EDISI 18 isuuu

mangwandoy

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

Inventarisasi

Aset Disdik

Kab. Bandung

Mencapai Rp. 1,7 Triliun

Masih Terganjal

KPK

Bongkar

BLBI

LUAR JAWA TAMBAH

ONGKOS KIRIM

Edukasi

EDISI 18

TAHUN KE II

MEI 2017

RP. 30.000


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

Tata Kelola Pertambangan

di Kalbar dan

Permasalahannya

Pelayanan

RS-Al Ikhsan

“Amburadul”

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 1


:: FOKUS

KPK Bongkar BLBI

HAL 2

HAL 2

HAL 3

Mengenal Sjamsul Nursalim, Bekas

Tersangka Skandal BLBI

Kasus Sjamsul Nursalim, KPK

Telusuri Aset Produsen GT Radial

Jokowi Angkat Bicara Soal Inpres

BLBI Megawati

Proyek Pemeliharaan Berkala

Bendung Jengkol Perlu Disorot

HAL 13

:: NUSANTARA

HAL 22

Warga Mempawah Pertanyakan Proyek

Reklamasi tahun 2015

:: REGIONAL

HAL 8

HAL 9

HAL 10

HAL 11

Calon Anggota PAGAR Wajib Ikuti

Diklat

90.000 WP Akan Kena Pemutakhiran

Data

Drainasse di Kab. Bandung Tidak Ada

Biaya Untuk Perawatan dan Pemeliharaan

BPR Kerta Raharja Ciwidey Siap Salurkan

Kredit Konstruksi

HAL 23

Kasus Narkoba

di Kalsel

Sudah Sangat

Memprihatinkan

Pembangunan IPDN Terbengkalai Seperti

Rumah Berhantu

Ratna Dewi

Simamora Tertipu

Perusahaan

Investasi Bodong

HAL 24

HAL 30

TARIF IKLAN

FULL HALAMAN COLOUR BELAKANG RP 20.000.00000.000

1/2 HALAMAN COLOUR BELAKANG RP 14.500.0000.000

1/4 HALAMAN COLOUR BELAKANG RP 4.000.0000.000

1 HALAMAN ISI B/W RP 10.000.00000.000

1/2 HALAMAN ISI B/W RP 5.000.0000.000

1/4 HALAMAN ISI B/W RP 3.000.0000.000

1/8 HALAMAN ISI B/W RP 2.000.0000.000

1/16 HALAMAN ISI B/W RP 1.000.0000.000

INFO PEMASANGAN IKLAN

2

022-87799485 - 081222674999Edukasi Demokrasi Birokrasi ra

Tanpa a

Korupsi

99Eduk



EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


Diterbitkan oleh :

CV. SINAR JAYA

&

LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI NASIONAL (LPKN)

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia

No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI: Jhony S Pane BAE

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rajanti Sihaloho

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Drs. Tatang Nuryana

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Jono

DEWAN PENASEHAT:

H Hilman Sukiman, SH, SIP - H. Ir. Anang Susanto, M.Si

DR. H. Juhana, MMPd - Dr. H. Agus Firman, Z. MSi

Drs. H. Maman Sudrajat, MM

Drs. Asep Hendia, MMPd - Drs. H. Adang Sudjana, MM

Drs. Ruswan Rustandar, MSi

Eros Marpaung SH - Drs. H. Adang Syafaat

Dra. Hj. Euis Rosanah

DR. Marlan Nirsamsu (Ketua Umum Pagar)

DEWAN PEMBINA

Irjenpol (Purn) PH Hutajulu, SH, MH

Irjenpol (Purn) E. Viktor Simanjuntak, SH

PENASEHAT HUKUM

Subet Suregar SH - Wiwin SH, MH

M. Ridho, E. SH, MH - Virgo Sagala, SH -

R Tirta Sonjaya AS, SH - Andri Suprihatno, SH

REDAKTUR EXECUTIVE : Osama BJ Sihaloho

REDAKTUR PELAKSANA: Baginda Gindo

KOORDINATOR LIPUTAN : Basar Pakpahan

DEWAN REDAKSI :

Jhony Pane BAE - Bayu EL Roni, SE - Agah R, SH -

Togap Ht Soit, ST - Drs. Himpal Siagian, SH

:: SELAYANG PANDANG

Kasus Korupsi BLBI, Siapa Tersangka

Selanjutnya Setelah Syafrudin Arsyad?

Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) mulai unjuk gigi, jika

sebelumnya KPK sudah membidik

dan memberikan prestasi dengan

kasus Bancakan korupsi EKTP,

kini KPK akan merampungkan Kasus

“masa lalu” korupsi Bantuan Likuiditas

Bank Indonesia (BLBI).

Sebagai warga negara Indonesia

tentu kita semua akan meminta

KPK untuk menuntaskanya

agar tidak menjadi

bumerang untuk Indonesia

lebih maju lagi. Kasus BLBI sudah

mulai kembali meminta tersangka,

jika soal korupsi ektp KPK belum

mampu menyentuh elit pelaku, pada

kasus BLBI KPK sudah mentersangkakan

mantan kepala Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) Syafrudin

Temenggung. dan Syafrudin bukan sosok

yang paling penting tapi termasuk

elit di masa lalu, masih banyak di atas

Syafrudin yang sangat lebih penting,

Kasus penyelewengan duit yang merugikan

Negara ratusan triliun tersebut

selalu kandas di babak pertama.

Apakah komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) jilid terkini mampu

menyelesaikan? Masa lalu, begitu sebagian

masyarakat mengatakan jika

kita membicarakan “kasus BLBI.” apakah

jika itu sebuah masa lalu maka kita

akan mengesampingkanya.?

Hiruk pikuk Pilkada DKI sempat

membuat Publik sejenak melupakan

kasus-kasus korupsi seperti e-ktp,

grand corruption reklamasi, tangkap

tangan Patrialis dan sebagainya, bahkan

penyerangan terhadap penyidiknya

pun tidak menjadi heboh, semua

karena Pilkada DKI yang telah menguras

media, tenaga dan pikiran Pemerintah.

Secara langsung masyarakat menyebut,

baik itu kasus BLBI maupun

ektp adalah produk sindikasi

korupsi yang di dalamnya ada

banyak eksekutif terlibat (penguasa),

sangat sulit untuk mengatakan

penguasa tidak terlibat atau

tidak tahu menahu.

Hanya yang patut di selidiki adalah,

sejauh mana keterlibatan para penguasa

di dalam aksi perampokan uang negara

tersebut. 13 tahun lalu Kejaksaan Agung

yang saat itu dipimpin MA Rachman

menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian

penyidikan) terhadap beberapa

tersangka kasus BLBI.

Padahal Hasil audit BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) menyebutkan ratusan

triliun uang negara di kemplang,

karena dana BLBI yang dikucurkan kepada

48 bank umum nasional di salah

gunakan dan Penggunaan dana-dana

tersebut juga sangat tidak jelas, Kwik

kian Gie (Menteri saat era tersebut)

menilai, penghentian SP3 tersebut sangat

tidak sesuai dengan koridor hukum

dan menyesatkan.

salam redaksi

WARTAWAN DKI JAKARTA: Wesly Napitupulu SE PROVINSI JABAR: Boy Febriyanto - Jason- Asep Syahrial (Awing) -

Deden G Pandawa - Ardi Muchsin- Sbr Niat- Kiswondo Siregar - Agus Kristian, S KABUPATEN BANDUNG: Basar Pakpahan - Ki Agus

M Fattah - Donris Sitorus - Efendi Butar Butar - Hotdin S KABUPATEN BANDUNG BARAT: Deden Mulyana Biro Kota Bandung/

Cimahi: Jason - Feryahman Sidabutar Kab. Subang: Agus Purwanto Tasikmalaya: --- Ciamis: R Hidayat. Kuningan: Dian S - Ramdani

Biro Cirebon: Kusyadi - Tosen Lumban Gaol Kab. Cirebon: Nono Hartono - Muhadi - Kuswantoro Biro Majalengka: ----

Cianjur : Taufiq Rachman Triadi, SPd - Gusmadi H Simanjuntak - Suhamdi Biro Bekasi : Wahyudin Biro Karawang: Tatang Supriatna

Indramayu: Deni Tanjung ST BANTEN: Deden Ramdani BATAM : Dra. Neli Chandrawati Manalu SUMATERA UTARA: Sudirman

Simarmata - Tagor Sihaloho - Mangasi Sianturi - Erlison Purba Biro Samosir : Pardamean Sidabalok - Rimpun Sirait - Halter Sihaloho

Kab. Humbang Hasundutan: Ketler S PERW.JAMBI: Samsul Nusal Biro Kota Jambi: Usman Efendi Biro Batang Hari: --- Biro

Tanjab Timur: Amerudin MEDAN: Feris Pane SH Biro Kab.Dairi/Kab.Pakpakbarat: Joniden Sianturi - Horas Situmorang RIAU: David

Efendi Silalahi - Parman Purba - Wilfris Purba - E. Nikson Sianturi - Engkarben Tumanggor Biro Pelalawan: Anton S KAB. SIAK: Monang R

Gultom KALIMANTAN BARAT: Bistok Nadapdap Biro Kota Pontianak: Ibrahim Biro Kab. Kuburaya: Asben Sitinjak Biro Kab. Mempawah:

Hamdani Hasan - Agus Suhardi Kab.Sanggau A Muhammad Syamsudin KALIMANTAN SELATAN: Kasanova S Biro Banjarmasin:

Holland Jesayas Lumban Tobing.

PRACETAK : Bayan Simanungkalit SIRKULASI: Oni Syahroni

REDAKSI: Jalan Jati Petamburan I No. 1Tanah Abang Jakarta Pusat 10260 Telp. 021-5327862


TATA USAHA : Jalan Adipatiukur No. 78 Telp. 022-87799485 - 92758198 Baleendah Bandung 40258

HOME PAGE: kontroversinews.com E-MAIL: redaksi@kontroversinews.com

REKENING: No. 009282725100 BANK bjb | 054401008560503 BANK BRI A.N JHONY S PANE BAE

DALAM MENJALANKAN EDISI TUGASNYA 18 | Tahun WARTAWAN II: MEI KONTROVERSINEWS 2017 SELALU DIBEKALI SURAT TUGAS PELIPUTAN BERSERTA KARTU IDENTITAS 3


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

Edukasi


:: FOKUS

KPK Bongkar BLBI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya

membuka tabir skandal BLBI. Mantan Kepala BPPN

Syafruddin Temenggung menjadi tersangka pertama.

Negara dirugikan ratusan triliun rupiah.

Mengenal Sjamsul

Nursalim, Bekas

Tersangka Skandal BLBI

FORUM Indonesia untuk Transparansi

Anggaran (Fitra) menyebut Bank Dagang

Negara Indonesia (BDNI) menjadi bank

dengan persentase tertinggi tak melunasi

utang melalui Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI) yakni hanya membayar

Rp4,93 triliun dari total Rp28,40 triliun.

Hal itu diungkapkan Fitra saat membandingkan

BDNI dengan empat bank yang

memperoleh Surat Keterangan Lunas (SKL).

Dia menyatakan Sjamsul Nursalim, pemilik

BDNI, menjadi salah satu dari lima obligor

yang mendapatkan SKL dari pemerintahan

Megawati Soekarnoputri pada 2002.

Dia juga memperoleh Surat Perintah

Penghentian Penyedikan (SP3) dari Kejaksaan

Agung pada 2004. Fitra menganalisis

hal itu dari audit Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) dan keterangan Bank Indonesia

(BI).

Kasus BLBI terjadi saat krisis moneter

terjadi di Indonesia pada 1997—1998.

Sejumlah bank memiliki saldo negatif akhirnya

mengajukan permohonan likuiditas

kepada BI saat itu, namun akhirnya disalahgunakan.

Total dana yang dikucurkan mencapai

Rp144,53 triliun untuk sedikitnya 48 bank.

Pada Januari 1998, Badan Penyehatan Perbankan

Nasional (BPPN) dibentuk untuk

menagih kewajiban para obligor.

BDNI yang dimiliki oleh Sjamsul Nursalim

memiliki utang Rp28,40 triliun dan

hanya mengembalikan Rp4,93 triliun. Fitra

menyatakan sekitar 82,64 persen dana negara

belum dikembalikan oleh bank tersebut,

namun pemerintah sudah memberikan

SKL.

Lainnya adalah BCA (Salim Group)

dengan utang Rp52,72 triliun dan dibayar

Rp19,38 triliun; Bank Umum Nasional

(Muhammad Bob Hasan) dengan utang

Rp6,18 triliun dan dibayar Rp1,72 triliun;

Bank Surya (Sudwikatmono) dengan utang

Rp1,88 triliun dan dibayar Rp713 miliar;

serta Bank Risjad Salim International (Ibrahim

Risjad) dengan utang Rp664,11 miliar

dan dibayar Rp370 miliar.

Kejahatan Ekonomi Terbesar

Dibandingkan dengan BDNI, per sentase

pengembalian bank-bank tersebut mencapai

44 persen hingga 72 persen. Dari total

utang yang dimiliki lima obligor itu yakni

Rp89,87 triliun, persentase tak membayar

utang itu mencapai Rp69,81 persen.

“Skandal BLBI,” kata Sekretaris Jenderal

Fitra Yenny Sucipto dalam keterangan yang dikutip

CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu,

“Adalah kejahatan ekonomi besar sejarah pemberantasan

korupsi di Indonesia.”

Dia menuturkan negara terancam

merugi hingga Rp2.000 triliun dan menjadi

5.000 triliun pada 2033. Fitra menyatakan

hal itu belum termasuk nilai guna dan nilai

tambah dari aset yang seharusnya dikembalikan

oleh para obligor dari SKL yang diperoleh

mereka.

Fitra menyatakan selain BPK, Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) pun melakukan audit terhadap

BLBI. Audit itu dilakukan pada sepuluh

bank beku operasi (BKO), 18 Bank Beku

Kegiatan Usaha (BBKU) dan menemukan

sedikitnya 11 dugaan penyimpangan. (asa)

Kasus Sjamsul Nursalim, KPK Telusuri Aset Produsen GT Radial

KPK menaksir dugaan kerugian negara dalam penerbitan

Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul

Nursalim, pemegang saham Bank Dagang Negara

Indonesia (BDNI), pada April 2004 mencapai Rp3,7

triliun.

Untuk mengembalikan kerugian negara itu,

KPK bakal menerapkan peraturan tentang pencucian

uang.

“Asset recovery nanti akan dilakukan dengan

UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang akan kami

terapkan Peraturan MA tentang Korporasi,” kata

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Selasa

(25/4) lalu.

Terkait dengan korporasi, KPK juga akan men-

4 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


Jokowi Angkat Bicara

Soal Inpres BLBI Megawati

PRESIDEN Joko Widodo meminta publik

memahami perbedaan makna pembuatan

dan pelaksanaan kebijakan presiden. Ia

menuturkan hal itu untuk menanggapi

perkara dugaan korupsi pada penerbitan

Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Instruksi presiden itu adalah

sebuah kebijakan. Itu untuk menyelesaikan

persoalan yang ada. Pelaksanaan itu

wilayah yang berbeda,” ujar Jokowi di

Jakarta Convention Center, Rabu (26/4)

lalu.

Lebih dari itu, Jokowi enggan mengomentari

dugaan korupsi yang terjadi

belasan tahun lalu itu. Ia meminta pers

mengkonfirmasi pelaksanaan kebijakan

yang dibuat Presiden kelima Indonesia

Megawati Soekarnoputri kepada KPK.

Pada Desember 2002, Megawati

Soekarnoputri menerbitkan Instruksi

Presiden 8/2002 tentang pemberian jaminan

kepastian hukum kepada debitur yang

telah menyelesaikan kewajiban atau tindakan

hukum kepada debitur yang tidak

menyelesaikan kewajiban berdasarkan

Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

(PKPS).

Berlandaskan Inpres tersebut, mantan

Kepala Badan Penyehatan Perbankan

Nasional Sjafruddin Temenggung mengeluarkan

SKL untuk Bank Dagang Nasional

Indonesia (BDNI) pada April 2004.

Keputusan yang kemarin menyebabkannya

dijadikan tersangka oleh KPK.

SKL itu diduga terbit tak sesuai mekanisme

yang semestinya dan berpotensi

merugikan negara sebesar Rp3,7 triliun.

Megawati Dapat Menjelaskan

Sekjen Forum Indonesia untuk

Trans paransi Anggaran Yenny Sucipto

menilai seharusnya KPK memeriksa Megawati

terkait kasus yang menjerat Sjafruddin

itu. Yenny menyebut Megawati perlu

bersaksi karena SKL yang diterbitkan Sjafruddin

didasarkan pada Inpres 8/2002.

“Megawati sebaiknya datang menjelaskan

itu,” ucapnya. Yenny optimis KPK berani

memanggil tokoh sekaliber Megawati

agar kasus BLBI dapat segera tuntas.

Melalui Inpres itu, Megawati memerintahkan

tujuh pejabat negara

mengambil langkah yang dianggap perlu

untuk PKPS dalam kasus BLBI.

Tujuh pejabat itu adalah Menko

Perekonomian, Menteri Kehakiman dan

HAM, menteri anggota Komite Kebijakan

Sektor Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa

Agung, Kapolri, dan Ketua BPPN. (abm/asa)

elusuri salah satu aset milik Sjamsul yang

kini ada pada produsen ban PT Gajah

Tunggal Tbk. Emiten itu adalah salah satu

produsen ban terbesar di Asia Tenggara

serta memproduksi produk terkait dengan

karet lainnya. Salah satu produk yang

terkenal adalah GT Radial yang digunakan

untuk mobil.

Basaria memastikan, pihaknya bakal

menelusuri aset sejumlah perusahaan yang

terkait dengan Sjamsul, lantaran pemilik

BDNI itu belum melunasi tanggung jawab

atas penerimaan BLBI.

Merujuk data penyidik, Basaria mengatakan,

dari total kewajiban Rp4,8 triliun,

Sjamsul baru mengembalikan Rp1,1 triliun.

“Ke mana saja aset ditelusuri, ke mana

pun alurnya akan kami cari,” ujarnya.

Lihat juga:Kasus BLBI, KPK Minta

Sjamsul Nursalim Pulang ke Indonesia

Pengembalian Aset

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan,

salah satu aset Sjamsul yang ada

di Indonesia adalah PT Gajah Tunggal Tbk.

Sejumlah aset dari korporasi pun sempat

diserahkan Sjamsul kepada BPPN, sebagai

salah satu jaminan atas pengembalian

BLBI.

“Itu terlalu teknis, tapi kami akan

telusuri (ke Gajah Tunggal),” kata Febri.

Menantu Sjamsul, Tan Enk Ee kini menjabat

wakil presiden direktur di perusahaan

ban itu.

Menurut Febri, KPK mengendus

adanya kejanggalan dari penerbitan SKL

yang diberikan Syafruddin kepada Sjamsul,

pemegang saham BDNI. Pasalnya, dari

tagihan sebesar Rp4,8 miliar, Sjamsul baru

membayarnya dengan menyerahkan aset

senilai Rp1,1 triliun ke BPPN.

“Syamsul masih punya kewajiban

Rp3,7 triliun tapi tetap dikasih SKL. Sehingga

seolah-olah tidak ada kewajiban

lain,” tuturnya. (abm/asa)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 5


:: FOKUS

Tersangka Kasus BLBI

Dicegah ke Luar Negeri

KABIRO Humas Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan

pihaknya telah melayangkan surat

pencegahan ke luar negeri ke Ditjen

Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

untuk Syafruddin Arsjad Temenggung

sejak 21 Maret 2017 lalu.

Syafruddin sendiri telah ditetapkan

tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan

korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas

(SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

(BLBI).

“KPK telah mencegah berpergian ke

luar negeri terhadap tersangka SAT sejak

21 Maret 2017 untuk enam bulan ke depan,”

ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta,

Rabu (26/4).

Syafruddin Arsjad Temenggung merupakan

tersangka pertama dalam kasus

dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan

Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas

Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 2004

silam.

Pada saat mengeluarkan SKL, Syafruddin

menjabat sebagai Kepala Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kala itu, Syafruddin mengeluarkan

SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku

obligor Bank Dagang Negara Indonesia

(BDNI) meski BDNI belum melunasi

utangnya kepada Bank Indonesia. Akibatnya,

negara mengalami kerugian sebesar

Rp3,7 triliun.

Atas perbuatannya tersebut, Syafruddin

Temenggung disangkakan melanggar

Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana diubah dalam UU Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP. (wis)

Soeharto, S

Jalan Gelap Antasari Azhar

Mengungkap Skandal Mega BLBI

Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), menunggu

sampai dua kali berganti

pimpinan, hingga akhirnya

meningkatkan penyelidikan

penerbitan Surat Keterangan

Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

(BLBI) ke penyidikan.

Peningkatan status tersebut ditandai

dengan penetapan tersangka Syafruddin

Temenggung menjadi tersangka. Dia

ditetapkan tersangka karena diduga merugikan

negara berkaitan dengan Surat Keterangan

Lunas kepada BDNI milik Sjamsul

Nursalim.

Proses penyelidikan SKL yang diberikan

kepada sejumlah pengusaha itu dimulai

sekitar April 2013. Ketika itu mantan Menteri

Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan

dan Industri, Kwik Kian Gie dimintai keterangannya.

Mereka adalah mantan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian, Rizal Ramli;

mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi;

dan Menteri Koordinator Perekonomian

era Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun

6 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: FOKUS

sok di Balik Skandal Mega BLBI

BEKAS Presiden Soeharto merupakan sosok di balik

kebijakan awal penyaluran dana Bantuan Likuiditas

Bank Indonesia (BLBI) pada 1997 lalu.

Dalam sejumlah analisis dan riset disebutkan,

masalah itu berawal dari sejumlah krisis likuiditas pelbagai

bank saat itu karena kredit macet. Ini juga memperparah

krisis terhadap kepercayaan rupiah yang

menurun sejak Juli 1997.

Ketika tekanan terhadap perbankan semakin

kuat, Sidang Kabinet Terbatas 3 September 1997 yang

dipimpin Soeharto, memutuskan sejumlah hal. Di antaranya

adalah pemerintah akan membantu bank nasional

yang sulit likuiditas tapi masih sehat; dan bank

yang tak sehat segera dilikuidasi dan digabung.

Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 5 Nomor

1 Februari 2009 menulis bahwa kondisi itu macam

‘buah simalakama.’ Satu sisi, bank yang kesulitan likuiditas

harus disetop aktivitas kliringnya, namun

akan berisiko pada perekonomian, di sisi lainnya pemberian

bantuan itu juga akan melibatkan dana yang

demikian besar.

Namun, Soeharto akhirnya membuat keputusan

dengan meminta Menteri Keuangan dan Gubernur

Bank Indonesia untuk menerapkan pelbagai langkah

dalam krisis itu.

“Kebijakan ini,” demikian jurnal itu seperti dikutip

CNNIndonesia.com, “Merupakan asal-muasal dari

BLBI.”

Namun, penyaluran dana itu akhirnya ditemukan

justru diselewengkan oleh para pemilik bank.

Pelanggaran Dana BLBI

Audit BPK menemukan pelbagai pelanggaran dari

48 bank penerima BLBI, di antaranya adalah pelanggaran

Undang Undang Perbankan; pelanggaran prinsip

kehati-hatian; pelanggaran yang berkaitan dengan

pelaksanaan program penjaminan; serta pelanggaran

atas persyaratan pemberian Fasilitas Surat Berharga

Pasar Uang Khusus.

Pada Oktober 1997, Soeharto me nandatangani

Letter of Intent (LoI) pertama dengan the International

Monetary Fund (IMF). Hal itu menyangkut restrukturisasi

perbankan, sehingga ada 16 bank yang

akhirnya ditutup pada November 1997.

Gubernur BI periode 1993-1998 Soedradjad Djiwandono

menulis bahwa BI pada akhir 1996-April

1997 sudah mengajukan usul untuk menutup bank.

“Tetapi untuk izin pelaksanaannya tak diperoleh dari

Presiden,” kata dia dalam analisisnya.

Lihat juga:KPK: Kerugian SKL BLBI untuk Sjamsul

Nursalim Rp3,7 Triliun

Namun, kata Soedradjad, penutupan 16 bank itu

justru berdampak terbalik dan menghilangkan kepercayaan

masyarakat terhadap bank dan pemerintah.

Diketahui saat itu justru terjadi penarikan dana

nasabah besar-besaran dan nilai mata uang rupiah terhadap

dolar AS mencapai Rp15.000 pada Desember

1997. Soeharto akhirnya merilis Keputusan Presiden

Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap

Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Keputusan itu

diterbitkan pada Januari 1998. (asa)

Kuntjorojakti juga diambil keterangannya.

Mantan Kepala Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN), I Gde Putu

Ary Suta dan Syafruddin Temenggung dan

mantan Kepala Biro di BPPN, Achiran Pandu

Djajanto juga tak luput untuk dimintai

keterangannya. Penyelidikan ‘surat sakti’

ke pengemplang BLBI sebenarnya sudah

terendus sejak kepemimpinan Antasari

Azhar yang hanya memimpin 2007-2009.

Saat itu, KPK menangkap tangan

Ketua Tim Penyelidik Kejaksaan Agung

dalam mengusut SKL BLBI BDNI, Urip

Tri Gunawan. Namun, penanganan itu

terhenti karena Antasari terjerat kasus

pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali

Banjaran pada 2009. Dia dihukum 18

tahun penjara, dan akhirnya dibebaskan

bersyarat pada November 2016.

Urip saat itu menerima suap dari

kerabat Sjamsul Nursalim, Artalyta Suryani

alias Ayin sebesar US$660 ribu setara

Rp6,1 miliar.

Urip dicokok, berselang beberapa hari

setelah pihak Gedung Bundar menyatakan

tak ada unsur pidana dalam penerbitan SKL

BLBI untuk BDNI dan BCA. Sehingga, Kejagung,

lewat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus Kemas Yahya Rahman memutuskan

menghentikan penyelidikan itu.

Di bawah kepemimpinan Abraham

Samad, lembaga antirasuah terus mengintensifkan

penyelidikan. Bahkan, Samad

di pertengahan 2014, melontarkan pernyataan

bahwa pihaknya tak menutup kemungkinan

bakal memeriksa Megawati

dalam mengusut SKL BLBI.

Abraham Samad menyatakan KPK

mu n gkin akan memeriksa Megawati

Soekarnoputri terkait dengan BLBIAbraham

Samad menyatakan KPK mungkin

akan memeriksa Megawati Soekarnoputri

terkait dengan BLBI.

Puncaknya, pada Desember 2014,

menteri-menteri era Gus Dur dan Megawati

mondar-mandir ke Gedung KPK.

Mereka diantaranya Laksamana Sukardi,

Dorodjatun hingga Rizal Ramli. Menjelang

tutup tahun ketika itu, Samad menyatakan

bahwa kasus penerbitan SKL BLBI jadi

fokus pihaknya di 2015.

Sayangnya, niatan menuntaskan penyelidikan

penerbitan SKL BLBI itu urung

terlaksana oleh pimpinan KPK Jilid III.

Pasalnya, Samad dan Bambang Widjojanto

menjadi target kriminalisasi, usai menetapkan

Budi Gunawan. (asa)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 7


:: SOROT

Lingkaran Komplotan

Pengemplang Utang

Triliunan BLBI

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) sebelumnya

menetapkan 19 orang sebagai

tersangka dalam kasus dugaan korupsi

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

(BLBI), namun enam orang di antaranya

dihentikan penyidikan.

Jurnal Kriminologi Volume 5 Nomor

1 Februari 2009 Universitas Indonesia

menyebutkan para pelaku BLBI

dan pidana yang mereka terima.

Kasus BLBI terjadi saat krisis moneter

terjadi di Indonesia pada 1997—

1998. Sejumlah bank memiliki saldo

negatif akhirnya mengajukan permohonan

likuiditas kepada BI saat itu, namun

akhirnya diselewengkan.

Total dana yang dikucurkan mencapai

Rp144,53 triliun untuk sedikitnya

48 bank. Pada Januari 1998, Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

dibentuk untuk menagih kewajiban para

obligor.

Ada enam orang yang dihentikan

penyidikan saat Kejagung merilis Surat

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

tujuh orang divonis di bawah 5 tahun penjara;

tiga orang dihukum di atas 5 tahun

penjara; serta tiga vonis seumur hidup.

Mereka yang mendapatkan SP3

adalah Kaharudin Ongko; Leonard Tanubrata;

Leo Ardyanto; Sjamsul Nursalim;

Hokianto; dan Jean Ronald Pea.

Pelaku yang mendapatkan vonis

di bawah 5 tahun penjara adalah Hendrawan

Haryono; Setiawan Haryono;

Samadikun Hartono; Hendri Sunardyo;

Jemy Sutjiwan; Supari Dhirjo Prawiro;

serta Soemeri.

Vonis 5 tahun penjara dijatuhkan

pada David Nusa Wijaya; Eko Adi Putranto;

dan Sherny Konjongian. Sedangkan

hukuman seumur hidup adalah Hendra

Raharja; Bambang Sutrisno; serta Adrian

Kiki Ariawan.

“Kasus Samadikun merupakan kasus

penyalahgunaan BLBI yang tergolong kelas

berat,” demikian jurnal tersebut seperti

dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (25/4).

“Samadikun Hartono merupakan salah satu

kasus yang menjadi sorotan publik.”

Kejagung sebelumnya menetapkan

tersangka Samadikun karena ada kerugian

negara mencapai Rp169,47 miliar.

Pada pengadilan tingkat pertama,

pengusaha itu justru dibebaskan dari

segala tuduhan, namun kasasi MA menghukumnya

4 tahun penjara pada 2003.

Namun Samadikun berhasil ‘kabur’

ke luar negeri sampai akhirnya ditangkap

di Shanghai, China pada 14 April 2016.

Ia berhasil ditangkap oleh tim

gabungan dari Badan Intelijen Negara,

Polri, Kementerian Luar Negeri, Bea

Cukai, dan Kejaksaan Agung. (asa)

Sri Mulyani: Kejar Obligor BLBI

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mendukung

upaya pemerintah mengejar pihak-pihak

yang berkewajiban (obligor)

dalam menerima Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi

1998/1999 silam. “Pada dasarnya, kewajiban

yang belum dipenuhi, ya harus dikejar

dan disertai bunga. Karena, ini kejadian

sejak 20 tahun lalu,” tegas dia di Kompleks

Istana Kepresidenan.

Kendati demikian, Sri Mulyani

mengaku, tidak ingat nilai piutang yang

masih dikejar. Namun, pemerintah sudah

menyerahkan daftar piutang tersebut kepada

Kejaksaan, Kepolisian, dan Interpol.

Bahkan, hingga kini, pemerintah

masih memiliki dan mengumpulkan data

mengenai BLBI dan status yang belum terpenuhi.

Selama ini, Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) juga selalu dipasok informasi

terbaru sesuai kebutuhan.

“Selama ini, kami sampaikan itu

masalah law enforcement (penegakan

hukum). Hal yang sudah di luar niat baik

mereka (obligor),” tuturnya.

Adapun, salah satu yang belum melunasi

utang, yaitu terpidana kasus BLBI

Samadikun Hartono. Ia baru menyerahkan

uang sebesar Rp21 miliar kepada Kejaksaan

Agung. Padahal, Mahkamah Agung

(MA) memvonis pemilik Bank Modern

tersebut harus membayar pengganti kerugian

negara senilai Rp169 miliar.

Selama beberapa tahun, Samadikun

melarikan diri. Ia ditangkap Badan Intelijen

Negara (BIN) ketika hendak menyaksikan

balapan Formula 1 yang digelar di

Shanghai, China.

Pemilik Bank Modern itu kabur mengangkut

uang negara sebesar Rp169,4

miyar yang bersumber dari BLBI. Sebagai

obligor BLBI yang telah menyelewengkan

dana talangan, Samadikun kemudian divonis

empat tahun penjara. Namun, ia kabur,

kemudian jadi buronan sejak 2003.

Kemarin, KPK menetapkan mantan

Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN) Syafruddin Temenggung

sebagai tersangka perkara korupsi penerbitan

Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI

(bir)

8 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: REGIONAL

Workshop Sistem

Pengedalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Pemkot Cimahi

CIMAHI | Sebanyak 65 pejabat di

lingkungan Pemkot Cimahi mengikuti

workshop Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen

Resiko di Hotel Simply Valore

Jln. Baros Kota Cimahi, Selasa

(11/4/2017) lalu. Materi diberikan

untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan

keuangan dan tertib administrasi.

Plt. Walikota Cimahi Sudiarto

mengatakan, SPIP berfungsi sebagai

pedoman dalam penyelenggaraan

dan tolok ukur efektivitas penyelenggaraan

sistem pengendalian intern.

“Untuk menjawab tantangan birokrasi

pemerintahan di indonesia dalam

mengelola keuangan negara,” ujarnya.

Hal itu Sesuai PP nomor 60

tahun 2008, lanjut Sudiarto, SPIP

menjadi langkah konkrit untuk membentuk

sistem pengendalian intern.

“Sehingga siapapun pemegang amanah

birokrasi pemerintahan, maka

dengan sendirinya sistem yang akan

melakukan pengawasan,” imbuhnya.

Sudiarto menjelaskan, dalam

penyelenggaraan SPIP peran Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) sebagai pembina

penyelenggaraan SPIP untuk memperkuat

dan menunjang efektivitas

sistem pengendalian intern sangat

diperlukan.

“Terhadap terselenggaranya

“Terhadap

terselenggaranya

SPIP di lingkungan

pemerintah

sepenuhnya adalah

menjadi tanggung

jawab birokrat.

Oleh sebab itu

SPIP penting untuk

dipahami tidak

saja oleh aparat

pengawasan.”

SPIP di lingkungan pemerintah sepenuhnya

adalah menjadi tanggung

jawab birokrat. Oleh sebab itu SPIP

penting untuk dipahami tidak saja

oleh aparat pengawasan intern pemerintah,

namun juga seluruh komponen

pelaku manajemen pemerintahan,”

terangnya.

Sudiarto mengajak ASN di Kota

Cimahi untuk berkomitmen dan

upaya nyata menerapkan SPIP secara

konsisten dan berkesinambungan.

“Efektifitas SPIP sangat ditentukan

saat menjadi budaya pengendalian

internal organisasi pemerintahan di

indonesia guna menciptakan good

governance dan clean government,”

tuturnya. (Jason)

Pasar Hewan Majalaya

Diharap Bisa Tingkatkan

Ekonomi Peternak

BANDUNG | Perkembangan usaha sapi potong

dalam bentuk penggemukan sapi didorong

oleh permintaan daging yang terus menerus

meningkat dari tahun ke tahun. Bentuk

usaha ternak sapi potong ini bisa dilakukan

secara perorangan maupun dalam bentuk perusahaan

dalam skala besar. Namun, ada juga

yang mengusahakan penggemukan sapi ini secara

berkelompok.

Salah satu daerah yang menjadi potensi

utama menjadi pusat usaha ternak sapi dalam

pengembangan sapi lokal adalah wilayah Jawa

Barat. Jawa Barat mampu menyediakan bibit

sapi yang baik untuk dijadikan sapi potong

akan tetapi sampai saat ini pengembangan dan

pembinaan usaha ternak sapi di Jawa Barat belum

dilaksanakan secara optimal bila dibandingkan

dengan sapi Bali. Jika dikelola dengan

baik maka kualitas sapi jawa barat tidak kalah

dengan jenis sapi lokal lainnya.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perternakan

Jawa Barat, Dodi Firman Nugraha saat

acara launching pasar hewan Majalaya dan

pencatatan rekor MURI, Selasa (12/4/2017).

Menurut Dodi wilayah Jabar Selatan yang luas

sehingga memungkinkan untuk para perternak

bisa memenuhi suasembada daging nasional

karna populasi terbanyak sapi potong

dimiliki di daerah Jabar Selatan mencakup

Kabupaten Bandung, Purwakarta, Subang,

Sukabumi, Cianjur, Tasik, Ciamis, Garut dan

Pangandaran.

“Kedepannya Pemprov Jawa Barat juga

akan memberikan bantuan sapi kepada perternak

di jawa barat agar produksi sapi potong

dan sapi perah terus meningkat setiap tahunnya.”

Kata Dodi. (gin)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 9


Calon Anggota PAGAR Wajib Ikuti Diklat

KAB. BANDUNG | KETUA Persatuan

Anti Gangguan Regional

(PAGAR) Jawa Barat DR. H. Marlan

Nirsyamsu, mengatakan, siapa

pun yang akan masuk menjadi anggota

PAGAR supaya mengikuti dulu

pendidikan dan latihan (Diklat) di

bawah bimbingan TNI. “Kartu Tanda

Anggota (KTA) hanya diberikan

setelah ikut dik lat,” katanya kepada

wartawan di Soreang Kab. Bandung,

beberapa waktu lalu.

Diklat itu sendiri, menurut

dia, adalah kegiatan rutin tahunan.

PAGAR menggelarnya sesuai dengan

banyaknya calon peserta yang

mendaftar menjadi anggota. Jika

dianggap perlu, dalam satu tahun

bisa dilaksanakan dua kali diklat.

“Khusus tahun 2017 ini merupakan

diklat Angkatan ke V dengan jumlah

pesertanya 250 orang,” imbuhya.

Selama ini PAGAR sudah menjalin

kerjasama dengan banyak pihak

termasuk Kopassus. Tentang

pembekalan dan pelatihan terhadap

para calon anggota, kata Marlan

Nirsyamsu, hampir seluruhnya di

bawah Kopassus. Materinya meliputi

materi dasar bela negara, baris

berbaris, serta menanamkan rasa

cinta tanah air.

“Untuk angkatan ke V ini, walaupun

diklatnya hanya tiga hari, yaitu

21 – 23 April 2017, saya berharap

para peserta dapat memahami kesadaran

tentang berbangsa dan bernegara,

rasa cinta tanah air, dan memiliki

kemampuan awal bela Negara.

Minimal usai diklat peserta dapat

mengiplementasikannya dalam keluarga

dan masyarakat,” katanya

PAGAR, menurut Marlan adalah

organisasi masa (Ormas) yang

menitikberatkan perannya di bidang

keamanan di tengah masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan

AD/ART organisasi, yaitu membantu

aparat Negara dalam mencegah

gangguan keamanan regional

khususnya di Jawa Barat.

Seorang peserta diklat PA-

GAR angkatan Ke V mengatakan,

kegiatan ini sangat positif. Selain

dapat menambah wawasan, kata

dia, juga banyak teman. “Bagi saya

ini kegiatan positif. Kami sangat

senang sekali. Wawasan tentang kebangsaan

pun bertambah,” ujarnya.

(Awing/ Lee).

10 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


90.000 WP Akan Kena

Pemutakhiran Data

CIMAHI Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi

pada tahun ini akan melakukan pemutakhiran data

terhadap 90.000 Wajib Pajak (WP) yang tersebar

di 11 kelurahan. Upaya itu dimaksudkan untuk

meningkatkan potensi pendapatan dari jenis pajak

tersebut.

Sekretaris Bapenda Kota Cimahi, Yunita R

Widiana mengatakan, pemutakhiran data terhadap

11 kelurahan itu merupakan penuntasan dari upaya

perbaikan data Wajib Pajak (WP) terkini yang sebelumnya

dilakukan untuk empat kelurahan.

“Pemutakhiran harus dilakukan karena kondisi

di lapangan banyak mengalami perubahan ada

tanah yang displit atau digabungkan,” katanya kepada

pewarta, Jumat 21/4/2017 lalu.

Jumlah WP bumi dan bangunan di 11 kecamatan

tersebut tercatat sekitar 80-90.000, tapi

dimungkinkan jumlah tersebut bergerak dinamis

karena adanya pembangunan baru. Hal ini dimungkinkan,

karena jumlah WP yang tercatat di basis

data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Akibatnya, lanjut dia, jumlah WP yang terdata

jauh lebih kecil dibanding kondisi sebenarnya di

lapangan. Dengan demikian, perlu dilakukan pemutakhiran

data atau pendataan massal seperti tahun

ini agar potensi pajak yang masuk bisa dioptimalkan.

“Melalui pemutakhiran data, diharapkan juga

bisa mengetahui selisih antara Objek Pajak (OP),”

ucapnya.

Sejak menerima pelimpahan PBB dari Kantor

Pelayanan Pajak (KKP) Pratama, Pemerintah Kota

Cimahi harus menanggung piutang PBB sebesar

Rp136 miliar. Ini karena saat pelimpahan pada

2013 dari KPP Pratama yang disertai data base

WP, surat perjanjian kerja sama dan Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPP), belum pernah dilakukan

pemutakhiran data.

“Pelimpahan PBB itu tahun 2013 ke Cimahi,

disertai piutang sebesar Rp98 miliar dan terus bertambah,”

papar Yunita. (Jason)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 11


:: REGIONAL

Drainasse di Kab. Bandung Tidak Ada Biaya

Untuk Perawatan dan Pemeliharaan

12

KAB. BANDUNG | Betulkah drainasse di

Kabupaten Bandung seolah tak bertuan?

Lalu bagaimana peran instansi terkait saat

menindak lanjuti permasalahan drainasse

yang hingga saat ini tidak ada biaya perawatan

dan pemeliharaannya kecuali penyediaan

pembangunan drainasse?

Fenomena itu seperti sengaja dibiarkan

berlarut-larut begitu saja, kata Karyono,

Senin, 24/4, alumni lulusan Akademi

Tekhnik Pekerjaan Umum, ketika dimintai

pendapatnya seputar infrastruktur. Tidak

terkontrolnya drainasse secara signifikan

akan mengakibatkan beberapa kerugian,

seperti rusaknya jalan, rumah penduduk

terendam banjir, dan meluapnya air selikan

menggenangi jalan. Itu jelas sangat merugikan

dan perlu penanggulangan secepatnya.

Bila kemudian terjadi suatu permasalahan,

biasanya instansi terkait dengan beberapa

argumen menutupi kesalahannya. Tapi

tidak dilakukan tindak pemcegahan. Sebaliknya

jika terjadi suatu peristiwa kecelakaan

atau kerugian yang mengakibatkan adanya

korban, langsung dilakukan tindakan dengan

segera dilakukan pengkahian atau penelitian.

“Hal itu membuktikan bahwa petugas

tersebut tidak tanggap dengan situasi dilapangan

yang hanya mengandalkan turunnya

anggaran,” ungkap Karyono.

Karyono menambahkan, pembuatan

jalan raya pun terkadang terselesaikan hanya

beberapa tahapan. Salah satunya di jalan

Junti Kecamatan Katapang Kabupaten

Bandung, seratus meter di beton, seratus

meter masih jalan kampung yang rusak di

sambung lagi seratus meter jalan di beton.

Jadi tengah-tengahnya jalan tidak tersentuh

perbaikan sama sekali dan dibiarkan

begitu hingga turunnya anggaran yang entah

kapan realisasinya.

Ironisnya, jalan Terusan Kopo Soreang

seputar Kantor Pemerintahan Kabupaten

Bandung yang sudah mengalami perbaikan

secara menyeluruh dengan biaya sangat

besar tidak mampu menampung debit air

hujan hingga meluber ke jalan sampai ke

Warung Lobak.

Kesalahannya itu, kata Karyono, ketika

dilakukan pembangunan selokan dan

drainasse, tidak dilakukan pembersihan

sedimen-sedimen juga sesampahan di seputar

itu. Entah karena waktu atau memang

tidak ada tercantum diperencanaan, pihak

instansi dan pengusaha melakukan pembangunan

tanpa memperhitungkan akibat

dari Kalimantan kelalaiannya itu.

Demikian pula di Jalan Al Fathu, bila

hujan deras, akan tercipta genangan air dengan

ketinggian di atas tumit orang dewasa.

“Apakah hal itu menjadi pembelajaran dan

ada tindakan? Kami rasa tidak ada upaya

dari instansi terkait untuk segera melakukan

tindakkan pembersihan,” tegas Karyono.

“Pada dasarnya drainasse berfungsi sebagai

sirkulasi air yang bertujuan agar air hujan

atau air yang tergenang bisa masuk pada

celah-celah drainasse sehingga bisa mencegah

terjadinya kubangan air hujan. Tapi bila kenyataannya

biaya pemelihara an atau perawatan

drainasse tidak ada sa ma sekali. Maka yang

terjadi akan banyak kerusakan-kerusakan infrastruktur.

Konotasi nya jelas, yaitu akan ada

penambahan biaya atau anggaran lain yang

dibutuhkan. Terutama pada perbaikan dan

pembangunan kembali infrastruktur,” Karyono

(Ki Agus N. Fattah).

12

Edukasi

Warga Cimahi

Belajar Kenali

Ikan Bermutu

CIMAHI | Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan Kementerian Kelautan

Perikanan (BKIPM-KKP), menggelar

sosialisasi ikan bermutu dan

aman dikonsumsi, di BKIPM-Bandung

Jalan Ciawitali Kota Cimahi,

21/4/2017 lalu.

Kegiatan yang dihadiri sejumlah

warga Kota Cimahi itu merupakan

rangkaian dari Bulan Bakti Karantina

dan Mutu Hasil Perikanan, yang digelar

serentak secara nasional.

Kepala BKIPM Bandung Dedy

Arief Hendriyanto, mengatakan masih

banyak masyarakat Kota

Cimahi yang belum mengenal

ikan sehat dan layak konsumsi itu

seperti apa. Sementara itu, pelaksana

tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

Huzen Rachmadi, menjelaskan jika

tingkat konsumsi ikan masyarakat

Kota Cimahi, dilihat dari pola pangan

harapan dan rancah bahan makanan

masih rendah di bawah standar nasional.

“Makanya Kami sangat mendukung

kegiatan ini, agar masyarakat

tahu. Kami juga akan berkolaborasi

dengan BKIPM-Bandung untuk

terus mengedukasi masyarakat agar

meningkatkan angka konsumsi ikan

masyarakat Kota Cimahi,” paparnya.

Pihak pemerintah Kota Cimahi

juga akan melakukan kerjasama

dalam pengecekan mutu benih ikan

hias di balai benih ikan Kota Cimahi.

Hal itu dilakukan agar mendapat

sertifikasi dan layak ekspor,” ucap

Huzen. (Jason)

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi


Peyerahan SK Kenaikan Pangkat

CIMAHI | Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi

Sudiarto menyerahkan SK Kenaikan

pangkat secara simbolis kepada Para PNS

Kota Cimahi yang berlangsung di Hotel Endah

Parayangan, Jl. Raya Cibereum, Jum’at

(21/04/2017) lalu.

Sudiarto menyampaikan dalam sambutan

sebagaimana disebutkan dalam PP

Nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan

pangkat PNS bahwa kenaikan pangkat

merupakan penghargaan yang diberikan

atas pengabdian pns yang bersangkutan

terhadap negara;

Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan

sebagai dorongan kepada pns

untuk lebih meningkatkan pengabdiannya

terhadap negara;

“Dengan kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi, maka selayaknya kita mensyukuri

atas penghargaan ini dan wujud

syukur ini disamping diikrarkan kepada

tuhan yang maha esa juga agar dapat direalisasikan

dalam tindakan kerja keras,

berdisiplin, jujur dan tidak korupsi,” kata

sudiarto

Sudiarto melanjutkan berkenaan dengan

itu, kebijakan pemberian kenaikan

pangkat per 1 April 2017 ini tentunya telah

melalui tahapan penelitian persyaratan

administrasi yang teliti baik di lingkungan

unit kerja masing-masing, didalam internal

bkd sendiri maupun pada jenjang bkn selaku

instansi yang berwenang mengeluarkan

nota persetujuan teknis kenaikan pangkat.

sedang untuk usulan kenaikan pangkat

pilihan pejabat struktural tentunya juga

telah melalui pembahasan oleh baperjakat

Kota Cimahi. (AHS)

“Mudah-mudahan proses penyerahan

sk yang dilaksanakan di tempat ini dapat

Pengawasan Tata Ruang Harus Ditingkatkan

:: REGIONAL

menjadi motivasi bagi rekan-rekan sekalian

bersama-sama pegawai-pegawai lainnya

untuk terus tegar dan menjadi garda

terdepan dalam pelaksanaan program-program

pembangunan yang telah dicanangkan

sebelumnya,” lanjut sudiarto

Sudiarto pun mengingatkan bahwa

penyerahan sk kenaikan pangkat semacam

ini merupakan suatu fenomena yang lumrah

dan telah menjadi kebutuhan mendasar

di dalam dinamika sebuah struktur

pemerintahan, termasuk pemerintahan

daerah; “Oleh karena itu, kepada mereka

yang mendapatkan sk kenaikan pangkat

pada hari ini, tolong tetap jaga kerendahan

hatinya, jangan sampai menjadi lupa diri

setelah naik pangkat dan tetap mengabdi

bagi kemakmuran dan kesejahteraan warga

masyarakat cimahi,” kata Sudiarto

Sudiarto mengajak para pns untuk

terus meluangkan waktu untuk membangun

cimahi agar menjadi lebih maju lagi,

“sesuai dengan visi pembangunan menjadikan

cimahi kota c.e.r.d.a.s. (creative,

egaliter, responsif, dinamis, agamis dan

dinamis),” tutupnya. (Jason)

CIMAHI | Plt Walikota Cimahi Sudiarto

meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

secara rutin melakukan pengawasan

dan pengendalian. Dengan upaya

tersebut diharapkan akan tercipta tertib

pemanfaatan ruang.

Dalam Undang-undang Nomor 26

Tahun 2007 Pasal 35, tentang Penataan

Ruang, telah ditetapkan bahwa pengendalian

pemanfaatan ruang dilakukan melalui

penetapan peraturan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif serta

pengenaan sanksi.

Keempat instrumen pengendalian pemanfaatan

ruang tersebut harus disusun

secara komprehensif, cermat dan aplikatif,

dengan mengacu pada rencana tata ruang

yang telah ditetapkan, sehingga peran pengendalian

pemanfaatan ruang dapat berjalan

dengan efektif.

“Seseorang atau badan hukum yang

melanggar peraturan daerah tentang rencana

tata ruang wilayah, dapat dikenai sanksi,

baik sanksi administrasi maupun sanksi

pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,” kata

Sudiarto, kepada pewarta di sela-sela Sosialisasi

Pemanfaatan dan Pengendalian Tata

Ruang Industri Kota Cimahi, di Alam Wisata

Cimahi, Jalan Kolonel Masturi, Selasa (18/4)

lalu.

Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri

dari Badan Perencanaan Pembangunan

(Bappeda) Jawa Barat, Endang Damayanti,

Bappeda Kota Cimahi Dewi Fajarwati

serta Akademisi ITB Petrus Natalivan.

Upaya pengendalian dan pemanfaatan

ruang akan berjalan efektif, apabila disertai

dengan sanksi tegas. Baik sanksi administratif

maupun sanksi pidana terhadap seseorang

atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.

Sudiarto menjelaskan, rencana tata

ruang wilayah menjadi instrument penting

untuk mengarahkan pola pemanfaatan

ruang wilayah secara tepat guna. Perencanaan

tata ruang harus dapat memberikan jaminan

kepastian hukum kepada setiap pengguna

ruang dalam memanfaatkan ruang.

Melalui pengendalian pemanfaatan

ruang, diharapkan dapat diminimalisasi

berbagai permasalahan dan konflik berkenaan

dengan pemanfaatan ruang.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota

Cimahi mengakui mayoritas industri di Cimahi

tidak mematuhi tata ruang bangunan

secara pelaksanaan. Sekretaris Dinas PUPR

Kota Cimahi, Yusi Karim menjelaskan, secara

aturan, Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) tidak melanggar, tapi pas pelaksanaannya

melanggar.

Pihaknya kerap melayangkan surat

teguran kepada pelaku industri di Cimahi.

Momentum sosialisasi kali ini, dimanfaatkan

oleh Dinas PUPR untuk memberikan

pemahaman kepada para pelaku usaha bahwa

pemerintah memiliki aturan mengenai

tata ruang. (Jason)

Edukasi

Demokrasi

Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 13


:: REGIONAL

BPR Kerta Raharja Ciwidey

Siap Salurkan Kredit Konstruksi

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kerta Raharja Kantor Cabang Ciwidey

siap memberikan pelayanan terkait

penyaluran kredit konstruksi. Hal ini

dimaksudkan untuk menyokong upaya

Pemkab Bandung dalam meningkatkan

pembangunan ekonomi daerah.

Pimpinan Kantor Cabang BPR

Kerta Raharja Ciwidey Deni Rusnandar

mengatakan, pogram tahun 2017 ini

BPR akan menggandeng sejumlah instansi

atau lembaga lainnya seperti peroyek-

proyek pembangunan, infrastuktur

pemerintahan desa, pembangunan

sekolah-sekolah dan lainnya yang ada

wilayah kerja untuk membiayai proyek

yang mereka kerjakan di lingkungan

Pemkab. Bandung dengan nilai Rp200

juta ke bawah. “Untuk sementara,

penyaluran kre dit lainnya seperti untuk

sertifikasi guru kami kurangi dulu

pengajuannya dan kami akan beralih ke

sektor yang lebih produktif,” katanya,

kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Bagi BUMD Kab Bandung ini,

kredit konstruksi merupakan pengembangan

produk baru setelah dua tahun

sebelumnya menggarap kredit sanitasi.

Menurut Deni , sejak awal tujuan

dari pendirian BPR salah satunya

adalah untuk membantu pemerintah

dalam meningkatkan perekonomian

Seorang pegawai BPR Ciwidey Dea Rizkiana sedang memberikan

pelayanan kepada nasabah , yang akan menabung di BPR Kerta

raharja Cabang Ciwidey Jl. Pajagalan lama No. 2 Ciwidey Kab.

Bandung , beberapa waktu lalu.

daerah dan diharapkan dapat menyejahterakan

rakyat Kab. Bandung.

“Kami berharap mampu dapat

tumbuh menjadi lembaga keuangan

yang sehat, maju, dan profesional dan

memiliki daya saing dalam menjalankan

usahanya berdasarkan tata perusahaan

yang baik dan benar,” ucapnya.

Dia menyebutkan, saat ini Aset

BPR Ciwidey sebesar Rp. 17,6 miliar

dengan jumalah personil sebanyak 14

Orang , siap memberikan pelayanan kepada

nasabah yang membutuhan dana.

Wilayah kerja BPR Ciwidey meliputi

tiga Kecamatan, yaitu Ciwidey, Rancabali

dan Kec. Pasirjambu. (Awing / Lee)

Deni Rusnandar,

Pimpinan Kantor Cabang

BPR Kerta Raharja Ciwidey

14 EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi


:: REGIONAL

HUT Ke 2 BPR Kerta Raharja

Gelar Berbagai Kegiatan

KAB. BANDUNG | PT Bank BPR Kerta

Raharja bekerjasama dengan Dinas

Pemuda dan Olahraga (Dispora) menggelar

Gerak Jalan Sabilulungan di Stadion

Si Jalak Harupat, Kec Kutawaringin,

Kab Bandung, beberapa waktu lalu.

Kepala Divisi Operasional dan

Kepatuhan PT BPR Kerta Raharja H.

Beni Subarsah SE, M.M mengatakan,

gerak jalan ini dalam rangka memperingati

Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-

376 pada 20 April nanti dan peringatan

Hari Ulang Tahun BPR Kerta Raharja

ke-2 pada 7 April 2017.

Kegiatan sebelumnya dalam menyambut

HUT Ke 2 BPR Kerta raharja, di

kantor pusat dan 15 cabang BPR Kerta

raharja masing-masing Kantor Cabang

BPR membuat tumpeng sebagai ucapan

rasa syukur .

Gerak jalan diikuti ribuan warga

dan aparatur pemerintahan dengan antusias

yang dimulai sejak pukul 07.00

WIB .

Apalagi pada akhir acara dibagikan

berbagai hadiah, juga ada hiburan, lomba

panjat pinang serta berbagai door

prize menarik.

H. Beni menerangkan gerak jalan

ini dalam rangka memperingati Hari

Jadi Kabupaten Bandung ke-376 dan

HUT BPR Kerta Raharja ke-2.

Peringatan hari jadi BPR ini diambil

sejak perubahnya status Perusahaan

daerah (PD) BPR (Bank Perkreditan

Rakyat) Kabupaten Bandung menjadi

PT (Perseroan Terbatas) BPR Kertaraharja

sejak 7 April 2015 lalu.

Setelah menjadi perseroan terbatas,

BPR Kerta Raharja sekarang memiliki

kewenangan untuk mencari saham

dari pihak ketiga. Sedangkan pada saat

menjadi perusahaan daerah atau PD, sahamnya

mutlak milik Pemerintah Kabupaten

Bandung.

Ia optimis pada tahun-tahun mendatang,

PT BPR Kerta Raharja bisa menarik

saham seiring dengan kian membaiknya

kinerja perusahaan tersebut.

Sebab menurutnya ruh dari lembaga

perbankan adalah kepercayaan. (Awing /

Lee )

Edukasi

Demokrasi

Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 15


:: REGIONAL

Dua Agenda Prioritas Pemkot Cimahi Tahun 2017

CIMAHI | Salah satu prioritas agenda

pembangunan Pemkot Cimahi pada tahun

ini yakni penanganan banjir Melong

dan pembuatan jembatan double track

di wilayah selatan Kota Cimahi. Agar terealisasi,

pemkot dalam berbagai kesempatan

terus mendorong kedua program itu

mendapatkan perhatian semua pihak.

“Yang jadi penekanan kita yaitu banjir

Melong dan macet di Leuwigajah (pembuatan

jembatan double track),” kata Plt

Walikota Cimahi Sudiarto kepada pewarta,

Minggu (16/4) lalu.

Berdasarkan kajian, salah satu syarat

untuk menuntaskan banjir di Melong,

Kecamatan Cimahi Selatan ialah dengan

membebaskan lahan. Pemerintah Provinsi

Jawa Barat sendiri akan turun langsung,

pasalnya, wilayah di sana merupakan cekungan

Kota Cimahi dengan Kabupaten

Bandung.

“Langsung ditangani provinsi. Harus

ada pembebasan lahan daerah sepadan

sungai,” ujarnya.

CIMAHI | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteran

Rakyat Kota Cimahi Maria Fitriana

menyatakan, tantangan dalam pencegahan

dan pengendalian tuberkulosis (TB)

adalah menemukan dan mengobati semua

penderita sampai sembuh, agar semua penderita

di Indonesia dapat kembali sehat,

hidup berkualitas, dan produktif.

Demikian disampaikan Maria saat

memberikan sambutan pada peringatan

Hari TB se-dunia tingkat Kota Cimahi

tahun 2017 yang digelar di Selasar Aula

Gedung B, Komp. Perkantoran Pemkot

Cimahi, Rabu (12/4). Kegiatan tersebut diikuti

oleh para kader Kesehatan, perwakilan

perguruan tinggi, perwakilan Rumah Sakit

se-Kota Cimahi serta ormas dan LSM yang

bergerak di bidang kesehatan.

“Untuk mensukseskan gerakan temukan

TB obati sampai sembuh (TOSSS TB).

Maka, saya beharap seluruh jajaran pelayanan

kesehatan diharapkan melakukan

penemuan dan pengobatan pasien TB sesuai

standar dan menyampaikan pemberitahuan

kepada dinas kesehatan setempat,”

katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

(Bappeda) Kota Cimahi, Tata

Wikanta menambahkan, untuk pembuatan

jembatan double track Leuwigajah, menjadi

perhatian juga untuk segera direalisasikan.

Penderita TB Harus Ditemukan dan Disehatkan

TB merupakan penyakit infeksi menular

yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium

tuberculosis. Gejala utama TB berupa

batuk berdahak yang berkepanjangan

disertai dahak yang berdarah, penurunan

berat badan yang signifikan, keletihan

yang sangat, keringat di waktu malam, dan

demam. “Meskipun ada juga penyakit lain

dengan gejala yang serupa, tetapi bila kita

mengalami gejala seperti yang telah disebutkan

tadi, kita perlu waspada dan memeriksakan

kesehatan langsung ke Unit

Pelayanan Kesehatan terdekat,” ujarnya.

TB juga merupakan penyakit yang

Pasalnya, kemacetan di sekitar Leuwigajah

dinilai sudah kritis.

Selain penanganan banjir Melong dan

jembatan double track Leuwigajah, ada beberapa

program lain yang pastinya akan

disampaikan Pemerintah Kota Cimahi,

di antaranya soal ekonomi dan pemberdayaan

sarana dan prasarana olah raga.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa

Barat, Dedi Mizwar menyampaikan ada beberapa

program prioritas tahun 2018 yang

harus dituntaskan oleh Pemprov Jawa

Barat serta pemerintah daerah di Jawa

Barat.

Diantaranya, akses dan kualitas pendidikan

dan keagamaan, pelayanan kesehatan,

penyediaan layanan umum kesejahtraan

kota dan pedesaan, pariwisata,

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM),

penanggungulangan bencana, penangguulangan

kemiskinan dan lain-lain.

“Saya berharap dan mengajak, khususnya

kepada Bupati/Wali Kota di Jawa Barat

untuk bersama,” paparnya. (Jason)

cukup menakutkan. TB memakan korban

paling banyak di Indonesia dan menjadikan

Indonesia sebagai negara ke-4 dengan jumlah

penderita TB terbesar. Diperkirakan

ada 0,4 – 0,5 juta orang penderita di Indonesia

(WHO).

Angka ini diperkirakan masih lebih

kecil dari faktanya di lapangan, dalam

artian angka ini hanya mencakup jumlah

kasus yang dilaporkan ke WHO saja. Bila

penderita TB tidak segera ditemukan dan

diberikan pengobatan yang layak, tanpa sadar,

mereka akan menularkan penyakitnya

pada orang lain. (Jason)

16 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: REGIONAL

Pengadaan Belanja

Bandwidth Internet

Diskominfo Kota Bandung

Tidak Sesuai Ketentuan

Konser Tarompet Spektakuler

Pecahkan Rekor MURI

BANDUNG | REKOR Indonesia memastikan

rekor muri pemain terompet

sunda dipecahkan dari Kabupaten

Bandung dengan jumlah mencapai

112 pemain terompet. Penyerahan

piagam muri diserahkan perwakilan

muri setelah serangkaian proses verifikasi

pemecahan rekor muri tersebut.

Ratusan warga Kabupaten Bandung

antusias saat pecahkan rekor

museum Indonesia dengan memainkan

terompet sunda di lapangan upakarti

komplek Pemkab Bandung di

Soreang, Kamis (20/4/2017) lalu.

Dalam pemecahan rekor muri untuk

kategori pemain terompet terbanyak

ini merupakan inisiasi dari para pemain

terompet di Kabupaten Bandung.

Dalam penyajian pemecahan rekor muri

ini, pemain terompet berkolaborasi dengan

alat musik moderen.

Menurut penata musik sekaligus

pemilik ide, Yoyon Darsono, dirinya

mangaku bangga dengan torehan pemecahan

rekor muri ini. Dirinya akan

senantiasa terus melakukan inovasi

dalam mengangkat budaya sunda sekaligus

warga Kabupaten Bandung.

Sementara itu menurut senior

manager MURI Indonesia, Awan

Suwargo menegaskan telah memastikan

pemecahan rekor muri ini

disandang pemerintah Kabupaten

Bandung dalam rangkaian hari jadi

Kabupaten Bandung ke-376 tahun.

Sebelum penyerahan piagam

muri ini, pihaknya pun melakukan

sejumlah verifikasi yang menjadi

objek pemecahan rekor muri ini.

“Setelah kami melakukan proses verifikasi

untuk pemain terompet sunda

terbanyak, semua sudah kita cek dengan

demikian Kabupaten Bandung

berhasil memecahkan rekor muri

untuk pemain terompet sunda terbanyak.

(gin)

BANDUNG | Kegiatan pengadaan belanja bandwidth

internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Bandung yang pelaksanaannya di tahun

2014.

Pekerjaanbelanja bandwidth internet yang

ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bandung tidak sesuai ketentuan dan terdapat indikasi

pemahalan sebesar 27 juta Rupiah.

Dalam mengajukan pembayaran PPK dan

PPTK berdasarkan surat perjanjian kerjasama No.

027/05/15.06-03.06/PPK-Diskominfo/2014 tgl.

26 Maret 2014, yang telah di sepakati kedua belah

pihak,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKota

Bandung Ahyani Raksanagara.

Kelebihan pembayaran bandwidth sebesar Rp

27.041.666.67 sudah kami setorkan ke Kas Daerah

pada tanggal 27 Mei 2015, tambah Ahyani, setelah

ada temuan kelebihan pembayaran dari hasil pemeriksa

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan

Nomor 178/Tim LKPD Kota Bandung/05/2015

tanggal 5 Mei 2015 perihal kelebihan pembayaran.

Dalam pekerjaan belanja bandwidth internet

yang terlibat yaitu Panitia pengadaan barang/

jasa, PA, PPK dan PPTK, ungkap Ahyani di Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Jalan

Wastukencana No. 2 Bandung 24/3/2017. dalam

hal kewenangannya sesuai dengan tupoksi masing-masing,

yang diatur dalam Kepres No. 54 Tahun

2010 dan Permendagri No. 13 Tahun 2010.

(Tim)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sudah di Audit BPK Jabar

BANDUNG | Program kegiatan pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor,

yang dilaksanakan di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Barat dengan mengunakan

uang sebesar Rp 1.794.625.000.

Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tahun 2016. Kegiatan pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor dengan

program pemeliharaan sarana dan prasarana

aparatur pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di

Jalan Sumatera Nomor 50 Bandung.

Kegiatan pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor Tahun 2016, perlu

kami informasikan bahwa untuk kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan sesuai

dengan rencana dan sudah dilakukan

pemeriksaan/audit oleh Badan

Pengawasan Keuangan (BPK) Perwakilan

Jawa Barat dan Inspektorat Provinsi

Jawa Barat,’’ Kata a.n Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Sekretaris

Rina Rahdianawati. (Tim)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 17


:: REGIONAL

Inventarisasi Aset Disdik Kab. Bandung

Mencapai Rp. 1,7 Triliun Masih Terganjal

KAB. BANDUNG | Kegiatan inventarisasi

aset di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.

Bandung tidak bisa diselesaikan secara

tuntas tahun ini. Pendataan dan pelebelan

aset terkendala banyaknya item barang yang

harus didata.

”Sisa yang belum diinventarisasi akan

dilakukan pada tahun 2017,” ungkap

Kabag Inventarisasi dan Penghapusan

Aset Disdik Kab. Bandung H. Djunjunan

M.Si, SIp. saat di temui wartawan

diruang kerjanya Selasa (11/4).

Menurut H. Junjunan, inventarisasi

yang dilanjutkan dengan labeling

aset di Dinas Pendidikan baru dilakukan

untuk sekolah setingkat SD dan

SMP. Untuk aset yang ada di 31 kantor

unit pelaksana teknis (UPT) TK, SD

dan Non Formal dan UPT SMP dengan

jumlah sekolah lebih dari 1.400 SD dan

SMP di Kab Bandung masih dilakukan

pendataan ulang sekolah

mana saja yang sudah di

kasih lebel. Hal itu mengingat

keterbatasan personel

yang ada di bagian

Aset Disdik saat ini.

Pertimbangan luas wilayah dan

banyaknya jumlah barang yang harus

didata. Untuk itulah pendataan aset

SD dan SMP baru akan dilaksanakan di

tahun 2017 ini secara bertahap.

Pendataan aset tidak berlaku bagi

sekolah SMA dan SMK sebab sudah diambil

alih Pemprov Jawa Barat mulai

2016.

Jumlah item barang di UPT TK,SD,

SMP dan Kantor disdik yang memiliki

4 Bidang diantaranya Bidang TK,Sd ,

SMP, Paud dan PNFI dan Sekertariat.

Barang sejumlah itu harus didata

dan diberi label sehingga memudahkan

pemantauan. Labeling barang

itu akan memudahkan pemantauan

barang, baik yang

sudah tidak ada atau yang

ada tetapi belum masuk data

base.

SDM Terbatas

Jumlah barang di Dinas Pendidikan

Kab. Bandung, diakui H. Junjunan

memang sangat besar dibandingkan

satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

lain.

Di SKPD lain jumlah barang, paling

hanya puluhan atau 100 item sehingga

sudah diselesaikan. “Sejak tahun sebelumnya

persoalan aset menjadi catatan

BPK. Namun dari semua SKPD hanya

Dinas Pendidikan yang tidak bisa cepat

diselesaikan. Penyebabnya jumlah aset

sangat banyak sedangkan sumber daya

manusia (SDM) untuk mendata sangat

terbatas,” tuturnya.

Di Dinas Pendidikan aset mulai

dari sekolah SD dan SMP yang mencapai

jumlah 1400 unit lebih , diantaranya

barang – barang seperti meja, alat laboratorium

sampai buku di perpustakaan

harus dihitung.

“Berdasar laporan sementara nilai

aset peralatan, mesin , Kendaraan dan

aset tetap lainnya bernilai Rp 1,7 Triliun.

Dinas Pendidikan saat ini sedang

fokus melakukan inventarisasi dan di

targetkan pada 2017 ini sudah bisa terdata

semuanya,” katanya. (Awing / Lee)

H. Djunjunan M.Si, SIp.

Kabag Inventarisasi dan Penghapusan

Aset Disdik Kab. Bandung

18 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: REGIONAL

Revitalisasi Gedung Kantor PPPPTK TK DAN PLB

Upaya Menciptakan Iklim dan

Budaya Kerja Yang Kondusif

BANDUNG | Pusat Pengembang an

Pemberdayaan Pendidikan da n Tenaga

Kependidikan Taman Kanak-kanak

(PPPPTK TK) dan PLB Bandung Sangat

mengapresiasi kehadiran Pers/

LSM sebagai kontrol masyarakat, hal

ini sesuai dengan Undang-Undang

Pers Nomer 40 Tahun 1999 dimana

Lembaga Pers sebagai control sosial

memliki fungsi (1) social participation(keikutsertaan

rakyat dalam pemerintahaan),

social responsibility

(pertanggungjawaban pemerintah terhadap

rakyat), social support (dukungan

rakyat terhadap pemerintah), dan

social control kontrol masyarakat terhadap

tindakan-tindakan pemerintah.

Pemberitaan oleh Pers memberikan

dampak positif dalam rangka

memberikan pendidikan (edukasi) kepada

masyarakat. Hal ini berarti informasi

atau berita yang disebarluaskan

melalui media juga berfungsi untuk

mendidik, mengandung kebenaran,

mencerdaskan dan mendorong untuk

berbuat kebaikan,” kata H. Agus Djaja

D.

Kegiatan Revitalisasi Interior

Gedung A, lanjutnya, adalah paket

pekerjaan Tahun anggaran 2016 yang

dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan

dengan lelang umum melalui LPSE,

yang bertujuan untuk mewujudkan

tempat kerja yang aman, nyaman

dan representatif dalam pelaksanaan

tugas pokok pegawai di lingkungan

PPPPTK TK dan PLB Bandung dalam

upaya lebih meningkatkan kualitas

proses pelayanan terhadap customer.

Pelaksanaan lelang pekerjaan

Revitalisasi Interior Gedung A dilaksanakan

berdasarkan SOP (Standar

Operasional Prosedur), yang merujuk

kepada peraturan dan perundangan

undangan yang berlaku sebagai payung

hukum.

Dalam SOP tersebut digambarkan

secara rinci langkah-langkah pra

lelang, pelaksanaan lelang, evaluasi

dan pasca lelang. Selain itu dalam proses

pemilihan calon penyedia salah satu

yang menjadi penekanan adalah dalam

proses penilaian kualifikasi calon

penyedia, pengalaman calon penyedia,

SDM penunjang yang dibutuhkan, legalitas

perijinan calon penyedia, serta

workshop (bengkel) yang menunjang

proses pekerjaan jika calon penyedia

terpilih menjadi penyedia pekejaan,”

papar PPK PPPPTK TK DAN PLB H.

Agus Djaja D.

Untuk menentukan pemenang

lelang tidak hanya melalui data hasil

penilaian secara online, ucap Agus,

melainkan juga melalui survey ke lokasi

calon penyedia berada. Survey

ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan

kebenaran kantor, SDM

yang dimiliki, Workshop, serta keabsahan

dokumen. (Jason)

Perihal Kegiatan Belanja

Modal Gedung, Disdik Kota

Bandung Tidak Menjawab

|Pada kegiatan belanja modal gedung

dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat

pendidikan SMPN Panyileukan Bandung dengan

menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 sebanyak

Rp 1.750.000.000,00. Di Dinas Pendidikan Kota

Bandung Jl Jenderal A Yani No. 239.

Kegiatan belanja modal gedung dan bangunan

pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan

SMPN Panyileukan. Dikelola oleh Dinas

Pendidikan Kota Bandung yang implementasi

Tahun 2016.

Laporan Wartawan Kontroversinews dari

konfirmasi, yang ditujukan kepada orang nomer

satu yang menduduki kursi Dinas Pendidikan

Kota Bandung.Yaitu Kepala Dinas Pendidikan

Kota Bandungpada 17Maret 2017 mengenai program

pendidikan, dengan kegiatan belanja modal

gedung dan bangunan pengadaan bangunan

gedung tempat pendidikan SMPN Panyileukan

Bandung .

Sampai berita ini diturunkan terkaitkonfirmasi

kegiatanbelanja modal gedung dan bangunan

pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan

SMPN Panyileukan Bandung , belum ada

jawaban penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan

Kota Bandung Elih Sudiapermana.

Ketika ditanya ke per suratan bagian umum

dan kepegawaian DinasPendidikan Kota Bandung.

Surat disposisinya sudah ke bagian humas

Pendidikan Kota Bandung. (Tim)

BANDUNG Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 19


:: REGIONAL

Proyek Pemeliharaan Berkala

Bendung Jengkol Perlu Disorot

SUBANG | Melalui Kementerian PUPR

direktorat jenderal sumber daya air Balai

besar wilayah sungai citarum (BBWS) telah

melakukan perencanaan dan pekerjaan serta

pemeliharaan secara berkala di Bendung

Jengkol yang ada di Kabupaten Subang yang

dari APBN tahun 2017.

Pelaksana Lapangan PT Gathoel,

Agus sulit dihubungi. Ketika ditanya

kantor direksi kepada seorang pekerja

pengangkut tanah mengatakan kantor

direksi ada di kantor pintu air. Namun,

setelah di kroscek dari pegawai kantor

pintu air ternyata tidak ada.

Ditempat terpisah, menurut kepala

Sesuai dalam kontrak Hk.0203/

ppk/opsda IV- av/11/2017, waktu

pelaksanaan tersebut selama 180

hari kerja. Sementara pemenang

tender oleh PT.Gathoel beralamat di Billabong

Blok C.2.B No.21 desa Cimanggis

Kecamatan Bojonggede-Bogor.

Nama Lelang Pemeliharaan Berkala

Bendung Jengkol - Kab. Subang

Kategori Pekerjaan Konstruksi Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Satuan KerjaOPERASI

DAN PEMELIHARAAN SDA CITAR-

UM Pagu Rp 3.289.089.000,00 HPS Rp

3.289.089.000,00 Nama Pemenang PT.

Gathoel Alamat Bilabong Blok C2B/21,

RT.01 RW.06 Desa Cimanggis, kecamatan

Bojong Gede Kabupaten Bogor

- Bogor (Kab.) - Jawa Barat NPWP

.31.555.522.7-403.000Harga Penawaran

Rp 2.487.949.000,00

Dari pantauan Kontroversinews.com

dilokasi pekerjaan tidak mengedepankan

keselamatan pekerjaan sesuai Standar

Operasional Pekerjaan (SOP). Begitu

juga pekerjaan tersebut diduga dikerjakan

asal-asalan.

Seperti tanah hasil pengerukan

(sedimen) hanya ditumpuk di pinggiran

bantaran sungai sehingga mengakibatkan

jebolnya tembok pagar Kantor Balai

Ikan Cijengkol. Ambruknya pagar tersebut

diduga tidak kuat menahan beban

lumpur tanah yang ditumpuk dipinggiran

sungai dan kebetulan berdekatan

dengan pagar kantor balai ikan cijengkol.

Pekerjaan fisik tersebut tidak dicantumkan

papan informasi/proyek, dan

tidak mencantumkan jumlah nominal

anggaran.

20

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat, H.Dodi, pihaknya

akan meminta ganti rugi berupa pembenahan yang

mengakibatkan jebolnya tembok pagar balai ikan cijengkol.

Sementara menurut ketua DPD Lembaga Pemantau

Korupsi Nasional (LPKN) Jabar, Joni Pane

BAE mengatakan, banyaknya permasalahan di lapangan

diharap pihak BBWS Citarum bisa peka terkadap

permasalahan yang ada serta bisa menegur dengan

adanya plang proyek yang tidak mencantumkan nominal

anggaran. “Karena anggaran itu harus jelas dan

ada pajak rakyat disitu melalui negara sehingga menjadi

program.” katanya.

Menurut Joni, perlu adanya keterbukaan dan

transparanan dalam pengelolaan uang negara sebagai

bentuk pertanggung jawaban publik. “Apakah tidak

adanya anggaran yang dicantumkan adalah faktor

kesengajaan yang disuruh oleh pihak BBWS Citarum

agar tidak transparan,” ujarnya dengan nada heran.

Buktinya sama sekali tidak ada teguran dari pihak

pengawas dan seolah-olah tutup mata. (Dhian St)

Nama Lelang Pemeliharaan Berkala

Bendung Jengkol – Kab. Subang

Kategori Pekerjaan Konstruksi Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Satuan KerjaOPERASI

DAN PEMELIHARAAN SDA CITARUM

Pagu Rp 3.289.089.000,00 HPS Rp

3.289.089.000,00 Nama Pemenang

PT. Gathoel Alamat Bilabong Blok

C2B/21, RT.01 RW.06 Desa Cimanggis,

kecamatan Bojong Gede Kabupaten

Bogor – Bogor (Kab.) – Jawa Barat NPWP

.31.555.522.7-403.000Harga Penawar an Rp

2.487.949.000,00

:: REGIONAL

Jaksa jadi Penagih Utang,

Uang Negara Terkumpul Rp 3 M

BANDUNG | PDAM Tirtawening

Kota Bandung merasa beruntung

kerjasama dengan jajaran kejaksaan

karena tunggakan pelanggan PDAM

yang tidak pernah dibayar mendadak

dibayar ketika yang menagih

utang petugas berseragam jaksa.

“Kami sebagai pengacara negara

diminta bantuan oleh PDAM

Kota Bandung untuk menagih tunggakan,”

ujar Kepala Kejaksaan Tinggi

Jabar Setia Untung Arimuladi di usai

menjadi pembicara sosialisasi tindak

pencegahan kecurangan (fraud)

dalam pelaksanaan kegiatan operasional

di PDAM Tirtawening Kota

Bandung di Hotel Luxton Jalan Ir H

Setia Untung Arimuladi Juanda, beberapa waktu lalu.

Menurut Untung dalam tiga bulan

terakhir berhasil terkumpul Rp 3 miliar dari para penunggak pelanggan

PDAM. “Saya merasa senang bisa membantu PDAM dan menyelamatkan

uang negara,” ujar Untung.

Sementara, sosialisasi pencegahan korupsi dan kecurangan untuk

memberkan pencerahan agar pegawai PDAM tidak salah langkah dan

tidak melanggar hukum.

Menurut Untung upaya pemberantasan korupsi saat ini hasilnya

belum memuaskan dan belum memberi efek jera pada pelakunya, sehingga

korupsi masih terus terjadi di berbagai bidang dan lapisan masyarakat.

“Fraud sebagai bagian dari korupsi pun cenderung terus meningkat,”

ujar Untung seperti dikutip tribunjabar.co.id.

Untung mengatakan, perlu sosialisasi regulasi dan penguatan

struktur pengawasan untuk mengatasinya. Pemahaman masyarakat

terkait fraud dinilainya masih perlu di sosialisasikan lebih gencar lagi.

Secara umum Fraud merupakan perbuatan melanggar aturan yang

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Untung menjelaskan bahwa seseorang melakukan fraud bisa atas

dorongam pribadi maupun akibat ada tekanan dari pihak lain atau disebakan

oleh lemahnya pengawasan internal.

Di tempat yang sama Direktur Utama PDAM Tirta Wening Kota

Bandung Sonny Salimi mengatakan walau tidak ada temuan dalam audit

BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) tapi sosialisasi

pecegahan korupsi dan kecurangan terus dllakukan untuk mengingatkan

karyawan agar tidak melakukan kecurangan dan korupsi.

Sonny mengatakan, selain terus sosialisasi dengan nara sumber

dari kejaksaan. Menurut Sony, kerjasama dengan Kejaksaan selain

pencegahan korupsi juga menggunakan jasa untuk menagih tunggakan,

karena banyak pelanggan yang menunggak tidak memiliki niat baik untuk

membayar sampai menunggak 2-3 tahun.

Hasilnya cukup memuaskan dalam tiga bulan terkumpul Rp 3 miliar

dari 42 pelanggan perorangan maupun perusahaan. Penunggak yang

ditagih petugas kejaksaan yang menunggak diatas Rp 30 juta. (gin)

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 21


:: REGIONAL

Bupati Hadiri HUT ke 14 Desa

Bangun Jaya Kec Panawangan

CIAMIS | Pada tahun 2016 yang lalu

SDN 3 Sadewata, kecamatan Lumbung

mendapat bantuan rehab tiga ruang

kelas dari anggaran pemerintah pusat,

namun pada pelaksanaan rehab ternyata

ditemukan kejanggalan hal ini diutarakan

penasehat komite sekolah Ero kepada kontroversinews.com.

Menurut Ero pelaksanaan rehab

kelas ternyata ada kejanggalan terutama

dari jumlah anggaran dari Rp 172 juta

merupakan hasil MoU namun yang diterima

sekolah hanya Rp. 111,2 juta.

Hasil rapat di sekolah antara komite

dan kepala sekolah untuk pertama anggaran

dicairkan Rp 60 juta, setelah uang 60

juta diterapkan rehab ke tiga lokal tersebut

telah selesai dan bahkan ada sisa dari

CIAMIS | Kontroversinews.com-- Sejak

14 tahun desa Bangun Jaya pisah dari

desa induk yaitu Desa Jagabaya, baru kali

ini melaksanakan HUT Desa yang dipimpin

kepala desa Ade Sutisna.

Masyarakat sangat antusias menyambut

ulang tahun desanya, selama 14

tahun desa Bangun Jaya Mandiri dari

desa induk banyak perubahan yang dialami

desa Bangun Jaya, baik segi pembangunan

infrastruktur maupun tingkat

ekonomi masyarakat dan juga disegi kesadaran

keagamaan.

Perayaan ini dihadiri bupati Ciamis H.

IING Syam Arifin dan para utusan polsek dan

ramil dan tokoh masyarakat, dalam sambutannya

Ade Sutisna menyatakan. “Saya sangat

berterimakasih kepada Bapak Bupati yang

telah menghadiri acara HUT Bangun Jaya

Ini,dan juga segala program yang dikucurkan

pemerintah kabupaten terhadap desa untuk

peningkatan perekonomian dan prasarana

desa kami,” ungkap kades.

Dia juga mengucapkan terima kasih

kepada para tokoh dan sesepuh desa bangun

jaya yang sudah memimpin beberapa

tahun ke belakang dan juga mendirikan

desa bangun jaya menjadi desa mandiri.

“Acara ulang tahun ini bukan sekedar

berfoya –foya dan berkumpul begitu

saja namun acara ini diadakan oleh kebersamaan

seluruh masyarakat dan perangkat

desa, tujuan utama supaya berharap

masyarakat bangun jaya lebih berperan

penting dan lebih sadar bahwa pembangunan

di desa ini harus saling mendukung

dan bersama meningkatkan keimanan sebagai

pondasi dalam melaksanakan pembangunan

desa,”ujar Ade Sutisna.

Pada kesempatan ini juga Ade berharap

kepada bupati untuk lebih memperhatikan

perekonomian baik itu sarana

jalan dan program-program lainnya.

anggaran tersebut, sisanya diterapkan rehab

toilet.

“Setelah pekerjaan selesai saya mempertanyakan

sisa anggaran tersebut kepada

Kepsek berinisial N dia mengatakan

bahwa uang tersebut ada di bank tabungan

deposito namun sudah hampir lima bulan

uang tersebut tidak ada laporan apakah

sudah dicairkan apa belum sedangkan anggaran

yang digunakan untuk rehab hanya

menghabiskan sekitar 60 juta,” ujar Ero.

Ero berharap kepada kepala sekolah

supaya segera memberitahukan secara

transparan sisa anggaran tersebut.

Ditempat terpisah Kepsek SDN 3

Sadewata mengatakan bahwa anggaran

tersebut telah terserap dan dia akan koordinasi

dengan komite sebagai pelaksanaan

“Saya berharap kepada bapak bupati jalan

kabupaten yang ada di desa Bangun Jaya

agar segera diperbaiki karena jalan tersebut

adalah poros jalan angkutan hasil

para petani,” tegas nya.

Pada kesempatan ini juga Bupati Ciamis

berjanji ditengah masyarakat Bangun

Jaya akan segera memperbaiki jalan

kabupaten yang terhampar di empat desa

yaitu desa Panawangan, desa Bangun

Jaya, Desa Nagarajati dan Desa Natanegara.

“Mudah –mudahan tahun 2017-2018

jalan tersebut akan selesai dibangun,” ungkap

bupati. (DYT)

Rehab di SDN 3 Sadewata Diduga Tidak Transparan

pembangunan rehab.

Selang beberapa hari Kepsek tersebut

mengatakan telah beres sambil menunjukan

beberapa lembar tulisan laporan pembelian

barang pada saat rehab.

Namun Ero menjelaskan bahwa

Kepsek itu hanya menunjukan catatan

lembaran kertas biasa tentang pembelian

barang tanpa didampingi fotocopy nota

dan saya curiga tulisan tersebut hanya

akal-akalan saja.

“Saya berharap kepada intansi terkait

supaya meluruskan permasalaha ini karena

diduga ada tidak keterbukaan demi

meraih keuntungan pribadi, karena sisa

anggaran tidak jelas peruntukannya bahkan

bendaharapun tidak tahu masalah

pembangunan rehab,” ungkap Ero. (DYT)

22 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: REGIONAL

Pelayanan RS- Al Ikhsan “Amburadul”

KAB. BANDUNG | Lambatnya penanganan

pasien Alm. Binsar Sumihar Sihaloho

di RS Al-Iksan membuat keluarga berang,

Kejadiannya pada 4 April 2017 sangat

disayangkan yang dialami pasien Binsar

S, pukul 9.00 WIB keluarga pasien membawanya

ke RS Al-Iksan dalam keadaan

masih sadar menuju IGD.

Sesampainya diruangan IGD dan

diperiksa, dokter menyarankan agar pasien

dirawat karena diduga mengalami gejala

stroke dan harus segera dirawat. Namun

salah seorang perawat memberitahukan

bahwa ruangan/kamar penuh. “Dirujuk saja

ke rumah sakit lain,” kata perawat.

Akhirnya rumah sakit Al Iksan mendapat

rujukan ke RS Immanuel, tapi pihak

RS Al-Iksan tidak memberikan ambulan

karena alasannya petugas tidak ada, mobil

ambulan tersebut khusus dalam keadaan

pasien gawat darurat.

Salah seorang keluarga pasien Rajanti

Sihaloho mempertanyakan perkataan perawat

tersebut sebab pasien diduga sudah

dalam keadaan darurat namun benar masih

sadar. Selama mencari ambulan pasien dibiarkan

begitu saja dan pasien mengerang

kesakitan.

Karena keluarga pasien disuruh mencari

sendiri kendaraan ambulan, sontak keluarga

marah karena ini bukan kendaraan

umum, seperti taksi dan angkot.

Dengan susah payah akhirnya dapat

bantuan ambulan dari kantor PDI-P pada

pukul 14.00 WIB pasien berangkat menuju

RS Immanuel. Dalam perjalanan menuju RS

Immanuel tepatnya di jalan Dayeuhkolot

pasieun tidak sadarkan diri, sesampainya

di RS Immanuel kurang lebih pukul 16.00

WIB pasien langsung masuk IGD dan ditangani

oleh dokter jaga namun belum diperiksa

oleh dokter spesialis.

Baru setelah pukul 18.00 WIB dokter

spesialis memeriksa pasien mengatakan

bahwa pasien harus dirawat di ruangan ICU

bukan di ruangan umum seperti penyakit

biasa karena ada dugaan penyempitan pembulu

darah. Sekitar pukul 21.30 WIB Binsar

Sumihar baru masuk ruangan ICU, karena

kondisinya melemah keesokan harinya, 5

April 2017 pasien meninggal.

Mendengar keluhan keluarga korban

Kontroversinews.com mengklarifikasi pada

pihak RS Al-Iksan pada 25 April 2017 diterima

Jaenal salah seorang humas dia mengatakan,

bahwa semua sudah sesuai standar

operasional (SOP) .

“Kami tegaskan pihak RS Al-Iksan sudah

melakukan sesuai SOP dan pasien dalam

keadaan masih sadar, mangkanya kami rujuk

ke salah satu rumah sakit,” ujar Jaenal ketus.

Dia mengatakan standar pasien ada

tiga macam, merah yaitu gawat dan darurat,

hijau yaitu gawat tidak darurat dan

yang ketiga kuning tidak gawat dan darurat.

“Kalau dilihat dari gejala pasien masuk

pada kategori gawat tidak darurat,” ungkap

Jaenal.

Padahal pasien pada saat itu sudah kejang-kejang

dan mengigaou, keluarga paisen

mengatakan mesti seperti apa gawatnya

agar bisa ditangani pihak rumah sakit

Al-Ikhsan ini. “Harus yang sudah mati atau

yang mau mati, yang bisa dilayani RS Al-Iksan

ini,” ujar Rajanti dengan nada kesal. (B.

Pakpahan/RS)

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur

Dinas Kehutanan Sebesar Rp 1 Miliar Capaian 81,43 %

| Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Barat Budi Susatijo menjelaskan, persentase

capaian kegiatan selama kurun waktu pelaksanaan

terhitung mulai bulan januari sampai dengan bulan

Desember 2016, berdasarkan laporan bulanan dari

total anggaran Rp 1.032.500.000,- terealisasi sebesar

Rp 840.787.000 capaian persentase keuangan

sebesar 81,43% sedangkan persentase fisik sebesar

90,41%.

Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk

meningkatkan kemampuan dan kualitas serta kesejahteraan

aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Barat,’’ paparnya.

Implementasi kegiatan peningkatankesejahteraan

dan kemampuan aparatur Dinas Kehutanan,

memberikan dampak positif terhadap

pengembangan Aparatur Dinas, sehinga terlihat

adanya kondusifitas dalam suatu ranah lingkungan

kerja yang harmonis,” kata Budi. (Jason)

BANDUNG Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 23


:: NUSANTARA

:: NUSANTARA

Warga Mempawah

Pertanyakan Proyek

Reklamasi tahun 2015

MEMPAWAH | Kedatangan warga kabupaten

Mempawah dalam rangka mempertanyakan

kinerja dinas PU Provinsi terkait

pekerjaan reklamasi tahun 2015 senilai Rp

5 miliar lebih di daerah kabupaten Mempawah,

hingga berita ini diturunkan masih

belum mendapat penjelasan yang valid

terhadap kegiatan yang terdapat di LPSE

Kalbar.

Kegiatan tersebut tidak obyektif

daerah mana yang mendapatkan, karena

ditelusuri kontroversinews.com tidak menemui

pekerjaan tersebut, kalau dipindahkan

kepekerjaan normalisasi ada tetapi

terdapat di desa Sungai Purun Besar namun

pekerjaan yang kurang lebih satu km.

Jika hanya sedemikian pekerjaannya

mungkin hanya mencapai anggaran sebesar

kurang lebih Rp 500 juta, untuk itu

masyarakat mempertanyakan pekerjaan

tersebut dilaksanakan didaerah mana,

karena yang membidangi bidang tersebut

juga tidak ditempat dan saat dihubungi

lewat handphone juga tidak pernah diangkat.

Untuk itu masyarakat kabupaten

Mempawah sangat mengharapkan action

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

merupakan lembaga yang dianggap masyarakat

Indonesia mampu memberi solusi

terhadap penyalahgunaan keuangan negara,

dengan artian KPK mampu member

efek jera, juga mampu mengembalikan

kerugian negara yang disalahgunakan oleh

oknum-oknum.

KPK yang sekarang diketahuin semakin

gencar dikriminalisasi dan mendapat

penganiayaan, namun dukungan moral

dan spirit tetap digaungkan oleh kebanyakan

masyarakat bangsa ini, terlebih masyarakat

Kalimantan Barat yang semakin

gerah terhadap praktek praktek KKN yang

nota benenya tidak mampu diungkapkan

oleh lembaga masyarakat karena sudah

menjadi rahasia umum semua kasus dapat

dijadikan duit apalagi di bakup oleh oknum

aparat.

Ketua LSM TIM BIDIK GARUDA

SAKTI Mempawah atau LEMBAGA PER-

LINDUNGAN KONSUMEN melalui sekretarisnya

Agus Suhardi kepada kontroversinews.com

( 25/4), mengatakan.

“Melihat semua yang terjadi khususnya

dinas PU Provinsi, nota benenya

masih marak praktek praktek KKN, seperti

pelaksanaan pekerjaan Reklamasi dinas

SDA Provinsi Kalbar, untuk itu agar ada

action yang nyata serta gigih dari lembaga

yang berkompeten dalam hal pengawasan

dan penindakan dalam rangka mengungkap

dugaan KKN atau kegiatan yang merugikan

negara,” ujar Agus. ( Ham )

Maraknya Judi Togel

dan Mesin Jekpot

di wilayah Samosir

KAB.SAMOSIR | Gara gara jekpot banyak

merusak mental anak-anak didik. Mulai

dari anak SD dan anak anak SMA sampai

remaja yang tidak lagi bersekolah.

Menurut salah seorang warga Lumban

Suhi Suhi Toruan, Situmorang menuturkan

kepada kontroversinews.com, dia

kesal terhadap pihak kepolisian Samosir

bebasnya jekpot di setiap kedai terutama di

kecamatan Pangururan rata-rata tiap kedai

ada mesin jekpot.

“Anak saya sering bolos kesekolah berangkat

dari rumah mau bersekolah ternyata

bukan sekolah melainkan main jekpot

di salah satu kedai yang sering dilihat orang

di simpang Harapohan Desa Lumban Suhi

Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan,” kata

Situmorang.

Situmorang minta tolong kepada pihak

kepolisian harus ditangkap “toke” jekpot

itu biar bisa mengarahkan anak-anaknya

bersekolah dengan baik.

“Anak saya jadi sering berbohong minta

tambah ongkos dan uang jajan, biasanya

dari rumah perhari cuma RP,6000 gara gara

ada jekpot ini anak saya minta tambahan

uang jajannya,” ungkapnya.

Padahal pemkab Samosir gigih untuk

membangun pendidikan budaya agama

dan parawisata yang lagi berkembangnya

di kabupaten samosir ini.

“Sekarang banyak orang mengambil

hasil kepentingan sesat dari judi hanya mengorbankan

dan merusak martabat mental

masyarakat kampung, yang membuat saya

tanda tanya begitu lamanya main togel,

main mesin jekpot ko ngga pernah ditindak,

apakah ini bandarnya polisi atau siapakah di

balik kenyataan ini semua?,” ungkap Situmorang

dengan nada kesal. |Pardamean

24 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: NUSANTARA

Proyek ADD Desa Siallagan Diduga Menyimpang

KAB. SAMOSIR | Dana desa anggaran

2016 lalu dikuncurkan pemerintah pusat

sepertinya tidak membuat ciut perangkat

kepala desa (kades) Ridwanto Siallagan diduga

digunakan untuk kepentingan pribadi

dan beserta tim PPTK nya.

Mendapat laporan dari masyarakat

kontroversinews.com langsung cek pisik

ke lokasi proyek diantara janji Maria ke

Sipalaka di Desa Siallagan, Kecamatan Simanindo,

Kabupaten Samosir.

Ternyata proyek tersebut jelas-jelas bertentangan

dengan aturan main tidak sesuai

dengan bestek. Proyek ini sama sekali ajaib dan

membohongi masyarakat desa Siallagan. Warga

mengatakan jalan ini hanya ditimbun tidak

ada pengerasan atau batu pengikat.

Padahal anggaranya Rp,248,078,000.

Ada pun proyek rabat beton dari huta imbaru

kesipalaka ternyata tidak desuai dengan

anggaran, karena anggaranya dibuat

Rp,150,000,000, ternyata panjangnya 75

meter dan lebarnya 200 cm.

Pembangunan IPDN Terbengkalai Seperti Rumah Berhantu

KALBAR | Pembangunan IPDN terbengkalai

dengan artian tidak ada kegiatan sejak

tahun 2015, dimana terlihat seperti rumah

tua berhantu, bayangkan pekerjaan yang

menelan dana ratusan miliar yang diresmikan

Mendagri pada waktu itu di jabat

Gamawan Fauzy kini dipertanyakan

Mengingat pekerjaan terhenti sudah 2

tahun apakah ini gagal atau berlanjut, yang

menjadi pertanyaan apakah dana yang dikucurkan

negara dengan angka yang cukup

besar tak ada pertanggung jawabannya.

Ironis memang bangsa ini jika yang

dipertontonkan dimana-mana hanya yang

bagus-bagus saja sementara bokrok yang

besar dibuang keluar daerah seperti pelosok

pelosok daerah seperti Kalimantan Barat.

Jika pemerintah berkomitmen untuk

memberantas KKN itu dimulai tidak hanya

di Ibu kota tapi harus menyeluruh dan

tak pandang bulu, sudah menjadi rahasia

umum mereka yang terlibat dalam pelaksanaan

pekerjaan diatas menjadi upeti penguasa

di berbagai daerah dan kota, untuk

mengembalikan kredibilitas pemerintah

harus lah berkomitmen untuk benar benar

dan sungguh-sungguh direalisasikan bukan

hanya janji dan pernyataan diatas kertas

Saat di kompirmasi kepala desa Ridwanto

Siallagan melalui telepon genggamnya

tidak bisa dihubungi.

Kadis Inspektorat Waston Simbolon

saat dimintai tanggapanya mengatakan

belum melihat hasil pisik pengerjaan

yang dianggarkan dari ADD tersebut.

“Kami berbagi tugas bahwa anggota yang

mengeceknya,” ungkap Waston.

Waston juga mengatakan dalam pemeriksaan,

karena 1 minggu yang lalu

kami juga dari kantor kepala desa Siallagan.

“Akan kami kabari 2,3, hari ini hasil

dari pemeriksaan tersebut,”katanya.

Saat ditanya ke dinas inspektorat

jika terbukti merugikan uang negara apa

konsekuensinya kepala desa tersebut.

“Nanti akan dikembalikan semua dana

pagu ADD sebesar Rp 1,748,078,000 yang

dianggarkan tersebut atau akan dihitung

juga berapa kerugian negara yang harus

di kembalikan,” ungjar Waston menutup

pembicaraanya. |Pardamean

tanpa dilaksakan,yakni memperkecil ruang

lingkup KKN. Pembangunan IPDN yang

diduga mirip dengan pembangunan Hambalang

yang sempat menyeret intlektual

Legeslatif serta Eksekutif beberapa waktu

yang lalu untuk jadi pesakitan.

Ketua LSM Geprak (Gerakan Pro Raktyat)

Kabupaten Mempawah melalui Sekretarisnya

Wibisono beserta Ketua LPM DPC

Kecamatan Segedong angkat bicara (25/4).

“Kami sangat mengharapkan agar

dugaan yang terdapat terhadap penyimpangan

pekerjaan harus ditindak tegas

untuk member efek jera untuk kedepan

pekerjaan tersebut berbobot dan berkwalitas

serta bermutu dan dengan serius dikerjakan

tanpa ada intervensi dari oknum

yang tidak bertanggung jawab yang hanya

mementingkan keuntungnan pribadi tanpa

memikirkan pekerjaan terelisasi dengan

baik dan benar,”ungkap Wibisono yang diiyakan

Sulhadi. (Ham)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 25


:: NUSANTARA

Kasus Narkoba di Kalsel Sudah Sangat Memprihatinkan

BANJARMASIN | Di daerah pulau jawa

jenis penyalahgunaan obat golongan G

seperti karnophen dextro dan beberapa obat

yang sudah dicabut izin edarnya mungkin

sudah tidak tren lagi atau sudah kadaluwarsa

bagi para pengguna narkoba dipulau

jawa, hal ini terlihat dari hasil penangkapan

oleh aparat lebih sering jenis narkotika dan

psikotropika bahkan ada beberapa jenis

farian baru seperti tembakau kingkong. Namun

berbanding terbalik di provinsi Kalimantan

Selatan khususnya penyalahgunaan

obat golongan G yang juga jenis Narkoba

ini sungguh seolah bagikan jamur dimusim

hujan, disana-sini mewabah bahkan hingga

kepelosok pedesaan bisa didapat dengan

mudah obat yang katanya bisa memberi

efek fly bagi yang mengonsumsi melebihi

dosis yang seharusnya.

Dari penelusuran kontroversinews.

com dilapangan hampir disemua polres di

Kalsel ada menangani atau menangkap

baik pengedar/penjual maupun pengguna

obat-obatan terlarang ini yang melanggar

undang-undang tentang kesehatan.

Bahkan di Polres HSU (Hulu Sungai

Utara) menurut yang disampaikan kabag

Humas Polres IPTU Alam hampir setiap

minggu ada saja yang ditangkap oleh polisi.

”Hampir setiap minggu kita menangkap

para penyalahguna obat-obatan terlarang

ini dari yang ngakunya hanyapemakai hingga

yang mengedarkan,”paparnya.

Sementara Kepala Seksi Pidana Umum

KALSEL | Besarnya anggaran yang digelontor

kan pemerintah untuk dunia pendidikan

membuat semua pekerjaan baik itu

infrastruktur maupun penunjang dalam

proses ajar mengajar tak luput dari perhatian

masyarakat umum.

Semua pekerjaan yang dilaksanakan

itu hendaknya wajar dan bersih dari kesalahan

baik dalam pekerjaannya maupun bagi

pegawai yang menunjuk pelaksana proyek

agar dunia pendidikan kita lebih baik kedepannya.

Tak terkecuali di HSS masyarakat

menilai ada kejanggalan dalam pengerjaan

pengadaan alat peraga disekolah tingkat

dasar pada tahun 2015 lalu.

Untuk mengklarifikasi informasi tersebut

beberapa kali kontroversinews.com

meng hubungi kepala dinas pendidikan kabupaten

Hulu Sungai Selatan. Sesuai petunjuknya

mempersilahkan menghubungi ppk

nya Bahrain. ”Langsung saja ke ppk nya pak

Bahrian itu pengadaannya melalui pola e

katalog,” jawabnya via sms.

Perihal dugaan adanya kejanggalan

anggaran proyek ke dinas pendidikan kabupaten

HSS namun tak ada jawaban dari

pihak dinas pendidikan HSS, dalam hal ini

Surya yang menurut Bahrian punya data

lengkap mengenai sekolah penerima alat

peraga tersebut.

Sementara informasi dilapangan yang

kejaksaan HSU yang didampingi Kasi Intel

Rahmat menjelaskan bahwa kejaksaan

sudah mendukung upaya pemberantasan

narkoba melalui tuntutan yang diberikan

pada terdakwa kasus Narkoba. ”Kita melalui

tuntutan dipengadilan sudah memberikan

tuntutan yang setimpal bagi penyalah

guna Narkoba supaya ada efek jera bagi

yang lain,” tegas putra asli Jawa Barat ini.

Menurutnya para bandar selalu

memutus rantai pada konsumen sehingga

dari hasil pengembangan penyidik selalu

terputus dan tak sampai pada pemasok besarnya.

”Biasanya para bandar besar obat

golongan G ini akan memutus rantai sehingga

susah bagi penyidik untuk melakukan

pengembangan dilapangan karena yang selalu

disidangkan itu hanya penjual yang kecil-kecil

saja ,seharusnya masyarakat lebih

sadar lagi akan efek kerusakan kesehatan

akibat mengonsumsi obat ini dalam jangka

panjang,jangan karena murah meriah kita

lupa efek sampingnya,”paparnya.

Dari keterangan yang didapat dari kepolisian

di beberapa polres dikalsel harga

obat jenis karnopen dan dextro disamping

murah juga mudah didapat,ini yang

membuat masyarakat menjadi keranjingan

menggunakannya jelas salah seorang penyidik

dipolres HSS(Hulu sungai Selatan) di

kantor humas Polres.

Sementara itu pemerintah sudah terus

menerus melakukan himbauan mengenai

pemberantasan narkoba,baik oleh Presiden

dan juga oleh Kepala daerah seperti Gubernur

hingga Bupati mengingat narkoba

ini sudah bukan hanya menjadi konsumsi

orang dewasa saja yang sangat miris bahkan

anak sekolah setingkat Sekolah menengah

Pertama saja sudah banyak yang dirusak

oleh Narkoba hingga kecanduan dan

akhirnya putus sekolah dan ini jelas merusak

generasi bangsa yang akan datang,besar

harapan agar pemberantasan narkoba

khususnya jenis obat yang sudah dicabut

izin edarnya dikalsel segera diberantas oleh

aparat terkait dengan memutus rantai pemasoknya

kekalsel yang diduga berasal dari

luar pulau kalimantan. | K. SIMANGUNSONG

Pengadaan Alat Peraga Disdik HSS Diduga Janggal

diperoleh ada indikasi atau dugaan kesalahan

dalam pengadaan alat peraga yang

dilaksanakan pada anggaran tahun 2015

lalu informasi ini didapatkan dari masyarakat

yang tak ingin jati dirinya disebutkan.

”Jumlah dana pada proyek pengadaan

alat peraga ini senilai Rp 2 milyar lebih namun

sepertinya ada kejanggalan dengan

alat maupun sekolah penerimanya,” bebernya.

Saat dikonfirmasi pada Surya yang

menurut pegawai di Dinas pendidikan HSS

yang mengetahui lengkap tentang proyek

itu. Namun hingga berita ini ditulis tidak

ada jawaban dari surya dan dihubungi via

telepon juga tak ada jawaban. |K.S

26

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: NUSANTARA

Disdik Minta Kontraktor Proyek Selesaikan Pekerjaan

PEKANBARU |Bertempat di Gedung DP RD

Riau Jalan Sudirman Pekanbaru sebanyak 62

Orang anggota DPRD Rapat paripurna untuk

memilih wakil Gubernur Riau yang sempat

kosong 2 tahun setelah Arsyad Juliandi Rahman

di lantik menjadi Gubernur Riau Menggantikan

H.Annas Maamun yang tersangkut

Hukum, beberapa waktu lalu.

Pemilihan Wagubri yang juga di hadiri

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman

cukup alot sebab pemilihan terjadi 2 babak

pada pagi hari di laksanakan hasil kedua

calon berimbang 31-31 (Ruspan Aman Dan

Wan Thamrin Hasim).

Maka ketua panitia pemilihan (Panlih)

wagubri Aherson menyebutkan pemilihan

ulang harus dilaksanakan pada sore hari

karena sesuai tatib bahwa jika hasil pemilihan

berimbang maka dilanjutkan pemilihan

2 jam setelah hasil pemilihan pertama

terlaksana.

Agar acara terlaksana sesuai jadwal

maka ketua DPRD Riau Septina Primawati

Rusli: meminta kepada seluruh anggota

agar datang tepat waktu.

Maka tepat pukul 14.30 pemilihan

babak ke dua atau putaran ke 2 dilaksanakan

di Ruangan paripurna DPRD Riau

hasil putaran kedua tampak Wan Thamrin

Hasim unggul 40 suara dari rivalnya Ruspan

Aman yang hanya mendapat 23 suara,

selisih 17 suara Wan Thamrin Hasim resmi

terpilih menjabat Wakil Gubernur Riau

(Periode 2014-2019).

Sesungguhnya anggota DPRD Riau

berjumlah 65 orang, 3 orang absen antara

lain: Drs.H.Rofian meninggal dunia,

EV Tengger Sinaga dan Ir Siswaja Muljadi

(masalah hukum ) ketiganya tidak bisa

memberikan suara, seandainya lengkap

KALSEL | Kepala bidang pendidikan dasar Dinas pendidikan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Yusperi

Mpd kepada wartawan mengatakan bahwa pengerjaan proyek

pekerjaan yang sudah di tunjuk langsung agar segera dilaksanaan

pekerjaannya guna penyerapan anggaran yang bersumber dari

APBD HSS tahun 2017. ”Kita sudah sudah sampaikan agar pekerjaan

segera dilaksanakan untuk penyerapan anggaran” jelasnya.

Tahun ini dinas pendidikan HSS bidang sekolah dasar

menunjuk langsung cv yang sudah melakukan pekerjaan proyek

di Dinas pendidikan pada tahun sebelumnya.

“Walaupun penunjukannya secara langsung namun kita

tetap seleksi mana perusahaan atau cv yang kinerjanya baik

pada tahun sebelumnya, pada APBD tahun 2017 ada anggaran

sekitar 2 milyar yang peruntukannya membangun mushola, sarana

WC ,pagar dan rehab ringan dan sedang,”paparnya. |KS

Riau Sudah Miliki Wagub Baru

Wan Thamrin Hasim

Ruspan Aman, didampingi Wan Thamrin Hasim.

akan satu putaran ungkap salah seorang

anggota DPRD.

Untuk selanjutnya wagubri terpilih

Wan Thamrin Hasim akan menunggu

Proses di kementerian Dalam Negeri untuk

di keluarkan surat keputusan (SK) untuk

definitif mendampingi Guberbur Riaun

Arsyadjuliandi Rahman melaksanakan Pemerintahan

di Provinsi Riau untuk lebih

baik. ***

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 27


:: NUSANTARA

Tata Kelola Pertambangan

di Kalbar dan Permasalahannya

”Untuk menciptakan tata kelola

pertambangan sesuai dengan kaidah-kaidah

pertambangan yang

baik dan benar, tentu saja diperlukan

peningkatan pengetahuan dan

informasi bagi pelaku usaha sektor pertambangan

mineral dan batubara lain

dengan melakukan kegiatan sosialisasi

sistem informasi investasi pertambangan

mineral dan batu bara serta tata

cara pengisian data sistem informasi

dan investasi mineral batu bara,” tutur

Christiandy Sanjaya.

Dalam hal tata kelola pertambangan,

Wakil Gubernur Kalbar Christiandi

Sanjaya, menambahkan bahwa setiap

pemegang perijinan pertambangan

harus memberikan dampak positif/

sumbangsih terhadap penambahan

pendapatan asli daerah Propinsi Kalimantan

Barat, sebaliknya bagi yg tidak

berdampak harus segera ditutup setelah

sebelumnya diberi peringatan.

Lebih lanjut dalam sambutannya,

Christiandy Sanjaya mengatakan saat

ini di wilayah Provinsi Kalbar berdasarkan

hasil sinkronisasi data IUP antara

pemerintah pusat dan pemerintah

daerah prov Kalbar tercatat ada sebanyak

691 IUP, terdiri atas IUP tahapan

eksplorasi sebanyak 348 izin dan IUP

tahapan operasi produksi sebanyak 343

izin. Kemudian dari semua izin usaha

pertambangan yang dikeluarkan oleh

Gubernur dan Bupati/ Walikota se kalbar

tersebut belum semuanya masuk

kategori IUP status CNC (clear and

clean).

Terkait dengan penataan perizinan

yang dilakukan oleh pemerintah pusat

serta tindak lanjut rencana aksi korsup

KPK, maka saat ini sedang dilakukan

proses evaluasi dan verifikasi terhadap

perizinan yang dikeluarkan oleh Gubernur

Kalbar dan Bupati/Walikota,

antara lain bahwa pemberian izin usaha

pertambangan (IUP) harus diwajibkan

memenuhi aspek administrasi dan aspek

kewilayahan sesuai dengan kriteria

yang disebutkan dalam permen ESDM

nomor 43 tahun 2015 tanggal 30 desember

tentang tata cara evaluasi penerbitan

IUP.

Berkaca dari Koordinasi dan Supervisi

KPK pada Oktober 2014, KPK

menemukan 312 izin usaha pertambangan

(IUP) bermasalah atau non CnC, di

antara 682 IUP yang ada di Kalimantan

Barat. Kabupaten Ketapang dengan 68

IUP, Melawi (50 IUP) dan Landak (37

IUP) merupakan daerah dengan IUP

bermasalah terbanyak. Mayoritas IUP

bermasalah karena kurang bayar, akibatnya

negara berpotensi dirugikan

lebih dari Rp272 miliiar kurun waktu

2011-2013. Persoalan kurang bayar ini,

ditemukan hampir di semua kabupaten

di Kalbar, Ketapang (102 IUP), Kapuas

Hulu (69 IUP), Sanggau (59 IUP), Melawi

(45 IUP), Provinsi Kalbar (44 IUP)

dan Kabupaten Kayong Utara (40 IUP).

Supervisi yang dilakukan, mencakup

penataan izin usaha pertambangan

mineral dan batubara (minerba),

pelaksanaan kewajiban keuangan

pelaku usaha pertambangan minerba,

pelaksanaan pengawasan produksi

pertambangan minerba, pelaksanaan

kewajiban pengolahan atau pemurnian

28

28

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


hasil tambang minerba, serta pelaksanaan

pengawasan penjualan dan pengangkutan

atau pengapalan hasil tambang minerba.

“Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, gubernur

memiliki kewenangan melakukan evaluasi

dan mencabut yang non clear and clean

(CNC),” paparnya.

Meskipun KPK memberikan batas

waktu selama enam bulan kepada pemerintah

daerah untuk memaksa pemegang

IUP agar mengurus status IUP, ternyata

respons pemerintah daerah di Kalimantan

sangat lamban.

Hampir setahun Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) melakukan kegiatan

Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang

mineral dan batubara (Minerba) di

Kalimantan. Apa hasilnya?

Dari data Dirjen Planologi Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

pada Korsup KPK hingga Mei 2014, ternyata

ada 124 pemegang izin pertambangan

di lima provinsi di Kalimantan yang

masih beroperasi di kawasan konservasi.

Berdasarkan data jaminan reklamasi

di Kalimantan, dari jumlah total 3.836

izin pertambangan hanya 210 IUP yang

menyetorkan dana jaminan reklamasi.

“Sisanya belum memenuhi kewajibannya

untuk menempatkan jaminan reklamasi.

Dari jumlah tersebut, hanya 0,7 persen

atau 16 izin pertambangan yang baru

memiliki dokumen pasca pertambangan,”

Hal inilah yang merupakan potensi

hilangnya pendapatan/pemasukan Negara

sampai hampir 20 trilyun. Indikasinya,

hingga Oktober 2014 di Kalimantan Barat

hanya 21 IUP yang berstatus CnC dari 195

IUP yang diusulkan. Sementara di keempat

provinsi lainnya data tidak tersedia.

Selain itu, sebanyak 44 persen IUP

yang non CnC di Kalimantan bermasalah

secara administratif. Masih data

Dirjen Minerba Kementerian ESDM

mengemukakan sekitar 1.078 pemegang

izin di Kalimantan belum menyelesaikan

administrasi sebagai persyaratan untuk

memperoleh IUP, antara lain kepemilikan

NPWP dan kelengkapan dokumen perusahaan.

Sementara itu dalam arahannya,

Ketua KPK Agus Raharjo mengajak para

kepala daerah untuk menerapkan sistem

e-budgeting dalam setiap penggunaan

anggaran, terutama di sektor energi dan

mineral. “Hal tersebut bertujuan agar

proses yang terjadi bisa dilakukan secara

transparansi sehingga masyarakat percaya,”

katanya.

Ia juga minta para gubernur untuk

mengawasi proses perizinan pertambangan

yang ada. Proses tersebut sebelumnya

menjadi wewenang bupati walikota, dan

saat ini diambil alih provinsi.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari

kegiatan koordinasi dan Supervisi dalam

pengelolaan pertambangan yang diinisiasi

Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK). Kami provinsi Kalbar yang kaya

akan sumber daya alamnya mendukung

penuh,” kata Gubernur Kalbar, Cornelis,

beberapa waktu lalu dalam pertemuan

dengan pimpinan KPK di kantor KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) melangkah maju dalam upaya

memberantas praktik korupsi di sektor

yang selama ini diduga penuh permainan,

yakni pengelolaan sumber daya alam

(SDA). Lembaga pemburu koruptor itu

meneliti satu per satu izin tambang yang

dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah

sejak 2011.

Hasilnya mencengangkan. “KPK

menemukan sekitar 5.000 izin usaha

pertambangan (IUP) yang masuk kategori

bermasalah atau non-CnC (clean and

clear). Dari jumlah itu, yang belum ditindaklanjuti

kepala daerah sebanyak 3.966

izin.” Pernyataan itu disampaikan Agus

Raharjo setelah bertemu dengan Menteri

:: NUSANTARA

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),

Ignatius Jonan dan Mentri dalam Negeri

Cahyo Kumolo. Pada pertemuan tersebut,

juga diundang 32 gubernur dari seluruh

Indonesia. Dua gubernur, yakni gubernur

DKI Jakarta dan Bali, tidak diundang karena

di wilayah masing-masing tidak ada

usaha pertambangan.

Agus Raharjo memerinci, persoalan

yang terjadi pada IUP beraneka macam.

Dari 10.432 IUP di Indonesia, yang dinyatakan

tidak CnC 40 persen (sekitar 4.276

IUP). Ada pula 24 persen (sekitar 1.850)

IUP yang tidak memiliki nomor pokok wajib

pajak (NPWP) atau terindikasi ngemplang

pajak.

Yang lebih memprihatinkan lagi,

KPK mencatat bahwa 1,37 juta hektare

kawasan hutan konservasi telah terjamah

IUP. “Kondisi itu tentu sangat mengkhawatirkan

bagi kelestarian alam,” kata

Agus.

KPK juga menemukan, 90 persen IUP

tidak membayarkan jaminan reklamasi

dan pascatambang. Artinya, banyak perusahaan

tambang yang mengeruk isi perut

bumi tanpa melakukan perbaikan. Di luar

itu, juga ada temuan piutang pelaku usaha

kepada negara sebesar Rp 20 triliun.

“Data-data itu belum termasuk tambang

ilegal yang tak memiliki izin apa pun,”

tambah Agus. Demikian Tata Kelola Pertambangan

di Kalimantan Barat dan Permasalahannya.

* Bersambung | Pardamean

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 29


:: NUSANTARA

Penipuan Chandiran (WNA) Sulit Terungkap

Pakhrul Ilahi dan Chandiran Govindasamy,

masing-masing Presiden Direktur dan Direktur

PT Emas Maju Agrosawit dilaporkan ke Polda

Jambi 19/10-2015, karena cek tunai yang

diterbitkan dengan jaminan 19 sertifikat ,

ternyata adalah cek kosong dan sertifikat

jaminannya digelapkan.

Baru seumur jagung Pakhrul

Ilahi (WNI ) dan Chandiran

Govindasamy (WNA Malaysia)

memitrakan Pabrik Kelapa

Sawit (PKS) PT Emas Maju

Agrosawit (PT Emas) dengan , HS,DP,KS

dan ETS , di Jambi, keduanya sudah melakukan

setidaknya 4 kecurangan,penipuan

dan penggelapan. Pertama, di Kantor

BNI Abadi Jambi, saat akan mentransfer

dana pertama, ( Rp.500 jt ) pada Rekening

Pabrik PT Emas (7-7- 2014 ), DP meminta

No.Rekening PT Emas pada Pakhrul,

tetapi ternyata kemudian, yang diberikan

adalah No.Rekening Pakhrul sendiri.

Terlepas dari benar tidaknya pengakuan

Rosa Maulani Kabag Keuangan PT

Emas) tgl 3/9-2015 bahwa Modal Kerja

dari Mitra telah ditranfer Pakhrul ke Rekening

PT Emas , perbuatan Pakhrul telah

nyata menyalah gunakan kepercayaan

Mitra. Kedua, Pakhrul dan Chandiran

menunjuk Rajendar Singh SH alias Riky

menjadi kuasa hukum PT Emas , padahal

(untuk kepentingan para pihak kemitraan)

kuasa itu sebelumnya sudah dikuasakan

pada Adv.Mangara Siagian SH .

Ketiga, tanpa alasan, lewat Satpam

Pabrik Kemitraan PT Emas , Pakhrul dan

Chandiran melarang Mangara Siagian SH

kelokasi Pabrik, pelarangan itu dilanjutkan

dengan menghentikan pembayaran

Fee Mangara Rp 8 jt/ bulan. Selanjutnya,

karena tidak mau mengisi dana cek tunai

PT Emas untuk pembayaran bagi hasil

kemitraan, dan karena menggelapkan 19

sertifikat jaminan cek tunai yang diterbitkan

, Pakhrul dan Chandiran dilaporkan

pada Polda Jambi ( 19/10 -2015).

Dari penelusuran kontroversinews.

com setidaknya tercatat 5 Laporan Polisi

(LP) penipuan Chandiran, dan Pakhrul

Ilahi pada Polres Ogan Ilir, Polda Sumsel

dan Polda Jambi.Diperkirakan penipuan

tersebut sudah mencapai 10 M lebih,tetapi

modusnya belum terungkap.

Selain LP diatas masih terdapat penipuan

yang belum dilaporkan, di Jambi,

Palembang dan Bandung. Pakhrul dan

Chandiran juga terbilang berani, karena

meski sudah masuk Daftar Hitam

Nasional (DHN) 11/4-2016, keduanya

masih menerbitkan Cek/BG kosong. Ada

dugaan, kasus Pakhrul dan Chandiran

lambat bukan karena pelik dan sulit mengungkap

modusnya, tetapi boleh jadi terkait

dengan WA Pengacaranya Rajendar

Singh alias Riky yang menyatakan pada

Reza,karyawan PT Emas Maju Agrosawit.

“Kalau orang Polda telpon lagi tidak

usah dilayani karena mereka mau aji

mumpung saja serahkan semua kesaya,“

kalimat WA Riky tersebut arogan.

Muncul tentu bukan karena ybs hebat

tetapi diduga karena dibelakangnya

ada orang kuat, dan karena bisa “ bermain

“ di Kepolisian seperti dinyatakan : “ Saya

lagi mau meeting sama client. Maksudnya

lubang-lubang kecil di Kepolisian.

Tak hadiri panggilan kedua.

Sehabis menghadap Kabag Wassidik

Ditreskrimum Polda Jambi (27/3), HS

menyampaikan pada Kontroversi News,

LP nya, tentang Cek kosong PT Emas

dengan jaminan sertifikat yang digelapkan,

masih dalam proses, BAP tambahannya

belum ditindak lanjuti, belum ada

konfrontir, belum ada tersangka, belum

ada SPDP,belum ketemu modusnya.

Menjelang pertemuan yang digelar

Kabag Wassdik dengan Kasubdit III

Ditreskrimum Polda Jambi, salah satu

penyidik memperlihatkan SMS Pakhrul.

Intinya, dia berhalangan hadir pada

pang gilan kedua ,senin, 27/3 , karena ada

keluarga meninggal di Lampung. Pakhrul

kemudian baru hadir di ruang Subdit III

Rabu, 12/4. Di Palembang, Jum,at 7/4,

ketika kontroversinews.com dan Metro

TV akan mengkonfirmasi Kakan Imigrasi

Palembang tentang keberadaan

Chandiran Govindasamy (WNA Malaysia),stafnya

(Desy) menyatakan yang

bersangkutan ke Kanwil. Saat diminta HP

Kakan,Desy keberatan. Dicoba kembali

meminta No.HP Kakanim Palembang,

Desy tak menjawab. (Sanur)

30 EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017

Edukasi

Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi


:: NUSANTARA

Satpol PP Kabupaten Cirebon

akan Tindak Ruko Liar di Tengahtani

CIREBON | Perihal

bangunan ruko liar

yang berada di Jalan

Kiangengtapa Tengah

Tani yang jelas telah

langgar Perda namun

tetap berdiri tegak.

Menurut Kabid Gakda Satpol PP Kabupaten

Cirebon Slamet Saat di konfirmasi di kantornya

beberapa waktu lalu, dirinya mengatakan

kalau permasalahan itu sebelumnya

yang menangani kabid Gakda lama, jadi

kenapa ruko liar justru bukannya dibongkar

malah kini beroperasi dirinya berkilah

belum mengetahui jelas titik polemiknya.

”Kalau masalah ruko liar yang di Tengah

Tani saya belum tau apapun baik posisi dan

datanya, sebab waktu itu yang menangani

permasalahan bukan saya tapi masih Kabid

Gakda lama yang menanganinya,”katanya.

Namun Kabid Gakda Slamet akan tetap

nenindak lanjuti permasalahan tersebut

dan akan turun ke lapangan mengecek

keadaan ruko yang sebenarnya.

”Meski saya belum tahu tetap akan

menurunkan tim untuk menulusuri permasalahan

ruko liar tersebut, baru setelah

itu akan tindaklanjuti, ”tambahnya.

Sementara pihak pemerintah Kecamatan

Tengahtani sepertinya sedikit kecewa karena

menurutnya untuk tembusan laporan dokumentasi

saja tidak ada di kecamatan.

”Ya kami juga tidak tahu masalah ruko

liar tersebut karena dokumentasi baik IMB

dan yang lainnya belum ada laporan ke-kecamatan,”ungkapnya.

Salah seorang warga sekitar ruko liar

yang tak mau disebutkan jatidirinya merasa

resah akibat pembangunan ruko tersebut,

karena jelas ketika musim hujan yang

ditakutkan saluran akan banjir karena sisi

saluran terlalu padat oleh bangunan liar.

”Sebenarnya saya juga khawatir adanya

ruko liar tersebut, karena yang ditakutkan

ketika musim hujan air akan meluap dan

terjadi banjir,”keluhnya.

Dalam permasalahan ini diharap Satpol

PP bisa menindak lanjuti sesuai dengan tupoksi

dan wewenangnya tanpa ada indikasi

negatif apapun. (Hadi).

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 31


:: NUSANTARA

Ratna Dewi Simamora

Tertipu Perusahaan

Investasi Bodong

PEKANBARU | Mencermati peristiwa

penipuan yang dialami Ratna Dewi

Simamora oleh oknum dari PT. Rifan

Financindo Berjangka yang bergerak

dibidang investasi melalui transaksi kontrak

derivetif dalam system perdagangan

alternatif yang biasa disebut perdagangan

bursa.

Rupanya investasi ini hanya

kedok untuk penipuan.

Pengakuan Ratna Dewi

kepada kontroversinews.

com terungkap bahwa

sejak awal dirinya sudah

menjadi target penipuan melalui broker

yang bernama Santi yang tak lain keponakan

Ratna Dewi sendiri yang bekerja

di PT. Rifan Financindo Berjangka.

Adapun jurus penipuan yang digunakan

oleh oknum-oknum perusahaan

itu untuk mengelabui ratna dewi sebenarnya

adalah jurus lama, yakni dengan

menjanjikan dan mengiming – imingi

keuntungan yang besar tapi kali ini

perusahaan tersebut sedikit menggunakan

anak pion sebagai umpan untuk

menjebak nasabah. Ternyata jurus ini

ampuh meluluhkan hati Ratna Dewi

Simaora untuk mentransfer uangnya

sebesar Rp 100 juta ke rekening PT. Rifan

Financindo Berjangka melalui Bank

Mandiri pada 4 Mei 2016.

Sebenarnya, Ratna Dewi sejak

awal sudah menolak untuk ikut berinvestasi

karena beliau tidak memahami

cara transaksi di bisnis pasar modal

atau bursa dan lagi pula tidak biasa

mengakses internet dan smartphone.

Tetapi karena keuletan dari Desi seorang

manager marketing perusahaan

tersebut akhirnya Ratna Dewi bersedia

menanamkan modalnya sesuai keinginan

mereka. Ketika itu Desi menyarankan

supaya Ratna membeli Smartphone

yang bisa melihat internet.

Pada mulanya janji yang diberikan

kepada Ratna Dewi berjalan dengan

baik sepuluh hari setelah menyetorkan

uang. Desi mengabarkan supaya Ratna

32 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: NUSANTARA

Dewi dating ke kantor karena pada saat itu

perusahaan sudah memberikan keuntungan

Rp 10 juta melalui rekening dan saat itu Desi

menyarankan agar uang yang Rp 10 juta bisa

diambil dan dibelikan Smartphone baru.

Pada saat itu juga menyarankan Ratna mencari

nasabah baru karena dia sudah mendapat

untung.

“Melihat itu awalnya saya gembira,”

kata Ratna kepada kontroversinews.com

dan sangat bersemangat mencari nasabah

baru untuk berinvestasi.

Namun rupanya keuntungan pertama

itu hanyalah modus semata karena bulan

berikutnya datanglah sms dari Desi yang

mengatakan bahwa uang investasi sebesar

Rp. 100 juta sudah habis dalam transaksi karena

rugi.

Membaca isi sms dari Desi , Ratna pun

menjadi stress dan langsung mendatangi

kantor PT. Rifan Financindo Berjangka, dan

mempertanyakan kenapa bisa rugi?.

“Sejak awal Desi dan Santi mengatakan

bahwa investasi ini tidak ada istilah rugi dan

selamanya mendapat untung, kenapa ini

bisa terjadi,” ungkap Ratna bernada kesal.

Entah menggunakan sugesti apa Desi si

manager marketing berhasil lagi mengelabui

Ratna Dewi Simamora agar mau menginvestasi

dananya kembali sebesar Rp 40 juta

dengan dalih akan mendapat untung besar,

sekaligus dapat mengembalikan uang yang

pertama Rp 100 juta.

Maka pada tanggal 9 November 2016

melalui Bank Mandiri Ratna mentransfer

uang Rp 40 juta ke rekening PT. Rifan Financindo.

Tapi sayang nasib uang itupun

sama yakni habis karena rugi.

Singkat cerita Desi, Santi dan Rosmauli

D Panjaitan seorang pialang datang menemui

Ratna untuk menemani mencari nasabah

lain agar dapat dijadikan korban. “Kami

ke rumah Pak Sembiring di Jundul Lama

dan ke rumah Pak Aritonang di proyek tapi

mereka semua menolak berinvestasi,” kata

Ratna.

Sementara itu, Ketua DPD LSM ABRI

Riau Osama BJ Sihaloho mempertanyakan

kinerja perusahaan itu yang lebih pantas

disebut penipuan dari pada berbisnis. Pada

saat pertemuan di kantor perusahaan Osama

menyarakan agar PT Rifan Financindo

Berjangka atau oknum-oknum yang menipu

Ratna Dewi Simamora agar mengembalikan

uangnya sebelum dilaporkan ke Polda Riau.

(tim)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 33


:: NUSANTARA

PT Tri Mandiri Utama vs PT Ciputra Development

KUBU RAYA |Perseteruan antara PT Tri

Mandiri Utama dan PT Ciputra Development

yang berlangsung sejak tahun 2016

hingga 2017 masih menjadi topik menarik

dikalangan pers. Pasalnya, satu sama lain

mengklaim bahwa dirinya yang benar.

Seperti dikatakan Yusanto

Hariyatno selaku associate

Director Ciputra kepada kontroversinews.com,

pihaknya

dengan terpaksa menggugat

PT Tri Mandiri Utama ke pengadilan

dan mengambil alih pekerjaan yang

selama ini dipercayakan kepada PT Tri

Mandiri Utama.

Masih menurut Yusanto, gugatan

ke pengadilan oleh Ciputra Development

ini terkait pembangunan rumah

Citra Garden Aneka dengan type Classic

di Blok . A1 ,A2. A3. A5. B1. C1 dan

bangunan Rukan Blok AO, yang terletak

di jalan Ayani II, Kabupaten Kubu

Raya.

“Kami sudah melayangkan surat

pada tanggal 21 September 2016 dengan

Nomor surat : 02/SP-3/BANG/CGA/

IX/2016. Pengambilan alih pekerjaan oleh

Citra Fortuna JO selaku pemberi pekerjaan

pembangunan Rumah Citra Garden

Aneka, karena tidak ada perkembangan

yang signipikan terkait bobot progress

pekerjaan dilapangan dalam beberapa

minggu terakhir.” Katanya.

Bahkan setelah surat peringatan

pertama (SP 1) dan surat peringatan

(SP 2) yang sudah dilayangkan juga

tidak di indahkan oleh PT Tri Mandiri

Utama.

“Makanya kami ambil alih pekerjaan

PT Tri Mandiri Utama karena

tidak serius dalam menindak lanjuti

kesepakatan dengan pemberi tugas

dalam melaksanakan SP-2 dan tidak

mampu untuk mengejar keterlambatan

pekerjaan tersebut.” Ujar Yusanto.

Ditempat terpisah, menurut Tandyanto

alias Afin selaku kuasa Direktur

PT. Tri Mandiri Utama mengatakan

pengambilan alih pekerjaan secara

dilakukan secara sepihak. “Dilakukan

dengan cara menggunakan kekerasan

dan tekanan, ini-kan pelanggaran hukum.”

Katanya.

Tandyanto mengaku dirinya dikorbankan

oleh Manager yang lama Sdr

Edy Haryanto. Kepada kontroversinews.com

dirinya membeberkan permasalahan

yang telah menimpa dirinya.

Perihal pemutusan sepihak pada

hari jumat tanggal 21 September 2016,

seharusnya ada hitungan-hitungan

mengenai volume pekerjaan yang telah

dia selesaikan .

“Apakah saya berhutang atau

perusahaan yang memberi pekerjaan

yang berhutang pada saya. Inikan

34 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


semuanya harus jelas”, ujarnya.

Masih menurut Tandyanto,

Proyek Ciputra yang dikerjakan banyak

kejanggalan yang dilakukan oleh

manajer yang lama sdr Edy. Salahsatunya

saat dirinya mendapat Surat Perintah

Kerja (SPK) untuk proyek Citra

Garden Aneka. SPK dibuat apabila pekerjaan

hampir selesai.

“Contohnya pekerjaan yang seharusnya

dikerjakan selama 14 hari,

malah SPK yang dibuat hanya 10 hari.

Makanya pekerjaan yang saya kerjakan

selalu terlambat”. Katanya.

Menurut dia, keterlambatan

tersebut memang ada unsur kesengajaan

oleh pihak menajemen lama. Karena

SPK yang diterbitkan oleh perusahaan

pemberi kerja hampir berakhir.

“Itu di lakukan hampir semua pekerjaan

yang diberikan pada saya PT Tri

Mandiri Utama,” ujarnya.

Ada kejanggalan

Pada hari senin tanggal 24 September

2016, PT Tri Mandiri Utama

diusir secara sepihak karena sudah ada

kontraktor baru dilokasi pekerjaan.

Padahal, kata Tandyanto masih

ada bahan material milik perusahaan

PT Tri Mandiri Utama yang tersisa,

dan dipakai oleh kontraktor yang baru.

“Bila dihitung dalam rupiah mencapai

sekitar 1,5miliar. Peralatan tersebut

diantaranya ada 4 molen dan satu kapolding

perancah besi yang masih ada

didalam gudang saat itu. Dan barang

tersebut juga digunakan oleh kontraktor

yang baru. Tanpa seizin saya.” Katanya.

Menurut dia, dirinya dikorbankan

oleh sdr Edy Haryanto yang saat

itu menjabat manejer lama di Ciputra.

Untuk menutupi kesalahanya, saya dijadikan

kambing hitam.

“Karena saya terlalu tau banyak

tentang manajer yang lama. Sewaktu

saya mendapatkan proyek perumahan

Citra Garden Aneka. Kami sebelum

bekerja sudah dimintai setor pada Edy

Haryanto sebesar Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh Juta rupiah), walaupun

dibayar dua kali.

Biaya tersebut sebagai fee pemberi

pekerjaan. Dirinya mengaku

memiliki bukti dan saksi-saksi. Banyak

lagi kejanggalan yang dilakukan oleh

maneger lama.

Intimidasi dan teror

Dari informasi yang diterima, pihak

Ciputra telah mengerahkan massa

untuk mengusir dengan cara paksa dan

tidak manusiawi agar PT Tri Mandiri

Utama harus mengosongkan lokasi

proyek.

Tandyanto mengaku dilaporkan

kepada polisi karena dituduh penggelapan

dan penipuan oleh pihak Ciputra.

Dirinya divonis 3 tahun penjara

atas laporan suplayernya sendiri. Sdr

Lai Khim Tjhai alias Acai.

Balik menggugat

Selaku kuasa penyertaan Modal

pada PT TRI MANDIRI UTAMA, pada

hari Senin tanggal 20 Maret 2017 melalaui

kuasa Hukum EDWARD TAMBU-

NAN. SH.MH. M. MUKTI ALI. SH. &

HARDINO.SH., telah mendaftar gugatan

melawan Hukum di Pengadilan

Negeri Mempawah dengan Nomor :

16/PDT.6/2017/PN. MPW. Dengan

gugatan pada PT CIPUTRA DEVELOP-

MENT Cabang Jakarta.

Tandyanto selaku kuasa penggugat

dari PT. TRI MANDIRI UTAMA

dan NETTY HERIYANI, SE selaku

kuasa penyertaan Modal pada PT. TRI

MANDIRI UTAMA, akan menggugat 3

orang tua dan 10 orang turut tergugat.

Dalam gugatannya disebutkan

bahwa PT. CIPUTRA DEVELOPMENT

Cabang Jakarta tidak pernah mau

membayar sisa bobot/progress pekerjaan

kepada PT. TRI MANDIRI UTA-

MA tanpa alasan yang jelas dan sepihak.

Dari hasil penghitungan bobot/

progress pekerjaan sudah mencapai

56% atau sama dengan sebesar

Rp.9.114.816.000.-(Sembilan milyar

se ra tus empat belas juta delapan ratus

enem belas ribu rupiah). Ditambah

pembayaran addendum lainnya sebesar

Rp 2.556.500.000.- (dua milyar

lima ratus lima puluh enam juta lima

ratus ribu rupiah ). Sehingga total keseluruhan

adalah Rp.11.668.316.000,-

(sebelas milyar enam ratus enam puluh

delapan juta tiga ratus enam belas

ribu rupiah ). (Tim)

Ketua RT 04 Desa

Talang Belido

Lakukan Pungli

:: NUSANTARA

MUARO JAMBI | Pungutan liar (pungli) sekarang

sedang giat-giatnya diberantas di bumi Indonesia

baik yang skala besar, maupun klasifikasi kecil

pungli merupakan perbuatan melanggar hukum

dan meresahkan masyarakat karena dipungut

secara paksa serta tidak mendasarkan peraturan

pemerintah dan musyawarah mufakat. Untuk itu

diharapkan pihak petugas hukum yang berwenang

harus sungguh-sungguh berantas pungli agar tidak

menimbulkan keresahan masyarakat.

Sebagai mana yang terjadi di RT. 04 Desa Talang

Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten

Muaro Jambi. Masyarakat merasa resah disebabkan

oleh perbuatan Ketua RT. 04 SN melakukan

pungutan liar memungut uang kepada masyarakat

yang membawa tanah galian setiap mobil

yang membawa keluar dari RT. 04.

Pembayaran pungutan sekali pungut tidak

tanggung-tanggung sampai Rp. 3 juta perkwitansi

diperkirakan hasil pungutan sudah mencapai lebih

dari Rp. 50 juta dan uang tersebut digunakan

untuk pribadi ketua RT. 04 SN.

Sutikno menjelaskan kepada kontroversinews.com

bahwa Sai’an ketua RT. 04 telah dipanggilnya

dan dipertanyakan, digunakan untuk siapa

dan untuk apa juga pungutan berdasar apa, karena

pemerintah dan izin dari desa tidak ada.

Ketua RT. 04 Sai’an harus bertanggung jawab

sendiri atas pungutan tersebut dan kades Sutino

menyarankan agar konfirmasi dan pertanyaan tertulis

dari kontroversinews.com segera dijawab bahwa

ketua RT. 04 Sai’an dengan angkuhnya merasa

kebal hukum menjawab saran kades tersebut. “Saya

tidak akan menjawab surat konfirmasi/ pertanyaan

tertulis dari wartawan tersebut terserah dilaporkan

kemana saja saya siap dipanggil,” kata kades menirukan

omongan ketua RT. 04 Sai’an.

Kesimpulannya Kades mengatakan bahwa

pungutan tersebut yang dilakukan ketua RT 04

Sai’an tidak ada izin, restu dan perintah dari kades

Talang Belido atau Perdes dan uangnya dikemanakan.

(OSEF/SANUR)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 35


:: NUSANTARA

Atlet Berprestasi Jangan

Pindah ke Daerah Lain

CIMAHI |Pemerintah Kota Cimahi meminta

atlet dan pelatih terus berlatih guna mendapatkan

prestasi terbaik serta mengharumkan

nama daerah di tingkat nasional maupun

global. Tak lupa, para atlet berprestasi pun diminta

tak berpindah ke daerah lain.

Asisten Administrasi Umum Kota Cimahi,

Sri Nurul Handayani mengatakan,

raihan prestasi yang didapat oleh para atlet

asal Cimahi saat pelaksanaan Pekan Olahraga

Nasional (PON) Jabar akan semakin

menggoda daerah lain untuk menawarkan

mereka pindah. “Tetapi kami yakin prestasi

bukan hanya mengejar masalah materi,

tetapi aktualisasi diri dan rasa cinta membela

kota tercinta jauh lebih penting,” katanya,

kepada pewarta, Selasa (18/4) lalu.

Dia berharap, atlet asal Kota Cimahi

bisa mempertahankan prestasi dalam

ajang-ajang olah raga yang diikuti ke depannya.

Apa yang telah diraih harus menjadi

motivasi atlet untuk melanjutkan prestasi

di kejuaran berikutnya.

Untuk mengapresiasi perjuangan atlet

selama PON, Pemkot Cimahi telah memberikan

‘uang kadeudeuh’ terhadap 19 atlet

dan empat pelatih asal Cimahi. Ada tujuh

atlet dan empat pelatih yang mendapatkan

medali emas. Lima atlet mendapatkan

medali perak dan tujuh atlet meraih medali

perunggu dalam ajang pesta olah raga nasional

tersebut.

Adapun cabang olah raga yang mereka

ikuti di antaranya terjun payung, dayung,

bulu tangkis, hockey, menembak, gulat,

panahan, senam, taekwondo, bina raga dan

sepak bola.

Selain atlet PON IX Jawa Barat, lima

atlet ajang Pekan Paralympic Nasional

(Peparnas) XV Jawa Barat juga mendapatkan

penghargaan. Tercatat ada dua atlet

yang mendapatkan medali emas dan

tiga atlet meraih medali perak dari cabang

olah raga atletik dan bowling. Berdasarkan

informasi yang dihimpun dari Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi, peraih

emas mendapatkan bonus sebesar Rp

15 juta, medali perak Rp 10 juta dan medali

perunggu Rp 5 juta. (Jason)

Rp. 42,5 Miliar Disiapkan untuk Perbaiki Jalan

CIMAHI | Pada tahun ini, Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Kota Cimahi

akan memperbaiki dan membangun

jalan sepanjang 58.839 meter. Tak hanya

jalan, saluran drainase sepanjang 11.295

meter serta tiga buah jembatan juga menjadi

bidikannya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan

Umum Kota Cimahi, Ainul Yakin

mengatakan, untuk pembangunan dan rehabilitasi

jalan, saluran air serta jembatan

tersebut, Pemkot Cimahi telah mengangarkan

Rp42,5 miliar dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

“Proses pekerjaan akan dilaksanakan

secepatnya. Sekarang ini pihaknya sedang

menyusun harga satuan bahan-bahan. Kita

sedang persiapan lelang. Mei sudah lelang,”

katanya, kepada pewarta, Jumat (7/4).

Untuk memperbaiki jalan, pihaknya

akan menggunakan cara hotmix. Tapi, dalam

praktik di lapangan itu akan disesuaikan

dengan kondisi jalan. Bagi, jalan yang

seringkali mengalami kerusakan tinggi,

maka pembetonan akan dilakukan.

Mengenai pemeliharaan jalan, me nurutnya,

hal itu dilakukan secara rutin dan

terjadwal sesuai kebutuhan di lapangan.

Setiap harinya petugas mengelilingi jalan

sepanjang Cimahi untuk memerika kondisi

jalan.

Selain itu, pihaknya pun akan menyelesaikan

pekerjaan di tahun anggaran sebelumnya

yang belum tuntas. Pasalnya, ada

beberapa titik ruas jalan yang harus direhabilitasi

antara lain Jalan Daeng Ardiwinata,

Jalan Cibaligo, Jalan Rd. Demang Hardjakusumah,

Jalan Melong Raya.

“Untuk rehabilitasi jalan ini kami

telah alokasikan Rp8 miliar. Rencananya

kita selesaikan tahun ini juga,” kata Ainul.

(Jason)

36 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: REHAT

Mewaspadai Bahaya

Kanker Serviks

Kemenkes Dorong

Vaksinasi Nasional

JAKARTA | Mengidap kanker serviks

stadium empat membuat kondisi tubuh

artis Julia Perez terus mengalami penurunan.

Sejak dirawat di Rumah Sakit

Cipto Mangunkusumo, penyanyi dangdut

itu juga telah menjalani sejumlah

pengobatan untuk melawan kanker yang

ia derita.

Kanker serviks atau kanker leher rahim

yang diderita Jupe, demikian ia biasa

disapa, termasuk salah satu jenis kanker

yang berbahaya, dan dikabarkan menempati

urutan ke-dua yang menyerang

perempuan Indonesia setelah kanker

payudara.

Mengingat pentingnya pencegahan

kanker serviks, Kementerian Kesehatan

RI tengah berupaya untuk merencanakan

imunisasi vaksin Human Papilomavirus

(HPV) ke dalam program imunisasi

nasional. Namun, hal tersebut masih

tersendat pada anggaran yang dibutuhkan

untuk pembelian vaksin.

“Kami memang merencanakan untuk

membuatnya jadi program nasional

Kanker serviks jadi penyebab

kematian perempuan nomor dua di

dunia. Namun, kesadaran mengenai

bahaya dan upaya deteksi dini

penyakit ini masih sangat rendah.

supaya tidak terbatas di provinsi tertentu

saja, tapi masalahnya vaksin itu masih

impor dan cukup mahal sehingga kami

akan ajukan ke DPR, karena ini masuk

masalah anggaran,” ungkap Elizabeth

Jane Soepardi, Direktur Surveilans dan

Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan,

dilansir dari CNNIndonesia.com

beberapa waktu lalu.

Pengajuan anggaran tersebut disertai

sejumlah data pendukung. Jane mengatakan,

ada dua provinsi yang jadi percontohan

pemberian vaksin HPV yang

dijadikan acuan data kepada DPR. Kedua

provinsi itu adalah DKI Jakarta dan Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Meski demikian, Jane mengatakan,

tidak menutup kemungkinan anggota

DPR akan langsung memutuskan pentingnya

vaksin HPV dari contoh kasus

kanker serviks yang dialami Jupe. Hal itu

untuk membantu perempuan lainnya di

Indonesia agar tercegah dari kanker serviks

sejak dini.

“Tapi, kalau dari DPR melihat kasus

Jupe sekarang, dan tidak akan menunggu

untuk program imunisasi tersebut, bisa

saja. Nanti dari DPR akan ke Kementerian

Keuangan,” tuturnya.

Yang terpenting, kata Jane, bagaimana

cara supaya pembelian vaksin

tersebut tidak putus di tengah jalan lantaran

anggaran habis.

Tidak ditanggung BPJS

Hingga saat ini, pemberian vaksin

untuk mencegah kanker serviks belum

ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS). Jane mengatakan

masyarakat harus secara mandiri membayar

imunisasi yang terbilang mahal

itu, dan tidak menyebutkan berapa dana

yang harus dikeluarkan. Mahalnya biaya

vaksin, yang ditengarai mencapai jutaan,

membuat upaya vaksin HPV tidak banyak

dilakukan.

Namun, Jane berharap, BPJS mau

membantu meringankan beban masyarakat

untuk biaya vaksin. “BPJS tidak

menanggung vaksin, dia hanya mengobati

yang sudah sakit. Tapi, kami berharap

BPJS dapat menanggung dan menjadi

seperti syarat penting untuk masyarakat

supaya dapat wajib vaksin HPV,” tuturnya.

Vaksin HPV diberikan kepada perempuan

berusia 9-13 tahun untuk tahap

satu dan dua. Tidak menutup kemungkinan

vaksin ini diterima juga oleh masyarakat

yang berusia hingga 40 tahun.(rah)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 37


:: REHAT

Cerita Perjuangan Evie Trefina,

Penyintas Kanker Serviks

EVIE Trefina (69) mengetahui dirinya

menderita kanker serviks stadium 3B sejak

sekitar enam tahun lalu. Setelah menjalani

delapan kali kemoterapi, 25 kali radioterapi

eksternal dan tiga kali radioterapi internal,

ia memutuskan untuk berserah diri.

Keputusan untuk tidak melanjutkan

kemoterapi bukanlah hal yang mudah. Evie

harus bertaruh pada segala kemungkinan

yang terjadi antara hidup dan mati.

“Saya dinyatakan sembuh secara resmi

dari dokter itu belum, tapi saya meyakini

diri saya sendiri. Ketika dikatakan dokter

untuk kemo lagi, saya berpikir dari mana

(dana) kemo itu. Begitu besar dananya,”

ujarnya seperti dikutip dari CNNIndonesia.

com beberapa waktu lalu.

Dia mengaku, sebanyak Rp20 juta harus

dikeluarkannya untuk sekali kemoterapi.

Biaya yang semakin membengkak membuatnya

memilih untuk tidak melanjutkan

kemoterapi. Namun, hal itu didasarinya

dengan percaya akan kesembuhan.

Awal diagnosa

Evie tidak mengalami rasa sakit

sedikitpun sebelum dirinya divonis kanker

serviks. Setelah enam bulan mengalami

keputihan yang berlebihan, dirinya pun

mengalami pendarahan. Saat itulah, dia

memeriksakan dirinya ke dokter.

Tidak kaget dengan vonis kanker dari

dokter, begitulah pengakuan Evie. Di usianya

yang sudah tidak muda lagi, ia merasa

yakin ada yang aneh ketika pendarahan itu

menyerangnya.

“Saat keputihan, saya menggunakan

pantyliner tapi ternyata tidak cukup

menampung lalu saya menggunakan pembalut.

Dari pakai pembalut ada flek sedikit,

lama-lama kok ini banyak tapi ini saya pikir

karena sering naik turun tangga,” tuturnya.

“Tapi ini sudah kelainan kalau saya

yang sudah umur segini mengalami pendarahan,

sudah tidak benar. Waktu bertemu

dokter, dia justru seperti ragu untuk mengatakan

kepada saya akhirnya saya bilang saya

sudah kena CA (kanker) ya dok,”ucapnya.

Pengobatan pun dijalaninya sejak Desember

2012 hingga Maret 2013. Setiap

Senin, dirinya menjalani kemoterapi dan radioterapi.

Kemudian, dia akan kembali ke rumah

sakit untuk kontrol setiap Jumat. Tak

urung, dirinya pun harus menerima transfusi

darah sebelum kemoterapi berlangsung

karena hemoglobinnya di bawah 10.

Tentu saja, Evie pun mengalami efek

setelah menjalani kemoterapi seperti tidak

nafsu makan dan mual. Rasa lelah dirasakannya,

tetapi semangat untuk kesembuhan

tidak surut begitu saja.

Evie mengatakan, dirinya berusaha

tidak stres untuk menjaga imunitasnya terus

baik. Imunitas tersebut menjadi penting

karena dapat menghancurkan sel kanker

yang beredar di tubuhnya.Bahkan, dokter

pun tidak memberikan pantangan apapun

untuk asupan makanannya. Dia terus

membuat dirinya merasa lebih baik untuk

melupakan sakit yang dialaminya.

Tak hanya itu, dirinya terus bersyukur

dengan apa yang dia terima saat

ini. Bahkan, kegiatan bertemu dengan sesama

pengidap kanker pun dilakukannya

bersama paguyuban yang dia ikuti yakni,

Paguyuban Pelangi.

“Saya menyerahkan semuanya kepada

Tuhan Yang Maha Esa, setiap kali saya bangun,

saya bersyukur karena masih ada mukjizat.

Saya dapat menahan diri untuk tidak

emosi dan tidak stres, membawanya dalam

doa,” tuturnya kemudian. (rah)

38

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


2013, Ada 98 Ribu Orang Penderita

Kanker Serviks di Indonesia

:: REHAT

Di antara semua jenis kanker,

kanker serviks dan

kanker payudara menjadi

penyakit kanker dengan

prevalensi tertinggi di

Indonesia. Data prevalensi ini didapatkan

berdasarkan data Riskesdas 2013.

Berdasar data tersebut, prevalensi

penderita kanker serviks mencapai

0,8 persen dan kanker payudara sebesar

0,5 persen.

Mengutip data dari laman Depkes.go.id,

prevalensi penderita kanker

serviks tertinggi berada di Provinsi

Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan

Yogyakarta. Di provinsi tersebut, prevalensinya

mencapai 1,5 persen.

Namun berdasarkan perkiraan

jumlah penderita, Provinsi Jawa Timur

dan Jawa Tengah memiliki jumlah

penderita terbanyak di tahun 2013.

Jumlah penderita kanker serviks di

Provinsi Jawa Timur mencapai 21.313

orang. Sedangkan di Provinsi Jawa

Tengah yang tercatat mencapai 19.734

orang. Sedangkan jumlah keseluruhan

penderita kanker serviks di Indonesia

adalah 98.692 orang.

Angka ini jauh terbilang sangat

tinggi dibandingkan dengan jumlah di

Jakarta. Angka penderita kanker serviks

di Jakarta pada 2013 adalah 5.919

orang.

Namun data dari Instalasi Deteksi

Dini dan Promosi Kesehatan RS Kanker

Dharmais yang dimuat dalam laman

Depkes mengungkapkan bahwa angka

kasus baru di 2013 mencapai 356. Sedangkan

angka kematian akibat kanker

serviks ini mencapai 65 orang.

Secara nasional, prevalensi penyakit

kanker pada penduduk Indonesia

di semua umur pada 2013 mencapai

1,4 persen atau 347.792 orang. Sedangkan

jumlah tertingginya berada di

Provinsi DI Yogyakarta dengan angka

prevalensi mencapai 4,1 persen.

Sedangkan jumlah penderita

kanker terbanyak adalah penduduk di

Provinsi Jawa Tengah (68.638 orang)

dan Jawa Timur (61.230 orang).

Kemenkes sendiri menggaungkan

upaya pencegahan kanker dengan

sistem Cerdik. Cerdik merupakan singkatan

dari Cek kesehatan secara berkala,

enyahkan asap rokok, rajin aktivitas

fisik, diet sehat dengan kalori seimbang,

istirahat yang cukup, dan kelola

stres. (chs)

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 39


:: EDUKASI

Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan

Non Formal, Disdik Gelar Bintek PTK PNFI

KAB. BANDUG |Dinas Pendidikan Kabupaten

Bandung menggelar bimbingan

teknis, bagi peningkatan kinerja pendidik

dan tenaga Kependididkan Pendidikan

Non Formal (TPK PNFI) di Hotel Endah

Parahyangan Cibeureum Cimahi, Rabu

(26/4) lalu.

Kadisdik Kab. Bandung DR.H. Juhana

menyanpaikan bahwa sesuai Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Permendikbud) no 4 tahun 2016 bahwa,

SKB ini berubah menjadi Satuan Pendidikan.

Jadi SKB ini menurutnya sudah setara

dengan sekolah.

“Kan kepalanya dipimpin eselon IV,

sama kepala SKB, UPT Disdik Kecamatan.

Cuma wilayah kerjanya SKB ini satu

Kabupaten. Sekarang menjadi satuan

pendidikan sesuai, Pemendikbud no 4 tahun

2016,”jelasnya.

“Sehingga kepala SKB ini statusnya

bukan lagi pejabat struktural tetapi

pejabat fungsional. Sebagai lembaga

pendidikan yang mengelola kegiatan

pendidikan nonformal baik itu, Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) Taman

Pendidikan Al Quran (TPA) dan sebagainya.

“Jadi tidak ubahnya sekolah,”

ujarnya.

Ia mengatakan para peserta merupakan

perwakilan atau penilik dari tiap

Kecamatan. Mereka diberikan pelatihan,

berbagai bidang ilmu, terkait kedisiplinan,

kinerja dan kompetensi. Materi

disampaikan pemateri dari IPI Pusat,

DKPP Kab. Bandung , Pisikolog UPI

“Mereka yang hadir ini dari seluruh

Kecamatan,” ungkapnya.

Kepala Seksi Kesetaraan dan Pendidikan

Masyarakat Disdik Kab. Bandung

Drs. H. Tedi Priayna M.MPd. mengatakan

kegiatan Bintek peningkatan mutu

pendidikan dan Tenaga Kependidikan ,

Pendisikan Non Formal ( PTK-PNF ) Bidang

PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan

40 Edukasi

Kab. Bandung.

Di ikuti 108 peserta terdiri dari

Penilik PAUD, Kesetaraan dan Penilim

Kursus se-Kab. Bandung dilaksanakan

selama 3 hari, mulai Hari Rabu – Sabtu,

tanggal 26 April s/d 29 April 2017. Katanya.

Sementara menurut salah seorang

peserta Bintek PTK-PNF Iis Rohaeti SPd.

MM. dari Penilik PAUD Kecamatan Cimaung

Mengaku bangga dan ini akan

menjadi tolak ukur keberhasilan , akan

lebih meningkat keprofesionalan dan

mempererat tali silaturahmi antar penilik

sekab. Bandung. (Awing / Lee )

Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


Kabid H. Maman Sudrajat:

Bintek Guru Sasaran

Implementasi Kurikulum 2013

KAB. BANDUNG | Kontroversinews.

com–Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang

telah dimulai pada tahun lalu, namun

implementasi kurikulum ini dalam kenyataannya

masih memerlukan banyak

perbaikan dan pembenahan, mulai dari

penyiapan perangkat modul, buku siswa,

buku guru, narasumber, instruktur

nasional dan guru sasaran sebagai daya

dukung dan penggerak implementasi

Kurikulum 2013. Demikian dikatakan

Drs. H. Maman Sudrajat MM.Pd disela-sela

kegiatan bintek di SDN Ciwidey

VI Jl. Bababakan Tiga Ciwidey Kab.

Bandung, beberapa waktu lalu.

Menurut dia Pada tahun ini pemberlakuan

kurikulum 2013 hanya pada sekolah

sasaran atau piloting guru sekolah dasar

(SD) diantaranya guru kelas 1 dan kelas IV

, yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan , diharapkan

pelaksanaannya akan lebih baik

dan efektif terkait dengan rasional dan elemen

perubahan kurikulum atau roh perubahan

kurikulum. Semua guru kelas atau bidang

studi sekolah sasaran diharapkan telah

melaksanakan pada tahun ini.

Dijelaskan H . Maman dengan dilandasi

oleh pertimbangan di atas, Bidang

TK,SD dan Non Formal memandang

perlu mengadakan fasilitasi berupa

Kegiatan Diklat Guru Sasaran Implementasi

Kurikulum 2013 sebagai wujud

partisipasi aktif dalam mensukseskan

Implementasi Kurikulum 2013.

Pelatihan ini bertujuan agar Guru

Sasaran mampu memahami dan

mengimplementasikan Kurikulum 2013

di sekolahnya masing-masing, yang antara

lain dimulai dari perubahan mindset,

proses pembelajaran dan mengevaluasi

hasil pembelajaran sesuai dengan

Kurikulum 2013.

Masih kata H. Maman bintek Kurikulum

2013 ini dilaksanakan semua sekolah

dasar (SD) yang jumlahnya sebanyak 1400

SD di 31 Kecamatan se- Kab. Bandung. Dari

jumlah 1400 SD yang melaksanak bintek

baru sekitar 35 persen atau sekitar 500 sekolah

, faktor penyebabnya keterlambatan

dikarenakan jumlah personil yang ada jumlahnya

sedikit di banding jumlah volume

kegiatan yang hatus di laksanakan, Papar H.

Maman

Sementara UPT TK,SD dan Non

Formal Ciwidey Mamu Mulyana SPd,

mengatakan kegiatan Diklat Guru Sasaran

Implementasi Kurikulum 2013 Tahun

2017 ini di wilayah kerjanya di ikuti

70 peserta terdiri dari guru kelas 1 dan

kelas 4 yang dilaksanakan selama 6 hari,

mulai Hari Senin – Sabtu, tanggal 24

April s/d 30 April 2017 lalu.

Masih Kata Mamu pelaksanaan

Kurtilas ini, sebenarnya sudah berjalan

dari tahun sebelumya, namun dengan

adanya pogram bintek ini , kinerja guru

lebih ditingkatkan. Di UPT Pendisikan

Ciwidey sendari dari jumlah 33 SD , yang

baru melaksanakan Kurtilas yang sudah

berjalam sebanyak 14 SD diantaranya,

SDN Nenon, Ciwidey 6, SDN Ciwideh

3, Ciwidey 4 Sindangsari, Curug , Lebakmuncang

1 , Lebakmuncanh 2, Nanjung,

dan SDN Margaluyu. (Awing)

Dadang Rusdiana

Anggota Komisi X DPR RI

:: EDUKASI

Darus, Harus Ada Perbaikan

Dalam Tata Kelola BOS

BANDUNG | Komisi X Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) RI meminta semua pemerintah

daerah (pemda) bisa mempercepat proses

pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

di sejumlah daerah yang hampir empat bulan

mengalami keterlambatan. Legislatif juga berharap

agar ada perbaikan tata kelola dalam

prosedur pencairan dana itu terutama yang

bersumber dari pemprov.

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

menuturkan, komisinya sudah meminta

agar permasalahan ini bisa diselesaikan sehingga

tidak terus berlarut-larut. Apalagi anggaran

tersebut biasa digunakan untuk kebutuhan di

setiap sekolah. “Seperti untuk di SMA. Terjadinya

keterlambatan pencairan BOS usai adanya

peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota

ke provinsi,” ujar Dadang, di Bandung,

beberapa waktu lalu.

Menurut Dadang, peralihan kewenangan

memang cukup memberi dampak terhadap

berbagai program termasuk dari hal pencairan

dana bos. Untuk itu, komisinya meminta

agar seluruh kepala daerah yang memiliki wewenang

bisa memperbaiki tata kelola dari sistem

pencairannya. “Kami sulit bila harus turun

tangan karena (Dana BOS) yang kini terlambat

kebijakan dari gubernur langsung,” ungkap dia.

Berbeda, lanjut dia, dengan dana bos

yang bersumber dari pemerintah pusat dimana

komisinya selalu mengawal hingga ikut

memantau mekanisme pencairannya. (gin)

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 41


:: EDUKASI

Siswa Penerima PIP Harus Terdaftar

di Sekolah Formal dan Non Formal

KAB. BANDUNG | Kementrian pendidikan

Nasional saksikan secara langsung

proses percepatan pencairan PIP

bagi siswa SDN yang ada dilingkungan

Dinas Pendidikan kabupaten Bandung,

kemarin pagi pelaksanaan diselenggarakan

di SDN Lebakwangi 2 kecamatan

Arjasari, Kabupaten Bandung secara

simbolis memberikan Bantuan Tunai

Program Indonesia Pintar (PIP) kepada

dua orang siswa didampingi orang tua

mereka.

Penyampaian simbolis disampaikan

langsung Perwakilan dan Staf Kementrian

Pendidikan Nasional R. Alpha

Amirrachman, Ph.D dan Bupati Bandung

H. Dadang M Naser yang diwakili

Kepala Dinas Pendidikan kab. Bandung

DR. H. JUHANA SPd.

Dalam sambutannya Kepala Dinas

Pendidikan H. Juhana mengatakan atas

nama pemerintah kabupaten Bandung

dan Dinas Pendidikan sangat merespon

dengan baik program yang disampaikan

pemerintah pusat tersebut.

”Kami mohon maaf kepada pada

orang tua siswa serta perwakilan dari kementrian

pendidikan Nasional sehubungan

dengan ketidak hadiran Bupati

Bandung pada acara ini, karena kesibukan

dan padatnya agenda kegiatan yang

dipikul Bupati Bandung,” jelas Juhana.

Namun meski bupati bandung

tidak dapat hadir Pesan yang harus

disampaikan kepada orang tua siswa

dan siswa dari bupati sudah dikantongi

kadisdik, dalam amanatnya Bupati

bandung menyampaikan agar para siswa

penerima Bantuan Program Indonesia

Pintar benar-benar dapat memperlihatkan

kemampuan mereka dan

dapat menciptakan siswa siswa pintar

dan berkemampuan serta siap bersaing

dengan siswa lain.

Juhana berharap agar Dinas pendidikan

tidak lagi mendengar adanya

istilah pemotongan serta pengondisian

pengondiasian berkaitan dengan dana

bantuan PIP tersebut dilapangan, serta

kepada orang tua siswa Juhana berharap

para orang tua dapat memanfaatkan

bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan

kebutuhan siswa dalam mengikuti

proses pembelajaran disekolahnya masing

masing.

Sementara R. Alpha Amirrachman,

Ph. D staf khusus kementrian Pendidikan

Nasional Bidang Monitoring

Implementasi Kebijakan kepada kontroversinews.com

saat dihubungi menuturkan

bahwa Dana Bantuan Program

Indonesia Pintar ( PIP ) sudah ada dan

dapat dicairkan bilamana siswa tersebut

mengikuti pendidikan baik di sekolah

Formal maupun Non. Formal dan tercatat

dalam Dapodik.

”Saya mendapat tugas langsung

dari pimpinan untuk menyaksikan

proses percepatan pencairan PIP yang

42

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


tahun 2015 dan 2016 yang hingga saat ini belum

disampaikan dan disalurkan, pasalnya di

Direktorat SD dana tersebut sudah terserap

sebesar 84 % jadi tinggal 16 % lagi yang belum

terserap,” katanya.

Hal tersebut sebagai syarat untuk pencairan

PIP pada tahun anggaran 2017 sudah

barang tentu Dana PIP tahun 2015 – 2016 yang

belum tersalurkan harus disampaikan serta dicairan

bagi sisiwa siswa penerima hak tersebut.

Dijelaskan Alpha untuk siswa penerima

bantuan PIP di wilayah kabupaten Bandung

sejak tahun 2015 dan 2016 dana yang belum

terserap sebesar kurang lebih 16 Milyar. “Pada

kesempatan ini kami katakan sengaja ditugaskan

untuk menyaksikan langsung proses percepatan

Dana Bantuan tersebut bagi siswa yang

ada dilingkungan Dinas pendidikan kabupaten

Bandung, dan akan dilakukan secara estapet

dibeberapa titik yang sudah ditentukan hingga

beberapa hari kedepan,” ulas Alpha.

Untuk anggaran tahun 2015 dana bantuan

PIP tersebut paling lambat tanggal 5 Mei

2017 harus sudah tersaluran, sedangkan untuk

tahun anggaran 2016 Dana tersebut selambat

lambatnya bulan Desember mendatang harus

sudah sampai dan tersalurkan kepada siswa

yang menjadi haknya.

Diutarakan bahwa uang sudah didistribusikan

ke bank dan ada di bank baru dapat

dicairkan bilamana siswa benar-benar terdaftar

sebagai peserta didik. “Bercermin dari pengalaman

kebelakang bahwa pelaksanaan proses

pencairan serta penyaluran dana bantuan

program indonesia pintar kedepan Dinas akan

dilibatkan pasalnya karena pihak kementrian

sendiri didaerah tidak bisa bergerak tanpa ada

campur tangan pihak Dinas,” ujar Alpha.

Proses pencairan dikatakan Alpha sama

sekali tidak dapat diwakilakan atau dilaksanakan

secara kolektive kecuali didaerah daerah

3T dierah terjangkau tidak usah diwakilkan,

melainkan harus langsung oleh siswa dengan

didampingi orangtua siswa.

Alpha berharap bilamana pada tahun

2017 sekarang para siswa sudah mendapatkan

kartu indonesia pintar segera dimanfaatkan

untuk keperluan sekolah, serta menghimbaun

kepada para guru agar melakukan pemantuan

kepada siswa dan orang tua siswa dalam penggunaan

Dana tersebut agar dana tersebut tepat

sasaran sesuai dengan kebutuhan para siswa

seperti dibelikan Tas sekolah, Buku, sepatu dan

yang lainnya, tutur Alpha mengakhiri pembicaraannya.

(AWING)

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 43


:: EDUKASI

Dikdik Suratno Nugrawaha

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi

Disdik : 124 SD

Butuh 350 Guru

CIMAHI | Dinas Pendidikan Kota Cimahi

mengakui tidak melarang pihak

sekolah untuk merekrut guru honorer

guna menutupi kekurangan tenaga

pengajar. Pasalnya, berdasarkan hasil

kajian dari 124 Sekolah Dasar (SD), jumlah

kekurangan gurunya mencapai 350

orang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota

Cimahi, Dikdik Suratno Nugrawahan

mengatakan, meskipun mengalami

kekurangan tenaga pendidik, pihaknya

memastikan tidak ada ketimpangan karena

melakukan managemen. Caranya

adalah meratakan tenaga pendidik yang

ada dan disebar sekolah-sekolah yang

membutuhkannya.

“Memang ada kekurangan guru,

tapi kita sebar. Sehingga antara satu sekolah

dan sekolah lainnya tidak sampai

mengalami ketimpangan ketersediaan

guru,” katanya, kepada pewarta, Minggu

(3/4).

Karena kurang guru itulah, maka

sekolah diperbolehkan mempekerjakan

guru honorer. Sedangkan mengenai

kesejahteraan guru tersebut, itu tergantung

dari kemampuan masing-masing

sekolah.

Menurutnya, pihak sekolah diberikan

keleluasaan untuk memikirkan kesejahteraan

para guru honorer ini dengan

memanfaatkan alokasi dari dana bantuan

operasional sekolah (BOS) sebesar

15%.

“Kita berikan keleluasan sekolah.

Kita hanya bisa menganjurkan agar sekolah

berkewajiban memikirkan kesejahteraan

guru honorer,” ujarnya.

Tak dipungkirinya, meski honorarium

untuk guru honorer itu bisa

diambil dari BOS dengan alokasi maksimal

15%, kesejahteraan guru masih

jauh dari harapan. Sejumlah keperluan

guru semacam jaminan sosial tidak akan

cukup tercover dari BOS.

Pada akhirnya, Didik mengakui

bahwa kekurangan guru itu tidak serta

merta bisa disiasati dengan merekrut

guru honorer, mengingat pendanaan

yang dimiliki sekolah negeri terbentur

oleh aturan pemerintah.

“Kebutuhan dan kesejahteraan

guru hanya bisa dijawab dengan status

mereka menjadi guru dengan pegawai

negeri. Kami harap agar pemerintah

pusat mengevaluasi tentang kebijakan

moratorium,” ucapnya. (Jason)

Kepsek MAN 2 Kota Bekasi:

Kenyamanan Kerja

Perlu Diutamakan

KOTA BEKASI | Baru satu tahun lebih

mengabdi di MAN 2 Kota Bekasi tetapi tidak

menyurutkan niat Drs. H. Ahmad Saehu

Z.R.MSi untuk bisa berkarya di sekolah MAN 2

Kota Bekasi.

Sejalan dengan Visi dan Misi sekolah dirinya

mencoba untuk mampu memberikan pelayanan

yang baik dalam pengabdian terutama

dalam pembelajaran serta kemajuan sekolah.

Dengan jumlah siswa 800 orang lebih yang

paling dibutuhkan menurutnya adalah pemeliharaan

ruang kelas yang memang saat ini

sudah layah untuk direhab dan alhamdulilah

menurutnya dalam waktu dekat ini akan mulai

melaksanakan pembangunannya sebanyak 4

kelas walaupun pada ahirnya pembangunannya

oleh pihak ketiga yang penting baginya memiliki

ruangan yang layak buat anak didik terutama

dalam kegiatan belajar mengajar bahkan sekarang

ini dirinya lagi sibuk-sibuknya membuat

dan menata lapangan sekolah agar terlihat indah

dan nyaman.

Keberadaan Sekolah MAN 2 Kota Bekasi

memang dipandang sekolah paporit sehingga

tak heran kalau banyak prestasi diraih, bahkan

Drs.H.Ahmad Saehu Z.R.Msi juga mengakui

dan memang sudah satu kewajiban.

“Dimana kita memimpin disitu kita harus

mampu berkarya nyata bagi kemajuan sekolah

dan anak didik kita sebagai anak bangsa yang

maju dan cerdas, kita harus bisa dan mampu

menciptakan anak didik yang mampu berdaya

saing di masa mendatang yang mampu dan bisa

memiliki pengetahuan lebih di masyarakat,”

ujarnya.

Diahir perbincangannya dengan Drs.

H.Ahmad Saehu Z.R.Msi sebagai kepala sekolah

MAN 2 Kota Bekasi dirinya juga mengucapkan

terimakasih banyak atas dukungan dan

dorongan dari semua komponen serta para

guru dan jajaran yang telah satu komitmen

bahwa sekolah MAN 2 Kota Bekasi bisa menjadi

yang terbaik di Bekasi. (dhian st/wahyudi)

44 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


BEKASI KOTA | Sekolah Madrasah Aliah

Negeri (MAN) 1 Kota Bekasi, kini dibawah

Pimpinan Drs. H.Endang Saepudin, dirinya

berjanji akan terus berbenah hingga Sekolah

MAN 1 Kota Bekasi terlihat nampak indah

dan nyaman.

Sebagai orang yang baru dipercaya jadi

pimpinan di sekolah MAN 1 Kota Bekasi

menurutnya sudah tentu banyak yang

harus dibenahi terutama untuk kemajuan

sekolah kedepan serta akan terus menjaga

dan memajukan sekolah yang di pimpinnya

ke arah yang lebih baik hingga sekolah terlihat

indah dan nyaman dalam melaksanakan

KBM.

Butuhnya perbaikan ruang kelas selalu

menjadi PR bagi kepala sekolah guna memiliki

bangunan sekolah yang mencukupi untuk

semua kebutuhannya, dan harapan itu

semoga dalam waktu dekat bisa terakomodir

dengan baik sejalan dengan harapan.

Kepala Sekolah MAN 1 Kota Bekasi

Drs. H.Endang Saepudin memang sudah

tidak asing lagi bagi jajaran Guru dan TU

disana karena dirinya juga pernah menjadi

seorang guru pengajar disana kurang lebih

14 tahun.

Dia juga bertekad dengan jumlah murid

sekarang mencapai 1320 orang berniat

untuk berkarya guna kebaikan sekolah.

“Jang sakola madrasah kumaha carana madrasah

sing genah tur merenah,” ungkap

Endang

“Selain pembenahan manajemen guru

:: EDUKASI

Drs. H. Endang Saepudin Akan Benahi MAN 1 Kota Bekasi

Pemkab Samosir Tata Obyek Wisata Sekolah

KAB. SAMOSIR |Mendukung parawisata

Samosir, menuju kawasan wisata internasional

sekaligus menambah pendapatan

daerah(PAD) Kabupaten Samosir. Pemerintah

Samosir berusaha untuk mendidik

anak-anak sekolah menjadi obyek wisata

yang terkenal.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir,

Drs Rikardo Hutajulu MPD di ruang kerjanya

(7/4) lalu dia memprogramkan 100 hari

kerja 1 hari berbahasa ingris di sekolah berbasis

parawisata dan bebas asap rokok narkoba begitu

juga pungli. “Akan di terapkan di 10 sekolah

yang peduli lingkungan berbasis parawisata,menjadi

obyek wisata. Sekolah itu nantinya

memiliki menjadi keunikan,” ujarnya.

Sepuluh sekolah sedang dalam pembinaan

di antaranya SMPN 1, SMPN 2 Pangururan

dan SDN 25 Simanindo, SDN Partuko

Nagijang, SDN Sijambur, SDN Hariarapintu

dan lainnya.

Sekolah-sekolah tersebut akan mempunyai

ciri has, merupakan satu hari berbahasa

Inggris (englis day) dalam satu minggu.

Nantinya sekolah tersebut menjadi

sekolah adiwita yang bersih indah nyaman

dan rindang serta memiliki siswa,i memainkan

musik,tarian tor tor batak secara

tradisional. Di sekolah akan ada seni musik

tarian tradisional yang dilatih sebanyak 50

orang personil siswa/i seperti di SMPN 2

Simanindo sedang belajar musik seruling

dengan sekolah parawisata.

Drs Rikardo Hutajulu MPD

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Samosir

dan jajaran sekolah untuk menuju guru

yang profesional dalam tugas mengajar, kita

memberikan ilmu pengetahuan lebih kepada

anak didik melalui cara disiplin, pembenahan

sarana dan prasarana yang memadai

hingga kepada prestasi sekolah menjadi

yang terdepan,”harapnya. (Ds/Wahyudi)

Kepala dinas pendidikan Drs Rikardo

Hutaju mengharapkan dengan secara

langsung wisatawan tertarik berkunjung

ke samosir. Selain mengandalkan wisata

alam peninggalan bersejarah dan budaya

yang erat kaitanya dengan musik,tarian

tor-tor batak tradisional yang sudah lama

tersohor dan terkenal di seluruh penjuru

dunia. |Pardamean

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 45


:: EDUKASI

Sekolah SDIT AT’ Taubah

Maju dan Berkembang Pesat

KARAWANG | Keberadaan sekolah Sekolah

SDIT AT’Taubah Karawang, kali ini

berada dibawah pimpinan Reri Supari SPd.i

dengan jumlah murid 300 siswa dibarengi

guru pengajar ternyata tak menyurutkan

niatnya untuk terus berkarya nyata bagi

sekolah yang dipimpinnya.

Sekolah SDIT AT ‘Taubah Karawang

dibawah naungan Yayasan AT’Taubah ketua

Yayasan H. Asep berdiri tahun 1996 dan

Sekolah ini berdiri tahun 2001.

Reri menambahkan, dimanapun kita

memimpin harus bisa membawa perubahan

yang mampu membawa keinginan

orang tua murid dalam menyekolahkan

anaknya di sekolah yang kita pimpin.

“Untuk menjaga kredibilitas dan

nama baik sekolah tetap terjaga dimata

masyarakat serta memiliki kemajuan

signipikan yang diminati masyarakat banyak,

salah satunya harus bagus dari segi

bangunan sekolah dan inprastrukturnya

karena hal itu bisa mendukung kepada

kenyamanan kegiatan belajar mengajar

(KBM) guna menuju kemajuan yang nyata

di sekolah sejalan dengan pisi dan misi sekolah

Visi menghasilkan lulusan yang beriman

bertaqwa berwawasan pengetahuan

dan teknologi serta berakhlak mulia dan

berbudaya,”ungkap Asep.

Didalam berbagai kegiatan pun dia

terus mencoba untuk bisa terbuka dan

transparan termasuk dalam mengelola

anggaran sekolah hal itu diutamakan agar

para guru dan jajaran serta komite sekolah

bisa merasa saling memiliki yang pada

ahirnya sekolah tetap terjaga dengan baik.

“Apalagi kita semua sudah komitmen

baik para guru dan jajaran tata usaha hingga

komite sekolah bahwa keberadaan Sekolah

SDIT AT’Taubah Karawang bisa maju

dan banyak perubahan dimasa mendatang.

Alhasil berbagai kejuaraan pun diraih bahkan

sekolah yang sudah terakreditasi A ini

belum lama ini meraih piala penghargaan

O2Sn Se- Kec Karawang Barat,” ujarnya.

Diakhir perbincangannya dia mengucapkan

banyak terimakasih pada semua

komponen atas dukungan dan supotnya

dalam mensukseskan kemajuan di Sekolah

SDIT AT’Taubah Karawang dan mengucapkan

banyak terimakasih atas segala kepercayaan

yang telah diberikan masyarakat

pada sekolahnya terutama kepercayaan

masyarakat dalam menyekolahkan anaknya

di Sekolah SDIT AT’ Taubah Karawang

| Dhian/Tatang

Reri Supari S.Pd.i,

Kepala Sekolah SDIT AT’Taubah

46 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


SMK Sukamandi

Menjuarai

Berbagai Perlombaan

SUBANG | Dengan usaha

dan perjuangan yang

maksimal serta dorongan

dari semua pihak SMK

Sukamandi Subang

menjuarai berbagai

perlombaan di antaranya,

Kejuaraan Pramuka, PMR ,

OSIS dan paskibra.

:: EDUKASI

Untuk perlombaan paskibra di tingkat

Nasional SMK Sukamandi Subang keluar

sebagai juara umum, LDSK OSIS,

Lomba Marawis, Rusdian Hermayadi,

SH. SPd, selaku Kepala sekolah selalu memberikan

bimbingan dan motifasi untuk lebih meningkatkan

prestasi di bidang akademis maupun non

akademis.

Selain itu bimbingan kerohanian pun bagi

para siswa – siswi yang bermasalah selalu di ajarkan

agar para siswanya tidak melakukan hal-hal

yang tidak inginkan melanggar aturan di luar ketentuan

peraturan yang sudah di tentukan oleh sekolah.

Dengan jumlah murid sekitar 1067 dan 48

tenaga pengajar ada tiga jurusan yang ada di SMK

Sukamandi satu pemesinan, dua teknik kendaraan

ringan (TKR) dan yang ke tiga TKJ.

Para alumni dari SMK Sukamandi di salurkan

ke perusahaan -perusahaan untuk memenuhi kebutuhan

tenaga kerja siap pakai , karena para siswa

sebelumnya sudah di bekali pendidikan praktek di

lapangan yang sangat maksimal karena SMK Sukamandi

Subang sudah memiliki alat -alat praktek

dan gedung praktek siswa sendiri yang sangat

memadai sehingga para alumni bisa di tempatkan

kerja di manapun salah satu perusahaan yang bekerja

sama dengan SMK Sukamandi adalah perusahaan

Astra Grup.

Untuk seluruh masyarakat khususnya yang

ada di Kabupaten Subang dan di luar daerah bisa

lebih selektip dalam memilih lembaga pendidikan

untuk menyekolahkan anak – anaknya supaya bisa

menghasilkan anak didik yang berkwalitas dan

berkepribadian baik yang bisa di harapkakan oleh

seluruh lapisan masyarakat. (Agus P)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 47


:: EDUKASI

Ratusan Siswa

Sekolah Dasar Ikuti FLS2N

KAB. BANDUNG | Sebanyak 186 Peserta

Sekolah dasar ( SD ) mengikuti Festival

dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah

Dasar (FLS2N – SD) tingkat Kabupaten di

Aula Lab UPI Cileunyi Kab. Bandung beberapa

waktu lalu.

Pada kegiatan tersebut dihadiri Para

Kepala UPT, Pengawas, Guru, dan pembina

tim dari masing-masing Kecamatan dan

pembukaan FLS2N oleh Kepala Bidang

TK,SD dan Non Formal Disdik Kab Bandung.

Drs. H. Maman Sudrajat M.MPd.

Menutut dia FLS2N merupakan wahana

berkreasi, berinovasi, berprestasi

dan berkompetensi secara sportif, sekaligus

mendorong kreativitas dan minat belajar

peserta didik.

Disamping itu, kegiatan tersebut

juga sebagai ajang seleksi bagi para peserta

didik, untuk mengikuti FLS2N tingkat

Provinsi yang akan di gelar pada bulan Mei

mendatang

Oleh sebab itu, para peserta didik

yang berhasil menjadi juara sekaligus akan

mewakili ketingkat Provinsi. “Harapan

kami untuk ini, karena jurinya saya ambilkan

semua dari luar , sehingga lebih bagus

didalam penjurian, tidak ada subjektivitas,

sehingga lebih baik.

Karena sekarang persaingan semakin

ketat dan semakin sukar, atau sulit untuk

mencapai juara ditingkat Provinsi,” tegasnya.

Sehingga diharapkan FLS2N Kab.

Bandung mampu berbicara ditingkat

Provinsi, syukur-syukur bisa mewakili Kabupaten

Bandung dan ke tingkat provinsi

dan di tingkat Nasional.

Masih kata H. Maman pendidikan sekolah

dasar mencakup secara me nyeluruh

pembentukan dan pembinaan karakter

anak agar tumbuh dan berkembang secara

secara seimbang baik jasmani maupun rohani

serta memiliki bakat dan daya kreatif

yang tinggi, semangat dalam mengekspresikan

juga mengeksploitasi bakat yang

dimiliki. “Saya yakin peserta didik SD di

kabupaten Bandung memiliki bakat melalui

festival Seni ini, sebagaimana telah

terbukti pada festival tahun – tahun sebelumnya

menjadi juara di tingkat Provinsi,”

ujar H. Maman.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana

Dra. Hj. Aas Siti Asyidah Ramdamiah

MM.Pd menjelaskan, FLS2N SD merupakan

salah satu agenda rutin Disdik Kab.

Bandung yang di gelar setiap tahun, dalam

upaya pemenuhan hak peserta didik

untuk mengoptimal diri dan sebagai salah

satu pendidikan seni dan sastra sehingga

memiliki daya cipta dan kelembutan hati.

FLS2N sebelum dilaksanakan di tingkat

nasional secara berjenjang dimulai

dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan

Provinsi.

Sedangkan tujuan FLS2N adalah untuk

memberikan wadah berkreasi, mengembangkan

ekspreasi seni, meningkatkan

kreatifitas peserta dididik sesuai bakat

dan kemampuan, membina apreasiasi seni

dan sikap sportif dalam mengikuti lomba,

hasil dari FLS2N tingkat Kabupaten Bandung

untuk juara I akan dikirimkan mengikuti

lomba serupa di tingkat Provinsi pada

Mei Mendatang. (Awing /Lee)

48 EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017

Edukasi a

Demokrasi

Birokrasi Tanpa Korupsi


:: EDUKASI

3.760 Pelajar SD dan SMP

di Kab Bandung mengikuti Readthon

KAB. BANDUNG | Ribuan pelajar Sekolah

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) di Kabupaten Bandung

menggelar rampak baca (readthon) di

dome Bale Rame Gedung Budaya Sabilulungan

Soreang.

Kegiatan ini bagian dari upaya terus

meningkatkan minat baca masyarakat,

khususnya dikalangan pelajar di Kabupaten

Bandung.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Bandung, DR.H. Juhana MM.Pd mengatakan

siswa yang hadir dalam kegiatan ini merupakan

perwakilan dari semua sekolah tingkat SD

dan SMP se Kabupaten Bandung.

Semula, pihaknya berencana menghadirkan

sebanyak 3.760 orang pelajar.

Tapi pada pelaksanaannya, antusiasme

pelajar sangat tinggi sehingga jumlahnya

lebih dari yang ditargetkan. Semua warga

sekolah yang hadir di tempat itu, membaca

senyap selama 42 menit, 21 menit dan 10

menit.

“Ini sangat menggembirakan, ternyata

jumlah yang hadir lebih dari target. Angka

3.76 itu, sengaja kami buat dalam rangka

Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke

376. Ini menunjukan minat baca di kalangan

pelajar kita sudah mulai semarak,”kata

Juhana, beberapa waktu lalu.

Dikatakan H.Juhana, minat baca pelajar

di Kabupaten Bandung saat ini terus

menggeliat. Hal ini juga ditunjang oleh

kegiatan membaca disetiap sekolah 10

hingga 15 menit sebelum Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) dimulai.

“Kami juga pasang target setiap anak

itu per tahun minimal harus membaca 24

buku. Tapi ternyata pada pelaksanaannya,

sudah ada yang sampai 130 buku, bahkan

lebih dari itu. Ini menunjukan minat baca

pelajar ini terus bergairah,”ujarnya.

Budaya baca masyarakat ini, kata H.

Juhana, tentunya sangat menunjang kemajuan

peradaban suatubangsa. Sehingga, bisa

mempercepat masyarakat yang maju mandiri

berdaya saing. Kata dia, untuk meningkatkan

minat baca masyarakat ini, memang

harus dimulai dari kalangan pelajar.

“Budaya membaca itu sangat penting

untuk kemajuan suatu bangsa. Sehingga,

ini harus terus digalakan disemua tingkatan,”katanya.

H. Juhana melanjutkan, saat ini sarana

berupa buku bahan bacaan untuk pelajar,

sangat memadai. Tersedia disemua sekolah

diberbagai tingkatan, sehingga tidak

perlu khawatir akan kekurangan bahan

bacaan. Karena memang untuk meningkatkan

minat baca pelajar itu, sesuai dengan

Permendikbud 23 tahun 2015 Tentang

Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti,

dimana salah satu komponennya adalah

gerakan literasi. “Disetiap sekolah itu banyak

buku. Itu bentuknya tidak selalu harus

ada gedung perpustakaan di sekolah. Bisa

saja pojok-pojok baca yang menyediakan

berbagai bacaan. Jadi tidak ada alasan kalau

di sekolahnya tidak ada gedung perpustakaan,”katanya.

(Awing Lee )

Edukasi a

Demokrasi

Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 49


:: EDUKASI

775 Peserta Ikuti Sapta Lomba PAI

Tingkat Kabupaten Bandung

KAB. BANDUNG | Sedikitnya 775 peserta

mengikuti lomba Sapta Pendidikan

Agama Islam (PAI) 2017,tingkat Kab

Bandung , bertempat di lapangan sepak

bola Patal Banjaran desa Bojongmanggu

Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung, belum

lama ini

Pada kesempatan tersebut dihadiri

Kabid TK,SD dan Non Formal , Kasi Kurikulum

disdik , Camat Cangkuang para

UPT, pengawas dan para kontingen dari

31 Kecamatan se-Kab. Bandung.

Kepala Bidang TK,SD dan Non Formal

Disdik Kab Bandung. Drs. H. Maman

Sudrajat M.M. yang du dampingi Dra.

Hj. Aas Siti Asyidah Ramdamiah MM.Pd

mengatakan sesyai dengan vis Kab.

Bandung adalah salah satu misinya meningkatkan

kualitas SDM yang akhlakuk

karimah yang berlandaskan pada pendidikan

agama, baik yang diperoleh melalui

pendidikan Formal, nonformal maupun

Informal.

“Pembinaan pendidikan karakter

sangat tepat melalui pendidikan pembinaan

dan pendalaman ilmu agama dan

keagamaan yang berkesinambungan.

Sehingga diharapkan akan lahir generasi

didik yang berkarakter,” Jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, bukan hanya

mampu berpikir ilmiah tetapi juga mempunyai

keunggulan amaliah, yang dapat

menguasai IPTEK memiliki keunggulan

komparatif dalam imtak.

Salah satu pendalaman dan evaluasi

hasil pendidikan agama tersebut adalah

diselenggarakannya kegiatan Sapta lomba

PAI. Yang terdiri dari berbagai lomba,diantaranya,

lomba Cerdas Cermat,

Pildacil/Pidato, MTQ, MHQ, Kaligrafi,

Qasidah rebana, Praktek Solatdan Olimpiade.

Masih kata H. Maman berharap,

kegiatan ini dapat berjalan dengan baik,

lancar, sukses dan bermanfaat serta

bernilai ibadah.

“Supaya kita dapat meningkatkan

mutu dalam menangani dan mendalami

serta mengamalkan nilai-nilai agama

yang berperan sebagai perisai atau benteng

yang akan mampu meminimalisir

dari dampak negatif di era globalisasi dan

era keterbukaan seperti sekarang ini,” paparnya.

Sementara Ketua penyelenggara,

Pentas PAI Kab. Bandung H. Iman

Hilman SPd, MP.dI mengatakan bahwa

tujuan dari pada penyelenggaran

kegiatan adalah untuk meningkatkan

kemampuan, pemahaman, dan penghayatan

terhadap ajaran Islam. Ssehingga

dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari

oleh peserta Didik SD maupun

SMP.

“Memberikan apresiasi kepada peserta

Didik berprestasi yang akan berlomba

ti dingkat Kabupaten, seraya

menyebutkan lompa Imtak PAI tingkat

Provinsi Jawa Barat tahun 2017, akan du

gelar di pada pertemgahan Mei mendatang

di Kab. Kuningan” katanya.

Lebih lanjut, H . Iman menjelaskan

untuk peserta tahun ini diikuti oleh 775

peserta dari 31 kecamatan. Pelaksanaan

kegiatan ini bersumber dari dana APBD,

namun, tidak disebutkan secara rinci

ang ka pastinya. Sama seperti amanat

Kabid, dirinya pun berharap pelaksanaan

berjalan lancar dan sukses.

Kepala UPT TK,SD dan Non Formal

Kec. Paseh Abdul Majid SP,d. M.M. menuturkan

bahwa kegiatan Sapta Lomba

PAI merupakan wujud pembinaan dan

pendidikan karakter.

“Ini juga merupakan upaya pendalaman

ilmu agama dan keagaman yang

berkesinambungan. Melalui kegiatan ini,

diharapkan lahir generasi peserta didik

yang berkarakter, bukan hanya mampu

berpikir ilmiah tetapi juga mempunyai

keunggulan amaliah, menguasai IPTEK

serta memiliki keunggulan komparatif

dalam Imtak,” katanya. (Awing/Lee)

50

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: WISATA

Wisata Pasir Langlang Tempat

Favorit Remaja dan Pecinta Alam

Destinasi wisata Pasir Langlang

yang terletak di perbukitan Desa

Pusaka Mulya Kecamatan Kiarapedes

merupakan lokasi yang banyak

dikunjungi para remaja dan pecinta

alam, dilokasi yang masih sangat asri

ini nantinya anda akan mendapatkan

udara yang begitu segar dengan

deretan pohon pinus lengkap karena

masih terbebas dari polusi kendaraan

maupun polusi industri.

Saung Gede yang dipercaya pihak Perhutani untuk menjadi

pengelola hutan pinus tersebut menyebutkan bahwa

rata-rata wisatawan berasal dari segmen remaja dan

pecinta alam.

“Kalau sehari-hari saya lihat kebanyakan remaja dan pecinta

alam ya. Sering juga ada yang pre-wedding disini,” ujar perwakilan

Saung Gede, Nandang Mulya Nugraha belum lama ini.

Nandang menjelaskan, jika dilihat dari atas, kawasan ini

terlihat seperti toping hijau yang menutupi permukaan tanah.

Hal ini karena masyarakat setempat dilarang menebang pohon

yang tumbuh di kawasan tersebut, mereka hanya dibolehkan

memungut ranting kayu yang jatuh untuk digunakan sebagai bahan

bakar memasak sehari-hari.

Sementara itu, salah satu pengunjung Julia (17) usai berfoto

dengan teman-temannya mengatakan, sudah dua kali dirinya

datang menikmati hutan pinus di wilayah ini. Ia mengaku

merasakan ketenangan saat berada diantara pohon-pohon pinus

di tempat tersebut. “Enak aja suasananya, tenang, nyaman,

udaranya sejuk. Kapan-kapan nanti mau coba camping, belum

sempat karena belum libur sekolah,” ujar pelajar Kelas XII di salah

satu sekolah negeri di Purwakarta itu.

Untuk mencapai lokasi Pasir Langlang, wisatawan dapat

memulai perjalanan dari Jalan Kapten Halim Purwakarta menuju

arah Wanayasa, melewati pasar setempat hingga sampai ke

Gapura Desa Pusaka Mulya, Kiarapedes. Setelah berjalan lurus

dari gapura tersebut, wisatawan akan menemukan petunjuk

jalan menuju kawasan Wana Wisata Pasir Langlang Panyawangan

Purwakarta.

Uang sebesar Rp5 ribu harus disiapkan untuk membeli tiket

masuk, sementara jika wisatawan berminat untuk menikmati

camping ground disana, mereka harus membayar tiket dua kali

lipat atau sebesar Rp.10 ribu plus Rp.330 ribu untuk biaya sewa

guide, tenda, sleeping bag, matras, dan satu set alat masak. (Zal)

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 51


:: WISATA

Enam Belas Destinasi Wisata

Unggulan Jawa Barat 2017

BANDUNG– Pada Tahun 2017 Dinas Pari wisata

dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

targetkan 1.300.000 orang wisatawan mancanegara

dan 42.458.900 orang wisatawan

nusantara berwisata ke Jawa Barat. Adapun

pemerintah Provinsi Jawa Barat siapkan 16

destinasi pariwisata unggulan.

SEKRETARIS Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Agus

E. Hanafiah mengatakan penetapan

16 destinasi unggulan yang diharapkan

dapat tercapai pada 2018 sebagai

upaya meningkatkan angka kunjungan

wisatawan. “Berdasarkan data dari

Kementerian Pariwisata, pergerakan

wisnus ke Jawa Barat tahun 2016

mencapai 78.036.327 kunjungan dan

ini angka tertinggi dibandingkan dengan

Jogyakarta dan Bali,” paparnya.

Namun demikian yang harus

menjadi perhatian menurut Agus,

Jabar tidak hanya menjadi destinasi

wisata yang paling dikunjungi

oleh wisnus, tetapi juga penyumbang

wisnus terbanyak, atau warga Jabar

sering bepergian. “Karenanya untuk

memberikan pilihan, sebelum masyarakat

pergi berwisata ke luar Jabar

maka kita akan membuat 16 destinasi

unggulan berkelas dunia.

Berikut ke-16 destinasi tersebut:

Gua Sinjang dan Jalur Kereta

Banjar-Cijulang di Kabupaten Pangandaran,

Taman Hutan Raya di Kab.

Kuningan, Kawasan GeoPark Ciletuh

dan Kampung Adat Ciptagelar (Kab.

Sukabumi), Taman Buah Mekarsari

(Kab. Bogor), Situs Gunung Padang

(Kab. Cianjur), Green Canyon dan Pecandian

Batujaya (Kab. Karawang), Pulau

Bayawak dan Wisata Air Cimanuk

(Kab. Indramayu), Tamansari Gua

Sunyaragi (Kab. Cirebon), Tahura

Djuanda (Kota Bandung), Batu Dua

Paralayang (Kab. Sumedang), Kampung

Naga (Kab. Tasikmalaya), dan

Pantai Rancabuaya (Kab. Garut).

“Hingga saat ini kita masih melakukan

koordinasi dengan pemerintah

daerah setempat selaku pemilik

wilayah atau kawasan,” lanjut Agus.

Selain itu kita melakukan koordinasi

dengan pihak perhutani atau dinas kehutanan

selaku pemilik lahan karena

hampir 85 persen kawasan wisata alam

di Jabar milik Perhutani atau Dinas

Kehutanan, jangan sampai peristiwa

Tangkuban Perahu di Kab. Bandung

Barat terulang. (Jason)

52 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017


:: WISATA

Ikon Petualang Alam Liar:

Gunung Parang

Cartenznya Purwakarta

| Ikon petualang alam liar Indonesia Cahyo

Alkantana menyebut Gunung Parang sebagai Puncak Cartenznya

Purwakarta. Puncak Cartenz berada di ketinggian 4080

mdpl di Pegunungan Jayawijaya, Papua dan dikenal bersalju

“Jadi pertama saya dengar Gunung Parang, kalau di petualangan

rock climbing adalah seperti Cartenz-nya (Purwakarta).

Sangat spektakuler karena ketinggiannya 500 hinggaa 600

meter,” kata Cahyo ditemui di area Gunung Parang, Kampung

Cihuni Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten

Purwakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Gunung Parang dengan ketinggian total

980 meter di atas permukaan laut (mdpl), dinding tebingnya

sangat representatif karena batuannya kokoh sehingga

tidak ada fenomena batu roboh. Karenanya, cocok digunakan

petualangan via verrata atau memanjat tebing gunung dengan

tangga. “Jadi ini sangat adventurer. Ada operatornya dan bisa

memanjat hingga ketinggian 300 meter hingga 900 meter.

Anak SD kelas 5 hingga orang tua tapi sehat bisa naik,” kata

Cahyo seperti dilansir tribunjabar.co.id

Selain Indonesia, via verrata juga ada di Kinabalu Malaysia.

Hanya saja, Gunung Parang menurutnya sangat representatif

karena di Kinabalu, akses menuju track memanjat

cukup sulit.

“Disini anda tinggal

parkir, jalan lima menit

langsung bisa manjat.

Apalagi, Gunung Parang

berada di Purwakarta ini ada

di tengah-tengah Jakarta

dan Bandung,” kata dia yang

membuka pertama kali Gua

Pindul, di Kabupaten Gunung

Kidul Yogyakarta itu.

Ia menambahkan,wisata

petualangan via verrata

termasuk wisata petualangan

khusus dan rata-rata diminati

wisatawan asing. Meski representatif,

perlu standarisasi

untuk keamanan.

“Untuk beraktifitas

spesial interest tourism harus ada pendekatan safety. Harus

bersertifikat dari Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP).

Guidenya enggak bisa sembarangan asal bisa manjat saja,” ujar

Cahyo.

Soal pengembangan wisata ke depan, Cahyo menambahkan

para pengelola termasuk pemerintah harus memanfaatkan

istilah “memancing di kolam tetangga”. “Jakarta itu

tempatnya para ekspatriat dan banyak wisatawan datang ke

Bandung. Karena Purwakarta berada di tengah Bandung dan

Jakarta, maka itu harus dimanfaatkan,” ujar Cahyo. ***

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

PURWAKARTA

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 53


Selamat Hari Jadi ke-376

KABUPATEN BANDUNG

20 April 1641 - 20 April 2017

DINAS PENDIDIKAN

KAB BANDUNG

DR. H. Juhana, M.MPd

Kepala Dinas

H. Maman Sudrajat, SPd, M.MPd

Kabid TK/SD

DR. Marlan Nirsamsu

Sekretaris Dinas

Drs. H. Adang Sujana, MM

Kabid SMP

UNIT PELAKSANA TEKNIS TK/SD

Drs. Dadan Ridwan

Kepala UPT Margaasih

Drs. Agah Prayoga

Kepala UPT Soreang

Drs. Asep Wawan Darojat

Kepala UPT Pasirjambu

Mamu Mulyana, SPd

Kepala UPT Ciwidey

Komarudin, SPd, M.Si

Kepala UPT Rancabali

Dra. Hj. Cicih Rohaeni

Kepala UPT Dayeuhkolot

Drs. Dedi Kusnadi, M.Si

Kepala UPT Margahayu

Maman Sudirman, S.Pd

Kepala UPT Katapang

Dra. Ane Ania G, M.MPd

Kepala UPT Bojongsoang

Drs. Gunawan H, M

Kepala UPT Cimenyan

Dra. Evi Sriyanti, M.Si

Kepala UPT Cicalengka

Dra. Hj. Rita Indrawati

Kepala UPT Nagreg

Drs. Dedi Sukarna S

Kepala UPT Cikancung

Drs. Dede Dhani

Kepala UPT Rancaekek

Abdul Madjid, SPd

Kepala UPT Paseh

Drs. Tresna Budi, S

Kepala UPT Ibun

Drs. Ruswan Rusnandar

Kepala UPT Majalaya

Drs. Koswara

Kepala UPT Solokanjeruk

Drs. Deden Rukmana

Kepala UPT Ciparay

Wilson Fisher, S.Pd

Kepala UPT Pangalengan

Drs. Agus Nugraha

Kepala UPT Cimaung

Drs. H. Setiawan

Kepala UPT Banjaran

Drs. Kusnaedi

Kepala UPT Cangkuang

Rukayat, S.Pd

Kepala UPT Arjasari

Dra. Hj. Euis Rosanah

Kepala UPT Pameungpeuk

Drs. Adang Syafa’at

Kepala UPT Baleendah

Drs. Endi Suhendi, M. M.Pd

Kepala UPT Kutawaringin

Eman Sulaeman, SPd

Kepala UPT Cilengkrang

Drs. Nandang Rusmana

Kepala UPT Cileunyi

Ida Kurniasih, S.Pd

Kepala UPT Kertasari

Moch Cuarliman K, SH

Kepala UPT Pacet

54 EDISI I 18 | Tahun II: MEI

2017

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa a Korupsi

NGARAKSA KERTARAHARJA

tahun


Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Barat

Tempat Wisata di Provinsi Jawa Barat

SARI ATER

Hotel & Resort

Jl. Raya Ciater Subang

Tlp (0260) 471700

www.sariater-hotel.com

KAMPUNG NAGA

Desa Neglasari Kecamatan Salawu

Kabupaten Tasikmalaya

Tlp. (0265) 330165

WISATA SENI SALENTRONG

Kampung Cileutik,

Banjaran Kota Desa

Kecamatan Banjaran

Kabupaten Bandung

MUSEUM SRI BADUGA

JL. BKR 185 Tegallega

Kota Bandung

SITU CIBURUY

Alamat Desa Ciburuy Kecamatan

Padalarang

Kabupaten Bandung Barat

KAWAH PUTIH

Jl. Raya Soreang Ciwidey Sugimukti

Pasirjambu Kabupaten Bandung

WISATA PENDIDIKAN BODOGOL

Lokasi Bodogol ini dapat ditempuh

kurang lebih satu setengah jam dari

Jakarta via Bogor ke arah Sukabumi

melalui pintu Lido

WISATA GEOPARK CILETUH

kawasan Geopark Ciletuh

Kota Sukabumi

MANSION PURE LOUGE

Lokasi: Jl. Sukajadi No. 137-139,

Odeum Building, Paris Van Java Mall

JUNGLELAND

Sentul Nirwana, Sentul City Bogor

SUMBER AIR CIPANAS GARUT

Lokasi: Desa Sukamulya

Kecamatan Pakenjeng

Kabupaten Garut

TAMAN SAFARI INDONESIA

Lokasi: Cisarua

Kabupaten Bogor

KEBUN RAYA CIBODAS

Lokasi: kaki Gunung Gede,

Desa Cimacan

Telepon: 0263 – 512233 Cianjur

SUMBER MATA AIR JALATUNDA

Lokasi: Kampung Cijembar,

Desa Sukajembar,

Kecamatan Sukanagara

Kabupaten Cianjur

PERKEBUNAN BELIMBING

Lokasi: Jl. Raya Sawangan No. 16B

Kecamatan Pancoran Mas

Telepon: (021) 7775451

Kota Depok

TAMAN FILM

Lokasi bawah jalan layang Pasupati

Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan

Kota Bandung

CURUG CIKONDANG

dikenal sebagai Niagara mini

Letaknya tak jauh

dari Situs Gunung Padang Cianjur

WISATA TAMAN

Taman Fitnes

Taman ini terletak

di Jalan Teuku Umar-Imam Bonjol

Kota Bandung

PARALAYANG BATU DUA

Kawasan Batu Dua

Kabupaten Sumedang

TAMAN WARTAWAN

Jalan Malabar Kota Bandung,

Provinsi Jawa Barat

GRAND CANYON MINI

Lokasi di dua kabupaten,

Kab. Bogor

dan Kab. Karawang

KAMPUNG CIOMAS

Desa Medal Sari Kec. Pangkalan

Kab. Karawang

dan Desa Cikutamahi Kab. Bogor.

GRAND CANYON MINI

berada di kaki

Gunung Sanggabuana

ADA PENYALAHGUNAAN

DAN KORUPSI DI SEKITAR

ANDA LAPORKAN:

JAMPIDSUS

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon : +62 21 722 1269

BARESKRIM POLRI

Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110

Call Center: 021-91261059

Fax: 021-7218741

Email: mabes@polri.go.id

Redaksi menerima

kiriman dalam bentuk,

artikel, avetrorial, iklan,

opini dan surat pembaca

mohon dikirim

ke email: redaksi@

kontroversinews.com

disertai identitas diri

Anda.

Redaksi berhak menyunting

tulisan

sepanjang tidak mengubah

isi dan makna.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta

Selatan 12920. Telp: (021) 2557 8300. Faks:

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017

(021) 5289 2456. Email: informasi@kpk.go.id

Demokrasi

55

Edukasi


Mengucapkan

Selamat Hari Jadi ke-376

KABUPATEN BANDUNG

20 April 1641 - 20 April 2017

56

Edukasi


Demokrasi


Birokrasi Tanpa Korupsi

EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017

Similar magazines