Buku_Laporan_Ketimpangan_Sosial_2016

LAPORAN 

MENDETEKSI KETIMPANGAN SOSIAL 

MELALUI PENILAIAN WARGA 

PENGUKURAN KETIMPANGAN SOSIAL 2016

LAPORAN 

MENDETEKSI KETIMPANGAN 

SOSIAL MELALUI PENILAIAN 

WARGA 

PENGUKURAN KETIMPANGAN SOSIAL 2016 

Tim Penyusun: 

Bagus Takwin 

M. Himawan Arifianto 

Alfindra Primaldhi 

Paksi Walandow 

Sahat K. Panggabean 

Mei 2017 

Didukung oleh: 

Laporan ini dihasilkan atas dukungan pendanaan dari TIFA dan Ford FoundationIsi dari buku ini 

sepenuhnya tanggung jawab INFID dan penulis, dan tidak mencerminkan posisi TIFA dan Ford 

Foundation

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR 5 

RINGKASAN 6 

BAB 1. PENDAHULUAN 11 

MENGGALI PERSEPSI WARGA MENGENAI KETIMPANGAN SOSIAL 

11 

SEBAGAI CARA MENDETEKSI KEADILAN SOSIAL 

1.1. Latar Belakang 11 

1.2. Pertanyaan Utama 14 

1.3. Tujuan Pengukuran Ketimpangan Sosial 14 

1.4. Manfaat Indeks Ketimpangan Sosial 14 

BAB 2. TEMUAN-TEMUAN PENGUKURAN KETIMPANGAN SOSIAL 17 

2.1. Sumber Ketimpangan Sosial 17 

2.2. Ranah dan Wilayah Ketimpangan 20 

2.2.1. Derajat Ketimpangan 20 

2.2.2. Ketimpangan Penghasilan dengan Harapan 21 

2.2.3. Ketimpangan Berdasarkan Gender 26 

BAB 3. INDEKS KETIMPANGAN SOSIAL 2016 31 

3.1. Indeks Ketimpangan Sosial 2016 31 

3.2. Perlakuan Diskriminatif 33 

3.3. Bantuan Hukum 36 

Bab 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 39 

4.1. Kesimpulan 39 

4.2. Rekomendasi 39 

DAFTAR PUSTAKA 42 

Lampiran 1 43 

Lampiran 2 45 


3

KATA PENGANTAR 

Pemerintah Indonesia telah menjadikan penurunan ketimpangan menjadi salah satu 

prioritas pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan dan hasilnya mulai terlihat, 

setidaknya dari menurunnya angka gini rasio dalam dua tahun terakhir. 

Sebagai kontribusi untuk memperkuat upaya pengurangan ketimpangan di 

Indonesia, INFID berinisiatif untuk melakukan survei warga tentang Ketimpangan 

Sosial. Survei yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan ini mengambil 

sampel sebanyak 210 responden di seluruh Indonesia. 

Berdasarkan hasil survei, tidak hanya diketahui aspek-aspek dan penyebab 

ketimpangan, namun juga langkah atau cara untuk mengatasi ketimpangan tersebut 

berdasarkan penilaian warga. 

Harapannya, hasil survei dapat dijadikan salah acuan untuk memantau upaya-upaya 

pemerintah dalam mengurangi ketimpangan. Tidak hanya itu, hasil survei ini juga 

diharapkan dapat membantu memperkuat pengambil kebijakan untuk merumuskan 

kebijakan dan program pengurangan ketimpangan. 

Akhir kata, kami ingin menghaturkan terima kasih kepada Dr. Bagus Takwin beserta 

timnya yang telah bekerja keras dalam melaksanakan dan menyusun laporan 

ketimpangan social ini. 

Jakarta, 15 Mei 2017 

Hamong Santono 

Senior Program Officer SDGs INFID 


5

RINGKASAN 

Di tahun 2016, INFID melakukan pengukuran penilaian warga mengenai ketimpangan 

sosial yang terjadi di Indonesia selama tahun 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa 

dalam penilaian warga ada penurunan ketimpangan sosial menurut warga. Indeks 

ketimpangan yang diperoleh lebih baik dari tahun sebelumnya. Indeks ketimpangan 

berubah dari 5,06 menjadi 4. Artinya setiap rata-rata warga menilai ada 4 ranah yang 

timpang di Indonesia. Meski ada penurunan ketimpangan jika dibandingkan dengan 

tahun 2014, indeks ketimpangan di tahun 2015 masih tergolong tinggi. 

Secara keseluruhan, 77% responden (dari total sampel 20) mempersepsikan 

adanya ketimpangan setidaknya pada satu ranah. Bisa dikatakan, 7 dari 10 warga 

Indonesia mempersepsi adanya ketimpangan. 

Penghasilan dirasakan oleh warga sebagai ranah yang paling timpang dan 

paling besar peranannya dalam menghasilkan ketimpangan sosial. Ketimpangan 

penghasilan berdampak pada ketimpangan pada kepemilikan rumah dan harta 

benda, pendidikan dan kesehatan.Pengaruh ketimpangan penghasilan terhadap 

ketimpangan sosial keseluruhan paling besar. 

Warga juga menilai masih terjadinya diskriminasi. Diskrimisnasi dipersepsi oleh warga 

terjadi baik di Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur. Persepsi pengalaman 

diskriminasi lebih tinggi di Indonesia bagian Timur dan Sumatra, bila dibandingkan 

dengan rata-rata (seluruh Indonesia). 

Persepsi ketimpangan gender lebih tinggi di wilayah Indonesia Bagian Timur 

dibandingkan dengan wilayah Indonesia Bagian Barat. Dua aspek yang dinilai paling 

timpang di antara laki-laki dan perempuan adalah kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan dan penghasilan. 

6 LAPORAN | MENDETEKSI KETIMPANGAN SOSIAL MELALUI PENILAIAN WARGA

Rekomendasi 

Berdasarkan temuan-temuan Indeks Ketimpangan Sosial 2016 ini, dikemukakan 

rekomendasi sebagai berikut. 

1. Kesenjangan yang paling dirasakan oleh warga adalah ketimpangan penghasilan. 

Ketimpangan penghasilan ini erat kaitannya dengan kesempatan kerja. Dengan 

dasar ini, direkomendasikan program sosial dalam bentuk pemberian tunjangan 

bagi pencari kerja sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan 

penghasilan. Pemberian tunjangan ini dapat berperan untuk meningkatkan 

distribusi pendapatan. Bentuk dari tunjangan bagi pencari kerja dapat terdiri atas 

dua jenis: 

a. Tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada warga yang mengalami 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui program asuransi; 

b. Tunjangan dalam bentuk bantuan konsultasi dan agen pencarian kerja bagi 

para pekerja yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan 

pengalamannya. 

2. Untuk dapat meningkatkan penghasilan, para pekerja juga seringkali memerlukan 

peningkatan keahlian atau menambah keahlian baru. Agar para pekerja dapat 

meningkatkan atau menambah keahliannya, diperlukan program sosial dalam 

bentuk tunjangan pelatihan kerja, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 

30 tahun baik perempuan maupun laki-laki. 

3. Diperlukan “paket penyelamatan” untuk semua orang dewasa yang tidak memiliki 

pekerjaan dengan gaji bagus, mungkin karena kehidupan rumah tangga yang 

buruk dan/atau sekolah dan pelatihan yang tidak berhasil, agar mereka dapat 

memperoleh dan mempertahankan pekerjaan dengan penghasilan yang baik. 

4. Untuk mengurangi pengangguran sebagai penyebab utama kemiskinan dan 

ketidaksetaraan, diperlukan langkah-langka. Pengangguran bisa dikurangi 

dengan: 

a. Skema penciptaan lapangan kerja yang disponsori pemerintah. 

b. Kebijakan pasar tenaga kerja aktif untuk meningkatkan kemampuan kerja, 

seperti skema re-training. 

c. Skema kesejahteraan kerja yang mendorong partisipasi pasar tenaga kerja. 


7

d. Menyelenggarakan program pelatihan sektoral, magang, dan program kerja 

sambil belajar. 

e. Berikan insentif yang kuat untuk penciptaan lapangan kerja di dalam kota/ 

kabupaten. 

5. “Paket penyelamatan” perlu diberlakukan untuk semua anak yang tidak memiliki 

awal yang baik dalam hidup atau tidak berprestasi di sekolah. Paket semacam 

itu harus memastikan bahwa anak-anak dapat mencapainya dari sekolah dan 

pelatihan sehingga akhirnya mendapatkan dan memperoleh pekerjaan dengan 

bayaran yang baik. 

6. Pemberian pendidikan kesetaraan gender pada siswa SMP dan SMA, baik dalam 

sesi-sesi kelas khusus maupun dalam bentuk pembiasaan praktik pembelajaran 

dan aktivitas berbasis kesetaraan gender. 

7. Meningkatkan bimbingan dan upaya lainnya untuk meningkatkan jumlah 

perempuan dalam pekerjaan laki-laki dan posisi kepemimpinan politik. 

8. Tingkatkan dana pemerintah untuk opsi penitipan anak berkualitas tinggi 

sehingga memungkinkan orang tua, dan terutama ibu-ibu, bekerja di luar rumah 

jika mereka menginginkannya, dan melakukannya tanpa rasa takut bahwa 

keuangan mereka atau kesejahteraan anak-anak mereka akan dikompromikan 

atau dikorbankan. 

9. Diperlukan kajian khusus mengenai faktor apa saja yang dapat mengurangi 

ketimpangan dan meningkatkan keadilan sosial, baik di tataran struktural, kultural 

dan personal. Di setiap tataran, sekaligus juga dikaji cara-cara mengurangi 

ketimpangan dan meningkatkan keadilan sosial di setiap tataran. Diperlukan 

juga kajian khusus mengenai program sosial apa saja yang dapat mengurangi 

ketimpangan. Perlu diketahui program sosial apa yang memiliki efek langsung 

terhadap penurunan ketimpangan, dan program sosial apa yang memiliki efek 

tak langsung. 

10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pengurangan 

ketimpangan disarankan untuk dilakukan secara komprehensif. Pemantauan 

dan evaluasi ini dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil 

dan dampak. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan program, 

melainkan perlu dilakukan dalam keseluruhan rentang pelaksanaan program, 

sejak awal, pertengahan hingga akhir program sehinggaselain dapat menjadi 

masukan bagi pelaksanaan program berikutnya, juga menjadi dasar untuk 

perbaikan program yang sedang berlangsung. 



9


BAB 1 

PENDAHULUAN 

MENGGALI PERSEPSI WARGA 

MENGENAI KETIMPANGAN SOSIAL 

SEBAGAI CARA MENDETEKSI 

KEADILAN SOSIAL 

1.1. Latar Belakang 

Kehidupan bersama yang memadai dan memiliki legitimasi adalah kehidupan 

yang menghasilkan keadilan. Tanpa keadilan, kehidupan bersama tak bermakna 

karena tak berbeda dengan hidup yang dijalani sendiri-sendiri oleh individu. Tujuan 

kehidupan bersama keadilan dalam kebersamaan dan kebahagiaan bagi individu 

yang berhimpun di dalamnya. Keadilan ini biasa disebut keadilan sosial, dengan 

pengertian keadilan dalam distribusi kemakmuran, kesempatan, dan privilese, 

termasuk cara dan prosedur pendistribusian serta akses terhadap sumber daya 

yang mewujudkan kemakmuran. Keadilan sosial adalah elemen konstitutif pusat dari 

legitimasi dan stabilitas dari setiap komunitas politik. Tanpa keadilan sosial, legitimasi 

komunitas politik lemah dan tak stabil. 

Konsep keadilan sosial didasari oleh postulat bahwa setiap individu harus 

diberdayakan untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri, agar 

mereka terlibat dalam partisipasi sosial yang luas. Latar belakang sosial tertentu, 

seperti keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau ketidaksamaan titik 

awal tidak seharusnya memengaruhi secara negatif rencana kehidupan pribadi. 

Setidaknya ada enam dimensi keadilan sosial, meliputi pencegahan kemiskinan; 

akses pendidikan; inklusi pasar tenaga kerja; kohesi sosial dan non-diskriminasi; 

kesehatan; dan keadilan antargenerasi. Konsep keadilan ini menekankan penjaminan 

setiap kesempatan individu yang benar-benar sama untuk realisasi diri melalui 

investasi yang ditargetkan dalam pengembangan kapabilitas individu. Tujuannya 

adalah penyetaraan keadilan distributif atau kesetaraan kesempatan hidup formal 

dengan aturan main dan kode prosedur yang diterapkan sama. Tujuan yang lain 


11

adalah keadilan sosial sebagai kerangka aturan dan pedoman bagi masyarakat 

partisipatif yang mengaktifkan dan memberdayakan anggotanya. 

Keadilan sosial bukan hal yang terberi begitu saja atau sesuatu yang otomatis 

berfungsi di masyarakat. Diperlukan usaha terus-menerus untuk menghadirkannya 

dalam kehidupan bersama, mulai dari identifikasi faktor yang berpeluang 

menghasilkan ketidakadilan, hingga upaya aktivitas-aktivitas yang menghasilkan 

keadilan. Salah satu usaha mencegah dan mengatasi ketidakadilan sosial adalah 

dengan mengidentifikasi ketimpangan sosial, yaitu ketimpangan di ranah-ranah 

kehidupan masyarakat, seperti penghasilan; kepemilikan benda; kesehatan; 

pendidikan; hukum; gender; dan politik. Dengan demikian, perlu ada aktivitas 

pengukuran ketimpangan, termasuk mengukur persepsi yang mengandung 

penilaian warga mengenai ketimpangan yang terjadi di masyarakatnya. 

Pentingnya identifikasi ketimpangan sosial disadari oleh INFID. Salah satu upaya 

INFID mengidentifikasi ketimpangan sosial adalah mengukur persepsi warga 

mengenai ketimpangan sosial. Seperti yang dilakukan pada tahun 2015, pada tahun 

2016 INFID juga melakukan pengukuran persepsi warga mengenai ketimpangan 

sosial yang terjadi pada tahun 2015. Pengukuran persepsi mengenai ketimpangan 

sosial merupakan satu bentuk audit dari warga mengenai keadilan sosial yang ada di 

masyarakat Indonesia. Hasilnya dapat menjadi bahan pembanding dan pelengkap 

pengukuran ketimpangan dalam bentuk lain yang pernah dilakukan di Indonesia, 

seperti Gini Ratio, yang umum dijadikan indeks dari ketimpangan distribusi 

pendapatan. 

Ketimpangan sosial merupakan indikator keadilan sosial. Pengukuran ketimpangan 

sosial menurut warga dapat memberikan pemahaman mengenai ketimpangan apa 

saja. Lebih jauh lagi digali makna ketimpangan sosial menurut warga, di ranahnya, 

dan jenis ketimpangan sosial yang dipersepsi. Pengukuran ketimpangan memberikan 

pemahaman mengenai upaya yang diperlukan untuk mengatasi ketimpangan yang 

kemudian perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan program sosial yang tepat. Hasil 

pengukuran ketimpangan sosial melengkapi hasil Barometer Sosial 2016 yang 

diperoleh INFID melalui pengukuran persepsi warga, sehingga dapat memberikan 

pemahaman secara lebih komprehensif mengenai keadilan sosial dan usaha-usaha 

untuk mencapainya. 


Pengukuran ketimpangan sosial ini menggunakan kerangka pemikiran social justice 

(keadilan sosial) yang dikemukakan oleh Wolfgang Merkel (2001). Keadilan sosial 

diartikan perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara. Ketimpangan 

adalah indikator belum terwujudnya keadilan sosial secara memadai yang secara 

umum memberikan gambaran belum memadainya legitimasi dan stabilitas 

masyarakat sebagai komunitas politik. 

Perlu dibedakan antara tingkat aktual ketimpangan (ketimpangan yang aktual 

terjadi di masyarakat) dengan tingkat persepsi ketimpangan (persepsi responden 

tentang ketimpangan di masyarakat) serta penilaian normatif tentang tingkat yang 

diinginkan dari ketimpangan sosial (harapan warga tentang tingkat ketimpangan 

yang ditoleransi dan diterima). Banyak survei dilakukan menggunakan konsep kedua, 

yaitu tingkat persepsi ketimpangan. Konsep tersebut digunakan dalam survei ini. 

Pengukuran ketimpangan sosial dilakukan melalui metode survei dengan kuesioner. 

Dalam survei ini, digunakan alat ukur ketimpangan sosial yang mengukur penilaian 

warga mengenai ketimpangan di beberapa ranah. Warga diminta menilai ranahranah 

ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Evaluasi berdasarkan sudut pandang 

warga dilakukan untuk mengatasi dan memperkecil kemungkinan bias rezim yang 

muncul dalam evaluasi dan laporan pemerintah. 

Pengukuran ketimpangan sosial ini merupakan bagian tugas INFID sebagai organisasi 

masyarakat sipil yang memiliki mandat untuk memantau pembangunan. Berdasarkan 

hasil pemantauan, berupaya mengubah kebijakan dan program pembangunan 

agar menjadi lebih inklusif, bermanfaat, imparsial, dan tidak diskriminatif. Dalam 

menjalankan mandatnya, INFID menaruh perhatian besar terhadap kemiskinan, 

ketimpangan penghasilan, ketimpangan kesempatan terutama kesempatan untuk 

mendapatkan pekerjaan, serta belum adanya jaminan kesehatan dan jaminan 

pensiun. Pengukuran ini merupakan usaha melengkapi bentuk pemantauan 

pembangunan Indonesia yang selama ini sudah dilakukan INFID. 

INFID telah melakukan berbagai bentuk pemantauan pembangunan melalui 

penelitian dan kajian, baik kajian dokumen maupun penelitian lapangan yang penting 

dan bermanfaat. Pemantauan INFID melalui pemantauan ini diharapkan memiliki 

daya pengaruh yang lebih luas, dipublikasikan kepada khalayak oleh media massa, 


13

dan menjadi perhatian publik. Berdasarkan hal tersebut, pengukuran Barometer 

Sosial dan Ketimpangan Sosial dilakukan oleh INFID secara rutin. 

1.2. Pertanyaan Utama 

Pertanyaan yang diajukan dalam Survei Indeks Barometer Sosial (IBS) dan 

Ketimpangan Sosial Menurut Warga 2016, terdiri atas: 

1. Ranah/aspek/hal apa yang berperan menghasilkan ketimpangan sosial di daerah 

Anda? 

2. Dalam setiap ranah/aspek/hal yang berperan itu, seberapa besar ketimpangan 

sosial yang terjadi di daerah Anda? 

3. Apa yang menyebabkan ketimpangan di daerah Anda? 

4. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab mengatasi ketimpangan sosial yang 

ada di daerah Anda? 

5. Apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial di daerah Anda? 

6. Seberapa jauh ketimpangan gender terjadi di daerah Anda? 

7. Apakah ada perlakukan diskriminatif daerah Anda? Seberapa Jauh? 

1.3. Tujuan Pengukuran Ketimpangan Sosial 

Survei Ketimpangan Sosial yang dilakukan INFID bertujuan untuk menggali persepsi 

warga mengenai: 

1. Ranah/aspek/hal yang berperan menghasilkan ketimpangan sosial di Indonesia 

2. Seberapa besar ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia 

3. Penyebab ketimpangan sosial di Indonesia 

4. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengatasi ketimpangan sosial yang 

ada di Indonesia 

5. Usulan cara mengurangi ketimpangan di Indonesia 

6. Ketimpangan gender di Indonesia 

7. Perlakukan diskriminatif di Indonesia 

1.4. Manfaat Indeks Ketimpangan Sosial 

Indeks Ketimpangan Sosial berfungsi sebagai alat advokasi pembangunan yang 

kuat dan secara bersama melibatkan partisipasi anggota INFID di berbagai kota di 

Indonesia 


Indeks Ketimpangan Sosial dapat digunakan sebagai laporan pemantauan 

pembangunan yang reguler, mudah dimengerti dan dipahami oleh publik, media 

massa, dan pengambil kebijakan. 

Indeks Ketimpangan Sosial berfungsi sebagai feedback dan evaluasi mengenai 

kinerja dan capaian kebijakan program sosial untuk mengatasi ketimpangan bagi 

pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah mengenai kinerja serta capaian 

program sosial. 

Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang hendak dicapai riset ini adalah laporan survei yang disebut sebagai Indeks 

Ketimpangan Sosial Menurut Warga 2016. Pemantauan pembangunan yang secara 

metodologis kuat dan bertanggung jawab dapat dilakukan melalui pengukuran ini. 

Sebelumnya INFID telah melansir Indeks Ketimpangan 2015. Diharapkan hasil Indeks 

Ketimpangan Sosial 2016 pun diliput banyak media massa Indonesia dan menjadi 

perhatian pengambil kebijakan. 


15


BAB 2 

TEMUAN-TEMUAN PENGUKURAN 

KETIMPANGAN SOSIAL 

Bab ini akan memaparkan hasil survei persepsi warga mengenai ketimpangan sosial 

di Indonesia. Ketimpangan sosial adalah perbedaan penghasilan, sumber daya, 

kekuasaan, dan status di dalam dan di antara masyarakat (Naidoo dan Wills, 2008). 

Ketimpangan sosial secara rinci merujuk pada tingkat perbedaan kategori sosial 

orang (menurut karakteristik, seperti jenis kelamin, usia, kelas, dan etnis) dalam 

hal akses ke berbagai kemaslahatan sosial, seperti tenaga kerja, pasar dan sumber 

penghasilan, sistem pendidikan dan kesehatan, serta bentuk-bentuk representasi 

dan partisipasi politik. 

Ketimpangan sosial mencakup perbedaan kesempatan dan akses pada sumber 

daya, serta proses-proses yang menghasilkan kesempatan dan akses itu. Amartya 

Sen (1982) menekankan pentingnya melihat ketimpangan berdasarkan kesempatan 

(kapabilitas dasar: pendidikan dan kesehatan) dan ketimpangan berdasarkan proses 

(demokrasi, kemampuan mengontrol sumber daya, dan lingkungan). Konsep 

ketimpangan sosial dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbedaan 

antara penghasilan rata-rata, hal yang didapatkan orang miskin dan kaya, memiliki 

akses pendidikan yang baik dan yang tidak, serta bentuk-bentuk pengelompokan lain 

dalam masyarakat. Konsep ketimpangan sosial dapat mengenali tingkat distribusi 

sumber daya dan infrastruktur pada warga negara yang berbeda latar belakangnya. 

2.1. Sumber Ketimpangan Sosial 

Apa sumber ketimpangan sosial yang terjadi di kehidupan warga? Bagaimana 

penyebaran ketimpangan di wilayah Indonesia? Seberapa jauh ketimpangan dan 

perlakukan diskriminatif berlangsung di masyarakat Indonesia? Survei ini hendak 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui persepsi warga. 


17

Ranah yang menjadi sumber ditentukan berdasarkan ranah kepuasan hidup yang 

memengaruhi kapabilitas, kesempatan, kebebasan, kontrol terhadap sumber 

daya, kepuasan hidup, dan kebahagiaan individu. Dalam pengukuran, ranah terdiri 

atas penghasilan; harta benda yang dimiliki; kesejahteraan keluarga; pendidikan; 

pekerjaan; rumah/tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal; hukum; kesehatan; 

dan aktivitas politik. 

Warga diminta menilai apakah ranah-ranah ini merupakan sumber ketimpangan 

dan sejauh mana ketimpangan yang ada di setiap ranah. Secara umum, hasil yang 

didapatkan adalah warga mempersepsikan bahwa ranah-ranah tersebut merupakan 

sumber ketimpangan sosial. 

Sumber ketimpangan jika diurutkan dapat dilihat aspek yang menimbulkan masalah 

ketimpangan. Urutan tertinggi berada di atas. Urutan sumber ketimpangan adalah 

sebagai berikut. 

1. Kesempatan mendapatkan pekerjaan 

2. Penghasilan 

3. Harta benda yang dimiliki 

4. Rumah/tempat tinggal 

5. Pendidikan 

6. Kesejahteraan keluarga 

7. Hukum 

8. Keterlibatan dalam politik 

9. Lingkungan tempat tinggal 

10. Kesehatan 


Grafik 1. Sumber dan Ranah Ketimpangan dalam Masyarakat 

Berdasarkan data, dapat dilihat ranah yang sering terjadi ketimpangan di masyarakat. 

Urutan tertinggi berada di atas. Urutan ranah yang sering terjadi ketimpangan adalah 

sebagai berikut. 

1. Kesempatan mendapatkan pekerjaan 

2. Penghasilan 

3. Hukum 

4. Pendidikan 

5. Harta benda yang dimiliki 

6. Rumah/tempat tinggal 

7. Kesejahteraan keluarga 

8. Keterlibatan dalam politik 

9. Lingkungan tempat tinggal 

10. Kesehatan 

Membaca data di atas, terdapat diskrepansi antara ranah yang dipersepsikan dapat 

menimbulkan ketimpangan dengan di ranah tempat ketimpangan aktual terjadi. 

Dapat dilihat dari jarak persentase ranah-ranah yang dipersepsikan menimbulkan 

ketimpangan dan di ranah-ranah tempat ketimpangan terjadi. 


19

2.2. Ranah dan Wilayah Ketimpangan 

2.2.1. Derajat Ketimpangan 

Warga mempersepsi ketimpangan terjadi di ranah yang dinilai. Derajat ketimpangannya 

tergolong moderat, memiliki rentang sebesar 14-28% partisipan menilai setiap ranah 

timpang-sangat timpang. Angka ini mengindikasikan peningkatan dibandingkan 

dengan tahun lalu, sehingga bisa dikatakan bahwa berdasarkan data yang didapat, 

ranah-ranah yang disebutkan dalam grafik di bawah ini lebih baik dibandingkan 

dengan tahun lalu. 

Grafik 2. Persentase Ketimpangan di Setiap Ranah 

Grafik 3. PersentaseKetimpangan di Setiap Ranah di Indonesia Barat dan Timur 


Indonesia jika dibagi menjadi dua, yaitu Barat dan Timur, dapat dilihat ketimpangan 

berdasarkan region yang disasar. Berdasarkan data yang didapatkan, secara umum 

persepsi ketimpangan lebih tinggi di wilayah Barat dibandingkan dengan wilayah 

Timur. 

Grafik 4. Persentase Ketimpangan di Setiap Ranah di Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, 

Sulawesi, dan Indonesia Bagian Timur (NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan 

Papua Barat) 

Indonesia jika dibagi lima, yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, dan gugusan 

Indonesia bagian Timur, dapat dilihat ketimpangan yang lebih tinggi berada di 

Sumatera dan Jawa-Bali bila dibandingkan dengan wilayah lain. 

2.2.2. Ketimpangan Penghasilan dengan Harapan 

Khusus penghasilan, diajukan pertanyaan mengenai kesesuaian penghasilan 

responden dengan yang diharapkan mereka. Penghasilan dirasakan warga sebagai 

ranah yang paling timpang dan paling besar peranannya dalam menciptakan 

ketimpangan sosial. Sebesar 40% masyarakat merasa penghasilan mereka berada di 

bawah harapan (kurang layak). Selain itu, sekitar 50% masyarakat merasa penghasilan 

mereka sesuai dengan harapan. Sementara, 10% masyarakat penghasilannya berada 


21

di atas harapan. Penemuan ini mengindikasikan adanya peningkatan dibandingkan 

tahun lalu, yaitu sekitar 50% warga menilai penghasilannya berada di bawah harapan. 

Lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini, yaitu sekitar 40% warga yang menilai 

penghasilannya berada di bawah harapan. 

Sekitar 40% masyarakat merasa penghasilannya berada di bawah harapan. Angka 

ini jika ditarik ke populasi, dapat dikatakan bahwa hampir setengah warga Indonesia 

dewasa menilai penghasilan mereka kurang layak. Penghasilan yang mereka 

dapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan primer atau hanya dapat memenuhi 

kebutuhan primer mereka. Sekitar 50% masyarakat merasa penghasilannya sudah 

sesuai dengan harapan, bahkan 10% responden merasa penghasilan mereka sudah 

berada di atas harapan. 

Hasil penelitian dapat diperoleh indikasi bahwa ketimpangan penghasilan masih 

cukup besar, walaupun membaik bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa jika dibagi berdasarkan kesesuaian penghasilan, 

masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu 1) Warga yang 

berpenghasilan kurang layak, 2) Warga yang berpenghasilan layak dan 3) Warga 

yang berpenghasilan lebih dari layak. Kelompok dengan proporsi terbesar adalah 

kelompok warga yang berpenghasilan layak, diikuti dengan kelompok warga yang 

berpenghasilan kurang layak. Proporsi terkecil adalah warga yang berpenghasilan 

lebih dari layak. Keadaan ini tersebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Grafik 5. Kesesuaian Penghasilan 


Grafik6. Kesesuaian Penghasilan di Indonesia Barat dan Timur 

Terdapat perbedaan persepsi terhadap penghasilan di wilayah Barat dan Timur 

Indonesia. Perbedaan yang cukup signifikan ada pada persepsi bahwa penghasilan 

dianggap sesuai dengan harapan, wilayah Barat lebih tinggi sekitar 10% dibandingkan 

dengan wilayah Timur. Akan tetapi, dua kelompok lain tidak terdapat perbedaan 

yang cukup jauh. Masyarakat di wilayah Timur memiliki persepsi penghasilan yang 

dianggap melebihi harapan lebih tinggi 4% dibandingkan dengan wilayah Barat. 

Persepsi ketimpangan yang lebih besar berada di wilayah Timur, yaitu 44% warga 

merasa bahwa penghasilan mereka berada di bawah harapan, lebih tinggi dibanding 

wilayah Barat yang memiliki persentase 38%. 


23

Grafik 7. Kesesuaian Penghasilan di Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan 

Indonesia Bagian Timur (NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat 

Perbedaan persepsi terhadap penghasilan jika Indonesia dibagi menjadi lima wilayah 

akan memetakan ketimpangan lebih spesifik. Jika dilihat persebaran datanya, lima 

wilayah ini (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian Timur) 

terbagi menjadi dua pola ketimpangan. Gugus Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, 

dan Sulawesi tidak terlalu berbeda jauh ketimpangannya. Rata-rata 50% warga 

merasa bahwa penghasilannya sudah sesuai harapan dan sekitar 30% warga merasa 

penghasilannya masih berada di bawah harapan. Sementara, Indonesia bagian Timur 

berbeda dibandingkan pola sebelumnya, dengan jumlah persepsi penghasilan yang 

tidak sesuai harapan lebih rendah (51%) dibandingkan dengan penghasilan yang 

sesuai harapan (38%). Hasil ini memberikan gambaran bahwa terdapat ketimpangan 

dalam persepsi terhadap penghasilan, dengan implikasi bahwa warga di Indonesia 

bagian Timur merasakan ketimpangan lebih besar dibandingkan wilayah Indonesia 

lainnya. 


Grafik 8. Distribusi Persepsi Kesesuaian Penghasilan dengan Usaha yang Dilakukan 

dan Kesesuaian Kebutuhan dari Penghasilan di Indonesia Timur dan Barat 

Mayoritas responden (60%) menilai penghasilan yang mereka peroleh sesuai dengan 

usaha mereka. Artinya, usaha mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan 

terkompensasi dengan baik. Sekitar 38% responden merasa bahwa penghasilan 

yang mereka dapatkan tidak mencukupi kebutuhan. Mereka menilai penghasilannya 

jauh dari harapan dan kecukupan pemenuhan kebutuhan. Persepsi ini relatif merata, 

baik di wilayah Indonesia Barat maupun Timur. 

Grafik 9. Distribusi Persepsi Kesesuaian Penghasilan dengan Usaha yang Dilakukan 

dan Kesesuaian Kebutuhan dari Penghasilan di Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, 

Sulawesi, dan Indonesia Bagian Timur 


25

Sebagian besar responden menilai penghasilan yang mereka peroleh tidak sesuai 

dengan usaha mereka. Artinya, usaha mereka dalam bekerja untuk mendapatkan 

penghasilan tidak terkompensasi dengan baik. Sekitar 30% warga menilai bahwa 

penghasilan mereka jauh dari harapan dan kecukupan pemenuhan kebutuhan. 

Persepsi ini relatif merata di berbagai wilayah, kecuali Kalimantan yang memiliki 

proporsi yang cenderung setara pada persepsi penghasilan yang sesuai dengan 

usaha. 

2.2.3. Ketimpangan Berdasarkan Gender 

Berdasarkan rujukan dari penemuan tahun lalu, survei ini juga mengukur persepsi 

terhadap ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki. Persepsi terhadap 

ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki tergolong agak rendah, sebesar 

32% responden menilai ada ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya inkoherensi dari penemuan beberapa ahli yang 

berkecimpung dalam permasalahan gender dengan penemuan survei ini. Penjelasan 

lain yang dapat digunakan untuk memahami persepsi warga adalah kesadaran 

mengenai kesetaraan gender belum tinggi di masyarakat, sehingga banyak warga 

yang kurang peka terhadap diskriminasi gender. 

Grafik 10. Persepsi Mengenai Ketimpangan antara Laki-laki dengan Perempuan 


Grafik 11. Persepsi Mengenai Ketimpangan antara Laki-laki dengan Perempuan di 

Indonesia Barat dan Timur 

Persepsi ketimpangan gender lebih tinggi di wilayah Timur (35%) dibandingkan 

dengan wilayah Barat (29%). Hasil ini masih dapat dikategorikan sebagai ketimpangan 

yang tergolong rendah. 

Grafik 12. Persepsi Mengenai Ketimpangan antara Laki-laki dengan Perempuan di 

Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Bagian Timur 

Penelitian menunjukkan, ketimpangan yang lebih tinggi dari rata-rata 

(Indonesia; secara keseluruhan) berada di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan 


27

Indonesia Timur. Namun, rentang proporsi ini tidak terlalu berbeda jauh, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi tergolong 

rendah. 

Berdasarkan penemuan dari Indeks Barometer Sosial 2015, terlihat adanya 

kebutuhan untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai aspek yang 

menyebabkan ketimpangan gender. Aspek-aspek yang dipersepsikan 

menjadi sumber ketimpangan adalah harta benda yang dimiliki, penghasilan, 

lingkungan tempat tinggal, kesejahteraan keluarga, kesehatan, rumah/tempat 

tinggal, kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendidikan, pengambilan 

keputusan yang terkait dengan kesejahteraan dirinya, dan hukum. Dua 

aspek yang dinilai paling timpang adalah kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan dan penghasilan. Namun, aspek dari ketimpangan gender ini tidak 

dapat dilihat begitu saja. Untuk melihat ketimpangan gender secara utuh, 

perlu dilihat populasi di Indonesia dari aspek-aspek yang dianggap menjadi 

sumber ketimpangan gender, seperti perbandingan antargender pada 

posisi dan jenis pekerjaan yang memiliki implikasi pada perbedaan gaji yang 

diterima. 

Grafik 13. Persepsi terhadap Aspek Ketimpangan Gender yang Terjadi* 

*diolah dari responden yang mempersepsikan adanya ketimpangan gender 


Grafik 14. Persepsi terhadap Aspek Ketimpangan Gender yang Terjadi* 

*diolah dari responden yang mempersepsikan adanya ketimpangan gender 


29


BAB 3 

Indeks Ketimpangan Sosial 2016 

3.1. Indeks Ketimpangan Sosial 2016 

Indeks Ketimpangan Sosial 2016 ditentukan berdasarkan banyaknya ranah yang 

dinilai warga mengalami ketimpangan. Semakin besar indeks,semakin banyak ranah 

yang dinilai mengalami ketimpangan. Definisinya adalah sebagai berikut. 

Indeks Ketimpangan Sosial adalah angka yang mengindikasikan berapa banyak 

ranah dalam kehidupan sosial yang dinilai warga mengalami ketimpangan. 

Berdasarkan hal tersebut, Indeks Ketimpangan Sosial mengindikasikanjumlah ranah 

dari 10 ranah sumber ketimpangan yang dinilai timpang oleh seluruh responden. 

Rentang Indeks: 1-10 

0 = tidak ada ranah yang timpang 

10 = ada ketimpangan di 10 ranah 

Indeks Ketimpangan Sosial 2016 adalah 4.,4 Artinya, seluruh responden menilai 

ada ketimpangan di 4 dari 10 ranah sumber ketimpangan 

Grafik 15. Indeks Ketimpangan Sosial 2016 


31

Secara keseluruhan, 77% responden (dari total sampel 2010) mempersepsikan 

adanya ketimpangan, setidaknya di satu ranah. Bisa dikatakan, sekitar tujuh dari 

sepuluh warga Indonesia merasakan adanya ketimpangan. 

Dilihat per wilayah, lebih dari 70% responden di Jawa-Bali, Kalimantan, dan Sulawesi 

mempersepsikan bahwa mereka merasakan ketimpangan, setidaknya di satu ranah. 

Persentase lebih tinggi diSumatera dan Indonesia Timur, yaitu lebih dari 80%. 

Di ranah harta benda yang dimiliki, ketimpangan paling besar dipersepsikan oleh 

masyarakat Jawa-Bali (25%), diikuti Sulawesi (22%), Sumatera (20%), Kalimantan 

(16%), dan Indonesia Timur (14%). 

Di ranah penghasilan, ketimpangan paling besar dipersepsikan masyarakat Jawa- 

Bali (38%), Kalimantan (30%), Sumatera (26%), Sulawesi (25%), dan Indonesia Timur 

(23%). 

Di ranah lingkungan tempat tinggal, ketimpangan paling besar dipersepsikan 

masyarakat Sulawesi (18%), Sumatera (15%), Indonesia Timur (14%), serta Jawa-Bali 

dan Kalimantan pada angka 13%. 

Di ranah kesejahteraan keluarga, ketimpangan paling besar dipersepsikan 

masyarakat Indonesia Timur (21%), Sulawesi (20%), Jawa-Bali (19%), Kalimantan (15%), 

dan Sumatera (14%). 

Di ranah kesehatan, ketimpangan paling besar dipersepsikan masyarakat Indonesia 

Timur (20%), Kalimantan (16%), Jawa-Bali dan Sulawesi berada di angka yang sama 

(14%), dan Sumatera (11%). 

Di ranah rumah/tempat tinggal, ketimpangan paling besar dipersepsikan masyarakat 

Kalimantan (26%), Sumatera (22%), Sulawesi (16%), serta Jawa-Bali dan Indonesia 

Timur (15%). 

Di ranah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, ketimpangan paling besar 

berada di wilayah Sumatera (34%), diikuti Kalimantan (31%), Jawa-Bali (27%), Indonesia 

Timur (26%), dan Sulawesi (21%). 


Di ranah pendidikan, ketimpangan terbesar di Jawa-Bali (26%), diikuti Sulawesi dan 

Indonesia Timur (21%), Kalimantan (20%), dan Sumatera (19%). 

Di ranah keterlibatan dalam politik, ketimpangan terbesar berada di Sulawesi (20%), 

diikuti Sumatera (19%), Kalimantan dan Indonesia Timur (18%), dan Jawa-Bali (8%) 

yang perbedaannya yang cukup jauh. 

Di ranah hukum, ketimpangan yang terjadi dapat dianggap setara besarannya di 

semua daerah, dengan persentase terbesar Sumatera (24%), Indonesia Timur (22%), 

Kalimantan (21%), dan Jawa-Bali dan Sulawesi (19%). 

3.2. Perlakuan Diskriminatif 

Survei ini melakukan studi persepsi mengenai pengalaman perlakuan diskriminatif 

bagi dirinya, orang lain, dan seberapa jauh terjadi diskriminasi pada ranah-ranah 

tertentu (harta benda, penghasilan, lingkungan tempat tinggal, kesejahteraan 

keluarga, kesehatan, rumah/tempat tinggal, kesempatan mendapatkan pekerjaan, 

pendidikan, keterlibatan dalam politik, dan hukum).Tujuannya untuk mencari tahu 

diskriminasi yang terjadi di Indonesia 

Grafik 16. Perlakuan Diskriminatif (Bagi Dirinya dan Orang Lain) 


33

Berdasarkan data, perlakuan diskriminatif yang terjadi di Indonesia tergolong rendah, 

yaitu kisaran 29% pada diri sendiri, dan 26% pada orang lain. 

Grafik 17. Perlakuan Diskriminatif (Bagi Dirinya dan Orang Lain) di Indonesia Barat dan 

Timur 

Persentase penilaian responden terhadap diskriminasi di Indonesia relatif setara 

antara Indonesia Barat dengan Timur. 

Grafik 18. Perlakuan Diskriminatif (Bagi Dirinya dan Orang Lain) di Sumatera, Jawa-Bali, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur 


Persepsi pengalaman diskriminasi lebih tinggi di Indonesia bagian Timur dan 

Sumatera, bila dibandingkan dengan rata-rata (seluruh Indonesia). Selain persebaran 

tindakan diskriminasi, perlu dilihat aspek-aspek yang menyebabkan diskriminasi. 

Melihat aspek-aspek yang menjadi konteks diskriminasi, secara umum terdapat 

tiga aspek yang rentan terhadap diskriminasi, yaitu harta benda, kesempatan untuk 

mendapatkan pekerjaan, dan penghasilan. 

Grafik 19. Aspek-aspek yang Dipersepsikan Menjadi Konteks Diskriminasi 


35

Grafik 20. Aspek-aspek yang Dipersepsikan Menjadi Konteks Diskriminasi 

3.3. Bantuan Hukum 

Survei ini membahas mengenai bantuan hukum dan perannya di masyarakat. 

Grafik 21. Bantuan Hukum Gratis bagi Rakyat Miskin dan Perannya 

Sebagian besar masyarakat (56%) tidak mengetahui bahwa negara menyediakan 

bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin, meskipun mereka mempersepsikan bahwa 

bantuan hukum memiliki peranan yang sangat penting (62%) untuk memperoleh 

keadilan. 


Grafik 22. Masalah Hukum dan Aparat Hukum 

Sebagian besar warga (62%) mengakui bahwa jika mereka mengalami masalah 

hukum, mereka akan membawanya ke aparat penegak hukum/pengadilan. Namun, 

48% menjawab pasti untuk membawa masalah hukum ke aparat penegak hukum. 

Grafik 23. Fungsi dan Proses Memperoleh Kartu Identitas dan Akta Kelahiran 

Berdasarkan data yang didapatkan, 59% warga menilai bahwa kartu identitas/akta 

kelahiran sangat penting fungsinya bagi warga negara. Sekitar 57% warga menilai 

bahwa proses mendapatkan kartu identitas/akta kelahiran ini mudah, dan 15% yang 

menjawab prosesnya sangat mudah. 


37


Bab 4 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

4.1. Kesimpulan 

1. Pada pengukuran kali ini, diperoleh indeks ketimpangan yang lebih baik 

dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks ketimpangan sosial pada tahun 2016 

adalah 4,4. Artinya, seluruh responden menilai ada ketimpangan di 4 dari 10 ranah 

sumber ketimpangan. Indeks ketimpangan 2016 lebih rendah dibandingkan 

indeks ketimpangan 2015 yang mencapai angka 5,06. Menurut penilaian warga, 

secara keseluruhan pada 10 ranah yang dinilai di tahun 2015 terjadi penurunan 

ketimpangan sosial. 

2. Secara keseluruhan, 77% responden (dari total sampel ) mempersepsikan 

adanya ketimpangan, setidaknya di satu ranah. Bisa dikatakan, 7 dari 10 warga 

Indonesia mempersepsi adanya ketimpangan. 

3. Derajat ketimpangannya tergolong moderat, memiliki rentang sebesar 14- 

28% partisipan menilai setiap ranah timpang-sangat timpang. Angka ini 

mengindikasikan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. 

4. Penghasilan dirasakan oleh warga sebagai ranah yang paling timpang dan paling 

besar peranannya dalam menghasilkan ketimpangan sosial. 

5. Persepsi pengalaman diskriminasi lebih tinggi di Indonesia bagian Timur dan 

Sumatera, bila dibandingkan dengan rata-rata (seluruh Indonesia). Terdapat tiga 

aspek yang rentan terhadap diskriminasi, yaitu harta benda, kesempatan untuk 

mendapatkan pekerjaan, dan penghasilan. 

6. Persepsi ketimpangan gender lebih tinggi di wilayah Indonesia bagian Timur 

dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian Barat. 

7. Sebagian besar masyarakat (56%) tidak mengetahui bahwa negara menyediakan 

bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin, namun hanya 48% yang menjawab 

pasti membawa masalah hukum tersebut ke aparat penegak hukum. 

4.2. Rekomendasi 

1. Mengingat kesenjangan yang paling dirasakan warga adalah ketimpangan 

penghasilan, diperlukan program sosial yang dapat mengatasi ketimpangan. 


39

Ketimpangan penghasilan erat kaitannya dengan kesempatan kerja. Berdasarkan 

hal tersebut, direkomendasikan program sosial dalam bentuk pemberian 

tunjangan bagi pencari kerja sebagai salah satu cara untuk mengurangi 

ketimpangan penghasilan. Pemberian tunjangan dapat berperan meningkatkan 

distribusi pendapatan. Bentuk tunjangan bagi pencari kerja terdiri atas dua jenis, 

antara lain. 

a. Tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada warga yang mengalami 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui program asuransi. 

b. Tunjangan dalam bentuk bantuan konsultasi dan agen pencarian kerja bagi 

para pekerja yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan 

pengalamannya. 

2. Para pekerja seringkali memerlukan peningkatan keahlian atau menambah 

keahlian baru untuk dapat meningkatkan penghasilan. Diperlukan program sosial 

dalam bentuk tunjangan pelatihan kerja agar para pekerja dapat meningkatkan 

atau menambah keahliannya, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 30 

tahun, baik perempuan maupun laki-laki. 

3. Diperlukan “paket penyelamatan” bagi semua orang dewasa yang tidak memiliki 

pekerjaan dengan gaji bagus, mungkin karena kehidupan rumah tangga yang 

buruk dan/atau sekolah dan pelatihan yang tidak berhasil, agar mereka dapat 

memperoleh dan mempertahankan pekerjaan dengan penghasilan yang baik. 

4. Diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi pengangguran sebagai 

penyebab utama kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pengangguran bisa dikurangi, 

antara lain dengan cara sebagai berikut. 

a. Skema penciptaan lapangan kerja yang disponsori pemerintah. 

b. Kebijakan pasar tenaga kerja aktif untuk meningkatkan kemampuan kerja, 

seperti skema re-training. 

c. Skema kesejahteraan kerja yang mendorong partisipasi pasar tenaga kerja. 

d. Menyelenggarakan program pelatihan sektoral, magang, dan program kerja 

sambil belajar. 

e. Memberikan insentif yang kuat untuk penciptaan lapangan kerja di dalam 

kota/kabupaten. 

5. “Paket penyelamatan” perlu diberlakukan bagi semua anak yang tidak memiliki 

awal yang baik dalam hidup atau tidak berprestasi di sekolah. Paket semacam 

itu harus memastikan bahwa anak-anak dapat mencapainya di sekolah dan di 

pelatihan sehingga memperoleh pekerjaan dengan bayaran yang baik. 


6. Pemberian pendidikan kesetaraan gender pada siswa SMP dan SMA, baik dalam 

sesi-sesi kelas khusus maupun dalam bentuk pembiasaan praktik pembelajaran 

dan aktivitas berbasis kesetaraan gender. 

7. Meningkatkan bimbingan dan upaya lainnya untuk meningkatkan jumlah 

perempuan dalam pekerjaan laki-laki dan posisi kepemimpinan politik. 

8. Meningkatkan dana pemerintah untuk opsi penitipan anak berkualitas tinggi 

sehingga memungkinkan orang tua, terutama ibu-ibu, bekerja di luar rumah 

jika mereka menginginkannya, dan melakukannya tanpa rasa takut bahwa 

keuangan mereka atau kesejahteraan anak-anak mereka akan dikompromikan 

atau dikorbankan. 

9. Diperlukan kajian khusus mengenai faktor-faktor yang dapat mengurangi 

ketimpangan dan meningkatkan keadilan sosial, baik di tataran struktural, 

kultural, dan personal. Di setiap tataran, sekaligus dikaji cara-cara mengurangi 

ketimpangan dan meningkatkan keadilan sosial. Diperlukan kajian khusus 

mengenai program sosial yang dapat mengurangi ketimpangan. Perlu diketahui 

program sosial yang memberi efek langsung terhadap penurunan ketimpangan, 

dan program sosial yang memberi efek tak langsung. 

10. Diperlukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program 

pengurangan ketimpangan. Pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara 

komprehensif, mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil dan dampak. 

Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi 

perlu dilakukan dalam keseluruhan rentang pelaksanaan program, sejak awal, 

pertengahan, hingga akhir program. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi 

masukan bagi pelaksanaan program berikutnya, juga menjadi dasar untuk 

perbaikan program yang sedang berlangsung. 


41

DAFTAR PUSTAKA 

Acemoglu, Daron, and James A Robinson. 2012. Why Nations Fail: The Origins of 

Power, Prosperity and Poverty. 1st ed. New York: Crown. 

Merkel, Wolfgang (2001): The Third Ways of Social Democracy, in: Cuperus, Rene/ 

Duffek, Karl/Kandell, Johannes (Eds.): European Social Democracy 

Facing the Twin Revolution of Globalisation and the Knowledge Society, 

Amsterdam/Berlin/Vienna: 27-62. 

Naidoo, Jenny and Wills, Jane. 2008. Health Studies: An Introduction. Basingstoke: 

Palgrave. 

Sen, Amartya (1982). Choice, Welfare, and Measurement. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Turner, Bryan (1986) Equality. Chichester, and Tavistock, London: Ellis Horwood. 


LAMPIRAN 1 

Kerangka Teoretik 

1. Ketimpangan Sosial 

Ketimpangan sosial didefinisikan sebagai ketidakmerataan distribusi sumber 

daya dalam masyarakat. Konsep ketimpangan sosial dikembangkan untuk dapat 

memberikan gambaran perbedaan antara pendapatan rata-rata dengan yang 

didapatkan orang miskin dan kaya atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Konsep ketimpangan sosial dapat mengenalitingkat kebaikan warga negara yang 

berbeda mendistribusikan atau berbagi pendapatan yang mereka peroleh. 

Turner (1986, 34-35) mengidentifikasi empat jenis kesetaraan. Pertama, kesetaraan 

ontologis atau kesetaraan mendasar orang. Kedua, kesetaraan kesempatan mencapai 

tujuan yang diinginkan. Ketiga, kesetaraan kondisi mengenai upaya membuat kondisi 

kehidupan yang sama bagi kelompok-kelompok sosial yang relevan. Keempat, ada 

kesetaraan hasil atau kesetaraan hasil. 

2. Ketimpangan Sosial Berdasarkan Konsep Kapabilitas 

dari Amartya Sen 

Menurut Amartya Sen, nasib dan kualitas hidup manusia bergantung sejauh 

perluasan kebebasan berlangsung. Ide mengenai perluasan kebebasan berkait erat 

dengan gagasan mengenai keadilan. Sen membagi dua definisi kebebasan, yaitu 

Well-Being Freedom (kebebasan untuk mencapai kondisi baik atau dikenal dengan 

kapabilitas atau kesempatan mencapai kondisi baik, dan Agency of Freedom atau 

kebebasan perlakukan atau kebebasan mencapai sesuatu yang dianggap baik. Dua 

hal ini mengartikan kebebasan karena adanya kesempatan (opportunity) dan ada 

proses yang mendukung. 

Pendekatan Sen kemudian diterjemahkan pentingnya melihat ketimpangan 

kesempatan (kapabilitas dasar: pendidikan, kesehatan) dan ketimpangan karena 

proses (demokrasi, kemampuan mengontrol sumber daya dan lingkungan). 


43

3. Ketimpangan Sosial dari Sudut Pandang Ekonomi 

Ketimpangan sosial dapat dilihat juga dari sudut pandang ekonomi berdasarkan 

pengukuran pendapatan dan aset, mencakup tabungan, properti, tanah, dan lain-lain. 

Pendekatan ini digunakan banyak ekonom yang menulis mengenai ketimpangan, 

seperti Thomas Piketty (Capital in the Twenty-First Century), Branco Milanovic (The 

Haves and the Have-Nots), J. E. Stiglitz (The Price of Inequaity), Nancy Birdshall (the 

World is not Flat: Inequality and Injustice in Our Global Economy). 

Sebagian besar para ekonom tersebut menganalisis bentuk ketimpangan dan 

menguraikan penyebab ketimpangan yang berkaitan dengan institusi negara. 

4. Ketimpangan Sosial dari Sudut Pandang Kelembagaan 

atau Institutional oleh Daron Acemoglu & James 

Robinson (Why Nations Fails) 

Ketimpangan sosial dapat dilihat dari sudut pandang kelembagaan atau institutional. 

Pendekatan ini dikemukakan oleh Daron Acemoglu dan James Robinson dalam 

buku Why Nations Fails. Menurut Daron, dkk “Pentingnya peran institusi politik dan 

institusi ekonomi dalam mendorong kemajuan dan kesetaraan”. Ketika suatu negara 

memiliki institusi ekonomi dan politik yang inklusif, negara akan mempu mewujudkan 

kesejahteraan sekaligus kesetaraan. 


Lampiran 2 

Metode 

1. Pendekatan 

Secara umum, survei ini akan mengadopsi perspektif keadilan sosial sebagaimana 

disusun dalam Indeks Keadilan Sosial yang disusun Wolgang Merkel/Bertlleman 

Stiftung. Tetapi softwareitu disadur dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan 

Indonesia dan metode survei. Metode itu antara lain mengukur dan menilai kebijakan 

mengatasi kemiskinan, ketimpangan, kinerja pelayanan kesehatan, pasar kerja, dan 

sebagainya. 

2. Waktu Pelaksanaan 

Pengukuran dilaksanakan selama tiga bulan dengan perincian, satu bulan persiapan, 

satu bulan pengambilan data lapangan, dan satu bulan pengolahan data serta 

pembuatan laporan. 

3. Permasalahan 

Indikator ketimpangan sosial, antara lain. 

1. Banyaknya ranah yang menjadi sumber ketimpangan sosial. Dalam pengukuran 

ini sumber ketimpangan sosial yang dinilai warga mencakuppenghasilan; harta 

benda yang dimiliki; kesejahteraan keluarga; pendidikan; pekerjaan; rumah/ 

tempat tinggal; lingkungan tempat tinggal; hukum; kesehatan; dan aktivitas 

politik. 

2. Penilaian warga mengenai seberapa jauh terjadi ketimpangan di setiap ranah 

yang menjadi sumber ketimpangan sosial. 

Selain hendak menggali sumber dan seberapa jauh ketimpangan sosial terjadi 

menurut warga, dalam pengukuran ini juga digali persepsi warga mengenai 

penyebab ketimpangan sosial. Di sini digali juga persepsi warga tentang pihak yang 

semestinya bertanggungjawab atas ketimpangan sosial dan cara untuk mengatasi 

ketimpangan sosial. Untuk melengkapi pemahaman mengenai ketimpangan sosial, 


45

dalam pengukuran ini juga digali persepsi warga mengenai ketimpangan sosial 

antara perempuan dengan laki-laki, serta ada atau tidak perlakuan diskriminatif yang 

dialami warga. Dalam pengolahannya, dianalisis perbedaan persepsi mengenai 

ketimpangan sosial antara perempuan dengan laki-laki. 

Pertanyaan yang diajukan mengenai ketimpangan sosial terdiri atas. 

1. Ranah/aspek/hal apa yang berperan menghasilkan ketimpangan sosial di daerah 

Anda? 

2. Dalam setiap ranah/aspek/hal yang berperan, seberapa besar ketimpangan 

sosial yang terjadi di daerah Anda? 

3. Apa yang menyebabkan ketimpangan di daerah Anda? 

4. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab mengatasi ketimpangan sosial yang 

ada di daerah Anda? 

5. Apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial di daerah Anda? 

6. Seberapa jauh ketimpangan gender terjadi di daerah Anda? 

7. Apakah ada perlakuan diskriminatif daerah Anda? Seberapa jauh? 

4. Metode Riset 

Pengukuran Ketimpangan Sosial 2015 termasuk dalam jenis riset kuantitatif. Metode 

riset yang digunakan adalah metode kuantitatif yang mengandalkan peroleh 

data pada wawancara, observasi, dan kuesioner. Data yang diperoleh adalah data 

kuantitatif atau data yang diberi kode angka berdasarkan skala ordinal dan interval 

sehingga dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematik. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur 

berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang 

ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner selfreport. 

Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, 

diberikan kepada responden untuk memberikan pertanyaan dan mencatat jawaban 

(self-report). Melalui self-report, partisipan diminta memberikan respons yang sesuai 

dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan 

yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis. 

Dilihat dari tujuan dan pengolahan datanya, pengukuran barometer sosial 


termasuk jenis riset deskriptif dan korelasional. Variabel-variabel yang diukur akan 

dideskripsikan dan dikorelasikan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman 

mengenai hubungan antar-variabel. 

5. Jumlah Responden dan Teknik Sampling 

Jumlah responden mencakup orang. Mencakup responden di 34 provinsi 

di Indonesia. Metode survei yang digunakan adalah suvei dengan 

menggunakan kuesioner. 

Teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling, yaitu 

pengambilan sampel secara bertingkat, pertama dengan menentukan kelompokkelompok 

sampel, kemudian sampel dipilih secara random dari kelompok-kelompok 

itu. Multistage random sampling seperti cluster sampling, tetapi melibatkan pemilihan 

sampel dalam cluster yang dipilih. Dengan teknik ini, pemilihan sampel dilakukan 

paling sedikit pada dua tahap (stage). 

6. Penyusunan Instrumen Pengukuran 

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran barometer sosial dan ketimpangan 

sosial adalah alat ukur berupa skala dan kuesioner. Penyusunan alat ukur itu mengikuti 

langkah-langkah berikut. 

1. Identifikasi tujuan utama penggunaan alat ukur: Memperoleh Indeks Barometer 

Sosial dan Ketimpangan Sosial. 

2. Penentuan konstruk pengukuran: Komponen-komponen Barometer Sosial dan 

Ketimpangan Sosial. 

3. Identifikasi indikator yang mewakili konstruk dan mendefinisikan ranah (domain) 

Barometer Sosial dan Ketimpangan Sosial yang akan diukur. 

4. Menyiapkan rangkaian spesifikasi alat ukur, termasuk proporsi item yang akan 

dibuat berkaitan dengan tingkah laku yang akan diukur dari konstruk. 

5. Konstruksi sejumlah item (items pooling). 

6. Review item, uji keterbacaan, expert judgment dan revisi. 


47

7. Tryout: Pengambilan data lapangan pada sejumlah sampel representatif dari 

populasi yang dituju oleh alat ukur. 

8. Analisis item: Pengujian statistik terhadap item-item alat ukur; jika diperlukan, 

menghilangkan item-item yang tidak memenuhi kriteria item yang baik atau 

melakukan revisi terhadap item-item tersebut. 

9. Uji reliabilitas dan validitas bentuk alat ukur final. 

10. Membuat manual administrasi, skoring, dan interpretasi terhadap skor alat ukur 

(di antaranya membuat tabel norma, standarperforma, dan cutting scores). 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data akan dilakukan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan 

sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti. Teknik analisis data 

yang akan digunakan mencakup statistik deskriptif, teknik analisis korelasional dan 

pemodelan. 

Untuk melihat gambaran umum subjek penelitian dilakukan perhitungan persentase, 

rata-rata (mean) serta penyebaran usia dan jenis kelamin subjek melalui statistik 

deskriptif. Analisis data dari variabel-variabel yang menjadi komponen barometer 

sosial dan hubungannya masing-masing terhadap variabel lain dilakukan dengan 

perhitungan multiple correlation dan multiple regresion. Untuk melihat hubungan 

pengaruh antar-variabel barometer sosial digunakan analisis persamaan struktur 

(structural equation modelling) satu arah dengan hubungan resiprokal yang 

dilakukan dengan menggunakan perangkat-lunak Lisrel. 


NGO in Special Consultative Status 

with the Economic and Social Council of 

the United Nations, Ref. No : D1035 

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu 

Jakarta Selatan, 12540 

Phone : 021 7819734, 7819735

Buku_Laporan_Ketimpangan_Sosial_2016

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?