20juli

More documents

Recommendations

Info

KAMIS 20 JULI 2017 PENCEMARAN DINILAI SUDAH MENGKHAWATIRKAN Perlu Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Izin Lingkungan MEDAN-M24 Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin lingkungan. Sebab, pencemaran lingkungan di Kota Medan dinilai sudah pada situasi mengkhawatirkan. Jalur RWP II lokasi pemasangan Magnetic Flow Meter PDAM Pasang Magnetic Flow Meter di Jalur RWP II MEDAN-M24 PDAM Tirtanadi akan melakukan pemasangan Magentic Flow Meter di Jalur Raw Water Pump (RWP) II atau jalur pompa air baku, Rabu (19/7) malam. Menurut Kepala Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi, Jumirin selama ini Jalur RWP II belum memiliki Magnetic Flow Meter atau “Meter Air” sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti berapa kubikasi air yang masuk dalam pengolahan. Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut, lanjutnya, formasi jumlah pompa operasi di jalur Q1, Q2, Q3 IPA Sunggal pada jam 19.00 – 22.00 WIB berubah dari formasi 1, 3, 3 menjadi 1, 2, 2 sehingga kapasitas produksi IPA Sunggal pada jam 19.00 – 22.00 WIB turun dari 2.400 liter/detik menjadi 2.200 liter/detik. “Pada jam 19.00 – 22.00 WIB biasanya formasi pompa operasi di jalur Q1, Q2, Q3 adalah 1, 3, 3 namun karena adanya pekerjaan ini diturunkan menjadi 1, 2, 2 sehingga ada penurunan produksi sekitar 200 liter/detik selama 3 jam dari jam 19.00 – 22.00 WIB,’ ujar Jumirin. Adapun wilayah yang mengalami gangguan air yaitu di Jln Sunggal, Kompleks Kodam, Jln Sei Bilah, Jln Darussalam, Jln Ayahanda, Jln Pabrik Tenun, Jln Pinang Baris, Jln Amal, Jln Puskesmas, Jln Gatot Subroto, Jln Setia Budi, Kompleks Tasbih 1, Jln dr Mansyur, Jln Sei Serayu. Pemasangan Magentic Flow Meter diperkirakan akan selesai pada Jam 02.00 WIB dinihari Kamis. Setelah selesainya pekerjaan pemasangan Magnetic Flow Meter pada jam 02.00 WIB dinihari Kamis, operasional IPA Sunggal akan normal kembali. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan kami, pelanggan kami yang mengalami gangguan air dapat menyampaikannya keluhannya ke Cabang Pelayanan terdekat atau melalui Layanan Halo Tirtanadi ke nomor 1500 922,” tutup Jumirin. (r/dra) Walikota Medan, Drs H T DzulmiEldin S MSi menghadiri pembukaan Rakenas XII APEKSI (m24/Ist) Walikota Hadiri Pembukaan Rakernas APEKSI XII MALANG-M24 Walikota Medan, Drs H T DzulmiEldin S MSi menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2017 di Hotel Savana, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (19/7). Dalam Rakernas kali ini, APEKSI mengusung tema 'Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional'. Selain merealisasikan anggaran dasar APEKSI, tujuan digelarnya Rakernas ini guna memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah tentang tata laksana perlindungan hukum untuk pemerintahan daerah yang terintegrasi. Di samping itu memperoleh kejelasan nasional pemerintah tentang tata laksana kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan aspek perlindungan hukumnya. Kemudian untuk memperoleh penjelasan tentang mekanisme pemeriksaan bagi pejabat pemerintah daerah. Serta menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis tentang kebijakan penataan kelembagaan dan reformasi birokrsi pemerintah daerah. Terakhir, menyusun rencana kerja APEKSI tahun 2018 serta penetapan kota selanjutnya sebagai tuan rumah pelaksana Rakernas APEKSI XIII 2018. Dalam sambutannya sebelum membuka Rakernas APEKSI tersebut, Mendagri mengingatkan kepada seluruh Walikota yang hadir agar setiap kali mengambil kebijakan harus berkoordinasi dan melibatkan dengan seluruh unsur Forum Koordinasi iPimpinan Daerah (Forkopimda). Sebelumnya, Basaria Panjaitan selaku Pimpinan KPK mengingatkan seluruh Walikota agar tidak perlu galau maupun takut dalam menjalankan tugasnya. Selagi walikota yang bersangkutan tidak mengambil sesuatu untuk kepentingan pribadi, keluarga dan orang lain sehingga merugikan keuangan Negara pasti tidak ada masalah. Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Hj Airin Rachmi Diany dalam laporannya mengungkapkan, selama kurun waktu lebih 10 tahun terakhir ini, para Apratur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara pemerintahan lainnya seperti Gubernur, anggota DPRD, Bupati dan Walikota masih diselimuti rasa ketakutan karena khawatir akan dikriminalisasikan maupun melakukan kesalahan administrasi yang akhirnya dipidanakan. Sementara itu Walikota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi berharap, Rakernas XII APEKSI ini dapat menghasilkan sejumlah keputusan, salah satunya menguatkan pemerintah kota dalam semangat pembangunan untuk terus mengembangkan kreasi dan inovasi, guna memajukan dan mengembangkan kotanya masingmasing, Termasu, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakatnya. “Semoga dengan penjelasan yang diberikan tersebut, kepala daerah semakin lebih tenang dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus pelayan bagi msyarakat yang telah memberikan amanah baginya. Dengan demeikian para kepala daerah dapat lebih berkreasi dan berinovasi untuk memajukan daerah sekaligus mensejahterakan masyarakatnya,” pungkasnya. (adlan) H AL tersebut terungkap pada paripurna Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Izin Lingkungan di gedung DPRD Medan, Selasa (18/7). "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL-UKL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) bukan barang baru dalam topik lingkungan. Ada sejumlah regulasi yang mengatur tentang hal itu. Namun, faktanya Sungai Deli puluhan tahun tercemar dan rusak," sebut Hamidah saat membacakan PU Fraksi PPP. Kondisi ini, katanya, menunjukan bahwa sanksi administratif bagi pelaku usaha tidak cukup dalam upaya penegakkan aturan tentang upaya menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Sambungnya, hendaknya rumusan sanksi terhadap izin lingkungan yang telah diperjelas dan dipertegas dalam Ranperda lingkungan hidup, dapat diimplementasikan secara tegas terhadap pelaku usaha. Sehingga dampak yang diharapkan dengan diberlakukannya Perda ini bisa dirasakan oleh masyarakat kota Medan khususnya masyarakat yang langsung terkena dampak permasalahan lingkungan. Sementara, Fraksi Demokrat yang dibacakan Hendrik Sitompul, DPRD Medan menilai pencemaran lingkungan di Kota Medan sudah pada situasi mengkhawatirkan, karena berdasarkan hasil penelitian Kota Medan ditetapkan sebagai kota keempat penyandang kota paling berpolusi. Hendrik menambahkan, sejumlah sungai besar di Kota Medan, seperti Sungai Deli dan Sungai Bederah, sudah cukup keruh akibat pencemaran. Bahkan, Sungai Bederah yang mengalir di sekitar Medan Marelan warnanya sudah pekat kehitaman seperti parit busuk. “Ini membuktikan upaya Pemko Medan memberikan MEDAN-M24 Para generasi muda diminta untuk menghindari narkoba dan pergaulan bebas. Karena, bila generasi muda telah terjerumus pada dua hal tersebut, bisa jadi Indonesia akan hancur. Sebab, generasi muda merupakan calon pemimpin masa depan bangsa. Demikian diungkapkan oleh Danramil 04/Medan Kota, Mayor (Kav) Setia Budi selaku pemateri pada penyuluhan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan Bela Negara TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) ke-99 Kodim 0201/BS yang digelar, Selasa (18/7) di salah satu Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (Yapim) di Jln Air Bersih, Medan. Dikonfirmasi melalui selular, Setia Budi menyebut penyuluhan itu diikuti sekitar 512 peserta. Setia Budi menjelaskan kegiatan itu berisikan motivasi terhadap anak-anak murid baru di sekolah tersebut. "Kita beri mereka masukan meski tidak bersekolah di negeri, tetapi jangan berkecil hati," bilangnya. Ilustrasi termasuk dalam kategori perang proksi tersebut. "Kita juga tekankan ke mereka perlindungan atas pencemaran lingkungan, masih jauh dari harapan. Program-program yang dilakukan selama ini cenderung hanya rutinitas semata,” katanya. Bagi Demokrat, kata Hendrik, Ranperda ini tidak menarik untuk dibicarakan dan dibahas, karena Pemko Medan terlalu lama mempersiapkan dan mengusulkannya. Padahal, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah ditetapkan dan diundangkan. “Kami (FPD, red) kurang memahami apa alasannya. Kemana BLH selama ini, apa hal ini tidak diketahui,” tanya Hendrik. Keraguan ini, sambung Hendrik, cukup beralasan karena pemerintah sudah memberlakukan UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Sebut saja mulai dari UU No. 23 tahun 1997 dan UU No. 32 tahun 2009. Bahkan, untuk menindaklanjuti UU tersebut, telah dikeluarkan sejumlah Peraturan Pemerintah, diantaranya PP tentang dampak lingkungan, PP tentang pencemaran pengendalian udara, PP tentang limbah B3 dan PP No. 27/2012 tentang izin lingkungan,” katanya. Khusus untuk Kota Medan, tambah Hendrik, juga telah dibentuk Perda No. 13 tahun 2003 tentang izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah. “Belum lagi ada Perda tentang Persampahan, Perda Pengelolaan Limbah Domestik dan Perda Limbah 3. “Ternyata, 22 Ribu Benih Ikan Ditabur di Waduk Sutan TAPTENG-M24 Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menabur 22 ribu benih ikan nila di Waduk Sutan Alamsyah Budin Batubara di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (19/7). Turut mendampingi Tengku Erry, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, Wakil Bupati Darwin Sitompul, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut Jonny Waldi, Forkopimda Tapteng, tokoh agama dan masyarakat Tapteng. "Kegiatan pertama kunjungan kerja kami ke Tapteng hari ini menghadiri penaburan benih ikan nila ke waduk Sutan Alamsyah Budin Batubara yang selama ini mengairi irigasi sawah masyarakat. Mudahmudahan dalam enam bulan kedepan bisa di panen dan menambah perekonomian Tengku Erry Nuradi menabur 22 ribu benih ikan nila di Waduk Sutan (m24/Ist) untuk tidak terjerumus narkoba dan pergaulan bebas. Sebab, bila generasi muda kita sudah terkena pelaksanaan Perda tersebut cenderung berorientasi kepada kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya. Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) lewat juru bicara Salman Alfarisi menyampaikan kekecewaan karena Ranperda ini hanya mencantumkan sanksi administratif, tapi tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam penertiban izin lingkungan. "Kami juga meminta penjelasan data tentang kasuskasus izin lingkungan yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Medan 5 tahun terakhir," ucapnya. Sehingga, lanjut Salman, DPRD Medan punya gambaran tentang kompleksitas permasalahan izin lingkungan di kota Medan. (bar) HINDARI NARKOBA DAN PERGAULAN BEBAS Ingat!! Bila Generasi Muda Rusak Indonesia Bisa Hancur Motivasi tersebut, kata Setia Budi, karena para generasi muda merupakan calon pemimpin masa depan bangsa. Karena itulah, ia mengingatkan para murid tersebut seharusnya mempersiapkan diri dengan baik untuk menata masa depan. Selain itu, lanjut dikatakan Setia Budi, pada penyuluhan itu juga dijelaskan tentang betapa besar dan kayanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga memaparkan mengenai proxy war (Perang proksi). Perang proksi adalah adalah perang ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung. Narkoba dan pergaulan bebas, tambah Setia Budi, masyarakat," ucap Erry. Dalam kesempatan itu, Erry mengaku Pemprov Sumut saat ini terus mendorong swasembada pangan berkelanjutan di Sumut. Salah satunya dengan mendorong pembangunan infrastruktur seperti halnya pembangunan irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut. "Sehabis dari sini kita akan ke Barus untuk menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan), benih dan bibit hortikultura. Bantuan ini juga kita berikan kepada Kabupaten lainnya dalam rangka mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan," tutur Erry. Sementara itu Bupati Tapteng Bakhtiar mengaku bangga atas keperdulian Gubsu Erry terhadap masyarakat Tapteng. Meskipun harus berpanaspanasan berjalan kaki melintasi pematang sawah menuju waduk, Erry terlihat senang melihat sambutan masyarakat yang begitu hangat. Sekedar informasi, Waduk H Sutan Alamsyah Budin Batubara seluas 15 Hektar dibangun pada masa penjajahan Jepang. Salah seorang tokoh masyarakat bernama Sutan Alamsyah Bandar Batubara bersama masyarakat sekitar membangun waduk ini bertujuan untuk penampungan air guna mengaliri sawah-sawah masyarakat di Sorkam dan daerah lainnya. Namun sepulun tahun belakangan ini, waduk tersebut mengalami penurunan debit air hingga tiga meter. Akibatnya pengairan irigasi ke sawah masyarakat menjadi tidak maksimal. Waduk ini direncanakan sebagai objek wisata air di Tapteng. (pay) Danramil 04/Medan Kota saat menjadi pemateri pada Wasbang dan Bela Negara (m24/Ist) narkoba, maka pihak asing akan dengan mudah merusak bangsa ini," tandasnya. (bar)
KAMIS 20 JULI 2017 SEBULAN, 4 PASIEN DIRAWAT Awas!!! DBD Mewabah di Gunung Malela Prosesi pemakaman dipimpin Wakil Walikota Binjai (M24-Lihin) Pemko Binjai Kehilangan Putra Terbaik BINJAI-M24 Pemko Binjai gelar upacara prosesi pemakaman Drs H Martal MH, Kadis Pemuda dan Olahraga, di kediamannya Jln SM Raja Binjai, Rabu (19/7). Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Walikota Binjai, Timbas Tarigan SE, dihadiri Sekdako M Mahfullah P Daulay SSTP MAP, beserta jajaran Pemko Binjai. "Hari ini Pemko Binjai kehilangan putra terbaik, seorang tokoh pejabat yang memilki integritas, kedisiplinan dan kinerja yang baik. Atas nama Pemko Binjai dan seluruh masyarakat, tentunya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya, atas jasa-jasa, pengabdian dan kerja keras serta keseriusan almarhum," papar Timbas. Timbas juga berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan agar selalu tabah dan senantiasa ikhlas mendoakan almarhum. (lihin) Gubsu Irup HUT Palas MEDAN-M24 Gubsu Ir HT Erry Nuradi MSi bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan hari jadi Kabupaten Padang Lawas (Palas) ke-10, di Lapangan Merdeka Kecamatan Barumun Palas, Senin (17/7). Upacara ini diikuti Bupati Palas H Ali Sutan Harahap, Wakil Bupati Palas, ASN Pemkab Padang Lawas dan unsur Forkopimda Kabupaten Padang Lawas. Erry berharap, di usianya ke 10 tahun, Pemkab Palas kian mewujudkan kebersamaan dengan kerja keras, kerja cerdas, tuntaskan pembangunan dan pengabdian menuju Padang Lawas beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (Bercahaya). "Semangat ini hendaknya dapat menginspirasi semua pihak untuk memaknai kebangkitan Kabupaten Padang Lawas," ujar Erry. Sebelumnya, Bupati Palas, H Ali Sutan Haharap, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubsu yang bersedia hadir dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Palas ke-10. (pay) Bupati Sergai tepungtawari perahu. (Darmawan) Masyarakat Sergai Gelar Tradisi Jamu Laut PANTAI CERMIN-M24 Bentuk rasa syukur atas rezeki dan untuk melestarikan budaya warisan leluhur, masyarakat pesisir pantai Kabupaten Sergai gelar tradisi jamu laut, di Theme Park Pantai Cermin, Selasa (18/7). Bupati Sergai, Ir H Soekirman, didampingi Wabup Darma Wijaya, mengemukakan, budaya jamu laut merupakan tradisi melayu di daerah pesisir, sebagai warisan leluhur yang perlu dilestarikan. "Ini merupakan ungkapan rasa syukur pada Tuhan YME atas rezeki berupa hasil alam yang melimpah," ujarnya. Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Kemendikbud RI, Dra Sri Hartini MSi, menyampaikan, jamu laut punya makna kekuatan terhadap para nelayan, yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut, agar mendapat berkah dalam hidupnya. (darmawan) 13 Jabatan Eselon II Asahan Dilelang KISARAN-M24 Sekitar 60 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Asahan akan merebut 13 jabatan eselon II. Mereka mengikuti ujian seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, di aula Melati Pemkab Asahan, Selasa (18/7). Menurut Kepala BKD Asahan, Zainal Abidin, pihaknya telah menerima sekitar 60 berkas peserta yang akan mengikuti seleksi jabatan eselon II tersebut. Para peserta seleksi akan mengikuti beberapa ujian seperti ujian tertulis dan ujian wawancara. "Kemungkinan pelaksanaan asesement center akan dilakukan selama 3 hari," ungkap Zainal Abidin. Zainal menjelaskan, jabatan yang akan dilelang, yakni, Sekretaris DPRD, Kadis PUPR, Kadis Perumahan dan Pemukiman, Kadis Kepemudaan Olahraga, Kadis Perpustakaan, Kadis LH, Kadis Kominfo, Kadis PMD, Kadis PPKB, Kadis Sosial, Kadis Koperasi Perdagangan, Kadis Perhubungan dan Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik. (deddy) SIMALUNGUN-M24 Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditularkan nyamuk Aedes Aegypti mulai marak dan menyerang warga di wilayah Nagori Margo Mulio Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. B AHKAN, Puskesmas dan pihak Kecamatan Gunung M a l e l a langsung mendatangi lokasi kediaman dua warga Margo Mulio, yang diindikasikan diserang DBD. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kewalahan dengan membludaknya jumlah pasien saat mewabah. Camat Gunung Malela, Jayamin Sipayung, didampingi Kepala Puskesmas Gunung Malela, Bangun, Rabu (19/7), mengatakan, dalam sebulan ada 4 pasien yang dirawat. Anak pasutri Nurraini dan Kusmatri, Bintang Kesuma (11), kejadian Juni 2017. Kemudian Angga Harini (9), saat ini masih opname di RST, kejadian Juli 2017. Atar Rafi Andra (5), warga Aceh cucu Basiman (64), warga Nagori Margo Mulio Kecamatan Gunung Malela dan Muhammad Raja Afdila (13), pelajar MTSN kelas III, warga Nagori Margo Mulio Kecamatan Gunung Malela. Bahkan, menurutnya, bangunan yang baru selesai karena peralatannya belum terpasang, dijadikan ruang rawat inap, akibat banyaknya pasien dirujuk ke rumah sakit swasta Kota Pematangsiantar. "Selain itu dua pasien yang rujuk ke RSU Tentara dan RSU Vita Insani Kota Pematangsiantar, karena sudah mengalami demam tinggi," kata Jayamin, seraya menyebutkan, saat ini pihaknya bersama Dinas Kesehatan Simalungun, mempersiapkan upaya fogging (pengasapan). Kadis Kesehatan Simalungun, Dr Jan Maurisdo Purba, saat SEI RAMPAH-M24 Mengaku karena kelaparan, puluhan penyandang Kusta UPT Dinas Sosial Dusun XII, Desa Simpang Empat Belidaan, Kecamatan Sei Rampah, Sergai, turun ke jalan. Lokasi dugaan suspect DBD Di Nagori Margo Mulio (M24-Mag6) dikonfirmasi melalui Kabid Pelayanan Kesehatan, Sarimauli Siadari, mengatakan, pihaknya akan meminta atau mendapatkan laporan adanya gejala DBD yang menyerang di TERUNGKAP DALAM KUNJUNGAN SSDN LEMHANAS RI Tebingtinggi 7 Tahun PSB Pakai Sistem Online Walikota Tebingtinggi memakaikan kain ulos kepada ketua rombongan Lemhanas RI (M24-Agus Sabono) TEBINGTINGGI-M24 Pemko Tebingtinggi selama 7 tahun telah melakukan penerimaan siswa baru (PSB) melalui sistem online. Dan ini sudah mengalahkan daerah-daerah lain serta sudah bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. "Pemko Tebingtinggi juga memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, wajib belajar 9 tahun, bus sekolah gratis dan pemerintah juga telah membentuk Satgas, untuk menyelidiki apa yang menjadi sebab anak tersebut putus sekolah," ungkap Walikota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, saat menerima rombongan Study Strategis Dalam Negeri (SSDN) Lemhanas RI, program pendidikan reguler angkatan 56 tahun 2017, Selasa (18/7). Umar juga berharap, para pemangku kebijakan di pusat dengan pola pikir terintegrasi dalam setiap melahirkan regulasi, jangan terkotak-kotak. Contahnya, kata dia, regulasi di bidang pendidikan, perguruan tinggi diurus pemerintah pusat, SMA/SMK diurus pemerintah provinsi dan SD,SMP diurus Pemko atau Pemkab. "Bagaimana ini, apa semua tidak jadi kacau balau, bagaimana provinsi mengawasi SMA yang ada di daerah-daerah. Lain lagi sistem zonasi, ini tidak bisa dilakukan di Kota Tebingtinggi. Karena pelajar di Tebingtinggi bukan hanya berasal dari Kota Tebingtinggi, tetapi juga dari Sergai, Batubara dan Simalungun," ucapnya. Karenanya, Umar berharap, peserta pendidikan Lemhanas dapat memberikan sumbangan pola pikir kepada pemangku kebijakan di pusat dalam setiap membuat sebuah regulasi. "Sebaiknya dikaji lebih dalam dan terintegrasi dari mulai pemerintah pusat sampai ke daerah," tandasnya. Marsda TNI Baskoro Alrianto selaku ketua rombongan menyampaikan ucapan terima kasih atas penyambutan Pemko Tebingtinggi yang penuh keakraban. "Dan menyampaikan terima kasih pula atas masukan yang disampaikan Walikota Umar Zunaidi Hasibuan yang juga alumni Lemhanas. Tentunya masukan tersebut dapat dijadikan bahan dari para peserta," sebutnya. (agus) beberapa Kecamatan Gunung Malela. Di antaranya Nagori Margo Mulio. Kemudian, katanya, pihaknya akan memerintahkan Kapus Bangun, untuk melakukan pendataaan dan melakukan langkah-langkah awal pencegahan. "Sekaligus melakukan sosialisasi kepada warga tentang 3M," jelasnya. (mag6) AGAR KONFLIK LAHAN SEI KEPAYANG ASAHAN TIDAK MELUAS DPRDSU Ingatkan Para Pihak Menahan Diri MEDAN-M24 Izin 697 hektar lahan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dikeluarkan Menhut beberapa tahun lalu menyisakan konflik horizontal antar warga di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Asahan. Sesama warga saling klaim menguasai, mengaku dari Koperasi Tani Mandiri (KTM) dan sempat bentrok berdarah. Bahkan terjadi aksi pembakaran dan penganiayaan. Kondisi tersebut disikapi Komisi B DPRD Sumut, dengan mengundang para pihak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (11/7) di gedung dewan Jln Imam Bonjol Medan. Kepada M24, Selasa (18/7), Ketua Komisi B DPRD Sumut, Robi Agusman Harahap SH dan Wakil Ketua Komisi B Jenny RL Berutu SH, menjelaskan, aksi saling menguasai lahan HTR bermula dari perjalanan KTM yang saling rebutan melakukan penanaman sawit. “Ada konflik terkait penguasaan lahan HTR 697 Ha. Rakyat sudah bercocok tanam sejak 1949. Tahun 2007 bedirilah Koperasi Tani Mandiri. Lalu tahun 2014 koperasi pecah atau dualisme. Sekarang mereka rentan konflik berdarah-darah bila tidak diantisipasi,” ungkap Robi. Mendengar berbagai informasi saat RDP kemarin, lanjut Ketua F-PKB DPRDSU ini lagi, pihaknya segera turun ke lokasi melihat kondisi lapangan. “Masalahnya, KTM yang baru mengambil hasil panen. Namun KTM yang lama tidak setuju. Makanya konflik terjadi,” terang politisi PKPI tersebut. Senada, Jenny RL Berutu, politisi Demokrat ini, mengatakan, ketika RDP, hadir Paguyuban Anti Kriminalisasi, perwakilan KTM baru dan Ketua KTM lama yang dipilih anggota. Kedua koperasi, disebut Jenny menunggu keputusan MA. Sebab Pengadilan tingkat pertama dimenangkan KTM lama, sedangkan tingkat banding dimenangkan KTM baru. “Nah, KTM yang lama mengajukan Kasasi sekarang. Semoga konflik berdarah tidak meluas terjadi,” tutup Jenny. (budiman) BANTUAN DINAS SOSIAL PROVINSI TAK KUNJUNG DATANG Kelaparan, Penyandang Kusta Ngemis di Jalan Walikota Tj Balai foto bersama usai tepungtawar (M24-Ambon) 87 Calon Haji Tj Balai Tepungtawar TJ BALAI-M24 Sebanyak 87 Calhaj asal Kota Tanjungbalai ditepungtawari Walikota Tanjungbalai, M Syahrial SH MH, di Pendopo Rumah Dinas Walikota, Senin (17/7). Hadir di antaranya, Wakil Walikota Drs H Ismail, Mewakili Ketua DPRD Tanjungbalai, Forkopimda Tanjungbalai dan OPD di lingkungan Pemko Tanjungbalai. Rombongan calon haji asal Kota Tanjungbalai tergabung dalam kloter 2 bersama calon haji Sergai, sebanyak 192 orang, Tebingtinggi 107 orang, perorangan 1 orang dan petugas haji 5 orang. Sebelumnya, calon haji asal Kota Tanjungbalai berjumlah 88 orang, namun 1 orang atas nama Hafsah M Zein Sinambela, meninggal dunia. Dari 87 calon haji terdapat 35 laki-laki dan 52 perempuan, usia tertua 82 tahun atas nama Mainurhamah Abdullah Husin dan usia termuda 35 tahun atas nama Elvina Hasanuddin Nasution. "Saya berharap seluruh jemaah menjaga kekompakan antar sesama calon haji, tetap berpedoman dengan apa yang telah disampaikan pembimbing, ketua regu, qarom dan pimpinan kloter serta petugas haji lainnya," ujarnya. (ambon) Mereka meminta sumbangan kepada pengendara yang melintas di jalan umum, di depan UPT Kusta Belidaan, Selasa (18/7) pukul 13.00 WIB. Puluhan penyandang kusta itu, juga makan ubi bakar sebagai pengganti makan siang di pinggiran jalan. Madin (40), satu dari puluhan penyandang kusta, kepada M24, mengungkapkan, bantuan Dinas sosial Provinsi tak kunjung datang. Sejak UPT Kusta diambilalih Dinas Sosial Provinsi, selain bantuan sembako terlambat, jatah sembako untuk dewasa juga dikurangi. "Saat di Dinas Kesehatan kami tidak pernah mengeluh, mulai dari sembako, pengobatan dan lainnya sangat maksimal," ucap Madin. Menurutnya, 100 KK lebih penyandang kusta di UPT Kusta Belidaan dan ada 130 anak-anak serta 80 dewasa. Dan setiap bulan mereka menerima bantuan 15 Kg beras, gula, minyak makan, teh, sayur mayur dan telur. "Jika bantuan belum juga datang maka kami akan tetap turun ke jalan, bila perlu ke jalan lintas dan kami menolak jatah kami dikurangi," ucap Madin. Kepala UPT Kusta Belidaan, Kristina Purba tak berhasil dikonfirmasi, karena tidak berada di tempat. Pantaun M24, para penyandang kusta menggunakan kardus, sebagai wadah untuk meminta uang di jalan, sambil membakar ubi kayu untuk makan siang. Anggota Komisi E DPRD Sumut, HM Nezar Djoely ST, miris. Iba mengetahui puluhan penyandang kusta dari UPT Dinas Sosial Dusun XII Desa Simpang Empat Belidaan Kecamatan Sei Rampah Sergai, turun ke jalan, karena mengaku kelaparan. "Berarti ada pembiaran selama ini. Jangan lepaskan tanggungjawab terhadap sudarasaudara kita yang sedang dalam penyembuhan sakit," ungkap Nezar. Politisi Partai NasDem itu Penyandang kusta yang menuntut bantuan segera datang. (M24-Darmawan) menilai, harusnya UPT Belidaan dan Dinas Sosial Provinsi Sumut tidak main-main terhadap warga binaan yang kurang beruntung. Kehidupan penderita kusta diyakini Nezar perlu perhatian ekstra, pembinaan baik, pengobatan stabil dan dukungan fasilitas khusus memadai semisal kebutuhan pokok/gizi sehari-hari. Sekretaris Dinas Sosial Sumut, Barita Sihite, yang dikonfirmasi, mengaku telah menjadwalkan pemanggilan Ka UPT Belidaan. "Kita akan cari tahu mengapa penderita kusta turun ke jalan. Sabar ya Pak. Besok saya kabari infonya lebih detail," ucap Barita. (darmawan/ budiman)
Page 1 and 2: KISARAN-M24 Kesal karena ceweknya d
Page 3: 12345678901234567890123456789012 12
Page 7 and 8: KISARAN-M24 Jalan penghubung antara
Page 9 and 10: KAMIS, 20 JULI 2017 9 Cewek Cantik
Page 11 and 12: 11 KAMIS, 20 JULI 2017 PARUH MUSIM
Page 13 and 14: METRO 24 l KAMIS, 20 JULI 2017 IKLA
Page 15 and 16: METRO 24 l KAMIS, 20 JULI 2017 15 .

20juli

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?