap lainnya bernilai Rp 1,7 Triliun. 

Dinas Pendidikan saat ini sedang 

fokus melakukan inventarisasi dan di 

targetkan pada 2017 ini sudah bisa terdata 

semuanya,” katanya. (Awing / Lee) 

H. Djunjunan M.Si, SIp. 

Kabag Inventarisasi dan Penghapusan 

Aset Disdik Kab. Bandung 

18 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 


:: REGIONAL 

Revitalisasi Gedung Kantor PPPPTK TK DAN PLB 

Upaya Menciptakan Iklim dan 

Budaya Kerja Yang Kondusif 

BANDUNG | Pusat Pengembang an 

Pemberdayaan Pendidikan da n Tenaga 

Kependidikan Taman Kanak-kanak 

(PPPPTK TK) dan PLB Bandung Sangat 

mengapresiasi kehadiran Pers/ 

LSM sebagai kontrol masyarakat, hal 

ini sesuai dengan Undang-Undang 

Pers Nomer 40 Tahun 1999 dimana 

Lembaga Pers sebagai control sosial 

memliki fungsi (1) social participation(keikutsertaan 

rakyat dalam pemerintahaan), 

social responsibility 

(pertanggungjawaban pemerintah terhadap 

rakyat), social support (dukungan 

rakyat terhadap pemerintah), dan 

social control kontrol masyarakat terhadap 

tindakan-tindakan pemerintah. 

Pemberitaan oleh Pers memberikan 

dampak positif dalam rangka 

memberikan pendidikan (edukasi) kepada 

masyarakat. Hal ini berarti informasi 

atau berita yang disebarluaskan 

melalui media juga berfungsi untuk 

mendidik, mengandung kebenaran, 

mencerdaskan dan mendorong untuk 

berbuat kebaikan,” kata H. Agus Djaja 

D. 

Kegiatan Revitalisasi Interior 

Gedung A, lanjutnya, adalah paket 

pekerjaan Tahun anggaran 2016 yang 

dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan 

dengan lelang umum melalui LPSE, 

yang bertujuan untuk mewujudkan 

tempat kerja yang aman, nyaman 

dan representatif dalam pelaksanaan 

tugas pokok pegawai di lingkungan 

PPPPTK TK dan PLB Bandung dalam 

upaya lebih meningkatkan kualitas 

proses pelayanan terhadap customer. 

Pelaksanaan lelang pekerjaan 

Revitalisasi Interior Gedung A dilaksanakan 

berdasarkan SOP (Standar 

Operasional Prosedur), yang merujuk 

kepada peraturan dan perundangan 

undangan yang berlaku sebagai payung 

hukum. 

Dalam SOP tersebut digambarkan 

secara rinci langkah-langkah pra 

lelang, pelaksanaan lelang, evaluasi 

dan pasca lelang. Selain itu dalam proses 

pemilihan calon penyedia salah satu 

yang menjadi penekanan adalah dalam 

proses penilaian kualifikasi calon 

penyedia, pengalaman calon penyedia, 

SDM penunjang yang dibutuhkan, legalitas 

perijinan calon penyedia, serta 

workshop (bengkel) yang menunjang 

proses pekerjaan jika calon penyedia 

terpilih menjadi penyedia pekejaan,” 

papar PPK PPPPTK TK DAN PLB H. 

Agus Djaja D. 

Untuk menentukan pemenang 

lelang tidak hanya melalui data hasil 

penilaian secara online, ucap Agus, 

melainkan juga melalui survey ke lokasi 

calon penyedia berada. Survey 

ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan 

kebenaran kantor, SDM 

yang dimiliki, Workshop, serta keabsahan 

dokumen. (Jason) 

Perihal Kegiatan Belanja 

Modal Gedung, Disdik Kota 

Bandung Tidak Menjawab 

|Pada kegiatan belanja modal gedung 

dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat 

pendidikan SMPN Panyileukan Bandung dengan 

menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 sebanyak 

Rp 1.750.000.000,00. Di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung Jl Jenderal A Yani No. 239. 

Kegiatan belanja modal gedung dan bangunan 

pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan 

SMPN Panyileukan. Dikelola oleh Dinas 

Pendidikan Kota Bandung yang implementasi 

Tahun 2016. 

Laporan Wartawan Kontroversinews dari 

konfirmasi, yang ditujukan kepada orang nomer 

satu yang menduduki kursi Dinas Pendidikan 

Kota Bandung.Yaitu Kepala Dinas Pendidikan 

Kota Bandungpada 17Maret 2017 mengenai program 

pendidikan, dengan kegiatan belanja modal 

gedung dan bangunan pengadaan bangunan 

gedung tempat pendidikan SMPN Panyileukan 

Bandung . 

Sampai berita ini diturunkan terkaitkonfirmasi 

kegiatanbelanja modal gedung dan bangunan 

pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan 

SMPN Panyileukan Bandung , belum ada 

jawaban penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan 

Kota Bandung Elih Sudiapermana. 

Ketika ditanya ke per suratan bagian umum 

dan kepegawaian DinasPendidikan Kota Bandung. 

Surat disposisinya sudah ke bagian humas 

Pendidikan Kota Bandung. (Tim) 

BANDUNG Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 


:: REGIONAL 

Proyek Pemeliharaan Berkala 

Bendung Jengkol Perlu Disorot 

SUBANG | Melalui Kementerian PUPR 

direktorat jenderal sumber daya air Balai 

besar wilayah sungai citarum (BBWS) telah 

melakukan perencanaan dan pekerjaan serta 

pemeliharaan secara berkala di Bendung 

Jengkol yang ada di Kabupaten Subang yang 

dari APBN tahun 2017. 

Pelaksana Lapangan PT Gathoel, 

Agus sulit dihubungi. Ketika ditanya 

kantor direksi kepada seorang pekerja 

pengangkut tanah mengatakan kantor 

direksi ada di kantor pintu air. Namun, 

setelah di kroscek dari pegawai kantor 

pintu air ternyata tidak ada. 

Ditempat terpisah, menurut kepala 

Sesuai dalam kontrak Hk.0203/ 

ppk/opsda IV- av/11/2017, waktu 

pelaksanaan tersebut selama 180 

hari kerja. Sementara pemenang 

tender oleh PT.Gathoel beralamat di Billabong 

Blok C.2.B No.21 desa Cimanggis 

Kecamatan Bojonggede-Bogor. 

Nama Lelang Pemeliharaan Berkala 

Bendung Jengkol - Kab. Subang 

Kategori Pekerjaan Konstruksi Instansi 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Satuan KerjaOPERASI 

DAN PEMELIHARAAN SDA CITAR- 

UM Pagu Rp 3.289.089.000,00 HPS Rp 

3.289.089.000,00 Nama Pemenang PT. 

Gathoel Alamat Bilabong Blok C2B/21, 

RT.01 RW.06 Desa Cimanggis, kecamatan 

Bojong Gede Kabupaten Bogor 

- Bogor (Kab.) - Jawa Barat NPWP 

.31.555.522.7-403.000Harga Penawaran 

Rp 2.487.949.000,00 

Dari pantauan Kontroversinews.com 

dilokasi pekerjaan tidak mengedepankan 

keselamatan pekerjaan sesuai Standar 

Operasional Pekerjaan (SOP). Begitu 

juga pekerjaan tersebut diduga dikerjakan 

asal-asalan. 

Seperti tanah hasil pengerukan 

(sedimen) hanya ditumpuk di pinggiran 

bantaran sungai sehingga mengakibatkan 

jebolnya tembok pagar Kantor Balai 

Ikan Cijengkol. Ambruknya pagar tersebut 

diduga tidak kuat menahan beban 

lumpur tanah yang ditumpuk dipinggiran 

sungai dan kebetulan berdekatan 

dengan pagar kantor balai ikan cijengkol. 

Pekerjaan fisik tersebut tidak dicantumkan 

papan informasi/proyek, dan 

tidak mencantumkan jumlah nominal 

anggaran. 

20 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat, H.Dodi, pihaknya 

akan meminta ganti rugi berupa pembenahan yang 

mengakibatkan jebolnya tembok pagar balai ikan cijengkol. 

Sementara menurut ketua DPD Lembaga Pemantau 

Korupsi Nasional (LPKN) Jabar, Joni Pane 

BAE mengatakan, banyaknya permasalahan di lapangan 

diharap pihak BBWS Citarum bisa peka terkadap 

permasalahan yang ada serta bisa menegur dengan 

adanya plang proyek yang tidak mencantumkan nominal 

anggaran. “Karena anggaran itu harus jelas dan 

ada pajak rakyat disitu melalui negara sehingga menjadi 

program.” katanya. 

Menurut Joni, perlu adanya keterbukaan dan 

transparanan dalam pengelolaan uang negara sebagai 

bentuk pertanggung jawaban publik. “Apakah tidak 

adanya anggaran yang dicantumkan adalah faktor 

kesengajaan yang disuruh oleh pihak BBWS Citarum 

agar tidak transparan,” ujarnya dengan nada heran. 

Buktinya sama sekali tidak ada teguran dari pihak 

pengawas dan seolah-olah tutup mata. (Dhian St) 

Nama Lelang Pemeliharaan Berkala 

Bendung Jengkol – Kab. Subang 

Kategori Pekerjaan Konstruksi Instansi 

Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Satuan KerjaOPERASI 

DAN PEMELIHARAAN SDA CITARUM 

Pagu Rp 3.289.089.000,00 HPS Rp 

3.289.089.000,00 Nama Pemenang 

PT. Gathoel Alamat Bilabong Blok 

C2B/21, RT.01 RW.06 Desa Cimanggis, 

kecamatan Bojong Gede Kabupaten 

Bogor – Bogor (Kab.) – Jawa Barat NPWP 

.31.555.522.7-403.000Harga Penawar an Rp 

2.487.949.000,00 

:: REGIONAL 

Jaksa jadi Penagih Utang, 

Uang Negara Terkumpul Rp 3 M 

BANDUNG | PDAM Tirtawening 

Kota Bandung merasa beruntung 

kerjasama dengan jajaran kejaksaan 

karena tunggakan pelanggan PDAM 

yang tidak pernah dibayar mendadak 

dibayar ketika yang menagih 

utang petugas berseragam jaksa. 

“Kami sebagai pengacara negara 

diminta bantuan oleh PDAM 

Kota Bandung untuk menagih tunggakan,” 

ujar Kepala Kejaksaan Tinggi 

Jabar Setia Untung Arimuladi di usai 

menjadi pembicara sosialisasi tindak 

pencegahan kecurangan (fraud) 

dalam pelaksanaan kegiatan operasional 

di PDAM Tirtawening Kota 

Bandung di Hotel Luxton Jalan Ir H 

Setia Untung Arimuladi Juanda, beberapa waktu lalu. 

Menurut Untung dalam tiga bulan 

terakhir berhasil terkumpul Rp 3 miliar dari para penunggak pelanggan 

PDAM. “Saya merasa senang bisa membantu PDAM dan menyelamatkan 

uang negara,” ujar Untung. 

Sementara, sosialisasi pencegahan korupsi dan kecurangan untuk 

memberkan pencerahan agar pegawai PDAM tidak salah langkah dan 

tidak melanggar hukum. 

Menurut Untung upaya pemberantasan korupsi saat ini hasilnya 

belum memuaskan dan belum memberi efek jera pada pelakunya, sehingga 

korupsi masih terus terjadi di berbagai bidang dan lapisan masyarakat. 

“Fraud sebagai bagian dari korupsi pun cenderung terus meningkat,” 

ujar Untung seperti dikutip tribunjabar.co.id. 

Untung mengatakan, perlu sosialisasi regulasi dan penguatan 

struktur pengawasan untuk mengatasinya. Pemahaman masyarakat 

terkait fraud dinilainya masih perlu di sosialisasikan lebih gencar lagi. 

Secara umum Fraud merupakan perbuatan melanggar aturan yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

Untung menjelaskan bahwa seseorang melakukan fraud bisa atas 

dorongam pribadi maupun akibat ada tekanan dari pihak lain atau disebakan 

oleh lemahnya pengawasan internal. 

Di tempat yang sama Direktur Utama PDAM Tirta Wening Kota 

Bandung Sonny Salimi mengatakan walau tidak ada temuan dalam audit 

BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) tapi sosialisasi 

pecegahan korupsi dan kecurangan terus dllakukan untuk mengingatkan 

karyawan agar tidak melakukan kecurangan dan korupsi. 

Sonny mengatakan, selain terus sosialisasi dengan nara sumber 

dari kejaksaan. Menurut Sony, kerjasama dengan Kejaksaan selain 

pencegahan korupsi juga menggunakan jasa untuk menagih tunggakan, 

karena banyak pelanggan yang menunggak tidak memiliki niat baik untuk 

membayar sampai menunggak 2-3 tahun. 

Hasilnya cukup memuaskan dalam tiga bulan terkumpul Rp 3 miliar 

dari 42 pelanggan perorangan maupun perusahaan. Penunggak yang 

ditagih petugas kejaksaan yang menunggak diatas Rp 30 juta. (gin) 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



:: REGIONAL 

Bupati Hadiri HUT ke 14 Desa 

Bangun Jaya Kec Panawangan 

CIAMIS | Pada tahun 2016 yang lalu 

SDN 3 Sadewata, kecamatan Lumbung 

mendapat bantuan rehab tiga ruang 

kelas dari anggaran pemerintah pusat, 

namun pada pelaksanaan rehab ternyata 

ditemukan kejanggalan hal ini diutarakan 

penasehat komite sekolah Ero kepada kontroversinews.com. 

Menurut Ero pelaksanaan rehab 

kelas ternyata ada kejanggalan terutama 

dari jumlah anggaran dari Rp 172 juta 

merupakan hasil MoU namun yang diterima 

sekolah hanya Rp. 111,2 juta. 

Hasil rapat di sekolah antara komite 

dan kepala sekolah untuk pertama anggaran 

dicairkan Rp 60 juta, setelah uang 60 

juta diterapkan rehab ke tiga lokal tersebut 

telah selesai dan bahkan ada sisa dari 

CIAMIS | Kontroversinews.com-- Sejak 

14 tahun desa Bangun Jaya pisah dari 

desa induk yaitu Desa Jagabaya, baru kali 

ini melaksanakan HUT Desa yang dipimpin 

kepala desa Ade Sutisna. 

Masyarakat sangat antusias menyambut 

ulang tahun desanya, selama 14 

tahun desa Bangun Jaya Mandiri dari 

desa induk banyak perubahan yang dialami 

desa Bangun Jaya, baik segi pembangunan 

infrastruktur maupun tingkat 

ekonomi masyarakat dan juga disegi kesadaran 

keagamaan. 

Perayaan ini dihadiri bupati Ciamis H. 

IING Syam Arifin dan para utusan polsek dan 

ramil dan tokoh masyarakat, dalam sambutannya 

Ade Sutisna menyatakan. “Saya sangat 

berterimakasih kepada Bapak Bupati yang 

telah menghadiri acara HUT Bangun Jaya 

Ini,dan juga segala program yang dikucurkan 

pemerintah kabupaten terhadap desa untuk 

peningkatan perekonomian dan prasarana 

desa kami,” ungkap kades. 

Dia juga mengucapkan terima kasih 

kepada para tokoh dan sesepuh desa bangun 

jaya yang sudah memimpin beberapa 

tahun ke belakang dan juga mendirikan 

desa bangun jaya menjadi desa mandiri. 

“Acara ulang tahun ini bukan sekedar 

berfoya –foya dan berkumpul begitu 

saja namun acara ini diadakan oleh kebersamaan 

seluruh masyarakat dan perangkat 

desa, tujuan utama supaya berharap 

masyarakat bangun jaya lebih berperan 

penting dan lebih sadar bahwa pembangunan 

di desa ini harus saling mendukung 

dan bersama meningkatkan keimanan sebagai 

pondasi dalam melaksanakan pembangunan 

desa,”ujar Ade Sutisna. 

Pada kesempatan ini juga Ade berharap 

kepada bupati untuk lebih memperhatikan 

perekonomian baik itu sarana 

jalan dan program-program lainnya. 

anggaran tersebut, sisanya diterapkan rehab 

toilet. 

“Setelah pekerjaan selesai saya mempertanyakan 

sisa anggaran tersebut kepada 

Kepsek berinisial N dia mengatakan 

bahwa uang tersebut ada di bank tabungan 

deposito namun sudah hampir lima bulan 

uang tersebut tidak ada laporan apakah 

sudah dicairkan apa belum sedangkan anggaran 

yang digunakan untuk rehab hanya 

menghabiskan sekitar 60 juta,” ujar Ero. 

Ero berharap kepada kepala sekolah 

supaya segera memberitahukan secara 

transparan sisa anggaran tersebut. 

Ditempat terpisah Kepsek SDN 3 

Sadewata mengatakan bahwa anggaran 

tersebut telah terserap dan dia akan koordinasi 

dengan komite sebagai pelaksanaan 

“Saya berharap kepada bapak bupati jalan 

kabupaten yang ada di desa Bangun Jaya 

agar segera diperbaiki karena jalan tersebut 

adalah poros jalan angkutan hasil 

para petani,” tegas nya. 

Pada kesempatan ini juga Bupati Ciamis 

berjanji ditengah masyarakat Bangun 

Jaya akan segera memperbaiki jalan 

kabupaten yang terhampar di empat desa 

yaitu desa Panawangan, desa Bangun 

Jaya, Desa Nagarajati dan Desa Natanegara. 

“Mudah –mudahan tahun 2017-2018 

jalan tersebut akan selesai dibangun,” ungkap 

bupati. (DYT) 

Rehab di SDN 3 Sadewata Diduga Tidak Transparan 

pembangunan rehab. 

Selang beberapa hari Kepsek tersebut 

mengatakan telah beres sambil menunjukan 

beberapa lembar tulisan laporan pembelian 

barang pada saat rehab. 

Namun Ero menjelaskan bahwa 

Kepsek itu hanya menunjukan catatan 

lembaran kertas biasa tentang pembelian 

barang tanpa didampingi fotocopy nota 

dan saya curiga tulisan tersebut hanya 

akal-akalan saja. 

“Saya berharap kepada intansi terkait 

supaya meluruskan permasalaha ini karena 

diduga ada tidak keterbukaan demi 

meraih keuntungan pribadi, karena sisa 

anggaran tidak jelas peruntukannya bahkan 

bendaharapun tidak tahu masalah 

pembangunan rehab,” ungkap Ero. (DYT) 



:: REGIONAL 

Pelayanan RS- Al Ikhsan “Amburadul” 

KAB. BANDUNG | Lambatnya penanganan 

pasien Alm. Binsar Sumihar Sihaloho 

di RS Al-Iksan membuat keluarga berang, 

Kejadiannya pada 4 April 2017 sangat 

disayangkan yang dialami pasien Binsar 

S, pukul 9.00 WIB keluarga pasien membawanya 

ke RS Al-Iksan dalam keadaan 

masih sadar menuju IGD. 

Sesampainya diruangan IGD dan 

diperiksa, dokter menyarankan agar pasien 

dirawat karena diduga mengalami gejala 

stroke dan harus segera dirawat. Namun 

salah seorang perawat memberitahukan 

bahwa ruangan/kamar penuh. “Dirujuk saja 

ke rumah sakit lain,” kata perawat. 

Akhirnya rumah sakit Al Iksan mendapat 

rujukan ke RS Immanuel, tapi pihak 

RS Al-Iksan tidak memberikan ambulan 

karena alasannya petugas tidak ada, mobil 

ambulan tersebut khusus dalam keadaan 

pasien gawat darurat. 

Salah seorang keluarga pasien Rajanti 

Sihaloho mempertanyakan perkataan perawat 

tersebut sebab pasien diduga sudah 

dalam keadaan darurat namun benar masih 

sadar. Selama mencari ambulan pasien dibiarkan 

begitu saja dan pasien mengerang 

kesakitan. 

Karena keluarga pasien disuruh mencari 

sendiri kendaraan ambulan, sontak keluarga 

marah karena ini bukan kendaraan 

umum, seperti taksi dan angkot. 

Dengan susah payah akhirnya dapat 

bantuan ambulan dari kantor PDI-P pada 

pukul 14.00 WIB pasien berangkat menuju 

RS Immanuel. Dalam perjalanan menuju RS 

Immanuel tepatnya di jalan Dayeuhkolot 

pasieun tidak sadarkan diri, sesampainya 

di RS Immanuel kurang lebih pukul 16.00 

WIB pasien langsung masuk IGD dan ditangani 

oleh dokter jaga namun belum diperiksa 

oleh dokter spesialis. 

Baru setelah pukul 18.00 WIB dokter 

spesialis memeriksa pasien mengatakan 

bahwa pasien harus dirawat di ruangan ICU 

bukan di ruangan umum seperti penyakit 

biasa karena ada dugaan penyempitan pembulu 

darah. Sekitar pukul 21.30 WIB Binsar 

Sumihar baru masuk ruangan ICU, karena 

kondisinya melemah keesokan harinya, 5 

April 2017 pasien meninggal. 

Mendengar keluhan keluarga korban 

Kontroversinews.com mengklarifikasi pada 

pihak RS Al-Iksan pada 25 April 2017 diterima 

Jaenal salah seorang humas dia mengatakan, 

bahwa semua sudah sesuai standar 

operasional (SOP) . 

“Kami tegaskan pihak RS Al-Iksan sudah 

melakukan sesuai SOP dan pasien dalam 

keadaan masih sadar, mangkanya kami rujuk 

ke salah satu rumah sakit,” ujar Jaenal ketus. 

Dia mengatakan standar pasien ada 

tiga macam, merah yaitu gawat dan darurat, 

hijau yaitu gawat tidak darurat dan 

yang ketiga kuning tidak gawat dan darurat. 

“Kalau dilihat dari gejala pasien masuk 

pada kategori gawat tidak darurat,” ungkap 

Jaenal. 

Padahal pasien pada saat itu sudah kejang-kejang 

dan mengigaou, keluarga paisen 

mengatakan mesti seperti apa gawatnya 

agar bisa ditangani pihak rumah sakit 

Al-Ikhsan ini. “Harus yang sudah mati atau 

yang mau mati, yang bisa dilayani RS Al-Iksan 

ini,” ujar Rajanti dengan nada kesal. (B. 

Pakpahan/RS) 

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 

Dinas Kehutanan Sebesar Rp 1 Miliar Capaian 81,43 % 

| Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Jawa Barat Budi Susatijo menjelaskan, persentase 

capaian kegiatan selama kurun waktu pelaksanaan 

terhitung mulai bulan januari sampai dengan bulan 

Desember 2016, berdasarkan laporan bulanan dari 

total anggaran Rp 1.032.500.000,- terealisasi sebesar 

Rp 840.787.000 capaian persentase keuangan 

sebesar 81,43% sedangkan persentase fisik sebesar 

90,41%. 

Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk 

meningkatkan kemampuan dan kualitas serta kesejahteraan 

aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi 

Jawa Barat,’’ paparnya. 

Implementasi kegiatan peningkatankesejahteraan 

dan kemampuan aparatur Dinas Kehutanan, 

memberikan dampak positif terhadap 

pengembangan Aparatur Dinas, sehinga terlihat 

adanya kondusifitas dalam suatu ranah lingkungan 

kerja yang harmonis,” kata Budi. (Jason) 

BANDUNG Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 


:: NUSANTARA 

:: NUSANTARA 

Warga Mempawah 

Pertanyakan Proyek 

Reklamasi tahun 2015 

MEMPAWAH | Kedatangan warga kabupaten 

Mempawah dalam rangka mempertanyakan 

kinerja dinas PU Provinsi terkait 

pekerjaan reklamasi tahun 2015 senilai Rp 

5 miliar lebih di daerah kabupaten Mempawah, 

hingga berita ini diturunkan masih 

belum mendapat penjelasan yang valid 

terhadap kegiatan yang terdapat di LPSE 

Kalbar. 

Kegiatan tersebut tidak obyektif 

daerah mana yang mendapatkan, karena 

ditelusuri kontroversinews.com tidak menemui 

pekerjaan tersebut, kalau dipindahkan 

kepekerjaan normalisasi ada tetapi 

terdapat di desa Sungai Purun Besar namun 

pekerjaan yang kurang lebih satu km. 

Jika hanya sedemikian pekerjaannya 

mungkin hanya mencapai anggaran sebesar 

kurang lebih Rp 500 juta, untuk itu 

masyarakat mempertanyakan pekerjaan 

tersebut dilaksanakan didaerah mana, 

karena yang membidangi bidang tersebut 

juga tidak ditempat dan saat dihubungi 

lewat handphone juga tidak pernah diangkat. 

Untuk itu masyarakat kabupaten 

Mempawah sangat mengharapkan action 

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 

merupakan lembaga yang dianggap masyarakat 

Indonesia mampu memberi solusi 

terhadap penyalahgunaan keuangan negara, 

dengan artian KPK mampu member 

efek jera, juga mampu mengembalikan 

kerugian negara yang disalahgunakan oleh 

oknum-oknum. 

KPK yang sekarang diketahuin semakin 

gencar dikriminalisasi dan mendapat 

penganiayaan, namun dukungan moral 

dan spirit tetap digaungkan oleh kebanyakan 

masyarakat bangsa ini, terlebih masyarakat 

Kalimantan Barat yang semakin 

gerah terhadap praktek praktek KKN yang 

nota benenya tidak mampu diungkapkan 

oleh lembaga masyarakat karena sudah 

menjadi rahasia umum semua kasus dapat 

dijadikan duit apalagi di bakup oleh oknum 

aparat. 

Ketua LSM TIM BIDIK GARUDA 

SAKTI Mempawah atau LEMBAGA PER- 

LINDUNGAN KONSUMEN melalui sekretarisnya 

Agus Suhardi kepada kontroversinews.com 

( 25/4), mengatakan. 

“Melihat semua yang terjadi khususnya 

dinas PU Provinsi, nota benenya 

masih marak praktek praktek KKN, seperti 

pelaksanaan pekerjaan Reklamasi dinas 

SDA Provinsi Kalbar, untuk itu agar ada 

action yang nyata serta gigih dari lembaga 

yang berkompeten dalam hal pengawasan 

dan penindakan dalam rangka mengungkap 

dugaan KKN atau kegiatan yang merugikan 

negara,” ujar Agus. ( Ham ) 

Maraknya Judi Togel 

dan Mesin Jekpot 

di wilayah Samosir 

KAB.SAMOSIR | Gara gara jekpot banyak 

merusak mental anak-anak didik. Mulai 

dari anak SD dan anak anak SMA sampai 

remaja yang tidak lagi bersekolah. 

Menurut salah seorang warga Lumban 

Suhi Suhi Toruan, Situmorang menuturkan 

kepada kontroversinews.com, dia 

kesal terhadap pihak kepolisian Samosir 

bebasnya jekpot di setiap kedai terutama di 

kecamatan Pangururan rata-rata tiap kedai 

ada mesin jekpot. 

“Anak saya sering bolos kesekolah berangkat 

dari rumah mau bersekolah ternyata 

bukan sekolah melainkan main jekpot 

di salah satu kedai yang sering dilihat orang 

di simpang Harapohan Desa Lumban Suhi 

Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan,” kata 

Situmorang. 

Situmorang minta tolong kepada pihak 

kepolisian harus ditangkap “toke” jekpot 

itu biar bisa mengarahkan anak-anaknya 

bersekolah dengan baik. 

“Anak saya jadi sering berbohong minta 

tambah ongkos dan uang jajan, biasanya 

dari rumah perhari cuma RP,6000 gara gara 

ada jekpot ini anak saya minta tambahan 

uang jajannya,” ungkapnya. 

Padahal pemkab Samosir gigih untuk 

membangun pendidikan budaya agama 

dan parawisata yang lagi berkembangnya 

di kabupaten samosir ini. 

“Sekarang banyak orang mengambil 

hasil kepentingan sesat dari judi hanya mengorbankan 

dan merusak martabat mental 

masyarakat kampung, yang membuat saya 

tanda tanya begitu lamanya main togel, 

main mesin jekpot ko ngga pernah ditindak, 

apakah ini bandarnya polisi atau siapakah di 

balik kenyataan ini semua?,” ungkap Situmorang 

dengan nada kesal. |Pardamean 



:: NUSANTARA 

Proyek ADD Desa Siallagan Diduga Menyimpang 

KAB. SAMOSIR | Dana desa anggaran 

2016 lalu dikuncurkan pemerintah pusat 

sepertinya tidak membuat ciut perangkat 

kepala desa (kades) Ridwanto Siallagan diduga 

digunakan untuk kepentingan pribadi 

dan beserta tim PPTK nya. 

Mendapat laporan dari masyarakat 

kontroversinews.com langsung cek pisik 

ke lokasi proyek diantara janji Maria ke 

Sipalaka di Desa Siallagan, Kecamatan Simanindo, 

Kabupaten Samosir. 

Ternyata proyek tersebut jelas-jelas bertentangan 

dengan aturan main tidak sesuai 

dengan bestek. Proyek ini sama sekali ajaib dan 

membohongi masyarakat desa Siallagan. Warga 

mengatakan jalan ini hanya ditimbun tidak 

ada pengerasan atau batu pengikat. 

Padahal anggaranya Rp,248,078,000. 

Ada pun proyek rabat beton dari huta imbaru 

kesipalaka ternyata tidak desuai dengan 

anggaran, karena anggaranya dibuat 

Rp,150,000,000, ternyata panjangnya 75 

meter dan lebarnya 200 cm. 

Pembangunan IPDN Terbengkalai Seperti Rumah Berhantu 

KALBAR | Pembangunan IPDN terbengkalai 

dengan artian tidak ada kegiatan sejak 

tahun 2015, dimana terlihat seperti rumah 

tua berhantu, bayangkan pekerjaan yang 

menelan dana ratusan miliar yang diresmikan 

Mendagri pada waktu itu di jabat 

Gamawan Fauzy kini dipertanyakan 

Mengingat pekerjaan terhenti sudah 2 

tahun apakah ini gagal atau berlanjut, yang 

menjadi pertanyaan apakah dana yang dikucurkan 

negara dengan angka yang cukup 

besar tak ada pertanggung jawabannya. 

Ironis memang bangsa ini jika yang 

dipertontonkan dimana-mana hanya yang 

bagus-bagus saja sementara bokrok yang 

besar dibuang keluar daerah seperti pelosok 

pelosok daerah seperti Kalimantan Barat. 

Jika pemerintah berkomitmen untuk 

memberantas KKN itu dimulai tidak hanya 

di Ibu kota tapi harus menyeluruh dan 

tak pandang bulu, sudah menjadi rahasia 

umum mereka yang terlibat dalam pelaksanaan 

pekerjaan diatas menjadi upeti penguasa 

di berbagai daerah dan kota, untuk 

mengembalikan kredibilitas pemerintah 

harus lah berkomitmen untuk benar benar 

dan sungguh-sungguh direalisasikan bukan 

hanya janji dan pernyataan diatas kertas 

Saat di kompirmasi kepala desa Ridwanto 

Siallagan melalui telepon genggamnya 

tidak bisa dihubungi. 

Kadis Inspektorat Waston Simbolon 

saat dimintai tanggapanya mengatakan 

belum melihat hasil pisik pengerjaan 

yang dianggarkan dari ADD tersebut. 

“Kami berbagi tugas bahwa anggota yang 

mengeceknya,” ungkap Waston. 

Waston juga mengatakan dalam pemeriksaan, 

karena 1 minggu yang lalu 

kami juga dari kantor kepala desa Siallagan. 

“Akan kami kabari 2,3, hari ini hasil 

dari pemeriksaan tersebut,”katanya. 

Saat ditanya ke dinas inspektorat 

jika terbukti merugikan uang negara apa 

konsekuensinya kepala desa tersebut. 

“Nanti akan dikembalikan semua dana 

pagu ADD sebesar Rp 1,748,078,000 yang 

dianggarkan tersebut atau akan dihitung 

juga berapa kerugian negara yang harus 

di kembalikan,” ungjar Waston menutup 

pembicaraanya. |Pardamean 

tanpa dilaksakan,yakni memperkecil ruang 

lingkup KKN. Pembangunan IPDN yang 

diduga mirip dengan pembangunan Hambalang 

yang sempat menyeret intlektual 

Legeslatif serta Eksekutif beberapa waktu 

yang lalu untuk jadi pesakitan. 

Ketua LSM Geprak (Gerakan Pro Raktyat) 

Kabupaten Mempawah melalui Sekretarisnya 

Wibisono beserta Ketua LPM DPC 

Kecamatan Segedong angkat bicara (25/4). 

“Kami sangat mengharapkan agar 

dugaan yang terdapat terhadap penyimpangan 

pekerjaan harus ditindak tegas 

untuk member efek jera untuk kedepan 

pekerjaan tersebut berbobot dan berkwalitas 

serta bermutu dan dengan serius dikerjakan 

tanpa ada intervensi dari oknum 

yang tidak bertanggung jawab yang hanya 

mementingkan keuntungnan pribadi tanpa 

memikirkan pekerjaan terelisasi dengan 

baik dan benar,”ungkap Wibisono yang diiyakan 

Sulhadi. (Ham) 



:: NUSANTARA 

Kasus Narkoba di Kalsel Sudah Sangat Memprihatinkan 

BANJARMASIN | Di daerah pulau jawa 

jenis penyalahgunaan obat golongan G 

seperti karnophen dextro dan beberapa obat 

yang sudah dicabut izin edarnya mungkin 

sudah tidak tren lagi atau sudah kadaluwarsa 

bagi para pengguna narkoba dipulau 

jawa, hal ini terlihat dari hasil penangkapan 

oleh aparat lebih sering jenis narkotika dan 

psikotropika bahkan ada beberapa jenis 

farian baru seperti tembakau kingkong. Namun 

berbanding terbalik di provinsi Kalimantan 

Selatan khususnya penyalahgunaan 

obat golongan G yang juga jenis Narkoba 

ini sungguh seolah bagikan jamur dimusim 

hujan, disana-sini mewabah bahkan hingga 

kepelosok pedesaan bisa didapat dengan 

mudah obat yang katanya bisa memberi 

efek fly bagi yang mengonsumsi melebihi 

dosis yang seharusnya. 

Dari penelusuran kontroversinews. 

com dilapangan hampir disemua polres di 

Kalsel ada menangani atau menangkap 

baik pengedar/penjual maupun pengguna 

obat-obatan terlarang ini yang melanggar 

undang-undang tentang kesehatan. 

Bahkan di Polres HSU (Hulu Sungai 

Utara) menurut yang disampaikan kabag 

Humas Polres IPTU Alam hampir setiap 

minggu ada saja yang ditangkap oleh polisi. 

”Hampir setiap minggu kita menangkap 

para penyalahguna obat-obatan terlarang 

ini dari yang ngakunya hanyapemakai hingga 

yang mengedarkan,”paparnya. 

Sementara Kepala Seksi Pidana Umum 

KALSEL | Besarnya anggaran yang digelontor 

kan pemerintah untuk dunia pendidikan 

membuat semua pekerjaan baik itu 

infrastruktur maupun penunjang dalam 

proses ajar mengajar tak luput dari perhatian 

masyarakat umum. 

Semua pekerjaan yang dilaksanakan 

itu hendaknya wajar dan bersih dari kesalahan 

baik dalam pekerjaannya maupun bagi 

pegawai yang menunjuk pelaksana proyek 

agar dunia pendidikan kita lebih baik kedepannya. 

Tak terkecuali di HSS masyarakat 

menilai ada kejanggalan dalam pengerjaan 

pengadaan alat peraga disekolah tingkat 

dasar pada tahun 2015 lalu. 

Untuk mengklarifikasi informasi tersebut 

beberapa kali kontroversinews.com 

meng hubungi kepala dinas pendidikan kabupaten 

Hulu Sungai Selatan. Sesuai petunjuknya 

mempersilahkan menghubungi ppk 

nya Bahrain. ”Langsung saja ke ppk nya pak 

Bahrian itu pengadaannya melalui pola e 

katalog,” jawabnya via sms. 

Perihal dugaan adanya kejanggalan 

anggaran proyek ke dinas pendidikan kabupaten 

HSS namun tak ada jawaban dari 

pihak dinas pendidikan HSS, dalam hal ini 

Surya yang menurut Bahrian punya data 

lengkap mengenai sekolah penerima alat 

peraga tersebut. 

Sementara informasi dilapangan yang 

kejaksaan HSU yang didampingi Kasi Intel 

Rahmat menjelaskan bahwa kejaksaan 

sudah mendukung upaya pemberantasan 

narkoba melalui tuntutan yang diberikan 

pada terdakwa kasus Narkoba. ”Kita melalui 

tuntutan dipengadilan sudah memberikan 

tuntutan yang setimpal bagi penyalah 

guna Narkoba supaya ada efek jera bagi 

yang lain,” tegas putra asli Jawa Barat ini. 

Menurutnya para bandar selalu 

memutus rantai pada konsumen sehingga 

dari hasil pengembangan penyidik selalu 

terputus dan tak sampai pada pemasok besarnya. 

”Biasanya para bandar besar obat 

golongan G ini akan memutus rantai sehingga 

susah bagi penyidik untuk melakukan 

pengembangan dilapangan karena yang selalu 

disidangkan itu hanya penjual yang kecil-kecil 

saja ,seharusnya masyarakat lebih 

sadar lagi akan efek kerusakan kesehatan 

akibat mengonsumsi obat ini dalam jangka 

panjang,jangan karena murah meriah kita 

lupa efek sampingnya,”paparnya. 

Dari keterangan yang didapat dari kepolisian 

di beberapa polres dikalsel harga 

obat jenis karnopen dan dextro disamping 

murah juga mudah didapat,ini yang 

membuat masyarakat menjadi keranjingan 

menggunakannya jelas salah seorang penyidik 

dipolres HSS(Hulu sungai Selatan) di 

kantor humas Polres. 

Sementara itu pemerintah sudah terus 

menerus melakukan himbauan mengenai 

pemberantasan narkoba,baik oleh Presiden 

dan juga oleh Kepala daerah seperti Gubernur 

hingga Bupati mengingat narkoba 

ini sudah bukan hanya menjadi konsumsi 

orang dewasa saja yang sangat miris bahkan 

anak sekolah setingkat Sekolah menengah 

Pertama saja sudah banyak yang dirusak 

oleh Narkoba hingga kecanduan dan 

akhirnya putus sekolah dan ini jelas merusak 

generasi bangsa yang akan datang,besar 

harapan agar pemberantasan narkoba 

khususnya jenis obat yang sudah dicabut 

izin edarnya dikalsel segera diberantas oleh 

aparat terkait dengan memutus rantai pemasoknya 

kekalsel yang diduga berasal dari 

luar pulau kalimantan. | K. SIMANGUNSONG 

Pengadaan Alat Peraga Disdik HSS Diduga Janggal 

diperoleh ada indikasi atau dugaan kesalahan 

dalam pengadaan alat peraga yang 

dilaksanakan pada anggaran tahun 2015 

lalu informasi ini didapatkan dari masyarakat 

yang tak ingin jati dirinya disebutkan. 

”Jumlah dana pada proyek pengadaan 

alat peraga ini senilai Rp 2 milyar lebih namun 

sepertinya ada kejanggalan dengan 

alat maupun sekolah penerimanya,” bebernya. 

Saat dikonfirmasi pada Surya yang 

menurut pegawai di Dinas pendidikan HSS 

yang mengetahui lengkap tentang proyek 

itu. Namun hingga berita ini ditulis tidak 

ada jawaban dari surya dan dihubungi via 

telepon juga tak ada jawaban. |K.S 

26 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



:: NUSANTARA 

Disdik Minta Kontraktor Proyek Selesaikan Pekerjaan 

PEKANBARU |Bertempat di Gedung DP RD 

Riau Jalan Sudirman Pekanbaru sebanyak 62 

Orang anggota DPRD Rapat paripurna untuk 

memilih wakil Gubernur Riau yang sempat 

kosong 2 tahun setelah Arsyad Juliandi Rahman 

di lantik menjadi Gubernur Riau Menggantikan 

H.Annas Maamun yang tersangkut 

Hukum, beberapa waktu lalu. 

Pemilihan Wagubri yang juga di hadiri 

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman 

cukup alot sebab pemilihan terjadi 2 babak 

pada pagi hari di laksanakan hasil kedua 

calon berimbang 31-31 (Ruspan Aman Dan 

Wan Thamrin Hasim). 

Maka ketua panitia pemilihan (Panlih) 

wagubri Aherson menyebutkan pemilihan 

ulang harus dilaksanakan pada sore hari 

karena sesuai tatib bahwa jika hasil pemilihan 

berimbang maka dilanjutkan pemilihan 

2 jam setelah hasil pemilihan pertama 

terlaksana. 

Agar acara terlaksana sesuai jadwal 

maka ketua DPRD Riau Septina Primawati 

Rusli: meminta kepada seluruh anggota 

agar datang tepat waktu. 

Maka tepat pukul 14.30 pemilihan 

babak ke dua atau putaran ke 2 dilaksanakan 

di Ruangan paripurna DPRD Riau 

hasil putaran kedua tampak Wan Thamrin 

Hasim unggul 40 suara dari rivalnya Ruspan 

Aman yang hanya mendapat 23 suara, 

selisih 17 suara Wan Thamrin Hasim resmi 

terpilih menjabat Wakil Gubernur Riau 

(Periode 2014-2019). 

Sesungguhnya anggota DPRD Riau 

berjumlah 65 orang, 3 orang absen antara 

lain: Drs.H.Rofian meninggal dunia, 

EV Tengger Sinaga dan Ir Siswaja Muljadi 

(masalah hukum ) ketiganya tidak bisa 

memberikan suara, seandainya lengkap 

KALSEL | Kepala bidang pendidikan dasar Dinas pendidikan Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Yusperi 

Mpd kepada wartawan mengatakan bahwa pengerjaan proyek 

pekerjaan yang sudah di tunjuk langsung agar segera dilaksanaan 

pekerjaannya guna penyerapan anggaran yang bersumber dari 

APBD HSS tahun 2017. ”Kita sudah sudah sampaikan agar pekerjaan 

segera dilaksanakan untuk penyerapan anggaran” jelasnya. 

Tahun ini dinas pendidikan HSS bidang sekolah dasar 

menunjuk langsung cv yang sudah melakukan pekerjaan proyek 

di Dinas pendidikan pada tahun sebelumnya. 

“Walaupun penunjukannya secara langsung namun kita 

tetap seleksi mana perusahaan atau cv yang kinerjanya baik 

pada tahun sebelumnya, pada APBD tahun 2017 ada anggaran 

sekitar 2 milyar yang peruntukannya membangun mushola, sarana 

WC ,pagar dan rehab ringan dan sedang,”paparnya. |KS 

Riau Sudah Miliki Wagub Baru 

Wan Thamrin Hasim 

Ruspan Aman, didampingi Wan Thamrin Hasim. 

akan satu putaran ungkap salah seorang 

anggota DPRD. 

Untuk selanjutnya wagubri terpilih 

Wan Thamrin Hasim akan menunggu 

Proses di kementerian Dalam Negeri untuk 

di keluarkan surat keputusan (SK) untuk 

definitif mendampingi Guberbur Riaun 

Arsyadjuliandi Rahman melaksanakan Pemerintahan 

di Provinsi Riau untuk lebih 

baik. *** 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



:: NUSANTARA 

Tata Kelola Pertambangan 

di Kalbar dan Permasalahannya 

”Untuk menciptakan tata kelola 

pertambangan sesuai dengan kaidah-kaidah 

pertambangan yang 

baik dan benar, tentu saja diperlukan 

peningkatan pengetahuan dan 

informasi bagi pelaku usaha sektor pertambangan 

mineral dan batubara lain 

dengan melakukan kegiatan sosialisasi 

sistem informasi investasi pertambangan 

mineral dan batu bara serta tata 

cara pengisian data sistem informasi 

dan investasi mineral batu bara,” tutur 

Christiandy Sanjaya. 

Dalam hal tata kelola pertambangan, 

Wakil Gubernur Kalbar Christiandi 

Sanjaya, menambahkan bahwa setiap 

pemegang perijinan pertambangan 

harus memberikan dampak positif/ 

sumbangsih terhadap penambahan 

pendapatan asli daerah Propinsi Kalimantan 

Barat, sebaliknya bagi yg tidak 

berdampak harus segera ditutup setelah 

sebelumnya diberi peringatan. 

Lebih lanjut dalam sambutannya, 

Christiandy Sanjaya mengatakan saat 

ini di wilayah Provinsi Kalbar berdasarkan 

hasil sinkronisasi data IUP antara 

pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah prov Kalbar tercatat ada sebanyak 

691 IUP, terdiri atas IUP tahapan 

eksplorasi sebanyak 348 izin dan IUP 

tahapan operasi produksi sebanyak 343 

izin. Kemudian dari semua izin usaha 

pertambangan yang dikeluarkan oleh 

Gubernur dan Bupati/ Walikota se kalbar 

tersebut belum semuanya masuk 

kategori IUP status CNC (clear and 

clean). 

Terkait dengan penataan perizinan 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

serta tindak lanjut rencana aksi korsup 

KPK, maka saat ini sedang dilakukan 

proses evaluasi dan verifikasi terhadap 

perizinan yang dikeluarkan oleh Gubernur 

Kalbar dan Bupati/Walikota, 

antara lain bahwa pemberian izin usaha 

pertambangan (IUP) harus diwajibkan 

memenuhi aspek administrasi dan aspek 

kewilayahan sesuai dengan kriteria 

yang disebutkan dalam permen ESDM 

nomor 43 tahun 2015 tanggal 30 desember 

tentang tata cara evaluasi penerbitan 

IUP. 

Berkaca dari Koordinasi dan Supervisi 

KPK pada Oktober 2014, KPK 

menemukan 312 izin usaha pertambangan 

(IUP) bermasalah atau non CnC, di 

antara 682 IUP yang ada di Kalimantan 

Barat. Kabupaten Ketapang dengan 68 

IUP, Melawi (50 IUP) dan Landak (37 

IUP) merupakan daerah dengan IUP 

bermasalah terbanyak. Mayoritas IUP 

bermasalah karena kurang bayar, akibatnya 

negara berpotensi dirugikan 

lebih dari Rp272 miliiar kurun waktu 

2011-2013. Persoalan kurang bayar ini, 

ditemukan hampir di semua kabupaten 

di Kalbar, Ketapang (102 IUP), Kapuas 

Hulu (69 IUP), Sanggau (59 IUP), Melawi 

(45 IUP), Provinsi Kalbar (44 IUP) 

dan Kabupaten Kayong Utara (40 IUP). 

Supervisi yang dilakukan, mencakup 

penataan izin usaha pertambangan 

mineral dan batubara (minerba), 

pelaksanaan kewajiban keuangan 

pelaku usaha pertambangan minerba, 

pelaksanaan pengawasan produksi 

pertambangan minerba, pelaksanaan 

kewajiban pengolahan atau pemurnian 

28 

28 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



hasil tambang minerba, serta pelaksanaan 

pengawasan penjualan dan pengangkutan 

atau pengapalan hasil tambang minerba. 

“Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, gubernur 

memiliki kewenangan melakukan evaluasi 

dan mencabut yang non clear and clean 

(CNC),” paparnya. 

Meskipun KPK memberikan batas 

waktu selama enam bulan kepada pemerintah 

daerah untuk memaksa pemegang 

IUP agar mengurus status IUP, ternyata 

respons pemerintah daerah di Kalimantan 

sangat lamban. 

Hampir setahun Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) melakukan kegiatan 

Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang 

mineral dan batubara (Minerba) di 

Kalimantan. Apa hasilnya? 

Dari data Dirjen Planologi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

pada Korsup KPK hingga Mei 2014, ternyata 

ada 124 pemegang izin pertambangan 

di lima provinsi di Kalimantan yang 

masih beroperasi di kawasan konservasi. 

Berdasarkan data jaminan reklamasi 

di Kalimantan, dari jumlah total 3.836 

izin pertambangan hanya 210 IUP yang 

menyetorkan dana jaminan reklamasi. 

“Sisanya belum memenuhi kewajibannya 

untuk menempatkan jaminan reklamasi. 

Dari jumlah tersebut, hanya 0,7 persen 

atau 16 izin pertambangan yang baru 

memiliki dokumen pasca pertambangan,” 

Hal inilah yang merupakan potensi 

hilangnya pendapatan/pemasukan Negara 

sampai hampir 20 trilyun. Indikasinya, 

hingga Oktober 2014 di Kalimantan Barat 

hanya 21 IUP yang berstatus CnC dari 195 

IUP yang diusulkan. Sementara di keempat 

provinsi lainnya data tidak tersedia. 

Selain itu, sebanyak 44 persen IUP 

yang non CnC di Kalimantan bermasalah 

secara administratif. Masih data 

Dirjen Minerba Kementerian ESDM 

mengemukakan sekitar 1.078 pemegang 

izin di Kalimantan belum menyelesaikan 

administrasi sebagai persyaratan untuk 

memperoleh IUP, antara lain kepemilikan 

NPWP dan kelengkapan dokumen perusahaan. 

Sementara itu dalam arahannya, 

Ketua KPK Agus Raharjo mengajak para 

kepala daerah untuk menerapkan sistem 

e-budgeting dalam setiap penggunaan 

anggaran, terutama di sektor energi dan 

mineral. “Hal tersebut bertujuan agar 

proses yang terjadi bisa dilakukan secara 

transparansi sehingga masyarakat percaya,” 

katanya. 

Ia juga minta para gubernur untuk 

mengawasi proses perizinan pertambangan 

yang ada. Proses tersebut sebelumnya 

menjadi wewenang bupati walikota, dan 

saat ini diambil alih provinsi. 

Sebagai bentuk tindak lanjut dari 

kegiatan koordinasi dan Supervisi dalam 

pengelolaan pertambangan yang diinisiasi 


(KPK). Kami provinsi Kalbar yang kaya 

akan sumber daya alamnya mendukung 

penuh,” kata Gubernur Kalbar, Cornelis, 

beberapa waktu lalu dalam pertemuan 

dengan pimpinan KPK di kantor KPK. 


(KPK) melangkah maju dalam upaya 

memberantas praktik korupsi di sektor 

yang selama ini diduga penuh permainan, 

yakni pengelolaan sumber daya alam 

(SDA). Lembaga pemburu koruptor itu 

meneliti satu per satu izin tambang yang 

dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah 

sejak 2011. 

Hasilnya mencengangkan. “KPK 

menemukan sekitar 5.000 izin usaha 

pertambangan (IUP) yang masuk kategori 

bermasalah atau non-CnC (clean and 

clear). Dari jumlah itu, yang belum ditindaklanjuti 

kepala daerah sebanyak 3.966 

izin.” Pernyataan itu disampaikan Agus 

Raharjo setelah bertemu dengan Menteri 

:: NUSANTARA 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 

Ignatius Jonan dan Mentri dalam Negeri 

Cahyo Kumolo. Pada pertemuan tersebut, 

juga diundang 32 gubernur dari seluruh 

Indonesia. Dua gubernur, yakni gubernur 

DKI Jakarta dan Bali, tidak diundang karena 

di wilayah masing-masing tidak ada 

usaha pertambangan. 

Agus Raharjo memerinci, persoalan 

yang terjadi pada IUP beraneka macam. 

Dari 10.432 IUP di Indonesia, yang dinyatakan 

tidak CnC 40 persen (sekitar 4.276 

IUP). Ada pula 24 persen (sekitar 1.850) 

IUP yang tidak memiliki nomor pokok wajib 

pajak (NPWP) atau terindikasi ngemplang 

pajak. 

Yang lebih memprihatinkan lagi, 

KPK mencatat bahwa 1,37 juta hektare 

kawasan hutan konservasi telah terjamah 

IUP. “Kondisi itu tentu sangat mengkhawatirkan 

bagi kelestarian alam,” kata 

Agus. 

KPK juga menemukan, 90 persen IUP 

tidak membayarkan jaminan reklamasi 

dan pascatambang. Artinya, banyak perusahaan 

tambang yang mengeruk isi perut 

bumi tanpa melakukan perbaikan. Di luar 

itu, juga ada temuan piutang pelaku usaha 

kepada negara sebesar Rp 20 triliun. 

“Data-data itu belum termasuk tambang 

ilegal yang tak memiliki izin apa pun,” 

tambah Agus. Demikian Tata Kelola Pertambangan 

di Kalimantan Barat dan Permasalahannya. 

* Bersambung | Pardamean 



:: NUSANTARA 

Penipuan Chandiran (WNA) Sulit Terungkap 

Pakhrul Ilahi dan Chandiran Govindasamy, 

masing-masing Presiden Direktur dan Direktur 

PT Emas Maju Agrosawit dilaporkan ke Polda 

Jambi 19/10-2015, karena cek tunai yang 

diterbitkan dengan jaminan 19 sertifikat , 

ternyata adalah cek kosong dan sertifikat 

jaminannya digelapkan. 

Baru seumur jagung Pakhrul 

Ilahi (WNI ) dan Chandiran 

Govindasamy (WNA Malaysia) 

memitrakan Pabrik Kelapa 

Sawit (PKS) PT Emas Maju 

Agrosawit (PT Emas) dengan , HS,DP,KS 

dan ETS , di Jambi, keduanya sudah melakukan 

setidaknya 4 kecurangan,penipuan 

dan penggelapan. Pertama, di Kantor 

BNI Abadi Jambi, saat akan mentransfer 

dana pertama, ( Rp.500 jt ) pada Rekening 

Pabrik PT Emas (7-7- 2014 ), DP meminta 

No.Rekening PT Emas pada Pakhrul, 

tetapi ternyata kemudian, yang diberikan 

adalah No.Rekening Pakhrul sendiri. 

Terlepas dari benar tidaknya pengakuan 

Rosa Maulani Kabag Keuangan PT 

Emas) tgl 3/9-2015 bahwa Modal Kerja 

dari Mitra telah ditranfer Pakhrul ke Rekening 

PT Emas , perbuatan Pakhrul telah 

nyata menyalah gunakan kepercayaan 

Mitra. Kedua, Pakhrul dan Chandiran 

menunjuk Rajendar Singh SH alias Riky 

menjadi kuasa hukum PT Emas , padahal 

(untuk kepentingan para pihak kemitraan) 

kuasa itu sebelumnya sudah dikuasakan 

pada Adv.Mangara Siagian SH . 

Ketiga, tanpa alasan, lewat Satpam 

Pabrik Kemitraan PT Emas , Pakhrul dan 

Chandiran melarang Mangara Siagian SH 

kelokasi Pabrik, pelarangan itu dilanjutkan 

dengan menghentikan pembayaran 

Fee Mangara Rp 8 jt/ bulan. Selanjutnya, 

karena tidak mau mengisi dana cek tunai 

PT Emas untuk pembayaran bagi hasil 

kemitraan, dan karena menggelapkan 19 

sertifikat jaminan cek tunai yang diterbitkan 

, Pakhrul dan Chandiran dilaporkan 

pada Polda Jambi ( 19/10 -2015). 

Dari penelusuran kontroversinews. 

com setidaknya tercatat 5 Laporan Polisi 

(LP) penipuan Chandiran, dan Pakhrul 

Ilahi pada Polres Ogan Ilir, Polda Sumsel 

dan Polda Jambi.Diperkirakan penipuan 

tersebut sudah mencapai 10 M lebih,tetapi 

modusnya belum terungkap. 

Selain LP diatas masih terdapat penipuan 

yang belum dilaporkan, di Jambi, 

Palembang dan Bandung. Pakhrul dan 

Chandiran juga terbilang berani, karena 

meski sudah masuk Daftar Hitam 

Nasional (DHN) 11/4-2016, keduanya 

masih menerbitkan Cek/BG kosong. Ada 

dugaan, kasus Pakhrul dan Chandiran 

lambat bukan karena pelik dan sulit mengungkap 

modusnya, tetapi boleh jadi terkait 

dengan WA Pengacaranya Rajendar 

Singh alias Riky yang menyatakan pada 

Reza,karyawan PT Emas Maju Agrosawit. 

“Kalau orang Polda telpon lagi tidak 

usah dilayani karena mereka mau aji 

mumpung saja serahkan semua kesaya,“ 

kalimat WA Riky tersebut arogan. 

Muncul tentu bukan karena ybs hebat 

tetapi diduga karena dibelakangnya 

ada orang kuat, dan karena bisa “ bermain 

“ di Kepolisian seperti dinyatakan : “ Saya 

lagi mau meeting sama client. Maksudnya 

lubang-lubang kecil di Kepolisian. 

Tak hadiri panggilan kedua. 

Sehabis menghadap Kabag Wassidik 

Ditreskrimum Polda Jambi (27/3), HS 

menyampaikan pada Kontroversi News, 

LP nya, tentang Cek kosong PT Emas 

dengan jaminan sertifikat yang digelapkan, 

masih dalam proses, BAP tambahannya 

belum ditindak lanjuti, belum ada 

konfrontir, belum ada tersangka, belum 

ada SPDP,belum ketemu modusnya. 

Menjelang pertemuan yang digelar 

Kabag Wassdik dengan Kasubdit III 

Ditreskrimum Polda Jambi, salah satu 

penyidik memperlihatkan SMS Pakhrul. 

Intinya, dia berhalangan hadir pada 

pang gilan kedua ,senin, 27/3 , karena ada 

keluarga meninggal di Lampung. Pakhrul 

kemudian baru hadir di ruang Subdit III 

Rabu, 12/4. Di Palembang, Jum,at 7/4, 

ketika kontroversinews.com dan Metro 

TV akan mengkonfirmasi Kakan Imigrasi 

Palembang tentang keberadaan 

Chandiran Govindasamy (WNA Malaysia),stafnya 

(Desy) menyatakan yang 

bersangkutan ke Kanwil. Saat diminta HP 

Kakan,Desy keberatan. Dicoba kembali 

meminta No.HP Kakanim Palembang, 

Desy tak menjawab. (Sanur) 


Edukasi 

Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

:: NUSANTARA 

Satpol PP Kabupaten Cirebon 

akan Tindak Ruko Liar di Tengahtani 

CIREBON | Perihal 

bangunan ruko liar 

yang berada di Jalan 

Kiangengtapa Tengah 

Tani yang jelas telah 

langgar Perda namun 

tetap berdiri tegak. 

Menurut Kabid Gakda Satpol PP Kabupaten 

Cirebon Slamet Saat di konfirmasi di kantornya 

beberapa waktu lalu, dirinya mengatakan 

kalau permasalahan itu sebelumnya 

yang menangani kabid Gakda lama, jadi 

kenapa ruko liar justru bukannya dibongkar 

malah kini beroperasi dirinya berkilah 

belum mengetahui jelas titik polemiknya. 

”Kalau masalah ruko liar yang di Tengah 

Tani saya belum tau apapun baik posisi dan 

datanya, sebab waktu itu yang menangani 

permasalahan bukan saya tapi masih Kabid 

Gakda lama yang menanganinya,”katanya. 

Namun Kabid Gakda Slamet akan tetap 

nenindak lanjuti permasalahan tersebut 

dan akan turun ke lapangan mengecek 

keadaan ruko yang sebenarnya. 

”Meski saya belum tahu tetap akan 

menurunkan tim untuk menulusuri permasalahan 

ruko liar tersebut, baru setelah 

itu akan tindaklanjuti, ”tambahnya. 

Sementara pihak pemerintah Kecamatan 

Tengahtani sepertinya sedikit kecewa karena 

menurutnya untuk tembusan laporan dokumentasi 

saja tidak ada di kecamatan. 

”Ya kami juga tidak tahu masalah ruko 

liar tersebut karena dokumentasi baik IMB 

dan yang lainnya belum ada laporan ke-kecamatan,”ungkapnya. 

Salah seorang warga sekitar ruko liar 

yang tak mau disebutkan jatidirinya merasa 

resah akibat pembangunan ruko tersebut, 

karena jelas ketika musim hujan yang 

ditakutkan saluran akan banjir karena sisi 

saluran terlalu padat oleh bangunan liar. 

”Sebenarnya saya juga khawatir adanya 

ruko liar tersebut, karena yang ditakutkan 

ketika musim hujan air akan meluap dan 

terjadi banjir,”keluhnya. 

Dalam permasalahan ini diharap Satpol 

PP bisa menindak lanjuti sesuai dengan tupoksi 

dan wewenangnya tanpa ada indikasi 

negatif apapun. (Hadi). 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



:: NUSANTARA 

Ratna Dewi Simamora 

Tertipu Perusahaan 

Investasi Bodong 

PEKANBARU | Mencermati peristiwa 

penipuan yang dialami Ratna Dewi 

Simamora oleh oknum dari PT. Rifan 

Financindo Berjangka yang bergerak 

dibidang investasi melalui transaksi kontrak 

derivetif dalam system perdagangan 

alternatif yang biasa disebut perdagangan 

bursa. 

Rupanya investasi ini hanya 

kedok untuk penipuan. 

Pengakuan Ratna Dewi 

kepada kontroversinews. 

com terungkap bahwa 

sejak awal dirinya sudah 

menjadi target penipuan melalui broker 

yang bernama Santi yang tak lain keponakan 

Ratna Dewi sendiri yang bekerja 

di PT. Rifan Financindo Berjangka. 

Adapun jurus penipuan yang digunakan 

oleh oknum-oknum perusahaan 

itu untuk mengelabui ratna dewi sebenarnya 

adalah jurus lama, yakni dengan 

menjanjikan dan mengiming – imingi 

keuntungan yang besar tapi kali ini 

perusahaan tersebut sedikit menggunakan 

anak pion sebagai umpan untuk 

menjebak nasabah. Ternyata jurus ini 

ampuh meluluhkan hati Ratna Dewi 

Simaora untuk mentransfer uangnya 

sebesar Rp 100 juta ke rekening PT. Rifan 

Financindo Berjangka melalui Bank 

Mandiri pada 4 Mei 2016. 

Sebenarnya, Ratna Dewi sejak 

awal sudah menolak untuk ikut berinvestasi 

karena beliau tidak memahami 

cara transaksi di bisnis pasar modal 

atau bursa dan lagi pula tidak biasa 

mengakses internet dan smartphone. 

Tetapi karena keuletan dari Desi seorang 

manager marketing perusahaan 

tersebut akhirnya Ratna Dewi bersedia 

menanamkan modalnya sesuai keinginan 

mereka. Ketika itu Desi menyarankan 

supaya Ratna membeli Smartphone 

yang bisa melihat internet. 

Pada mulanya janji yang diberikan 

kepada Ratna Dewi berjalan dengan 

baik sepuluh hari setelah menyetorkan 

uang. Desi mengabarkan supaya Ratna 



:: NUSANTARA 

Dewi dating ke kantor karena pada saat itu 

perusahaan sudah memberikan keuntungan 

Rp 10 juta melalui rekening dan saat itu Desi 

menyarankan agar uang yang Rp 10 juta bisa 

diambil dan dibelikan Smartphone baru. 

Pada saat itu juga menyarankan Ratna mencari 

nasabah baru karena dia sudah mendapat 

untung. 

“Melihat itu awalnya saya gembira,” 

kata Ratna kepada kontroversinews.com 

dan sangat bersemangat mencari nasabah 

baru untuk berinvestasi. 

Namun rupanya keuntungan pertama 

itu hanyalah modus semata karena bulan 

berikutnya datanglah sms dari Desi yang 

mengatakan bahwa uang investasi sebesar 

Rp. 100 juta sudah habis dalam transaksi karena 

rugi. 

Membaca isi sms dari Desi , Ratna pun 

menjadi stress dan langsung mendatangi 

kantor PT. Rifan Financindo Berjangka, dan 

mempertanyakan kenapa bisa rugi?. 

“Sejak awal Desi dan Santi mengatakan 

bahwa investasi ini tidak ada istilah rugi dan 

selamanya mendapat untung, kenapa ini 

bisa terjadi,” ungkap Ratna bernada kesal. 

Entah menggunakan sugesti apa Desi si 

manager marketing berhasil lagi mengelabui 

Ratna Dewi Simamora agar mau menginvestasi 

dananya kembali sebesar Rp 40 juta 

dengan dalih akan mendapat untung besar, 

sekaligus dapat mengembalikan uang yang 

pertama Rp 100 juta. 

Maka pada tanggal 9 November 2016 

melalui Bank Mandiri Ratna mentransfer 

uang Rp 40 juta ke rekening PT. Rifan Financindo. 

Tapi sayang nasib uang itupun 

sama yakni habis karena rugi. 

Singkat cerita Desi, Santi dan Rosmauli 

D Panjaitan seorang pialang datang menemui 

Ratna untuk menemani mencari nasabah 

lain agar dapat dijadikan korban. “Kami 

ke rumah Pak Sembiring di Jundul Lama 

dan ke rumah Pak Aritonang di proyek tapi 

mereka semua menolak berinvestasi,” kata 

Ratna. 

Sementara itu, Ketua DPD LSM ABRI 

Riau Osama BJ Sihaloho mempertanyakan 

kinerja perusahaan itu yang lebih pantas 

disebut penipuan dari pada berbisnis. Pada 

saat pertemuan di kantor perusahaan Osama 

menyarakan agar PT Rifan Financindo 

Berjangka atau oknum-oknum yang menipu 

Ratna Dewi Simamora agar mengembalikan 

uangnya sebelum dilaporkan ke Polda Riau. 

(tim) 



:: NUSANTARA 

PT Tri Mandiri Utama vs PT Ciputra Development 

KUBU RAYA |Perseteruan antara PT Tri 

Mandiri Utama dan PT Ciputra Development 

yang berlangsung sejak tahun 2016 

hingga 2017 masih menjadi topik menarik 

dikalangan pers. Pasalnya, satu sama lain 

mengklaim bahwa dirinya yang benar. 

Seperti dikatakan Yusanto 

Hariyatno selaku associate 

Director Ciputra kepada kontroversinews.com, 

pihaknya 

dengan terpaksa menggugat 

PT Tri Mandiri Utama ke pengadilan 

dan mengambil alih pekerjaan yang 

selama ini dipercayakan kepada PT Tri 

Mandiri Utama. 

Masih menurut Yusanto, gugatan 

ke pengadilan oleh Ciputra Development 

ini terkait pembangunan rumah 

Citra Garden Aneka dengan type Classic 

di Blok . A1 ,A2. A3. A5. B1. C1 dan 

bangunan Rukan Blok AO, yang terletak 

di jalan Ayani II, Kabupaten Kubu 

Raya. 

“Kami sudah melayangkan surat 

pada tanggal 21 September 2016 dengan 

Nomor surat : 02/SP-3/BANG/CGA/ 

IX/2016. Pengambilan alih pekerjaan oleh 

Citra Fortuna JO selaku pemberi pekerjaan 

pembangunan Rumah Citra Garden 

Aneka, karena tidak ada perkembangan 

yang signipikan terkait bobot progress 

pekerjaan dilapangan dalam beberapa 

minggu terakhir.” Katanya. 

Bahkan setelah surat peringatan 

pertama (SP 1) dan surat peringatan 

(SP 2) yang sudah dilayangkan juga 

tidak di indahkan oleh PT Tri Mandiri 

Utama. 

“Makanya kami ambil alih pekerjaan 

PT Tri Mandiri Utama karena 

tidak serius dalam menindak lanjuti 

kesepakatan dengan pemberi tugas 

dalam melaksanakan SP-2 dan tidak 

mampu untuk mengejar keterlambatan 

pekerjaan tersebut.” Ujar Yusanto. 

Ditempat terpisah, menurut Tandyanto 

alias Afin selaku kuasa Direktur 

PT. Tri Mandiri Utama mengatakan 

pengambilan alih pekerjaan secara 

dilakukan secara sepihak. “Dilakukan 

dengan cara menggunakan kekerasan 

dan tekanan, ini-kan pelanggaran hukum.” 

Katanya. 

Tandyanto mengaku dirinya dikorbankan 

oleh Manager yang lama Sdr 

Edy Haryanto. Kepada kontroversinews.com 

dirinya membeberkan permasalahan 

yang telah menimpa dirinya. 

Perihal pemutusan sepihak pada 

hari jumat tanggal 21 September 2016, 

seharusnya ada hitungan-hitungan 

mengenai volume pekerjaan yang telah 

dia selesaikan . 

“Apakah saya berhutang atau 

perusahaan yang memberi pekerjaan 

yang berhutang pada saya. Inikan 



semuanya harus jelas”, ujarnya. 

Masih menurut Tandyanto, 

Proyek Ciputra yang dikerjakan banyak 

kejanggalan yang dilakukan oleh 

manajer yang lama sdr Edy. Salahsatunya 

saat dirinya mendapat Surat Perintah 

Kerja (SPK) untuk proyek Citra 

Garden Aneka. SPK dibuat apabila pekerjaan 

hampir selesai. 

“Contohnya pekerjaan yang seharusnya 

dikerjakan selama 14 hari, 

malah SPK yang dibuat hanya 10 hari. 

Makanya pekerjaan yang saya kerjakan 

selalu terlambat”. Katanya. 

Menurut dia, keterlambatan 

tersebut memang ada unsur kesengajaan 

oleh pihak menajemen lama. Karena 

SPK yang diterbitkan oleh perusahaan 

pemberi kerja hampir berakhir. 

“Itu di lakukan hampir semua pekerjaan 

yang diberikan pada saya PT Tri 

Mandiri Utama,” ujarnya. 

Ada kejanggalan 

Pada hari senin tanggal 24 September 

2016, PT Tri Mandiri Utama 

diusir secara sepihak karena sudah ada 

kontraktor baru dilokasi pekerjaan. 

Padahal, kata Tandyanto masih 

ada bahan material milik perusahaan 

PT Tri Mandiri Utama yang tersisa, 

dan dipakai oleh kontraktor yang baru. 

“Bila dihitung dalam rupiah mencapai 

sekitar 1,5miliar. Peralatan tersebut 

diantaranya ada 4 molen dan satu kapolding 

perancah besi yang masih ada 

didalam gudang saat itu. Dan barang 

tersebut juga digunakan oleh kontraktor 

yang baru. Tanpa seizin saya.” Katanya. 

Menurut dia, dirinya dikorbankan 

oleh sdr Edy Haryanto yang saat 

itu menjabat manejer lama di Ciputra. 

Untuk menutupi kesalahanya, saya dijadikan 

kambing hitam. 

“Karena saya terlalu tau banyak 

tentang manajer yang lama. Sewaktu 

saya mendapatkan proyek perumahan 

Citra Garden Aneka. Kami sebelum 

bekerja sudah dimintai setor pada Edy 

Haryanto sebesar Rp. 250.000.000,- 

(dua ratus lima puluh Juta rupiah), walaupun 

dibayar dua kali. 

Biaya tersebut sebagai fee pemberi 

pekerjaan. Dirinya mengaku 

memiliki bukti dan saksi-saksi. Banyak 

lagi kejanggalan yang dilakukan oleh 

maneger lama. 

Intimidasi dan teror 

Dari informasi yang diterima, pihak 

Ciputra telah mengerahkan massa 

untuk mengusir dengan cara paksa dan 

tidak manusiawi agar PT Tri Mandiri 

Utama harus mengosongkan lokasi 

proyek. 

Tandyanto mengaku dilaporkan 

kepada polisi karena dituduh penggelapan 

dan penipuan oleh pihak Ciputra. 

Dirinya divonis 3 tahun penjara 

atas laporan suplayernya sendiri. Sdr 

Lai Khim Tjhai alias Acai. 

Balik menggugat 

Selaku kuasa penyertaan Modal 

pada PT TRI MANDIRI UTAMA, pada 

hari Senin tanggal 20 Maret 2017 melalaui 

kuasa Hukum EDWARD TAMBU- 

NAN. SH.MH. M. MUKTI ALI. SH. & 

HARDINO.SH., telah mendaftar gugatan 

melawan Hukum di Pengadilan 

Negeri Mempawah dengan Nomor : 

16/PDT.6/2017/PN. MPW. Dengan 

gugatan pada PT CIPUTRA DEVELOP- 

MENT Cabang Jakarta. 

Tandyanto selaku kuasa penggugat 

dari PT. TRI MANDIRI UTAMA 

dan NETTY HERIYANI, SE selaku 

kuasa penyertaan Modal pada PT. TRI 

MANDIRI UTAMA, akan menggugat 3 

orang tua dan 10 orang turut tergugat. 

Dalam gugatannya disebutkan 

bahwa PT. CIPUTRA DEVELOPMENT 

Cabang Jakarta tidak pernah mau 

membayar sisa bobot/progress pekerjaan 

kepada PT. TRI MANDIRI UTA- 

MA tanpa alasan yang jelas dan sepihak. 

Dari hasil penghitungan bobot/ 

progress pekerjaan sudah mencapai 

56% atau sama dengan sebesar 

Rp.9.114.816.000.-(Sembilan milyar 

se ra tus empat belas juta delapan ratus 

enem belas ribu rupiah). Ditambah 

pembayaran addendum lainnya sebesar 

Rp 2.556.500.000.- (dua milyar 

lima ratus lima puluh enam juta lima 

ratus ribu rupiah ). Sehingga total keseluruhan 

adalah Rp.11.668.316.000,- 

(sebelas milyar enam ratus enam puluh 

delapan juta tiga ratus enam belas 

ribu rupiah ). (Tim) 

Ketua RT 04 Desa 

Talang Belido 

Lakukan Pungli 

:: NUSANTARA 

MUARO JAMBI | Pungutan liar (pungli) sekarang 

sedang giat-giatnya diberantas di bumi Indonesia 

baik yang skala besar, maupun klasifikasi kecil 

pungli merupakan perbuatan melanggar hukum 

dan meresahkan masyarakat karena dipungut 

secara paksa serta tidak mendasarkan peraturan 

pemerintah dan musyawarah mufakat. Untuk itu 

diharapkan pihak petugas hukum yang berwenang 

harus sungguh-sungguh berantas pungli agar tidak 

menimbulkan keresahan masyarakat. 

Sebagai mana yang terjadi di RT. 04 Desa Talang 

Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten 

Muaro Jambi. Masyarakat merasa resah disebabkan 

oleh perbuatan Ketua RT. 04 SN melakukan 

pungutan liar memungut uang kepada masyarakat 

yang membawa tanah galian setiap mobil 

yang membawa keluar dari RT. 04. 

Pembayaran pungutan sekali pungut tidak 

tanggung-tanggung sampai Rp. 3 juta perkwitansi 

diperkirakan hasil pungutan sudah mencapai lebih 

dari Rp. 50 juta dan uang tersebut digunakan 

untuk pribadi ketua RT. 04 SN. 

Sutikno menjelaskan kepada kontroversinews.com 

bahwa Sai’an ketua RT. 04 telah dipanggilnya 

dan dipertanyakan, digunakan untuk siapa 

dan untuk apa juga pungutan berdasar apa, karena 

pemerintah dan izin dari desa tidak ada. 

Ketua RT. 04 Sai’an harus bertanggung jawab 

sendiri atas pungutan tersebut dan kades Sutino 

menyarankan agar konfirmasi dan pertanyaan tertulis 

dari kontroversinews.com segera dijawab bahwa 

ketua RT. 04 Sai’an dengan angkuhnya merasa 

kebal hukum menjawab saran kades tersebut. “Saya 

tidak akan menjawab surat konfirmasi/ pertanyaan 

tertulis dari wartawan tersebut terserah dilaporkan 

kemana saja saya siap dipanggil,” kata kades menirukan 

omongan ketua RT. 04 Sai’an. 

Kesimpulannya Kades mengatakan bahwa 

pungutan tersebut yang dilakukan ketua RT 04 

Sai’an tidak ada izin, restu dan perintah dari kades 

Talang Belido atau Perdes dan uangnya dikemanakan. 

(OSEF/SANUR) 



:: NUSANTARA 

Atlet Berprestasi Jangan 

Pindah ke Daerah Lain 

CIMAHI |Pemerintah Kota Cimahi meminta 

atlet dan pelatih terus berlatih guna mendapatkan 

prestasi terbaik serta mengharumkan 

nama daerah di tingkat nasional maupun 

global. Tak lupa, para atlet berprestasi pun diminta 

tak berpindah ke daerah lain. 

Asisten Administrasi Umum Kota Cimahi, 

Sri Nurul Handayani mengatakan, 

raihan prestasi yang didapat oleh para atlet 

asal Cimahi saat pelaksanaan Pekan Olahraga 

Nasional (PON) Jabar akan semakin 

menggoda daerah lain untuk menawarkan 

mereka pindah. “Tetapi kami yakin prestasi 

bukan hanya mengejar masalah materi, 

tetapi aktualisasi diri dan rasa cinta membela 

kota tercinta jauh lebih penting,” katanya, 

kepada pewarta, Selasa (18/4) lalu. 

Dia berharap, atlet asal Kota Cimahi 

bisa mempertahankan prestasi dalam 

ajang-ajang olah raga yang diikuti ke depannya. 

Apa yang telah diraih harus menjadi 

motivasi atlet untuk melanjutkan prestasi 

di kejuaran berikutnya. 

Untuk mengapresiasi perjuangan atlet 

selama PON, Pemkot Cimahi telah memberikan 

‘uang kadeudeuh’ terhadap 19 atlet 

dan empat pelatih asal Cimahi. Ada tujuh 

atlet dan empat pelatih yang mendapatkan 

medali emas. Lima atlet mendapatkan 

medali perak dan tujuh atlet meraih medali 

perunggu dalam ajang pesta olah raga nasional 

tersebut. 

Adapun cabang olah raga yang mereka 

ikuti di antaranya terjun payung, dayung, 

bulu tangkis, hockey, menembak, gulat, 

panahan, senam, taekwondo, bina raga dan 

sepak bola. 

Selain atlet PON IX Jawa Barat, lima 

atlet ajang Pekan Paralympic Nasional 

(Peparnas) XV Jawa Barat juga mendapatkan 

penghargaan. Tercatat ada dua atlet 

yang mendapatkan medali emas dan 

tiga atlet meraih medali perak dari cabang 

olah raga atletik dan bowling. Berdasarkan 

informasi yang dihimpun dari Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi, peraih 

emas mendapatkan bonus sebesar Rp 

15 juta, medali perak Rp 10 juta dan medali 

perunggu Rp 5 juta. (Jason) 

Rp. 42,5 Miliar Disiapkan untuk Perbaiki Jalan 

CIMAHI | Pada tahun ini, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Kota Cimahi 

akan memperbaiki dan membangun 

jalan sepanjang 58.839 meter. Tak hanya 

jalan, saluran drainase sepanjang 11.295 

meter serta tiga buah jembatan juga menjadi 

bidikannya. 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Cimahi, Ainul Yakin 

mengatakan, untuk pembangunan dan rehabilitasi 

jalan, saluran air serta jembatan 

tersebut, Pemkot Cimahi telah mengangarkan 

Rp42,5 miliar dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) 2017. 

“Proses pekerjaan akan dilaksanakan 

secepatnya. Sekarang ini pihaknya sedang 

menyusun harga satuan bahan-bahan. Kita 

sedang persiapan lelang. Mei sudah lelang,” 

katanya, kepada pewarta, Jumat (7/4). 

Untuk memperbaiki jalan, pihaknya 

akan menggunakan cara hotmix. Tapi, dalam 

praktik di lapangan itu akan disesuaikan 

dengan kondisi jalan. Bagi, jalan yang 

seringkali mengalami kerusakan tinggi, 

maka pembetonan akan dilakukan. 

Mengenai pemeliharaan jalan, me nurutnya, 

hal itu dilakukan secara rutin dan 

terjadwal sesuai kebutuhan di lapangan. 

Setiap harinya petugas mengelilingi jalan 

sepanjang Cimahi untuk memerika kondisi 

jalan. 

Selain itu, pihaknya pun akan menyelesaikan 

pekerjaan di tahun anggaran sebelumnya 

yang belum tuntas. Pasalnya, ada 

beberapa titik ruas jalan yang harus direhabilitasi 

antara lain Jalan Daeng Ardiwinata, 

Jalan Cibaligo, Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, 

Jalan Melong Raya. 

“Untuk rehabilitasi jalan ini kami 

telah alokasikan Rp8 miliar. Rencananya 

kita selesaikan tahun ini juga,” kata Ainul. 

(Jason) 



:: REHAT 

Mewaspadai Bahaya 

Kanker Serviks 

Kemenkes Dorong 

Vaksinasi Nasional 

JAKARTA | Mengidap kanker serviks 

stadium empat membuat kondisi tubuh 

artis Julia Perez terus mengalami penurunan. 

Sejak dirawat di Rumah Sakit 

Cipto Mangunkusumo, penyanyi dangdut 

itu juga telah menjalani sejumlah 

pengobatan untuk melawan kanker yang 

ia derita. 

Kanker serviks atau kanker leher rahim 

yang diderita Jupe, demikian ia biasa 

disapa, termasuk salah satu jenis kanker 

yang berbahaya, dan dikabarkan menempati 

urutan ke-dua yang menyerang 

perempuan Indonesia setelah kanker 

payudara. 

Mengingat pentingnya pencegahan 

kanker serviks, Kementerian Kesehatan 

RI tengah berupaya untuk merencanakan 

imunisasi vaksin Human Papilomavirus 

(HPV) ke dalam program imunisasi 

nasional. Namun, hal tersebut masih 

tersendat pada anggaran yang dibutuhkan 

untuk pembelian vaksin. 

“Kami memang merencanakan untuk 

membuatnya jadi program nasional 

Kanker serviks jadi penyebab 

kematian perempuan nomor dua di 

dunia. Namun, kesadaran mengenai 

bahaya dan upaya deteksi dini 

penyakit ini masih sangat rendah. 

supaya tidak terbatas di provinsi tertentu 

saja, tapi masalahnya vaksin itu masih 

impor dan cukup mahal sehingga kami 

akan ajukan ke DPR, karena ini masuk 

masalah anggaran,” ungkap Elizabeth 

Jane Soepardi, Direktur Surveilans dan 

Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 

dilansir dari CNNIndonesia.com 


Pengajuan anggaran tersebut disertai 

sejumlah data pendukung. Jane mengatakan, 

ada dua provinsi yang jadi percontohan 

pemberian vaksin HPV yang 

dijadikan acuan data kepada DPR. Kedua 

provinsi itu adalah DKI Jakarta dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Meski demikian, Jane mengatakan, 

tidak menutup kemungkinan anggota 

DPR akan langsung memutuskan pentingnya 

vaksin HPV dari contoh kasus 

kanker serviks yang dialami Jupe. Hal itu 

untuk membantu perempuan lainnya di 

Indonesia agar tercegah dari kanker serviks 

sejak dini. 

“Tapi, kalau dari DPR melihat kasus 

Jupe sekarang, dan tidak akan menunggu 

untuk program imunisasi tersebut, bisa 

saja. Nanti dari DPR akan ke Kementerian 

Keuangan,” tuturnya. 

Yang terpenting, kata Jane, bagaimana 

cara supaya pembelian vaksin 

tersebut tidak putus di tengah jalan lantaran 

anggaran habis. 

Tidak ditanggung BPJS 

Hingga saat ini, pemberian vaksin 

untuk mencegah kanker serviks belum 

ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS). Jane mengatakan 

masyarakat harus secara mandiri membayar 

imunisasi yang terbilang mahal 

itu, dan tidak menyebutkan berapa dana 

yang harus dikeluarkan. Mahalnya biaya 

vaksin, yang ditengarai mencapai jutaan, 

membuat upaya vaksin HPV tidak banyak 

dilakukan. 

Namun, Jane berharap, BPJS mau 

membantu meringankan beban masyarakat 

untuk biaya vaksin. “BPJS tidak 

menanggung vaksin, dia hanya mengobati 

yang sudah sakit. Tapi, kami berharap 

BPJS dapat menanggung dan menjadi 

seperti syarat penting untuk masyarakat 

supaya dapat wajib vaksin HPV,” tuturnya. 

Vaksin HPV diberikan kepada perempuan 

berusia 9-13 tahun untuk tahap 

satu dan dua. Tidak menutup kemungkinan 

vaksin ini diterima juga oleh masyarakat 

yang berusia hingga 40 tahun.(rah) 



:: REHAT 

Cerita Perjuangan Evie Trefina, 

Penyintas Kanker Serviks 

EVIE Trefina (69) mengetahui dirinya 

menderita kanker serviks stadium 3B sejak 

sekitar enam tahun lalu. Setelah menjalani 

delapan kali kemoterapi, 25 kali radioterapi 

eksternal dan tiga kali radioterapi internal, 

ia memutuskan untuk berserah diri. 

Keputusan untuk tidak melanjutkan 

kemoterapi bukanlah hal yang mudah. Evie 

harus bertaruh pada segala kemungkinan 

yang terjadi antara hidup dan mati. 

“Saya dinyatakan sembuh secara resmi 

dari dokter itu belum, tapi saya meyakini 

diri saya sendiri. Ketika dikatakan dokter 

untuk kemo lagi, saya berpikir dari mana 

(dana) kemo itu. Begitu besar dananya,” 

ujarnya seperti dikutip dari CNNIndonesia. 

com beberapa waktu lalu. 

Dia mengaku, sebanyak Rp20 juta harus 

dikeluarkannya untuk sekali kemoterapi. 

Biaya yang semakin membengkak membuatnya 

memilih untuk tidak melanjutkan 

kemoterapi. Namun, hal itu didasarinya 

dengan percaya akan kesembuhan. 

Awal diagnosa 

Evie tidak mengalami rasa sakit 

sedikitpun sebelum dirinya divonis kanker 

serviks. Setelah enam bulan mengalami 

keputihan yang berlebihan, dirinya pun 

mengalami pendarahan. Saat itulah, dia 

memeriksakan dirinya ke dokter. 

Tidak kaget dengan vonis kanker dari 

dokter, begitulah pengakuan Evie. Di usianya 

yang sudah tidak muda lagi, ia merasa 

yakin ada yang aneh ketika pendarahan itu 

menyerangnya. 

“Saat keputihan, saya menggunakan 

pantyliner tapi ternyata tidak cukup 

menampung lalu saya menggunakan pembalut. 

Dari pakai pembalut ada flek sedikit, 

lama-lama kok ini banyak tapi ini saya pikir 

karena sering naik turun tangga,” tuturnya. 

“Tapi ini sudah kelainan kalau saya 

yang sudah umur segini mengalami pendarahan, 

sudah tidak benar. Waktu bertemu 

dokter, dia justru seperti ragu untuk mengatakan 

kepada saya akhirnya saya bilang saya 

sudah kena CA (kanker) ya dok,”ucapnya. 

Pengobatan pun dijalaninya sejak Desember 

2012 hingga Maret 2013. Setiap 

Senin, dirinya menjalani kemoterapi dan radioterapi. 

Kemudian, dia akan kembali ke rumah 

sakit untuk kontrol setiap Jumat. Tak 

urung, dirinya pun harus menerima transfusi 

darah sebelum kemoterapi berlangsung 

karena hemoglobinnya di bawah 10. 

Tentu saja, Evie pun mengalami efek 

setelah menjalani kemoterapi seperti tidak 

nafsu makan dan mual. Rasa lelah dirasakannya, 

tetapi semangat untuk kesembuhan 

tidak surut begitu saja. 

Evie mengatakan, dirinya berusaha 

tidak stres untuk menjaga imunitasnya terus 

baik. Imunitas tersebut menjadi penting 

karena dapat menghancurkan sel kanker 

yang beredar di tubuhnya.Bahkan, dokter 

pun tidak memberikan pantangan apapun 

untuk asupan makanannya. Dia terus 

membuat dirinya merasa lebih baik untuk 

melupakan sakit yang dialaminya. 

Tak hanya itu, dirinya terus bersyukur 

dengan apa yang dia terima saat 

ini. Bahkan, kegiatan bertemu dengan sesama 

pengidap kanker pun dilakukannya 

bersama paguyuban yang dia ikuti yakni, 

Paguyuban Pelangi. 

“Saya menyerahkan semuanya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, setiap kali saya bangun, 

saya bersyukur karena masih ada mukjizat. 

Saya dapat menahan diri untuk tidak 

emosi dan tidak stres, membawanya dalam 

doa,” tuturnya kemudian. (rah) 

38 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



2013, Ada 98 Ribu Orang Penderita 

Kanker Serviks di Indonesia 

:: REHAT 

Di antara semua jenis kanker, 

kanker serviks dan 

kanker payudara menjadi 

penyakit kanker dengan 

prevalensi tertinggi di 

Indonesia. Data prevalensi ini didapatkan 

berdasarkan data Riskesdas 2013. 

Berdasar data tersebut, prevalensi 

penderita kanker serviks mencapai 

0,8 persen dan kanker payudara sebesar 

0,5 persen. 

Mengutip data dari laman Depkes.go.id, 

prevalensi penderita kanker 

serviks tertinggi berada di Provinsi 

Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan 

Yogyakarta. Di provinsi tersebut, prevalensinya 

mencapai 1,5 persen. 

Namun berdasarkan perkiraan 

jumlah penderita, Provinsi Jawa Timur 

dan Jawa Tengah memiliki jumlah 

penderita terbanyak di tahun 2013. 

Jumlah penderita kanker serviks di 

Provinsi Jawa Timur mencapai 21.313 

orang. Sedangkan di Provinsi Jawa 

Tengah yang tercatat mencapai 19.734 

orang. Sedangkan jumlah keseluruhan 

penderita kanker serviks di Indonesia 

adalah 98.692 orang. 

Angka ini jauh terbilang sangat 

tinggi dibandingkan dengan jumlah di 

Jakarta. Angka penderita kanker serviks 

di Jakarta pada 2013 adalah 5.919 

orang. 

Namun data dari Instalasi Deteksi 

Dini dan Promosi Kesehatan RS Kanker 

Dharmais yang dimuat dalam laman 

Depkes mengungkapkan bahwa angka 

kasus baru di 2013 mencapai 356. Sedangkan 

angka kematian akibat kanker 

serviks ini mencapai 65 orang. 

Secara nasional, prevalensi penyakit 

kanker pada penduduk Indonesia 

di semua umur pada 2013 mencapai 

1,4 persen atau 347.792 orang. Sedangkan 

jumlah tertingginya berada di 

Provinsi DI Yogyakarta dengan angka 

prevalensi mencapai 4,1 persen. 

Sedangkan jumlah penderita 

kanker terbanyak adalah penduduk di 

Provinsi Jawa Tengah (68.638 orang) 

dan Jawa Timur (61.230 orang). 

Kemenkes sendiri menggaungkan 

upaya pencegahan kanker dengan 

sistem Cerdik. Cerdik merupakan singkatan 

dari Cek kesehatan secara berkala, 

enyahkan asap rokok, rajin aktivitas 

fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, 

istirahat yang cukup, dan kelola 

stres. (chs) 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



:: EDUKASI 

Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan 

Non Formal, Disdik Gelar Bintek PTK PNFI 

KAB. BANDUG |Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bandung menggelar bimbingan 

teknis, bagi peningkatan kinerja pendidik 

dan tenaga Kependididkan Pendidikan 

Non Formal (TPK PNFI) di Hotel Endah 

Parahyangan Cibeureum Cimahi, Rabu 

(26/4) lalu. 

Kadisdik Kab. Bandung DR.H. Juhana 

menyanpaikan bahwa sesuai Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) no 4 tahun 2016 bahwa, 

SKB ini berubah menjadi Satuan Pendidikan. 

Jadi SKB ini menurutnya sudah setara 

dengan sekolah. 

“Kan kepalanya dipimpin eselon IV, 

sama kepala SKB, UPT Disdik Kecamatan. 

Cuma wilayah kerjanya SKB ini satu 

Kabupaten. Sekarang menjadi satuan 

pendidikan sesuai, Pemendikbud no 4 tahun 

2016,”jelasnya. 

“Sehingga kepala SKB ini statusnya 

bukan lagi pejabat struktural tetapi 

pejabat fungsional. Sebagai lembaga 

pendidikan yang mengelola kegiatan 

pendidikan nonformal baik itu, Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) Taman 

Pendidikan Al Quran (TPA) dan sebagainya. 

“Jadi tidak ubahnya sekolah,” 

ujarnya. 

Ia mengatakan para peserta merupakan 

perwakilan atau penilik dari tiap 

Kecamatan. Mereka diberikan pelatihan, 

berbagai bidang ilmu, terkait kedisiplinan, 

kinerja dan kompetensi. Materi 

disampaikan pemateri dari IPI Pusat, 

DKPP Kab. Bandung , Pisikolog UPI 

“Mereka yang hadir ini dari seluruh 

Kecamatan,” ungkapnya. 

Kepala Seksi Kesetaraan dan Pendidikan 

Masyarakat Disdik Kab. Bandung 

Drs. H. Tedi Priayna M.MPd. mengatakan 

kegiatan Bintek peningkatan mutu 

pendidikan dan Tenaga Kependidikan , 

Pendisikan Non Formal ( PTK-PNF ) Bidang 

PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan 

40 Edukasi 

Kab. Bandung. 

Di ikuti 108 peserta terdiri dari 

Penilik PAUD, Kesetaraan dan Penilim 

Kursus se-Kab. Bandung dilaksanakan 

selama 3 hari, mulai Hari Rabu – Sabtu, 

tanggal 26 April s/d 29 April 2017. Katanya. 

Sementara menurut salah seorang 

peserta Bintek PTK-PNF Iis Rohaeti SPd. 

MM. dari Penilik PAUD Kecamatan Cimaung 

Mengaku bangga dan ini akan 

menjadi tolak ukur keberhasilan , akan 

lebih meningkat keprofesionalan dan 

mempererat tali silaturahmi antar penilik 

sekab. Bandung. (Awing / Lee ) 

Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 


Kabid H. Maman Sudrajat: 

Bintek Guru Sasaran 

Implementasi Kurikulum 2013 

KAB. BANDUNG | Kontroversinews. 

com–Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang 

telah dimulai pada tahun lalu, namun 

implementasi kurikulum ini dalam kenyataannya 

masih memerlukan banyak 

perbaikan dan pembenahan, mulai dari 

penyiapan perangkat modul, buku siswa, 

buku guru, narasumber, instruktur 

nasional dan guru sasaran sebagai daya 

dukung dan penggerak implementasi 

Kurikulum 2013. Demikian dikatakan 

Drs. H. Maman Sudrajat MM.Pd disela-sela 

kegiatan bintek di SDN Ciwidey 

VI Jl. Bababakan Tiga Ciwidey Kab. 

Bandung, beberapa waktu lalu. 

Menurut dia Pada tahun ini pemberlakuan 

kurikulum 2013 hanya pada sekolah 

sasaran atau piloting guru sekolah dasar 

(SD) diantaranya guru kelas 1 dan kelas IV 

, yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan , diharapkan 

pelaksanaannya akan lebih baik 

dan efektif terkait dengan rasional dan elemen 

perubahan kurikulum atau roh perubahan 

kurikulum. Semua guru kelas atau bidang 

studi sekolah sasaran diharapkan telah 

melaksanakan pada tahun ini. 

Dijelaskan H . Maman dengan dilandasi 

oleh pertimbangan di atas, Bidang 

TK,SD dan Non Formal memandang 

perlu mengadakan fasilitasi berupa 

Kegiatan Diklat Guru Sasaran Implementasi 

Kurikulum 2013 sebagai wujud 

partisipasi aktif dalam mensukseskan 

Implementasi Kurikulum 2013. 

Pelatihan ini bertujuan agar Guru 

Sasaran mampu memahami dan 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 

di sekolahnya masing-masing, yang antara 

lain dimulai dari perubahan mindset, 

proses pembelajaran dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran sesuai dengan 

Kurikulum 2013. 

Masih kata H. Maman bintek Kurikulum 

2013 ini dilaksanakan semua sekolah 

dasar (SD) yang jumlahnya sebanyak 1400 

SD di 31 Kecamatan se- Kab. Bandung. Dari 

jumlah 1400 SD yang melaksanak bintek 

baru sekitar 35 persen atau sekitar 500 sekolah 

, faktor penyebabnya keterlambatan 

dikarenakan jumlah personil yang ada jumlahnya 

sedikit di banding jumlah volume 

kegiatan yang hatus di laksanakan, Papar H. 

Maman 

Sementara UPT TK,SD dan Non 

Formal Ciwidey Mamu Mulyana SPd, 

mengatakan kegiatan Diklat Guru Sasaran 

Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 

2017 ini di wilayah kerjanya di ikuti 

70 peserta terdiri dari guru kelas 1 dan 

kelas 4 yang dilaksanakan selama 6 hari, 

mulai Hari Senin – Sabtu, tanggal 24 

April s/d 30 April 2017 lalu. 

Masih Kata Mamu pelaksanaan 

Kurtilas ini, sebenarnya sudah berjalan 

dari tahun sebelumya, namun dengan 

adanya pogram bintek ini , kinerja guru 

lebih ditingkatkan. Di UPT Pendisikan 

Ciwidey sendari dari jumlah 33 SD , yang 

baru melaksanakan Kurtilas yang sudah 

berjalam sebanyak 14 SD diantaranya, 

SDN Nenon, Ciwidey 6, SDN Ciwideh 

3, Ciwidey 4 Sindangsari, Curug , Lebakmuncang 

1 , Lebakmuncanh 2, Nanjung, 

dan SDN Margaluyu. (Awing) 

Dadang Rusdiana 

Anggota Komisi X DPR RI 

:: EDUKASI 

Darus, Harus Ada Perbaikan 

Dalam Tata Kelola BOS 

BANDUNG | Komisi X Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) RI meminta semua pemerintah 

daerah (pemda) bisa mempercepat proses 

pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

di sejumlah daerah yang hampir empat bulan 

mengalami keterlambatan. Legislatif juga berharap 

agar ada perbaikan tata kelola dalam 

prosedur pencairan dana itu terutama yang 

bersumber dari pemprov. 

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana 

menuturkan, komisinya sudah meminta 

agar permasalahan ini bisa diselesaikan sehingga 

tidak terus berlarut-larut. Apalagi anggaran 

tersebut biasa digunakan untuk kebutuhan di 

setiap sekolah. “Seperti untuk di SMA. Terjadinya 

keterlambatan pencairan BOS usai adanya 

peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota 

ke provinsi,” ujar Dadang, di Bandung, 


Menurut Dadang, peralihan kewenangan 

memang cukup memberi dampak terhadap 

berbagai program termasuk dari hal pencairan 

dana bos. Untuk itu, komisinya meminta 

agar seluruh kepala daerah yang memiliki wewenang 

bisa memperbaiki tata kelola dari sistem 

pencairannya. “Kami sulit bila harus turun 

tangan karena (Dana BOS) yang kini terlambat 

kebijakan dari gubernur langsung,” ungkap dia. 

Berbeda, lanjut dia, dengan dana bos 

yang bersumber dari pemerintah pusat dimana 

komisinya selalu mengawal hingga ikut 

memantau mekanisme pencairannya. (gin) 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



:: EDUKASI 

Siswa Penerima PIP Harus Terdaftar 

di Sekolah Formal dan Non Formal 

KAB. BANDUNG | Kementrian pendidikan 

Nasional saksikan secara langsung 

proses percepatan pencairan PIP 

bagi siswa SDN yang ada dilingkungan 

Dinas Pendidikan kabupaten Bandung, 

kemarin pagi pelaksanaan diselenggarakan 

di SDN Lebakwangi 2 kecamatan 

Arjasari, Kabupaten Bandung secara 

simbolis memberikan Bantuan Tunai 

Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 

dua orang siswa didampingi orang tua 

mereka. 

Penyampaian simbolis disampaikan 

langsung Perwakilan dan Staf Kementrian 

Pendidikan Nasional R. Alpha 

Amirrachman, Ph.D dan Bupati Bandung 

H. Dadang M Naser yang diwakili 

Kepala Dinas Pendidikan kab. Bandung 

DR. H. JUHANA SPd. 

Dalam sambutannya Kepala Dinas 

Pendidikan H. Juhana mengatakan atas 

nama pemerintah kabupaten Bandung 

dan Dinas Pendidikan sangat merespon 

dengan baik program yang disampaikan 

pemerintah pusat tersebut. 

”Kami mohon maaf kepada pada 

orang tua siswa serta perwakilan dari kementrian 

pendidikan Nasional sehubungan 

dengan ketidak hadiran Bupati 

Bandung pada acara ini, karena kesibukan 

dan padatnya agenda kegiatan yang 

dipikul Bupati Bandung,” jelas Juhana. 

Namun meski bupati bandung 

tidak dapat hadir Pesan yang harus 

disampaikan kepada orang tua siswa 

dan siswa dari bupati sudah dikantongi 

kadisdik, dalam amanatnya Bupati 

bandung menyampaikan agar para siswa 

penerima Bantuan Program Indonesia 

Pintar benar-benar dapat memperlihatkan 

kemampuan mereka dan 

dapat menciptakan siswa siswa pintar 

dan berkemampuan serta siap bersaing 

dengan siswa lain. 

Juhana berharap agar Dinas pendidikan 

tidak lagi mendengar adanya 

istilah pemotongan serta pengondisian 

pengondiasian berkaitan dengan dana 

bantuan PIP tersebut dilapangan, serta 

kepada orang tua siswa Juhana berharap 

para orang tua dapat memanfaatkan 

bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan 

kebutuhan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran disekolahnya masing 

masing. 

Sementara R. Alpha Amirrachman, 

Ph. D staf khusus kementrian Pendidikan 

Nasional Bidang Monitoring 

Implementasi Kebijakan kepada kontroversinews.com 

saat dihubungi menuturkan 

bahwa Dana Bantuan Program 

Indonesia Pintar ( PIP ) sudah ada dan 

dapat dicairkan bilamana siswa tersebut 

mengikuti pendidikan baik di sekolah 

Formal maupun Non. Formal dan tercatat 

dalam Dapodik. 

”Saya mendapat tugas langsung 

dari pimpinan untuk menyaksikan 

proses percepatan pencairan PIP yang 

42 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



tahun 2015 dan 2016 yang hingga saat ini belum 

disampaikan dan disalurkan, pasalnya di 

Direktorat SD dana tersebut sudah terserap 

sebesar 84 % jadi tinggal 16 % lagi yang belum 

terserap,” katanya. 

Hal tersebut sebagai syarat untuk pencairan 

PIP pada tahun anggaran 2017 sudah 

barang tentu Dana PIP tahun 2015 – 2016 yang 

belum tersalurkan harus disampaikan serta dicairan 

bagi sisiwa siswa penerima hak tersebut. 

Dijelaskan Alpha untuk siswa penerima 

bantuan PIP di wilayah kabupaten Bandung 

sejak tahun 2015 dan 2016 dana yang belum 

terserap sebesar kurang lebih 16 Milyar. “Pada 

kesempatan ini kami katakan sengaja ditugaskan 

untuk menyaksikan langsung proses percepatan 

Dana Bantuan tersebut bagi siswa yang 

ada dilingkungan Dinas pendidikan kabupaten 

Bandung, dan akan dilakukan secara estapet 

dibeberapa titik yang sudah ditentukan hingga 

beberapa hari kedepan,” ulas Alpha. 

Untuk anggaran tahun 2015 dana bantuan 

PIP tersebut paling lambat tanggal 5 Mei 

2017 harus sudah tersaluran, sedangkan untuk 

tahun anggaran 2016 Dana tersebut selambat 

lambatnya bulan Desember mendatang harus 

sudah sampai dan tersalurkan kepada siswa 

yang menjadi haknya. 

Diutarakan bahwa uang sudah didistribusikan 

ke bank dan ada di bank baru dapat 

dicairkan bilamana siswa benar-benar terdaftar 

sebagai peserta didik. “Bercermin dari pengalaman 

kebelakang bahwa pelaksanaan proses 

pencairan serta penyaluran dana bantuan 

program indonesia pintar kedepan Dinas akan 

dilibatkan pasalnya karena pihak kementrian 

sendiri didaerah tidak bisa bergerak tanpa ada 

campur tangan pihak Dinas,” ujar Alpha. 

Proses pencairan dikatakan Alpha sama 

sekali tidak dapat diwakilakan atau dilaksanakan 

secara kolektive kecuali didaerah daerah 

3T dierah terjangkau tidak usah diwakilkan, 

melainkan harus langsung oleh siswa dengan 

didampingi orangtua siswa. 

Alpha berharap bilamana pada tahun 

2017 sekarang para siswa sudah mendapatkan 

kartu indonesia pintar segera dimanfaatkan 

untuk keperluan sekolah, serta menghimbaun 

kepada para guru agar melakukan pemantuan 

kepada siswa dan orang tua siswa dalam penggunaan 

Dana tersebut agar dana tersebut tepat 

sasaran sesuai dengan kebutuhan para siswa 

seperti dibelikan Tas sekolah, Buku, sepatu dan 

yang lainnya, tutur Alpha mengakhiri pembicaraannya. 

(AWING) 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



:: EDUKASI 

Dikdik Suratno Nugrawaha 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi 

Disdik : 124 SD 

Butuh 350 Guru 

CIMAHI | Dinas Pendidikan Kota Cimahi 

mengakui tidak melarang pihak 

sekolah untuk merekrut guru honorer 

guna menutupi kekurangan tenaga 

pengajar. Pasalnya, berdasarkan hasil 

kajian dari 124 Sekolah Dasar (SD), jumlah 

kekurangan gurunya mencapai 350 

orang. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi, Dikdik Suratno Nugrawahan 

mengatakan, meskipun mengalami 

kekurangan tenaga pendidik, pihaknya 

memastikan tidak ada ketimpangan karena 

melakukan managemen. Caranya 

adalah meratakan tenaga pendidik yang 

ada dan disebar sekolah-sekolah yang 

membutuhkannya. 

“Memang ada kekurangan guru, 

tapi kita sebar. Sehingga antara satu sekolah 

dan sekolah lainnya tidak sampai 

mengalami ketimpangan ketersediaan 

guru,” katanya, kepada pewarta, Minggu 

(3/4). 

Karena kurang guru itulah, maka 

sekolah diperbolehkan mempekerjakan 

guru honorer. Sedangkan mengenai 

kesejahteraan guru tersebut, itu tergantung 

dari kemampuan masing-masing 

sekolah. 

Menurutnya, pihak sekolah diberikan 

keleluasaan untuk memikirkan kesejahteraan 

para guru honorer ini dengan 

memanfaatkan alokasi dari dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) sebesar 

15%. 

“Kita berikan keleluasan sekolah. 

Kita hanya bisa menganjurkan agar sekolah 

berkewajiban memikirkan kesejahteraan 

guru honorer,” ujarnya. 

Tak dipungkirinya, meski honorarium 

untuk guru honorer itu bisa 

diambil dari BOS dengan alokasi maksimal 

15%, kesejahteraan guru masih 

jauh dari harapan. Sejumlah keperluan 

guru semacam jaminan sosial tidak akan 

cukup tercover dari BOS. 

Pada akhirnya, Didik mengakui 

bahwa kekurangan guru itu tidak serta 

merta bisa disiasati dengan merekrut 

guru honorer, mengingat pendanaan 

yang dimiliki sekolah negeri terbentur 

oleh aturan pemerintah. 

“Kebutuhan dan kesejahteraan 

guru hanya bisa dijawab dengan status 

mereka menjadi guru dengan pegawai 

negeri. Kami harap agar pemerintah 

pusat mengevaluasi tentang kebijakan 

moratorium,” ucapnya. (Jason) 

Kepsek MAN 2 Kota Bekasi: 

Kenyamanan Kerja 

Perlu Diutamakan 

KOTA BEKASI | Baru satu tahun lebih 

mengabdi di MAN 2 Kota Bekasi tetapi tidak 

menyurutkan niat Drs. H. Ahmad Saehu 

Z.R.MSi untuk bisa berkarya di sekolah MAN 2 

Kota Bekasi. 

Sejalan dengan Visi dan Misi sekolah dirinya 

mencoba untuk mampu memberikan pelayanan 

yang baik dalam pengabdian terutama 

dalam pembelajaran serta kemajuan sekolah. 

Dengan jumlah siswa 800 orang lebih yang 

paling dibutuhkan menurutnya adalah pemeliharaan 

ruang kelas yang memang saat ini 

sudah layah untuk direhab dan alhamdulilah 

menurutnya dalam waktu dekat ini akan mulai 

melaksanakan pembangunannya sebanyak 4 

kelas walaupun pada ahirnya pembangunannya 

oleh pihak ketiga yang penting baginya memiliki 

ruangan yang layak buat anak didik terutama 

dalam kegiatan belajar mengajar bahkan sekarang 

ini dirinya lagi sibuk-sibuknya membuat 

dan menata lapangan sekolah agar terlihat indah 

dan nyaman. 

Keberadaan Sekolah MAN 2 Kota Bekasi 

memang dipandang sekolah paporit sehingga 

tak heran kalau banyak prestasi diraih, bahkan 

Drs.H.Ahmad Saehu Z.R.Msi juga mengakui 

dan memang sudah satu kewajiban. 

“Dimana kita memimpin disitu kita harus 

mampu berkarya nyata bagi kemajuan sekolah 

dan anak didik kita sebagai anak bangsa yang 

maju dan cerdas, kita harus bisa dan mampu 

menciptakan anak didik yang mampu berdaya 

saing di masa mendatang yang mampu dan bisa 

memiliki pengetahuan lebih di masyarakat,” 

ujarnya. 

Diahir perbincangannya dengan Drs. 

H.Ahmad Saehu Z.R.Msi sebagai kepala sekolah 

MAN 2 Kota Bekasi dirinya juga mengucapkan 

terimakasih banyak atas dukungan dan 

dorongan dari semua komponen serta para 

guru dan jajaran yang telah satu komitmen 

bahwa sekolah MAN 2 Kota Bekasi bisa menjadi 

yang terbaik di Bekasi. (dhian st/wahyudi) 



BEKASI KOTA | Sekolah Madrasah Aliah 

Negeri (MAN) 1 Kota Bekasi, kini dibawah 

Pimpinan Drs. H.Endang Saepudin, dirinya 

berjanji akan terus berbenah hingga Sekolah 

MAN 1 Kota Bekasi terlihat nampak indah 

dan nyaman. 

Sebagai orang yang baru dipercaya jadi 

pimpinan di sekolah MAN 1 Kota Bekasi 

menurutnya sudah tentu banyak yang 

harus dibenahi terutama untuk kemajuan 

sekolah kedepan serta akan terus menjaga 

dan memajukan sekolah yang di pimpinnya 

ke arah yang lebih baik hingga sekolah terlihat 

indah dan nyaman dalam melaksanakan 

KBM. 

Butuhnya perbaikan ruang kelas selalu 

menjadi PR bagi kepala sekolah guna memiliki 

bangunan sekolah yang mencukupi untuk 

semua kebutuhannya, dan harapan itu 

semoga dalam waktu dekat bisa terakomodir 

dengan baik sejalan dengan harapan. 

Kepala Sekolah MAN 1 Kota Bekasi 

Drs. H.Endang Saepudin memang sudah 

tidak asing lagi bagi jajaran Guru dan TU 

disana karena dirinya juga pernah menjadi 

seorang guru pengajar disana kurang lebih 

14 tahun. 

Dia juga bertekad dengan jumlah murid 

sekarang mencapai 1320 orang berniat 

untuk berkarya guna kebaikan sekolah. 

“Jang sakola madrasah kumaha carana madrasah 

sing genah tur merenah,” ungkap 

Endang 

“Selain pembenahan manajemen guru 

:: EDUKASI 

Drs. H. Endang Saepudin Akan Benahi MAN 1 Kota Bekasi 

Pemkab Samosir Tata Obyek Wisata Sekolah 

KAB. SAMOSIR |Mendukung parawisata 

Samosir, menuju kawasan wisata internasional 

sekaligus menambah pendapatan 

daerah(PAD) Kabupaten Samosir. Pemerintah 

Samosir berusaha untuk mendidik 

anak-anak sekolah menjadi obyek wisata 

yang terkenal. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, 

Drs Rikardo Hutajulu MPD di ruang kerjanya 

(7/4) lalu dia memprogramkan 100 hari 

kerja 1 hari berbahasa ingris di sekolah berbasis 

parawisata dan bebas asap rokok narkoba begitu 

juga pungli. “Akan di terapkan di 10 sekolah 

yang peduli lingkungan berbasis parawisata,menjadi 

obyek wisata. Sekolah itu nantinya 

memiliki menjadi keunikan,” ujarnya. 

Sepuluh sekolah sedang dalam pembinaan 

di antaranya SMPN 1, SMPN 2 Pangururan 

dan SDN 25 Simanindo, SDN Partuko 

Nagijang, SDN Sijambur, SDN Hariarapintu 

dan lainnya. 

Sekolah-sekolah tersebut akan mempunyai 

ciri has, merupakan satu hari berbahasa 

Inggris (englis day) dalam satu minggu. 

Nantinya sekolah tersebut menjadi 

sekolah adiwita yang bersih indah nyaman 

dan rindang serta memiliki siswa,i memainkan 

musik,tarian tor tor batak secara 

tradisional. Di sekolah akan ada seni musik 

tarian tradisional yang dilatih sebanyak 50 

orang personil siswa/i seperti di SMPN 2 

Simanindo sedang belajar musik seruling 

dengan sekolah parawisata. 

Drs Rikardo Hutajulu MPD 

Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Samosir 

dan jajaran sekolah untuk menuju guru 

yang profesional dalam tugas mengajar, kita 

memberikan ilmu pengetahuan lebih kepada 

anak didik melalui cara disiplin, pembenahan 

sarana dan prasarana yang memadai 

hingga kepada prestasi sekolah menjadi 

yang terdepan,”harapnya. (Ds/Wahyudi) 

Kepala dinas pendidikan Drs Rikardo 

Hutaju mengharapkan dengan secara 

langsung wisatawan tertarik berkunjung 

ke samosir. Selain mengandalkan wisata 

alam peninggalan bersejarah dan budaya 

yang erat kaitanya dengan musik,tarian 

tor-tor batak tradisional yang sudah lama 

tersohor dan terkenal di seluruh penjuru 

dunia. |Pardamean 



:: EDUKASI 

Sekolah SDIT AT’ Taubah 

Maju dan Berkembang Pesat 

KARAWANG | Keberadaan sekolah Sekolah 

SDIT AT’Taubah Karawang, kali ini 

berada dibawah pimpinan Reri Supari SPd.i 

dengan jumlah murid 300 siswa dibarengi 

guru pengajar ternyata tak menyurutkan 

niatnya untuk terus berkarya nyata bagi 

sekolah yang dipimpinnya. 

Sekolah SDIT AT ‘Taubah Karawang 

dibawah naungan Yayasan AT’Taubah ketua 

Yayasan H. Asep berdiri tahun 1996 dan 

Sekolah ini berdiri tahun 2001. 

Reri menambahkan, dimanapun kita 

memimpin harus bisa membawa perubahan 

yang mampu membawa keinginan 

orang tua murid dalam menyekolahkan 

anaknya di sekolah yang kita pimpin. 

“Untuk menjaga kredibilitas dan 

nama baik sekolah tetap terjaga dimata 

masyarakat serta memiliki kemajuan 

signipikan yang diminati masyarakat banyak, 

salah satunya harus bagus dari segi 

bangunan sekolah dan inprastrukturnya 

karena hal itu bisa mendukung kepada 

kenyamanan kegiatan belajar mengajar 

(KBM) guna menuju kemajuan yang nyata 

di sekolah sejalan dengan pisi dan misi sekolah 

Visi menghasilkan lulusan yang beriman 

bertaqwa berwawasan pengetahuan 

dan teknologi serta berakhlak mulia dan 

berbudaya,”ungkap Asep. 

Didalam berbagai kegiatan pun dia 

terus mencoba untuk bisa terbuka dan 

transparan termasuk dalam mengelola 

anggaran sekolah hal itu diutamakan agar 

para guru dan jajaran serta komite sekolah 

bisa merasa saling memiliki yang pada 

ahirnya sekolah tetap terjaga dengan baik. 

“Apalagi kita semua sudah komitmen 

baik para guru dan jajaran tata usaha hingga 

komite sekolah bahwa keberadaan Sekolah 

SDIT AT’Taubah Karawang bisa maju 

dan banyak perubahan dimasa mendatang. 

Alhasil berbagai kejuaraan pun diraih bahkan 

sekolah yang sudah terakreditasi A ini 

belum lama ini meraih piala penghargaan 

O2Sn Se- Kec Karawang Barat,” ujarnya. 

Diakhir perbincangannya dia mengucapkan 

banyak terimakasih pada semua 

komponen atas dukungan dan supotnya 

dalam mensukseskan kemajuan di Sekolah 

SDIT AT’Taubah Karawang dan mengucapkan 

banyak terimakasih atas segala kepercayaan 

yang telah diberikan masyarakat 

pada sekolahnya terutama kepercayaan 

masyarakat dalam menyekolahkan anaknya 

di Sekolah SDIT AT’ Taubah Karawang 

| Dhian/Tatang 

Reri Supari S.Pd.i, 

Kepala Sekolah SDIT AT’Taubah 



SMK Sukamandi 

Menjuarai 

Berbagai Perlombaan 

SUBANG | Dengan usaha 

dan perjuangan yang 

maksimal serta dorongan 

dari semua pihak SMK 

Sukamandi Subang 

menjuarai berbagai 

perlombaan di antaranya, 

Kejuaraan Pramuka, PMR , 

OSIS dan paskibra. 

:: EDUKASI 

Untuk perlombaan paskibra di tingkat 

Nasional SMK Sukamandi Subang keluar 

sebagai juara umum, LDSK OSIS, 

Lomba Marawis, Rusdian Hermayadi, 

SH. SPd, selaku Kepala sekolah selalu memberikan 

bimbingan dan motifasi untuk lebih meningkatkan 

prestasi di bidang akademis maupun non 

akademis. 

Selain itu bimbingan kerohanian pun bagi 

para siswa – siswi yang bermasalah selalu di ajarkan 

agar para siswanya tidak melakukan hal-hal 

yang tidak inginkan melanggar aturan di luar ketentuan 

peraturan yang sudah di tentukan oleh sekolah. 

Dengan jumlah murid sekitar 1067 dan 48 

tenaga pengajar ada tiga jurusan yang ada di SMK 

Sukamandi satu pemesinan, dua teknik kendaraan 

ringan (TKR) dan yang ke tiga TKJ. 

Para alumni dari SMK Sukamandi di salurkan 

ke perusahaan -perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja siap pakai , karena para siswa 

sebelumnya sudah di bekali pendidikan praktek di 

lapangan yang sangat maksimal karena SMK Sukamandi 

Subang sudah memiliki alat -alat praktek 

dan gedung praktek siswa sendiri yang sangat 

memadai sehingga para alumni bisa di tempatkan 

kerja di manapun salah satu perusahaan yang bekerja 

sama dengan SMK Sukamandi adalah perusahaan 

Astra Grup. 

Untuk seluruh masyarakat khususnya yang 

ada di Kabupaten Subang dan di luar daerah bisa 

lebih selektip dalam memilih lembaga pendidikan 

untuk menyekolahkan anak – anaknya supaya bisa 

menghasilkan anak didik yang berkwalitas dan 

berkepribadian baik yang bisa di harapkakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat. (Agus P) 



:: EDUKASI 

Ratusan Siswa 

Sekolah Dasar Ikuti FLS2N 

KAB. BANDUNG | Sebanyak 186 Peserta 

Sekolah dasar ( SD ) mengikuti Festival 

dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah 

Dasar (FLS2N – SD) tingkat Kabupaten di 

Aula Lab UPI Cileunyi Kab. Bandung beberapa 

waktu lalu. 

Pada kegiatan tersebut dihadiri Para 

Kepala UPT, Pengawas, Guru, dan pembina 

tim dari masing-masing Kecamatan dan 

pembukaan FLS2N oleh Kepala Bidang 

TK,SD dan Non Formal Disdik Kab Bandung. 

Drs. H. Maman Sudrajat M.MPd. 

Menutut dia FLS2N merupakan wahana 

berkreasi, berinovasi, berprestasi 

dan berkompetensi secara sportif, sekaligus 

mendorong kreativitas dan minat belajar 

peserta didik. 

Disamping itu, kegiatan tersebut 

juga sebagai ajang seleksi bagi para peserta 

didik, untuk mengikuti FLS2N tingkat 

Provinsi yang akan di gelar pada bulan Mei 

mendatang 

Oleh sebab itu, para peserta didik 

yang berhasil menjadi juara sekaligus akan 

mewakili ketingkat Provinsi. “Harapan 

kami untuk ini, karena jurinya saya ambilkan 

semua dari luar , sehingga lebih bagus 

didalam penjurian, tidak ada subjektivitas, 

sehingga lebih baik. 

Karena sekarang persaingan semakin 

ketat dan semakin sukar, atau sulit untuk 

mencapai juara ditingkat Provinsi,” tegasnya. 

Sehingga diharapkan FLS2N Kab. 

Bandung mampu berbicara ditingkat 

Provinsi, syukur-syukur bisa mewakili Kabupaten 

Bandung dan ke tingkat provinsi 

dan di tingkat Nasional. 

Masih kata H. Maman pendidikan sekolah 

dasar mencakup secara me nyeluruh 

pembentukan dan pembinaan karakter 

anak agar tumbuh dan berkembang secara 

secara seimbang baik jasmani maupun rohani 

serta memiliki bakat dan daya kreatif 

yang tinggi, semangat dalam mengekspresikan 

juga mengeksploitasi bakat yang 

dimiliki. “Saya yakin peserta didik SD di 

kabupaten Bandung memiliki bakat melalui 

festival Seni ini, sebagaimana telah 

terbukti pada festival tahun – tahun sebelumnya 

menjadi juara di tingkat Provinsi,” 

ujar H. Maman. 

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana 

Dra. Hj. Aas Siti Asyidah Ramdamiah 

MM.Pd menjelaskan, FLS2N SD merupakan 

salah satu agenda rutin Disdik Kab. 

Bandung yang di gelar setiap tahun, dalam 

upaya pemenuhan hak peserta didik 

untuk mengoptimal diri dan sebagai salah 

satu pendidikan seni dan sastra sehingga 

memiliki daya cipta dan kelembutan hati. 

FLS2N sebelum dilaksanakan di tingkat 

nasional secara berjenjang dimulai 

dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan 

Provinsi. 

Sedangkan tujuan FLS2N adalah untuk 

memberikan wadah berkreasi, mengembangkan 

ekspreasi seni, meningkatkan 

kreatifitas peserta dididik sesuai bakat 

dan kemampuan, membina apreasiasi seni 

dan sikap sportif dalam mengikuti lomba, 

hasil dari FLS2N tingkat Kabupaten Bandung 

untuk juara I akan dikirimkan mengikuti 

lomba serupa di tingkat Provinsi pada 

Mei Mendatang. (Awing /Lee) 


Edukasi a 

Demokrasi 

Birokrasi Tanpa Korupsi

:: EDUKASI 

3.760 Pelajar SD dan SMP 

di Kab Bandung mengikuti Readthon 

KAB. BANDUNG | Ribuan pelajar Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di Kabupaten Bandung 

menggelar rampak baca (readthon) di 

dome Bale Rame Gedung Budaya Sabilulungan 

Soreang. 

Kegiatan ini bagian dari upaya terus 

meningkatkan minat baca masyarakat, 

khususnya dikalangan pelajar di Kabupaten 

Bandung. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bandung, DR.H. Juhana MM.Pd mengatakan 

siswa yang hadir dalam kegiatan ini merupakan 

perwakilan dari semua sekolah tingkat SD 

dan SMP se Kabupaten Bandung. 

Semula, pihaknya berencana menghadirkan 

sebanyak 3.760 orang pelajar. 

Tapi pada pelaksanaannya, antusiasme 

pelajar sangat tinggi sehingga jumlahnya 

lebih dari yang ditargetkan. Semua warga 

sekolah yang hadir di tempat itu, membaca 

senyap selama 42 menit, 21 menit dan 10 

menit. 

“Ini sangat menggembirakan, ternyata 

jumlah yang hadir lebih dari target. Angka 

3.76 itu, sengaja kami buat dalam rangka 

Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke 

376. Ini menunjukan minat baca di kalangan 

pelajar kita sudah mulai semarak,”kata 

Juhana, beberapa waktu lalu. 

Dikatakan H.Juhana, minat baca pelajar 

di Kabupaten Bandung saat ini terus 

menggeliat. Hal ini juga ditunjang oleh 

kegiatan membaca disetiap sekolah 10 

hingga 15 menit sebelum Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) dimulai. 

“Kami juga pasang target setiap anak 

itu per tahun minimal harus membaca 24 

buku. Tapi ternyata pada pelaksanaannya, 

sudah ada yang sampai 130 buku, bahkan 

lebih dari itu. Ini menunjukan minat baca 

pelajar ini terus bergairah,”ujarnya. 

Budaya baca masyarakat ini, kata H. 

Juhana, tentunya sangat menunjang kemajuan 

peradaban suatubangsa. Sehingga, bisa 

mempercepat masyarakat yang maju mandiri 

berdaya saing. Kata dia, untuk meningkatkan 

minat baca masyarakat ini, memang 

harus dimulai dari kalangan pelajar. 

“Budaya membaca itu sangat penting 

untuk kemajuan suatu bangsa. Sehingga, 

ini harus terus digalakan disemua tingkatan,”katanya. 

H. Juhana melanjutkan, saat ini sarana 

berupa buku bahan bacaan untuk pelajar, 

sangat memadai. Tersedia disemua sekolah 

diberbagai tingkatan, sehingga tidak 

perlu khawatir akan kekurangan bahan 

bacaan. Karena memang untuk meningkatkan 

minat baca pelajar itu, sesuai dengan 

Permendikbud 23 tahun 2015 Tentang 

Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti, 

dimana salah satu komponennya adalah 

gerakan literasi. “Disetiap sekolah itu banyak 

buku. Itu bentuknya tidak selalu harus 

ada gedung perpustakaan di sekolah. Bisa 

saja pojok-pojok baca yang menyediakan 

berbagai bacaan. Jadi tidak ada alasan kalau 

di sekolahnya tidak ada gedung perpustakaan,”katanya. 

(Awing Lee ) 

Edukasi a 

Demokrasi 



:: EDUKASI 

775 Peserta Ikuti Sapta Lomba PAI 

Tingkat Kabupaten Bandung 

KAB. BANDUNG | Sedikitnya 775 peserta 

mengikuti lomba Sapta Pendidikan 

Agama Islam (PAI) 2017,tingkat Kab 

Bandung , bertempat di lapangan sepak 

bola Patal Banjaran desa Bojongmanggu 

Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung, belum 

lama ini 

Pada kesempatan tersebut dihadiri 

Kabid TK,SD dan Non Formal , Kasi Kurikulum 

disdik , Camat Cangkuang para 

UPT, pengawas dan para kontingen dari 

31 Kecamatan se-Kab. Bandung. 

Kepala Bidang TK,SD dan Non Formal 

Disdik Kab Bandung. Drs. H. Maman 

Sudrajat M.M. yang du dampingi Dra. 

Hj. Aas Siti Asyidah Ramdamiah MM.Pd 

mengatakan sesyai dengan vis Kab. 

Bandung adalah salah satu misinya meningkatkan 

kualitas SDM yang akhlakuk 

karimah yang berlandaskan pada pendidikan 

agama, baik yang diperoleh melalui 

pendidikan Formal, nonformal maupun 

Informal. 

“Pembinaan pendidikan karakter 

sangat tepat melalui pendidikan pembinaan 

dan pendalaman ilmu agama dan 

keagamaan yang berkesinambungan. 

Sehingga diharapkan akan lahir generasi 

didik yang berkarakter,” Jelasnya. 

Untuk itu, lanjutnya, bukan hanya 

mampu berpikir ilmiah tetapi juga mempunyai 

keunggulan amaliah, yang dapat 

menguasai IPTEK memiliki keunggulan 

komparatif dalam imtak. 

Salah satu pendalaman dan evaluasi 

hasil pendidikan agama tersebut adalah 

diselenggarakannya kegiatan Sapta lomba 

PAI. Yang terdiri dari berbagai lomba,diantaranya, 

lomba Cerdas Cermat, 

Pildacil/Pidato, MTQ, MHQ, Kaligrafi, 

Qasidah rebana, Praktek Solatdan Olimpiade. 

Masih kata H. Maman berharap, 

kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, 

lancar, sukses dan bermanfaat serta 

bernilai ibadah. 

“Supaya kita dapat meningkatkan 

mutu dalam menangani dan mendalami 

serta mengamalkan nilai-nilai agama 

yang berperan sebagai perisai atau benteng 

yang akan mampu meminimalisir 

dari dampak negatif di era globalisasi dan 

era keterbukaan seperti sekarang ini,” paparnya. 

Sementara Ketua penyelenggara, 

Pentas PAI Kab. Bandung H. Iman 

Hilman SPd, MP.dI mengatakan bahwa 

tujuan dari pada penyelenggaran 

kegiatan adalah untuk meningkatkan 

kemampuan, pemahaman, dan penghayatan 

terhadap ajaran Islam. Ssehingga 

dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

oleh peserta Didik SD maupun 

SMP. 

“Memberikan apresiasi kepada peserta 

Didik berprestasi yang akan berlomba 

ti dingkat Kabupaten, seraya 

menyebutkan lompa Imtak PAI tingkat 

Provinsi Jawa Barat tahun 2017, akan du 

gelar di pada pertemgahan Mei mendatang 

di Kab. Kuningan” katanya. 

Lebih lanjut, H . Iman menjelaskan 

untuk peserta tahun ini diikuti oleh 775 

peserta dari 31 kecamatan. Pelaksanaan 

kegiatan ini bersumber dari dana APBD, 

namun, tidak disebutkan secara rinci 

ang ka pastinya. Sama seperti amanat 

Kabid, dirinya pun berharap pelaksanaan 

berjalan lancar dan sukses. 

Kepala UPT TK,SD dan Non Formal 

Kec. Paseh Abdul Majid SP,d. M.M. menuturkan 

bahwa kegiatan Sapta Lomba 

PAI merupakan wujud pembinaan dan 

pendidikan karakter. 

“Ini juga merupakan upaya pendalaman 

ilmu agama dan keagaman yang 

berkesinambungan. Melalui kegiatan ini, 

diharapkan lahir generasi peserta didik 

yang berkarakter, bukan hanya mampu 

berpikir ilmiah tetapi juga mempunyai 

keunggulan amaliah, menguasai IPTEK 

serta memiliki keunggulan komparatif 

dalam Imtak,” katanya. (Awing/Lee) 

50 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



:: WISATA 

Wisata Pasir Langlang Tempat 

Favorit Remaja dan Pecinta Alam 

Destinasi wisata Pasir Langlang 

yang terletak di perbukitan Desa 

Pusaka Mulya Kecamatan Kiarapedes 

merupakan lokasi yang banyak 

dikunjungi para remaja dan pecinta 

alam, dilokasi yang masih sangat asri 

ini nantinya anda akan mendapatkan 

udara yang begitu segar dengan 

deretan pohon pinus lengkap karena 

masih terbebas dari polusi kendaraan 

maupun polusi industri. 

Saung Gede yang dipercaya pihak Perhutani untuk menjadi 

pengelola hutan pinus tersebut menyebutkan bahwa 

rata-rata wisatawan berasal dari segmen remaja dan 

pecinta alam. 

“Kalau sehari-hari saya lihat kebanyakan remaja dan pecinta 

alam ya. Sering juga ada yang pre-wedding disini,” ujar perwakilan 

Saung Gede, Nandang Mulya Nugraha belum lama ini. 

Nandang menjelaskan, jika dilihat dari atas, kawasan ini 

terlihat seperti toping hijau yang menutupi permukaan tanah. 

Hal ini karena masyarakat setempat dilarang menebang pohon 

yang tumbuh di kawasan tersebut, mereka hanya dibolehkan 

memungut ranting kayu yang jatuh untuk digunakan sebagai bahan 

bakar memasak sehari-hari. 

Sementara itu, salah satu pengunjung Julia (17) usai berfoto 

dengan teman-temannya mengatakan, sudah dua kali dirinya 

datang menikmati hutan pinus di wilayah ini. Ia mengaku 

merasakan ketenangan saat berada diantara pohon-pohon pinus 

di tempat tersebut. “Enak aja suasananya, tenang, nyaman, 

udaranya sejuk. Kapan-kapan nanti mau coba camping, belum 

sempat karena belum libur sekolah,” ujar pelajar Kelas XII di salah 

satu sekolah negeri di Purwakarta itu. 

Untuk mencapai lokasi Pasir Langlang, wisatawan dapat 

memulai perjalanan dari Jalan Kapten Halim Purwakarta menuju 

arah Wanayasa, melewati pasar setempat hingga sampai ke 

Gapura Desa Pusaka Mulya, Kiarapedes. Setelah berjalan lurus 

dari gapura tersebut, wisatawan akan menemukan petunjuk 

jalan menuju kawasan Wana Wisata Pasir Langlang Panyawangan 

Purwakarta. 

Uang sebesar Rp5 ribu harus disiapkan untuk membeli tiket 

masuk, sementara jika wisatawan berminat untuk menikmati 

camping ground disana, mereka harus membayar tiket dua kali 

lipat atau sebesar Rp.10 ribu plus Rp.330 ribu untuk biaya sewa 

guide, tenda, sleeping bag, matras, dan satu set alat masak. (Zal) 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 



:: WISATA 

Enam Belas Destinasi Wisata 

Unggulan Jawa Barat 2017 

BANDUNG– Pada Tahun 2017 Dinas Pari wisata 

dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 

targetkan 1.300.000 orang wisatawan mancanegara 

dan 42.458.900 orang wisatawan 

nusantara berwisata ke Jawa Barat. Adapun 

pemerintah Provinsi Jawa Barat siapkan 16 

destinasi pariwisata unggulan. 

SEKRETARIS Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Agus 

E. Hanafiah mengatakan penetapan 

16 destinasi unggulan yang diharapkan 

dapat tercapai pada 2018 sebagai 

upaya meningkatkan angka kunjungan 

wisatawan. “Berdasarkan data dari 

Kementerian Pariwisata, pergerakan 

wisnus ke Jawa Barat tahun 2016 

mencapai 78.036.327 kunjungan dan 

ini angka tertinggi dibandingkan dengan 

Jogyakarta dan Bali,” paparnya. 

Namun demikian yang harus 

menjadi perhatian menurut Agus, 

Jabar tidak hanya menjadi destinasi 

wisata yang paling dikunjungi 

oleh wisnus, tetapi juga penyumbang 

wisnus terbanyak, atau warga Jabar 

sering bepergian. “Karenanya untuk 

memberikan pilihan, sebelum masyarakat 

pergi berwisata ke luar Jabar 

maka kita akan membuat 16 destinasi 

unggulan berkelas dunia. 

Berikut ke-16 destinasi tersebut: 

Gua Sinjang dan Jalur Kereta 

Banjar-Cijulang di Kabupaten Pangandaran, 

Taman Hutan Raya di Kab. 

Kuningan, Kawasan GeoPark Ciletuh 

dan Kampung Adat Ciptagelar (Kab. 

Sukabumi), Taman Buah Mekarsari 

(Kab. Bogor), Situs Gunung Padang 

(Kab. Cianjur), Green Canyon dan Pecandian 

Batujaya (Kab. Karawang), Pulau 

Bayawak dan Wisata Air Cimanuk 

(Kab. Indramayu), Tamansari Gua 

Sunyaragi (Kab. Cirebon), Tahura 

Djuanda (Kota Bandung), Batu Dua 

Paralayang (Kab. Sumedang), Kampung 

Naga (Kab. Tasikmalaya), dan 

Pantai Rancabuaya (Kab. Garut). 

“Hingga saat ini kita masih melakukan 

koordinasi dengan pemerintah 

daerah setempat selaku pemilik 

wilayah atau kawasan,” lanjut Agus. 

Selain itu kita melakukan koordinasi 

dengan pihak perhutani atau dinas kehutanan 

selaku pemilik lahan karena 

hampir 85 persen kawasan wisata alam 

di Jabar milik Perhutani atau Dinas 

Kehutanan, jangan sampai peristiwa 

Tangkuban Perahu di Kab. Bandung 

Barat terulang. (Jason) 



:: WISATA 

Ikon Petualang Alam Liar: 

Gunung Parang 

Cartenznya Purwakarta 

| Ikon petualang alam liar Indonesia Cahyo 

Alkantana menyebut Gunung Parang sebagai Puncak Cartenznya 

Purwakarta. Puncak Cartenz berada di ketinggian 4080 

mdpl di Pegunungan Jayawijaya, Papua dan dikenal bersalju 

“Jadi pertama saya dengar Gunung Parang, kalau di petualangan 

rock climbing adalah seperti Cartenz-nya (Purwakarta). 

Sangat spektakuler karena ketinggiannya 500 hinggaa 600 

meter,” kata Cahyo ditemui di area Gunung Parang, Kampung 

Cihuni Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten 

Purwakarta, beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, Gunung Parang dengan ketinggian total 

980 meter di atas permukaan laut (mdpl), dinding tebingnya 

sangat representatif karena batuannya kokoh sehingga 

tidak ada fenomena batu roboh. Karenanya, cocok digunakan 

petualangan via verrata atau memanjat tebing gunung dengan 

tangga. “Jadi ini sangat adventurer. Ada operatornya dan bisa 

memanjat hingga ketinggian 300 meter hingga 900 meter. 

Anak SD kelas 5 hingga orang tua tapi sehat bisa naik,” kata 

Cahyo seperti dilansir tribunjabar.co.id 

Selain Indonesia, via verrata juga ada di Kinabalu Malaysia. 

Hanya saja, Gunung Parang menurutnya sangat representatif 

karena di Kinabalu, akses menuju track memanjat 

cukup sulit. 

“Disini anda tinggal 

parkir, jalan lima menit 

langsung bisa manjat. 

Apalagi, Gunung Parang 

berada di Purwakarta ini ada 

di tengah-tengah Jakarta 

dan Bandung,” kata dia yang 

membuka pertama kali Gua 

Pindul, di Kabupaten Gunung 

Kidul Yogyakarta itu. 

Ia menambahkan,wisata 

petualangan via verrata 

termasuk wisata petualangan 

khusus dan rata-rata diminati 

wisatawan asing. Meski representatif, 

perlu standarisasi 

untuk keamanan. 

“Untuk beraktifitas 

spesial interest tourism harus ada pendekatan safety. Harus 

bersertifikat dari Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP). 

Guidenya enggak bisa sembarangan asal bisa manjat saja,” ujar 

Cahyo. 

Soal pengembangan wisata ke depan, Cahyo menambahkan 

para pengelola termasuk pemerintah harus memanfaatkan 

istilah “memancing di kolam tetangga”. “Jakarta itu 

tempatnya para ekspatriat dan banyak wisatawan datang ke 

Bandung. Karena Purwakarta berada di tengah Bandung dan 

Jakarta, maka itu harus dimanfaatkan,” ujar Cahyo. *** 

Edukasi 

 

Demokrasi 

 


PURWAKARTA 


Selamat Hari Jadi ke-376 

KABUPATEN BANDUNG 

20 April 1641 - 20 April 2017 

DINAS PENDIDIKAN 

KAB BANDUNG 

DR. H. Juhana, M.MPd 

Kepala Dinas 

H. Maman Sudrajat, SPd, M.MPd 

Kabid TK/SD 

DR. Marlan Nirsamsu 

Sekretaris Dinas 

Drs. H. Adang Sujana, MM 

Kabid SMP 

UNIT PELAKSANA TEKNIS TK/SD 

Drs. Dadan Ridwan 

Kepala UPT Margaasih 

Drs. Agah Prayoga 

Kepala UPT Soreang 

Drs. Asep Wawan Darojat 

Kepala UPT Pasirjambu 

Mamu Mulyana, SPd 

Kepala UPT Ciwidey 

Komarudin, SPd, M.Si 

Kepala UPT Rancabali 

Dra. Hj. Cicih Rohaeni 

Kepala UPT Dayeuhkolot 

Drs. Dedi Kusnadi, M.Si 

Kepala UPT Margahayu 

Maman Sudirman, S.Pd 

Kepala UPT Katapang 

Dra. Ane Ania G, M.MPd 

Kepala UPT Bojongsoang 

Drs. Gunawan H, M 

Kepala UPT Cimenyan 

Dra. Evi Sriyanti, M.Si 

Kepala UPT Cicalengka 

Dra. Hj. Rita Indrawati 

Kepala UPT Nagreg 

Drs. Dedi Sukarna S 

Kepala UPT Cikancung 

Drs. Dede Dhani 

Kepala UPT Rancaekek 

Abdul Madjid, SPd 

Kepala UPT Paseh 

Drs. Tresna Budi, S 

Kepala UPT Ibun 

Drs. Ruswan Rusnandar 

Kepala UPT Majalaya 

Drs. Koswara 

Kepala UPT Solokanjeruk 

Drs. Deden Rukmana 

Kepala UPT Ciparay 

Wilson Fisher, S.Pd 

Kepala UPT Pangalengan 

Drs. Agus Nugraha 

Kepala UPT Cimaung 

Drs. H. Setiawan 

Kepala UPT Banjaran 

Drs. Kusnaedi 

Kepala UPT Cangkuang 

Rukayat, S.Pd 

Kepala UPT Arjasari 

Dra. Hj. Euis Rosanah 

Kepala UPT Pameungpeuk 

Drs. Adang Syafa’at 

Kepala UPT Baleendah 

Drs. Endi Suhendi, M. M.Pd 

Kepala UPT Kutawaringin 

Eman Sulaeman, SPd 

Kepala UPT Cilengkrang 

Drs. Nandang Rusmana 

Kepala UPT Cileunyi 

Ida Kurniasih, S.Pd 

Kepala UPT Kertasari 

Moch Cuarliman K, SH 

Kepala UPT Pacet 

54 EDISI I 18 | Tahun II: MEI 

2017 

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa a Korupsi 

NGARAKSA KERTARAHARJA 

tahun

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Barat 

Tempat Wisata di Provinsi Jawa Barat 

SARI ATER 

Hotel & Resort 

Jl. Raya Ciater Subang 

Tlp (0260) 471700 

www.sariater-hotel.com 

KAMPUNG NAGA 

Desa Neglasari Kecamatan Salawu 

Kabupaten Tasikmalaya 

Tlp. (0265) 330165 

WISATA SENI SALENTRONG 

Kampung Cileutik, 

Banjaran Kota Desa 

Kecamatan Banjaran 

Kabupaten Bandung 

MUSEUM SRI BADUGA 

JL. BKR 185 Tegallega 

Kota Bandung 

SITU CIBURUY 

Alamat Desa Ciburuy Kecamatan 

Padalarang 

Kabupaten Bandung Barat 

KAWAH PUTIH 

Jl. Raya Soreang Ciwidey Sugimukti 

Pasirjambu Kabupaten Bandung 

WISATA PENDIDIKAN BODOGOL 

Lokasi Bodogol ini dapat ditempuh 

kurang lebih satu setengah jam dari 

Jakarta via Bogor ke arah Sukabumi 

melalui pintu Lido 

WISATA GEOPARK CILETUH 

kawasan Geopark Ciletuh 

Kota Sukabumi 

MANSION PURE LOUGE 

Lokasi: Jl. Sukajadi No. 137-139, 

Odeum Building, Paris Van Java Mall 

JUNGLELAND 

Sentul Nirwana, Sentul City Bogor 

SUMBER AIR CIPANAS GARUT 

Lokasi: Desa Sukamulya 

Kecamatan Pakenjeng 

Kabupaten Garut 

TAMAN SAFARI INDONESIA 

Lokasi: Cisarua 

Kabupaten Bogor 

KEBUN RAYA CIBODAS 

Lokasi: kaki Gunung Gede, 

Desa Cimacan 

Telepon: 0263 – 512233 Cianjur 

SUMBER MATA AIR JALATUNDA 

Lokasi: Kampung Cijembar, 

Desa Sukajembar, 

Kecamatan Sukanagara 

Kabupaten Cianjur 

PERKEBUNAN BELIMBING 

Lokasi: Jl. Raya Sawangan No. 16B 

Kecamatan Pancoran Mas 

Telepon: (021) 7775451 

Kota Depok 

TAMAN FILM 

Lokasi bawah jalan layang Pasupati 

Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan 

Kota Bandung 

CURUG CIKONDANG 

dikenal sebagai Niagara mini 

Letaknya tak jauh 

dari Situs Gunung Padang Cianjur 

WISATA TAMAN 

Taman Fitnes 

Taman ini terletak 

di Jalan Teuku Umar-Imam Bonjol 

Kota Bandung 

PARALAYANG BATU DUA 

Kawasan Batu Dua 

Kabupaten Sumedang 

TAMAN WARTAWAN 

Jalan Malabar Kota Bandung, 

Provinsi Jawa Barat 

GRAND CANYON MINI 

Lokasi di dua kabupaten, 

Kab. Bogor 

dan Kab. Karawang 

KAMPUNG CIOMAS 

Desa Medal Sari Kec. Pangkalan 

Kab. Karawang 

dan Desa Cikutamahi Kab. Bogor. 

GRAND CANYON MINI 

berada di kaki 

Gunung Sanggabuana 

ADA PENYALAHGUNAAN 

DAN KORUPSI DI SEKITAR 

ANDA LAPORKAN: 

JAMPIDSUS 

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru 

Jakarta Selatan - Indonesia 

Telpon : +62 21 722 1269 

BARESKRIM POLRI 

Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 

Call Center: 021-91261059 

Fax: 021-7218741 

Email: mabes@polri.go.id 

Redaksi menerima 

kiriman dalam bentuk, 

artikel, avetrorial, iklan, 

opini dan surat pembaca 

mohon dikirim 

ke email: redaksi@ 

kontroversinews.com 

disertai identitas diri 

Anda. 

Redaksi berhak menyunting 

tulisan 

sepanjang tidak mengubah 

isi dan makna. 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta 

Selatan 12920. Telp: (021) 2557 8300. Faks: 

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 

(021) 5289 2456. Email: informasi@kpk.go.id 

Demokrasi 

55 

Edukasi

Mengucapkan 

Selamat Hari Jadi ke-376 

KABUPATEN BANDUNG 

20 April 1641 - 20 April 2017 

56 

Edukasi 

 

Demokrasi

EDISI 18 isuuu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?