Rekonstruksi Sosial Korban Tragedi Nasional 1965 di Solo, Pati, dan Bali

Rekonstruksi Sosial Korban 

Tragedi Nasional 1965 

di Solo, Pati dan Bali 

Disusun oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) 

bekerja sama dengan Yayasan Tifa 

Periode Juni 2016 s/d Juli 2017

Rekonstruksi Sosial 

Korban Tragedi Nasional 1965 

di Solo, Pati dan Bali 

Disusun oleh: 

Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) 



Rekonstruksi Sosial Korban Tragedi Nasional 1965 di 

Solo, Pati dan Bali 

Disusun oleh: Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) 



Daftar Isi: 

Kata Pengantar 1 

Razif Rekonstruksi Sosial Penyintas di Kota Solo 7 

M. Fauzi Rekonstruksi Sosial Penyintas di Bali 37 

Rinto Tri Hasworo Rekonstruksi Sosial Penyintas di Pati 63 

Kesimpulan dan Harapan 87 

Daftar Pustaka 90

vi

Pendahuluan 

Penelitian rekonstruksi sosial korban/penyintas peristiwa kekerasan 1965 

merupakan penelitian keberlanjutan dari Tahun yang Tak Pernah Berakhir 

(TYTPB) yang kami selenggarakan tahun 2000. Fokus penelitian TYTPB 

adalah pengalaman penderitaan korban, penyintas dan keluarganya akibat 

dari peristiwa kekerasan 1965-66. Korban/penyintas dalam buku TYT- 

PB penuh dengan linangan air mata dan hidup yang kelam. Juga, di dalam 

TYTPB korban/penyintas bercerita tentang pengalaman relasi sosial mereka 

yang hancur. 

Sementara itu, pada penelitian rekonstruksi sosial ini kami menitikberatkan 

cerita pengalaman korban/penyintas dalam membangun kembali relasi 

sosial mereka yang hancur dan pengabdian mereka di masyarakat hingga 

dapat diterima secara penuh. Dalam ruang lingkup rekonstruksi sosial ini 

semangat mereka tidak kunjung padam untuk membangun kebudayaan 

bangsa Indonesia yang beragam. 

Walaupun dalam penelitian rekonstruksi sosial ini kami menekankan pada 

pengabdian korban/penyintas terhadap lingkungan masyarakatnya, kami 

perlu pula untuk memaparkan kerusakan relasi sosial mereka akibat dari 

peristiwa kekerasan 1965. Kerusakan relasi sosial ini kembali ditata oleh 

korban/penyintas dengan cara yang berbeda di setiap daerah. 

Dari penelitian di tiga daerah yaitu Bali, Pati dan Solo, masing-masing 

wilayah terdapat kekhususan, terutama dari struktur sosial yang melingkupinya. 

Misalkan, wilayah Pati masih cukup kuat tekanan militernya 

dalam mengawasi para penyintas 1965. Kepentingan apa yang melandasi 

militer bersikap menekan terhadap penyintas di sana? Kami akan mendiskusikan 

masalah ini di bagian struktur sosial di wilayah Pati. Demikian pula 

dengan Solo, ketika penahanan para korban menggunakan gedung kraton 

salah satunya adalah Sasono Mulyo (gedung untuk pengangkatan raja) 

dan Balai Kota, gedung pemerintah. Hal yang sama dengan Bali, apa yang 

menyebabkan korban/penyintas dan pelaku dapat hidup berdampingan. 

Persoalan kekhususan di masing-masing wilayah penyintas erat kaitan dengan 

struktur sosialnya.

Institut Sejarah Sosial Indonesia. 

Sudah lima puluh tahun lebih korban peristiwa 30 September 1965 dapat 

bertahan dan tidak merasa dendam terhadap pelaku. Sikap mereka berhasil 

melalui perjalanan pahit, bahkan dewasa ini kehidupan mereka telah berada 

pada batas “melampaui rekonsiliasi”. Untuk memperjelas proses perjalanan 

mereka, perlu dibahas tiga hal yakni konteks penghancuran relasi 

sosial korban; bagaimana proses mereka kembali ke masyarakat; dan pencapaian 

yang mereka peroleh bersama dengan masyarakat. 

Korban kekerasan peristiwa 30 September 1965 telah mengalami penghancuran 

relasi sosial yang mendalam. Mereka dipenjara, dibuang ke Pulau 

Buru, dibunuh secara brutal, dan mendapatkan stigma sebagai orang kafir 

dan tidak berguna. Korban-korban yang dipenjarakan tidak mendapatkan 

pasokan makanan yang memadai dan berkualitas. Apabila ada keluarga 

memasok makanan untuk salah seorang anggota keluarganya tidak mencukupi 

bagi tahanan satu sel. Lambat laun pasokan makanan semacam itu 

memecah kerukunan di kalangan korban. 

Sementara itu, para korban yang dipenjara dan yang dibunuh meninggalkan 

anak-anak yang tidak terurus. Anak-anak mereka menjadi putus sekolah, 

kehidupan mereka terlunta-lunta. Bahkan terdapat anak yang ikut 

ibunya di penjara, karena dia tidak bisa hidup dengan orang lain. Anakanak 

sangat bergantung dari lembaga sosial agama, jika tidak ada sanak keluarga 

yang mengurus mereka. Acapkali anak-anak hidupnya terpisah dari 

orangtua dan saudara kandung lainnya. Mayun ketika peristiwa September 

1965 meletus berumur 8 tahun. Ayahnya seorang guru sekolah dasar (SD) 

dibunuh. Mayun bersama dua saudara laki-laki hidup tercerai-berai dan 

baru dapat berkumpul kembali beberapa tahun kemudian. 

Selain itu, kerusakan relasi sosial lainnya yakni keluarga korban kesulitan 

dalam ekonomi terutama untuk menghidupi anak-anak agar dapat melanjutkan 

sekolah. Di Solo, hampir rata-rata perempuan/ibu menjadi kepala 

keluarga. Mereka secara mendadak bekerja sebagai penjahit. Situasi seperti 

ini karena pengaruh lingkungan sosial. Misalkan, Kitri, ketika di SD 

sering melihat dan belajar menjahit dengan kedua orangtuanya. Juga, saat 

sekolah di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas 

(SMA) dia mendapatkan pelajaran merancang pola pakaian yang menjadi 

modal baginya untuk memperoleh pekerjaan. 

2

REKONSTRUKSI SOSIAL KORBAN TRAGEDI NASIONAL 1965 

Demikian pula di Pati, wilayah pantai utara Jawa, pengalaman Sumini bisa 

mendapatkan nafkah dengan menjahit dan menjual makanan. Dia dipenjara 

selama enam setengah tahun, dan selama dipenjara mendapatkan pengetahuan 

dan pengalaman menjahit pakaian. Juga, Mimin di Bali bisa bertahan 

hidup dengan melakukan praktek pertanian di Desa Guang, Gianyar. 

Metode kerja pertanian dia peroleh dari Pulau Buru, ketika pemerintah 

mengirimnya ke sana untuk berkumpul dengan suami. 

Sementara itu, banyak tapol yang kembali ke masyarakat setelah mengenyam 

sekian tahun dipenjara kesulitan untuk memperoleh nafkah. Perusahaan 

tidak ada yang mau menerima mereka, setelah diketahui latar 

belakang mereka sebagai orang yang terlibat dalam organisasi komunis. 

Supeno hingga empat kali melamar pekerjaan, dan semua permohonan 

lamaran kerjanya ditolak. Akhirnya, Supeno yang mempunyai keahlian di 

bidang industri mesin membuka usaha sendiri. Selama lima puluh tahun 

lebih dia berusaha mandiri dengan bengkel bubut dan sukses. Dia pun dapat 

menyekolahkan putra-putrinya hingga lulus perguruan tinggi. 

Kemudian, bagaimana korban berproses kembali ke masyarakat. Di Solo, 

Supeno mengabdi di lingkungan tempat tinggalnya sebagai bendahara 

rukun tetangga (RT) selama puluhan tahun. Sejak keluar dari penjara, Supeno 

langsung aktif di lingkungan RT. Demikian pula Kitri, istri Supeno, 

selain mengurus putra-putrinya, dia juga aktif di lingkungan rukun warga 

(RW). Pada tahun 1980-an secara aklamasi dia dipilih oleh belasan ketua 

RT untuk menduduki ketua Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

di tingkat RW. Lurah harus campur tangan untuk menurunkan Kitri dari 

jabatan tersebut. Meskipun demikian, Kitri tetap aktif hingga puluhan tahun 

mengurus peningkatan gizi balita di tingkat RW di kampungnya. Dia 

juga aktif meningkatkan minat baca di kalangan remaja di kampung. 

Sementara itu, Supeno selain aktif mengabdi di lingkungan tempat tinggalnya 

sebagai bendahara RT, dia juga menjadi anggota Majelis Gereja untuk 

zona Surakarta dan Yogyakarta. Bahkan, Kitri dan Supeno setiap tahun 

pada hari raya Idul Fitri selalu menerima kedatangan tetangganya, sanak 

saudara dan handai taulan untuk bersilaturahim. Rumahnya pun menjadi 

penuh sesak dengan tamu-tamunya. Mayoritas penduduk di lingkungan 

tempat tinggal Supeno adalah keturunan Arab. Situasi itu memperlihatkan 

3


sikap toleransi Supeno dan keluarga terhadap lingkungannya. 

Di Bali, proses korban kembali ke masyarakat mengambil jalan mengabdi 

kepada warga. Mereka bekerja memimpin masyarakat agar dapat meringankan 

beban dalam kehidupan ritual Bali. Misalkan Natar pada tahun 

1990an terpilih sebagai salah seorang Saba Desa. Tugas Saba Desa adalah 

mencari jalan yang sesuai dengan adat (sastra) Bali bagi warga. Pada 1990- 

an di desa Kabupaten Gianyar, keluarga yang menjalankan upacara ngaben 

bagi anggota keluarganya yang wafat membutuhkan biaya besar hingga 

harus menjual sawahnya. Akhirnya, Natar bersama rekannya di Saba Desa 

menemukan konsep ngaben massal. Biaya ngaben massal ini jauh lebih 

murah daripada sebelumnya. Jika dibandingkan dengan biaya sebelumnya 

untuk upacara ngaben keluarga harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 

juta, tetapi setelah ngaben massal diselenggarakan biaya hanya Rp 2,5 juta 

per keluaga. Natar menjabat Saba Desa hingga dua periode. Dia kemudian 

mengundurkan dari jabatannya itu karena ingin mengabdikan diri bagi cucu-cucunya 

agar dapat bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi. 

Hal yang mirip dilakukan oleh Rentang di Desa Guang, Gianyar. Setelah 

kembali dari pembuangan di Pulau Buru, dia aktif di pertanian. Tidak beberapa 

lama, dia diangkat oleh warga sebagai kepala pertanian desa (subak). 

Tugas Rentang yakni mengatur pembagian air pertanian desa sehingga 

menjadi kunci keberhasilan pertanian desanya. Keberhasilan Rentang mengelola 

pengairan desa pernah dicurigai oleh komandan Koramil akan membawa 

warga seperti tahun 1965. Komandan meminta dia untuk berhenti sebagai 

kepala subak. Namun, warga justru mempertahankan Rentang terus 

mengabdi bagi kepentingan pertanian desa. 

Juga, di Pati para tapol kembali ke masyarakat dengan mengabdi kepada 

warga, terutama untuk mengurus pertanian. Supardi setelah kembali dari 

Pulau Buru bergabung ke dalam organisasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). 

Di organiasi tani itu, Supardi mengurus pembagian air bersih. 

Warga Pati membutuhkan air bersih untuk memasak kebutuhan pokok. 

Selain itu, Supardi juga menjabat di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Bagian terakhir dari pendahuluan tulisan ini membahas hasil yang dicapai 

oleh korban. Kerja kebudayaan kelompok korban di Solo, Pati, dan Bali 

4


mempunyai perbedaan yang khas. Di Solo, kelompok korban yang tergabung 

dalam Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) pada 2005 berhasil 

menyelenggarakan nyadran, atau upacara menghormati korban yang meninggal 

dibunuh di atas Jembatan Bacem. 

Di area Jembatan Bacem pada 2004, perempuan dan lelaki berasal dari 

wilayah sekitar Jawa Tengah hadir di sana untuk berdoa agar arwah mereka 

yang mati tidak wajar menjadi ikhlas dan tentram. Mereka menaburkan 

bunga, menyebarkan benih ikan ke Bengawan Solo, dan melepas puluhan 

burung liar ke udara. Peristiwa upacara kebudayaan di Jembatan Bacem 

ini untuk menghormati para korban yang dibunuh pada peristiwa 1965 

agar tidak mempunyai dendam dengan para pelaku dan agar korban lainnya 

yang masih hidup bisa berdamai dan bekerja mengabdi di masyarakat. 

Peringatan di Jembatan Bacem ini dilakukan setiap tahun, bahkan pada 

2005 peringatan dapat menayangkan wayangan, meskipun tidak mencapai 

semalam suntuk. 

Sementara itu di Bali, Natar bersama-sama dengan rekannya menyelenggarakan 

latihan kesenian gong Bali bagi generasi muda di sekitar desanya. 

Hampir setiap pekan puluhan perempuan dan para pemuda berlatih drama 

musik gong Bali. Peralatan musik telah tersedia. Tujuan Natar menyelenggarakan 

latihan kesenian itu adalah agar para pemuda-pemudi desanya 

dapat meneruskan kebudayaan Bali, dan juga agar mereka sejak dini ditanamkan 

kesenian budi pekerti. Mereka memahami cerita tradisi Bali yang 

mempunyai nilai gotong-royong dan mandiri. 

Aktifitas kesenian ini merupakan wujud pengabdian dari korban untuk 

terus memupuk nilai-nilai kebudayaan bagi generasi muda agar mereka 

tidak terperangkap dalam budaya kekerasan dan narkoba. Hal yang sama 

juga dipraktekkan oleh Agung Alit dan Mayun di Kesiman, Denpasar, yang 

menyediakan ruang publik perpustakaan bagi pemuda-pemudi di Bali. 

Perpustakaan itu diberi nama bersahaja yakni Taman Baca Kesiman. Tidak 

hanya perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh publik, tetapi tersedia 

ruang asri gaya khas Bali yang sering dipergunakan untuk diskusi publik 

dan pemutaran film. Menurut Agung Alit sebagai inisiator Taman Baca 

Kesiman, ruang publik tersebut berdiri agar orang-orang muda bisa lebih 

5


kreatif mengekspresikan kebudayaan anti kekerasan. 

Sementara itu, di Pati, Supardi mengorganisir para petani di dalam Koperasi 

Tani. Pendirian Koperasi Tani ini agar para petani bisa bergotong-royong 

untuk mendapatkan produksi pertanian yang berkualitas. Koperasi Tani ini 

juga untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh benih, pupuk dan peralatan 

pertanian. Selain itu, Koperasi Tani ini dibentuk untuk mengatasi 

kesulitan warga untuk memperoleh air bersih.*** 

6

Rekonstruksi Sosial Penyintas di Kota Solo 

Razif 

Pengantar 

Dampak peristiwa kekerasan 1965 bagi korban/penyintas di Kota Solo sangat 

mendalam, terutama merusak relasi sosial para korban/penyintas. 

Setelah korban keluar dari penjara atau dikembalikan dari pembuangan 

Pulau Buru mendapatkan stigma dari lingkungan tempat tinggal seperti 

kafir, komunis, pengangguran dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mereka 

dipaksa oleh kepala desa atau ketua RT untuk diwajibkan memeluk agama 

tertentu. Para penyintas juga mengalami kesulitan mendapatkan nafkah 

untuk menyambung hidup dan biaya menyekolahkan anak. Dari kesulitan 

hidup itu para korban/penyintas harus bisa kembali diterima oleh masyarakat 

agar kehidupan mereka dapat berkelanjutan seperti warga lainnya. 

Dalam konteks ini, kami mencoba menuliskan ulang proses rekonstruksi 

sosial korban/penyintas di kota Solo. Rekonstruksi sosial mencakup perbaikan 

relasi korban dengan keluarga, komunitas dan negara atau pemerintah 

daerah setempat. Namun, membicarakan rekonstruksi sosial tidak 

dapat terlepas dari kehancuran relasi sosial korban/penyintas. Juga, hasil 

rekonstruksi sosial korban/penyintas berbentuk pencapaian yang mereka 

dapatkan. 

Penelusuran rekonstruksi sosial juga penting mengangkat peran perempuan. 

Untuk Kota Solo yang saya teliti hanya beberapa perempuan yang 

menjadi korban peristiwa 1965. Namun, peranan perempuan dalam melanjutkan 

kehidupan keluarga korban sangat penting. Pada umumnya, perempuan 

yang menyediakan dan membawa makanan ke penjara. Juga, perempuan 

menopang kehidupan keluarga korban dengan mendapatkan nafkah 

dan terutama membesarkan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan 

yang layak. 

Selain itu, dalam rekonstruksi sosial mencakup pula pembahasan cara kor-


ban melakukan pemulihan. Korban/penyintas tanpa menyelenggarakan 

pertemuan dan anjangsana ke sesama korban senasib, sulit bagi mereka 

untuk bisa dapat pulih kembali dari trauma masa lalu. Dengan menyelenggarakan 

pertemuan korban/penyintas dapat membentuk organisasi dan 

kemudian mengklarifikasi sejarah di situs-situs pembunuhan dan penghilangan 

korban dimasalalu. Dalam menyelenggarakan ingatan bersama 

tersebut, para korban/penyintas kekerasan mencakup perempuan dan lelaki 

membuat ritual kenangan terhadap kawan-kawannya yang tidak beruntung. 

Aktifitas rekonstruksi sosial para korban/penyintas tidak dapat dipisahkan 

dari klarifikasi sejarah. Misalkan, ketika Paguyuban Korban Order Baru 

(Parkoba) kota Solo menyelenggarakan Nyadran tahun 2005 di Jembatan 

Bacem, mereka melakukan klarifikasi sejarah. Penjelasan sejarah yang 

mereka lakukan adalah di Jembatan Bacem sekitar akhir Oktober hingga 

Desember 1965 telah terjadi pembunuhan 144 orang. Kemudian, mereka 

memaparkan nama orang yang dibunuh, berapa usianya dan latarbelakang 

organisasi mereka. Juga, klarifikasi sejarah penting bagi kuburan-kuburan 

massal yang bertebaran hampir di seluruh Indonesia. 

Sebelum membahas menata ulang jaringan sosial yang rusak dikalangan 

korban/penyintas. Kami perlu membahas aktifitas korban dalam menegakkan 

hak politik atas dasar konstitusi warga negara yang disandang oleh korban 

yakni hak memilih dan dipilih. Sepanjang masa kediktaktoran Suharto, 

hak politik itu sudah dikebiri. Secara resmi, hak politik ini dipulihkan oleh 

Mahkamah Konstitusi pada 2003 melalui judicial review. Namun, sejak korban/penyintas 

aktif dalam ranah rukun tetangga sebagai bendahara atau 

penggiat di PKK RW mereka telah menyandang hak dipilih dan memilih 

yang diakui oleh masyarakat lingkungannya. 

Dalam penyajian tulisan ini, saya akan memaparkan bagaimana korban/penyintas 

mengabdi kepada masyarakat lingkungannya, dan pencapaian apa 

yang diperoleh dari rekonstruksi sosial tersebut? Dalam membahas rekonstruksi 

sosial tidak dapat dipisahkan dari kerusakan-kerusakan relasi sosial 

korban/penyintas. Sebelum, penulis memaparkan poin pertama mengenai 

kehancuran relasi sosial korban/penyintas, perlu dibicarakan struktur sosial 

di kota Solo. Struktur sosial menjadi konteks menjelaskan perubahan 

8


status ekonomi dan politik yang berlangsung terhadap korban/penyintas 

akibat kekerasan tahun 1965-66. 

Struktur Sosial Kota Solo 

Kota Solo pasca kemerdekaan 1945 merupakan basis perjuangan pemuda 

untuk mengusir kembali datangnya penjajah Belanda. Periode itu dikenal 

sebagai “zaman bersiap” Di masa itu para pemuda yang sudah merasa dirinya 

dewasa dari pergaulan sekitar akan merasa malu jika tidak bergabung 

berjuang untuk kemerdekaan republik. Tidak hanya itu, organisasi militer 

yang tumbuh di Solo adalah tentara yang berpihak kepada rakyat. Artinya, 

kelompok militer bersenjata yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda. 

Juga, mereka menentang reorganisasi dan rasionalisasi tentara nasional 

pada 1950-51 yang dilancarkan oleh A.H. Nasution dan Hatta. 1 Kelompok 

militer ini dikenal sebagai “tentara kiri”. Mereka membentuk dalam struktur 

sosial kota Solo, selain mereka bertempur dengan tentara Belanda dan 

juga melindungi perkebunan dan kantor yang berhasil diambil alih. Kelompok 

militer kiri ini tetap berkembang hingga 1965, pada peristiwa kekerasan 

1965 mereka ditahan dituduh sebagai membantu kudeta pasukan Untung 

Samsuri. 

Kemudian, dua kraton Solo yakni Kasunanan dan Mangkunegaraan masuk 

kedalam struktur sosial kota Solo. Kedua Kraton di Solo ini di masa pasca 

kemerdekaan mengalami kemerosotan, namun kedua Kraton ini cepat 

beradaptasi dengan kekuasaan yang berubah. Misalkan, salah satu Kraton 

membagikan tanah (landreform) kepada petani-petani di Solo. 2 Kemungkinan 

para bangsawan Kraton khawatir akan terjadi gerakan pendudukan 

Kraton, jika mereka tidak bertindak membagikan tanah. Namun, dalam peristiwa 

kekerasan 1965, pihak kraton Solo terutama Kasunanan ikut terlibat, 

meskipun tidak langsung. Pihak Kraton atas nama raja menyediakan 

Sasana Mulya (tempat mengangkatan Pangeran/Raja) untuk menjadi kamp 

1 Program ReRa itu dijalankan terhadap barisan-barisan kelaskaran dengan alasan 

penyatuan komando. Untuk hal ini lihat. J.Bronto. “Ketika Nakhoda Tidak 

Satu.” Dalam, Hersri Setiawan. Kidung untuk Korban. Dari Tutur Sepuluh Narasumber 

Eks Tapol Solo (Pakorba: Solo, 2006), hlm. 15 

2 Peristiwa pembagian tanah ini menjadi yang pertama di Indonesia. Untuk hal 

ini lihat. Gunawan Wiradi. Landreform di Indonesia. (Jakarta: KPA, 2006), hlm. 10. 

9


penahanan para tapol 1965. Sasana Mulya adalah ruang hall besar yang 

berada dikompleks kraton Kasunanan. 

Pegawai pemerintahan kota Solo di tahun 1960-an juga masuk kedalam 

struktur sosial. Kantor Balai Kota Solo bangunan dengan berbentuk arsitektur 

joglo Jawa dipergunakan pula sebagai tempat penahanan para korban/ 

penyintas. Sebagai kantor pemerintahan Balai Kota tidak berfungsi sebagai 

mestinya untuk beberapa waktu. Kenapa kantor Balai Kota dipergunakan 

untuk kamp penahanan? Pertama, kemungkinan besar penahanan dalam 

jumlah besar membuat penjara dan tempat penahanan lain menjadi penuh 

sesak. Kemungkinan lainnya, banyak orang-orang yang ditahan adalah 

pegawai pemerintahan kota Solo. Bahkan, Walikota Solo, Utomo Ramelan 

pernah ditahan untuk beberapa waktu tertentu. Penahanan terhadap para 

pegawai pemerintahan kota bisa menjadi simbol “genosida politik”. 

Kemudian, pemilik-pemilik pabrik batik yang berpusat di Lawean, Banaran 

dan sekitar kota Solo masuk kedalam struktur sosial. Para pemilik perusahaan 

batik adalah orang-orang Tionghoa peranakan, keturunan Arab 

dan orang Solo. Mereka telah berkarir dalam proses pembuatan batik sejak 

zaman kolonial Belanda. Perusahaan batik milik peranakan Tionghoa dan 

perusahaan batik nasional sering kali bergotong royong untuk mendapatkan 

bahan baku, terutama kain katun. Demikian pula, perusahaan tekstil 

batik milik peranakan Tionghoa bekerjasama dengan perusahaan nasional 

dalam hal mendapatkan bahan baku dan ekspor produksi batik. Tradisi kerjasama 

antara perusahaan batik peranakan Tionghoa dengan nasional dapat 

tercermin ketika para korban/penyintas kembali dari penjara dan Pulau 

Buru dapat bekerja di perusahaan batik milik peranakan Tionghoa. 3 Juga 

perusahaan batik membuka lapangan kerja bagi para korban/penyintas perempuan. 

Kebanyakan perempuan di kota Solo untuk mendapatkan nafkah 

bekerja sebagai penjahit dirumah, banyak perusahaan batik memesan jahitan 

kepada mereka. 

Sebagaimana dikatakan di atas dalam struktur sosial di kota Solo terdapat 

keturunan Arab yang memperoleh penghasilan dari memproduksi dan ber- 

3 Perusahaan-perusahaan batik peranakan Tionghoa sudah mengenal para tapol 

itu mempunyai keahlian dalam tekstil batik. Wawancara dengan Sumidi, Solo 14 

Juli 2016. 

10


dagang batik. Namun, orang-orang Arab ini secara ekslusif berbisnis batik 

dikalangan mereka sendiri. Juga, kebanyakan dari keturunan Arab tersebut 

kawin-mawin diantara mereka sendiri. Pada pasca peristiwa kekerasan 

1965, orang-orang keturunan Arab menjadi pengawas moral bagi para korban/penyintas 

dibeberapa kampung di Solo. 4 

Struktur sosial lainnya di Kota Solo adalah pemuda-pemudi yang setelah 

penyerahan kedaulatan 1949-50 mereka melanjutkan sekolah. Mereka 

melanjutkan sekolah ke berbagai kejuruan seperti teknik, ekonomi, bahasa 

dan militer. Mereka sambil bersekolah mengabdi kepada masyarakat melalui 

organisasi. Para pemuda ini ada yang bergabung dalam Pemuda Rakyat 

(PR). Kemudian yang meniti profesi pengelolaan pemerintahan desa bergabung 

dengan Perkumpulan Pamong Pradja Indonesia (PPDI). Sedangkan 

kaum perempuan bergabung dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) 

dan juga Pemuda Rakyat. Melalui organisasi ini para pemuda melakukan 

gotong royong dan mengabdi untuk pembangunan bangsa. 

Kebanyakan para pemuda yang berhasil menamatkan sekolah mengajar 

di lembaga pendidikan untuk menghasilkan tunas bangsa. Mereka sangat 

bangga berprofesi sebagai guru, dan seringkali guru-guru itu tidak hanya 

mengajar di Solo, tetapi mereka juga ditempatkan di Boyolali, Cilacap dan 

wilayah lain yang masih kekurangan tenaga pengajar. Guru-guru tersebut 

bergabung pula dengan organisasi Pemuda Rakyat dan Lembaga Kebudayaan 

Rakyat. Profesi guru merupakan yang terbanyak menjadi korban/ 

penyintas di kota Solo. 

Kerusakan Relasi Sosial 

Korban/penyintas di Solo mempunyai latarbelakang beragam ada yang 

menjadi guru, pegawai negeri, dan militer. Akan tetapi, dari tiga golongan 

sosial itu yang paling menonjol keberadaannya adalah guru. Pada saat itu, 

kemungkinan besar di kota Solo sedang dimulainya pendidikan dasar bagi 

kepentingan memajukan dan merawat bangsa. Juga, ketika itu guru diper- 

4 Biasanya keturunan Arab yang menjadi pengawas korban/penyintas adalah 

yang jumlahnya cukup banyak di kampung-kampung di Solo. Pengawasan yang 

diperankan oleh Keturunan Arab ini langsung berkoordinasi dengan Lurah dan 

kepolisian setempat. Wawancara dengan Supeno, Solo, 14 Juli 2016. 

11


lukan untuk menunjang organisasi pemuda, terutama untuk memperkuat 

pendidikan kesenian dan kebudayaan. 5 

Saya mulai menuturkan kerusakan sosial seorang guru teknik yang bernama 

Supeno. Selain, sebagai guru Supeno aktif pula di Pemuda Rakyat. 

Diorganisasi itu dia mulai dari memimpin tingkat ranting, kemudian meningkat 

memimpin anak cabang, dan akhirnya anggota pleno Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD) propinsi Jawa Tengah. Sebagai guru teknik Supeno bergabung 

pula dengan organisasi Persatuan Guru Teknik Indonesia (PGTI). 

Dewasa ini, Supeno berusia 86 tahun. 

Pada November 1965 Supeno ditahan, ketika itu anak pertamanya masih 

bayi. Penangkapan Supeno tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Istrinya 

sudah berasumsi suami telah dibunuh, karena mendapatkan kabar Supeno 

dibawa ke Markas Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD) di 

Karangmenjangan. Selain itu, Supeno dipecat dari nafkah utamanya sebagai 

guru. Pemecatan sebagai guru telah merusak relasi sosialnya terhadap 

keluarga. Di tambah dengan pemenjaraan fisik Supeno yang hak sosial 

dan politik telah diputus. 

Meskipun, Supeno hanya satu hari dipenjara Karangmenjangan, namun 

dia mendapatkan siksaan yang luar biasa. 6 Kemudian, Supeno dipindahkan 

ke penjara Kampung baru, Kauman. Di penjara Kauman, Supeno mengikuti 

pemeliharaan rohani. Di dalam penjara para tahanan diharuskan un- 

5 Seorang guru pada zaman itu, selain mempunyai ketrampilan utama misalnya 

mengajar teknik mesin, juga mereka mempunyai keahlian dalam budi pekerti dan 

kebudayaan. Umpamanya guru bisa bernyanyi, menari, mendongeng dan bermain 

sandiwara. Tahun 1950-an dan 1960-an terdapat sandiwara bagi anak-anak yang 

bernama Soyang, sebuah seni panggung populer dikalangan anak-anak sekolah. 

Selain itu, Soyang merupakan sandiwara yang pemerannya adalah dari guru dan 

siswa, sehingga hampir semua guru mengenal seni panggung itu. Untuk hal ini lihat. 

Hersri Setiawan. “Soyang Opera Anak-Anak Tani di bawah Terang Purnama.” 

Dalam, Aku Eks Tapol. (Jogjakarta: Galang Press, 2003). 

6 Dipenjara para tapol kekurangan makanan dan seringkali mendapatkan 

makanan tidak berkualitas. Ditambah pula dipenjara dimulai pendisiplinan terhadap 

hukuman dan teror seperti “bon-bonan”, situasi ini umum berlaku untuk 

para tapol pada akhir 1965 hingga pertengahan tahun 1966. Kondisi seperti ini 

yang menciptakan kerusakan relasi sosial antara tapol dengan negara. 

12


tuk memilih menjalani pemeliharaan rohani yang mencakup agama Islam, 

Katolik dan Kristen Protestan. Supeno memilih untuk menjalankan agama 

Kristen Protestan. Bersamaan dengan itu, dipenjara Kauman berlangsung 

teror “bon-bonan.” Kalau kita tidur bertiga berjejer didalam sel, tahanan 

disebelah kiri dan kanan saya dikeluarkan dan tidak pernah kembali. Jadi, 

saya berfikir giliran saya kapan untuk diambil dan tidak kembali. Dalam 

kondisi seperti itu saya sebagai orang hidup akan “pasrah total” dengan 

mahluk yang menghidupinya. Sejak itu, saya “pasrah total” dengan yang 

kuasa dengan mengikuti jalan Kristus. 7 

Pada Desember 1966 Supeno dilepas dari penjara Kauman dan kembali 

ke rumahnya di Kampung Mertodanan. Kehadiran Supeno di kampung 

itu sebagai bekas tahanan diharuskan melapor kepada ketua RT yang 

keturunan Arab. Penghuni kampung tempat tinggal Supeno sebagian besar 

adalah orang-orang keturunan Arab. Pada saat itu, penghuni kampung 

Mertodanan banyak yang menjadi tahanan politik 1965 adalah orangorang 

Jawa, sedangkan orang keturunan Arab menganggap dirinya sebagai 

“pemenang.” Penduduk keturunan Arab melakukan pengawasan terhadap 

para tahanan yang dituduh terlibat PKI. Mereka tidak hanya sebagai 

ketua RT, tetapi juga hansip wanra yang menjaga ketertiban di kampung. 

Ketika, Supeno melapor, dia diingatkan untuk bersembahyang dan akan 

diberikan kain sarung serta peci. Atas tawaran itu, dia hanya mengatakan 

“ya”. Sebelum peristiwa kekerasan 1965 relasi sosial Supeno dengan lingkungan 

masyarakatnya merasa aman dan akur, tanpa teror dan intimidasi 

yang dia rasakan setelah kembali dari penjara. Pengawasan yang dilakukan 

oleh orang-orang keturunan Arab tersebut merupakan identifikasi terhadap 

para tapol yang mereka asumsikan sebagai orang-orang tak beragama. 

Tindakan serupa ini telah merusak relasi sosial para korban/penyintas dengan 

lingkungan masyarakatnya atau komunitas. 

Pembebasan Supeno hanya sejenak sekitar satu minggu dia kembali ditahan 

dipenjara CPM di sebelah kantor Balaikota. Di sana para tahanan politik 

tidak mendapatkan makanan secara memadai. Pasokan makanan seringkali 

berasal dari besukan keluarga. Supeno dipenjara CPM tenaganya 

sering dipergunakan untuk merancang skema kepangkatan. Pekerjaan se- 

7 Supeno di penjara Kauman selama 1 tahun dan kadangkala mendapatkan besukkan 

dari keluarga. Wawancara dengan Supeno, Solo, 14 Juli 2016. 

13


perti ini merupakan salah satu cara pihak tentara mendapat tenaga kerja 

tanpa dibayar. Sebelum dibebaskan dari penjara itu terdapat pembicaraan 

antara pihak RT dan Hanra serta Lurah, mereka mendiskusikan soal resiko 

apabila Supeno dibebaskan. Seolah-olah di tingkat terbawah dari pemerintahan 

di kampung, Supeno itu adalah seorang kriminal yang akan membuat 

kerusuhan. Alasan yang tidak masuk akal dan dibuat-buat oleh aparat RT 

dan Hanra. Sementara itu, pihak Lurah, walaupun keberatan masih mempunyai 

alasan yang masuk akal yakni “jika dia buat onar dimasukkan lagi 

ke penjara.” 8 

Sebelum saya melanjutkan cerita Supeno dalam merekonstruksi relasi sosial, 

saya akan beralih ke pengalaman hidup korban/penyintas lainnya, yakni 

Soebandi. Dia lahir tahun 1935 di desa Randubawa, Karanganom, Klaten. 

Bandi sebelum peristiwa kekerasan 1965 bekerja sebagai guru. Untuk menjadi 

seorang guru , Bandi diharuskan untuk menempuh sekolah guru B. Dia 

menjalani sekolah guru di Pemalang dan berhasil tamat tahun 1957. Di tahun 

1960, Bandi bergabung dengan organisasi guru PGRI Non-Vaksentral. 

Soebandi pertama kali mengajar di sekolah Madegan, Klaten. Ini sebuah sekolah 

dasar yang kebanyakan muridnya berasal dari sekitar Klaten. Kemudian, 

Soebandi bersama rekan-rekannya mendirikan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) pertama di Klaten. Bagi Siswa bersekolah di SMP itu tidak 

dipungut biaya. Setelah itu, Soebandi berpindah lagi mengajar di sekolah 

teknik yang juga berlokasi di Klaten. 

Pada saat peristiwa kekerasan 1965 berlangsung, Soebandi berhasil melarikan 

diri ke pegunungan Merapi Merbabu Kompleks, Jawa Tengah. Dia 

bersembunyi dipelosok-pelosok pegunungan hingga tahun 1970 baru ditangkap 

oleh tentara. Akibat pencarian dan pengejaran terhadap Soebandi 

ibu dan saudara kandung ditahan oleh tentara. Soebandi sendiri ditahan 

ketika dia kembali ke rumah di Karanganom, Klaten. Dia telah diintai sejak 

lama oleh militer. 

8 Dalam melepaskan tahanan politik negara telah merancang seolah-olah telah 

terjadi kerusakan relasi sosial antara tapol dengan komunitas, yang paling mudah 

adalah mengkriminalkan mereka. Namu, cara seperti ini seringkali tidak efektif 

dan menipu masyarakat. 

14


Pertamakali mengetahui ibu dan saudara kandung ditahan, Soebandi berasumsi 

mungkin kalau dia kembali, ibu dan saudara kandungnya akan 

dibebaskan. Ternyata dugaan itu salah. Ibu dan saudara kandungnya tetap 

ditahan. Soebandi ditahan di LP Klaten untuk beberapa bulan, sebelum akhirnya 

dibuang ke Pulau Buru. Di LP Klaten, seperti pada umumnya penjara 

tidak memberlakukan tapol sebagai manusia. Pembagian makanan dan air 

yang hanya satu kali sehari dan kualitas makanan sangat buruk. 

Bagi Soebandi pengalaman hidup yang mengenaskan dipenjara berkaitan 

dengan pasokan makanan yang disediakan oleh adiknya yang masih bersekolah 

di Sekolah Dasar kelas empat. Kondisi seperti itu berlangsung selama 

berbulan-bulan hingga Soebandi dipindahkan ke Nusakambangan, Cilacap. 

Situasi tersebut merusak relasi sosial antara Soebandi dengan keluarga. 

Kerusakan relasi sosial dengan keluarga, dimulai dari penahanan ibu dan 

saudara kandungnya telah terjadi pembelahan konflik batin diantara anggota 

keluarga. 

Soebandi pulang kembali ke Klaten dari Pulau Buru tahun 1979. Setelah 

kembali di Klaten, dia bertekad untuk mencari pekerjaan. Ternyata sulit 

untuk mendapatkan pekerjaan dengan ijazah guru. Ketika itu, Soebandi 

telah berusia 44 tahun untuk kembali lagi menjadi seorang guru tidak 

mungkin dengan identitas KTP menyandang ET (Eks Tahanan). Akhirnya, 

dia mendapatkan pekerjaan disebuah hotel yang berlokasi diperbatasan 

antara kota Solo dan Klaten. Cara mendapatkan pekerjaan itu melalui 

koneksi perkawanan. 

Dewasa ini, Soebandi telah bekerja di hotel itu selama 36 tahun. Dia untuk 

mencapai tempat mencari nafkah itu, perlu menempuh perjalanan 2 

jam dari Karanganom, Klaten. Dalam menunaikan pekerjaan itu, Soebandi 

tidak melalui proses hukum hubungan kerja. Akibatnya, dia tidak memperoleh 

tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan dan tunjangan lembur. 

Situasi seperti itu juga akibat dari kerusakan relasi sosial dengan negara. 

Hingga saat ini relasi kerusakan sosial antara Soebandi dengan negara sulit 

untuk dapat diperbaiki. 9 

9 Soebandi sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan 

dari negara yang berbentuk BPJS. Informasi Soebandi belum memperoleh perlindungan 

kesehatan diperoleh dari Wawancara dengan Soebandi, Solo, 23 Juli 2016. 

15


Saya beralih menarasikan kerusakan relasi sosial keluarga yang dialami 

oleh Utari, anak seorang perwira TNI angkatan darat. Utari lahir tahun 1955 

di Danusuman, Solo. Ayahnya bernama Sukro Sumoatmojo. Sementara itu, 

ibu bernama Sri Mulati. Kedua orang tuanya pada peristiwa kekerasan 1965 

dijebloskan ke penjara. Ibunya mengenjam 2 tahun dikamp tahanan Balaikota, 

sedangkan ayah mendekam 11 tahun di penjara Ambarawa. Ayahnya 

dituduh sebagai tentara simpatisan Sukarno, sedangkan ibunya bergabung 

dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Sehari-hari ibunya bekerja 

hias rias pengantin. 

Ayah dari Utari terlebih dahulu ditahan dan awal mendekam dipenjara 

CPM, sebelah Balaikota. Sementara, ibunya ditahan 2 bulan kemudian dan 

ditempatkan di kamp tahanan Balaikota. Ketika itu Utari berusia 10 tahun 

masih bersekolah kelas dua sekolah dasar. Ketika guru Utari mengetahui 

ayahnya terkena pada peristiwa Gestok, Utari malah tidak naik kelas. Tindakan 

guru tersebut telah melangsungkan kerusakan relasi sosial dengan 

lingkungan masyarakatnya. 10 Utari pindah sekolah yang dekat dengan 

Balaikota, agar mudah menjenguk ibunya. Utari sering menginap di kamp 

tahanan Balaikota karena dia tidak bisa terpisahkan dengan ibunya. 

Utari bersaudara kandung 6 orang. Setelah kedua orang tuanya ditahan dan 

tidak berpenghasilan secara ekonomi, maka 5 orang saudaranya termasuk 

Utari tinggal dirumah saudara ibu dan ayahnya. Mereka hidup cerai-berai 

tanpa orangtua melindungi. Utari sendiri untuk sekolah dibiayai oleh saudara 

ayahnya, namun dia tidak bisa tinggal dengan pamannya tersebut, 

karena tidak bisa berpisah dengan ibunya. Utari pernah tinggal di rumah 

tante (Bude) mendapatkan cemooh dari anak budenya yang mengatakan, 

“anaknya wong PKI!!! Anaknya wong PKI!!!”. Mendengar cemooh itu Utari 

hanya diam, mungkin saja cemooh itu ada benarnya, karena orang tuanya 

ditahan. Stigma yang disandang sebagai “anak PKI” merupakan kerusakan 

relasi sosial keluarga yang diterima oleh Utari. Bisa diterjemahkan bahwa 

Utari sebagai “anak PKI” beban keluarga lainnya. 

10 Kebijakan guru yang tidak menaikkan kelas siswanya karena orang tuanya seorang 

tapol sering terjadi disekolah-sekolah yang guru sebelumnya adalah yang 

bergabung dengan organisasi kiri. Tindakan tersebut sebagai balas dendam buta 

kalau bekas gurunya bersalah, maka muridnya juga bersalah. 

16


Setelah ibu dilepas dari kamp tahanan Balaikota tahun 1967 kembali ke 

rumah Danusuman. Sebelum ibunya bekerja sebagai penjahit, tidak ada 

pekerjaan untuk membiayai makan keluarga. Untuk mengatasi kesulitan 

itu, ibu menjual peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari dan 

gelas/piring. “Dulu piring, terus gelas 200 itu habis dijualin buat makan.” 

Kemudian, ibu Utari menjual perkarangan rumah untuk membiayai makan 

mereka dan juga untuk membiayai sekolah anaknya yang pertama berkeinginan 

untuk bersekolah polisi. Setelah perkarangan dijual sebagian dari 

uang penjualan diberikan anaknya untuk masuk sekolah polisi. Namun, 

anaknya tidak terima disekolah polisi, uang lenyap begitu saja. 11 Peristiwa 

lenyapnya sebagian uang hasil penjualan perkarangan keluarga Utari 

bisa dikatakan keberlanjutan dari kerusakan relasi sosial keluarga dengan 

negara. Sudah pasti anak seorang bekas korban/penyin-tas ditolak untuk 

sekolah calon aparat hukum negara, sedangkan uang hilang untuk uang 

pangkal sekolah polisi adalah apes, kata orang Jawa. 

Pada 1976, ayahanda Utari kembali dari penjara Ambarawa, Pak Sukro mulai 

mencari pekerjaan dan memperoleh kerja sebagai makelar penjualan 

rumah. Walaupun pemasukan tidak menentu, tetapi lumayan bisa menambah 

penghasilan keluarga. Sementara, Utari telah memasuki usia 21 tahun 

dan ketika itu untuk melanjutkan sekolah sudah tidak memungkinkan. 

Pada 1977, Utari menikah dan dikarunia 2 orang anak, keduanya putra. Sekarang 

keduanya berhasil menempuh sekolah akedemi teknik Solo, sebuah 

sekolah teknik terkemuka di kota Solo yang mudah medapatkan pekerjaan. 

Sekarang mereka telah bekerja berpenghasilan baik dan bisa merenovasi 

rumah ibunya. Keberhasilan kedua anak Utari merupakan sublimasi atau 

cara untuk mengatasi kerusakan relasi sosial ditingkat keluarga. 

Selanjutnya, saya akan berpindah kepada korban/penyintas dalam pengalaman 

hidupnya diusir dari lingkungan masyarakatnya. Kaminah, sekarang 

berusia 70 tahun tinggal di kampung Mangkuyudan, Solo. Tahun 

1972, Kaminah keluar dari penjara Wangkong 12 berminat untuk kembali 

11 Ibu dari Utari tidak berfikir bahwa anak dari eks tapol tidak bisa masuk sekolah 

polisi. Untuk hal ini lihat. Wawancara Rini dengan Ibu Utari, Solo, 23 Juli 2016. 

12 Sebetulnya Wangkong bukan penjara tetapi sebagai tempat penampungan 

tuna wisma yang disulap menjadi kamp penahanan. Wawancara Rini dengan Kaminah, 

Solo, 23 Juli 2016. 

17


ke rumah orang tuanya di kampung Baluwarti, namun ditolak oleh ketua 

RT di sana. Kaminah mengenal ketua RT itu adalah algojo yang banyak 

membunuh korban 1965 di Baluwarti. Ketua RT itu khawatir Kaminah dapat 

membongkar tindakan pembunuhan yang dia lakukan di masa lalu. 

Penolakan itu, merupakan kerusakan relasi sosial antara Kaminah dengan 

lingkungan masyarakat setempat. Kaminah secara personal oleh ketua RT 

dianggap sebagai musuh yang sudah sepantasnya harus diusir dari Baluwarti. 

Jika, Kaminah tidak diusir akan membuka kedok siapa sebenarnya 

ketua RT tersebut. Baluwarti adalah kampung yang telah masuk ke area 

Kraton Kasunanan. Sementara, kedua orang tua Kaminah tidak dapat bertindak 

atas perbuatan pengusiran ketua RT. 

Setelah diusir dari kampung Baluwarti, Kaminah diajak oleh kawan senasibnya, 

Kusdarini untuk tinggal di Mangkuyudan tempat tinggal mereka selama 

50 tahun. Kusdarini merupakan sahabat Kaminah sebelum pecahnya 

peristiwa kekerasan 1965. Mereka berdua satu organisasi Pemuda Rakyat, 

dan kemudian pasca peristiwa 1965 bertemu kembali dipenjara Wangkong. 

Relasi mereka sudah melebihi dari hubungan saudara, dan kalau sekilas dipandang 

oleh orang awam keduanya seperti saudara kembar. 

Setelah pindah ke Mangkuyudan, Kaminah jarang berkunjung ke kampung 

Baluwarti yang merupakan bagian dari kraton Kasunanan. Kehidupan Kaminah 

sepenuhnya berada di Mangkuyudan, dia bersama Kusdarini mendapatkan 

nafkah dengan menjual makanan matang seperti gulai, opor ayam 

dan lain-lain. Pada awalnya dagangan mereka tidak dibeli oleh tetangga, 

karena tetangga mengetahui mereka adalah bekas tapol. Namun, karena 

Kaminah dan Kusdarini tidak ada hentinya mengabdi pada lingkungan masyarakatnya 

seperti terlibat dalam upacara 17 Agutus, dan yang lebih penting 

lagi aktif pada kegiatan PKK. Setelah itu, usaha “si kembar” ini cukup 

maju dan meluas, banyak tetangga memesan katering. Namun, mereka hanya 

membatasi usaha mereka di skala RT karena mereka juga terbatas akan 

tenaga dan transportasi. 

Setelah pasca reformasi, Kaminah dan Kusdarini mulai didera macammacam 

penyakit, terutama Kusdarini yang mendapatkan encok di bagian 

kaki kirinya. Karena mereka aktif diorganisasi PKK tingkat RW, tetangga 

memberikan informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas). 

18


Tidak lama kemudian, mereka mendapatkan kartu berobat gratis di rumah 

sakit. Bahkan kalau mereka mengantri diruang tunggu pasien, perawat 

membantu mereka berdua untuk mendapatkan perawatan lebih cepat dari 

dokter. 13 

Tindakan Kaminah untuk aktif dilingkungan PKK RW seperti menimbang 

Balita, menyediakan makanan bergizi seperti bubur kacang hijau bagi 

anak-anak sekolah merupakan pengabdian kepada masyarakat dan dapat 

diterima oleh warga kampung Mangkuyudan. Selain itu, membuka perbaikan 

relasi sosial dengan komunitas. Pendek kata, mereka diterima sebagai 

orang baik. 

Saya akan kembali beralih kepada korban/penyintas yang mempunyai pengalaman 

dapat mengatasi dan merawat relasi sosial keluarga. Ketika, Supeno 

mendekam dipenjara Kauman meninggalkan seorang istri benama Sri 

Kitri. Mereka baru menikah diawal tahun 1965, dan bisa dikatakan Sri Kitri 

dan Supeno adalah pengantin baru. Ketika itu, Kitri sudah hamil 7 bulan 

untuk anak pertama. Sebelum pecah peristiwa kekerasan 1965, Kitri bekerja 

sebagai pegawai Balaikota, Solo. Dia, juga masih aktif sebagai mahasiswi 

ekonomi di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. 

Namun, ketika peristiwa kekerasan 1965 pecah Sri Kitri mengalami nasib 

yang kelam. Orang tua Kitri ikut ditahan untuk beberapa bulan. Situasi 

itu, membuat Kitri mengambil langkah untuk kembali ke rumah orang 

tua yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya sendiri. Beliau bersaudara 

kandung 10 orang dan saudara kandungnya itu masih memerlukan 

dukungan keuangan dari orangtua. Meskipun, Kitri tidak terlibat dalam 

organisasi dimasa orde lama, dia dipecat dari pekerjaannya sebagai pegawai 

pemerintahan Balaikota, Solo. Ketika Supeno dan kedua orangtuanya 

ditahan dipenjara, Kitri memegang peran penting memasok makan bagi 

orang-orang yang dicintai itu. Hampir dua kali seminggu dia harus menyiapkan 

makanan. Sementara, nafkah tidak dia miliki, jalan keluar untuk 

membiayai penyediaan makanan itu dan membiayai adik-adiknya dengan 

menjual barang-barang yang bisa dijual. 

13 Doker Rumah sakit juga peduli dengan kesehatan Kaminah dan Kusdarini, 

keduanya mendapatkan panggilan sebagai eyang. Wawancara Rini dengan Kaminah, 

Solo, 23 Juli 2016. 

19


Akan tetapi, jalan keluar untuk mengatasi beban ekonomi itu dapat diatasi 

oleh Sri Kitri. Dia mendapatkan perkerjaan dengan menjahit pakaian. 

Padahal Kitri tidak mempunyai latarbelakang pendidikan untuk menjahit 

pakaian. Proses pengetahuan jahit-menjahit pakaian, dia peroleh sebelum 

peristiwa 1965, ibunda dan ayahanda sebagai pengusaha penjahit. Pada 

waktu itu mereka pernah mendapatkan pesanan besar untuk menjahit pakaian 

seragam militer dari pemerintah. Seiring dengan itu Kitri menyerap 

pengetahuan menjahit dari kedua orangtuanya. Namun, bekal itu saja belum 

cukup untuk menjadi penjahit yang akan memperoleh pesanan. Kitri 

perlu kembali belajar terutama menciptakan pola dasar dalam menjahit 

pakaian dan juga meningkatkan kemahiran dalam menjahit. Akhirnya, 

setelah mempunyai jam terbang dalam menekuni proses menjahit pakaian, 

Kitri mendapatkan predikat khas dalam modeste sebagai penjahit pakaian 

halus. Perusahaan pakaian nomor wahid memesan jahitan halus dengan 

Sri Kitri. Dia menekuni pekerjaan menjahit hingga tahun 2007 atau sekitar 

40 tahun. 14 Pesanan menjahit beliau dari hari ke hari semakin banyak dan 

kadangkala tidak mempunyai waktu untuk membawa makanan bagi suami 

dan kedua orang tua di penjara. 

Dengan Sri Kitri menghasilkan pendapatan dari menjahit baik itu dari pesanan 

pribadi atau keluarga maupun perusahaan batik, Kitri berhasil mengatasi 

kekurangan pembiayaan atas penyediaan makanan bagi suami dan 

orang tua dipenjara dan juga dapat membantu pembiayaan adik-adiknya. 

Selain itu, Sri Kitri dapat membiayai bayi kandungan pertamanya hingga 

bayi tersebut lahir. Dengan jahit menjahit, Kitri bisa mengatasi dan merawat 

relasi sosial keluarga yang hampir saja terkoyak. 

Membangun relasi dengan Komunitas 

Dalam memberikan narasi pengalaman korban/penyintas membangun 

relasi sosial dengan lingkungan masyarakat/komunitas. Membangun kembali 

relasi sosial dengan komunitas berjalan secara alamiah berdasarkan 

kegiatan sehari-hari di kampung. Misalkan dalam kerja bakti perlu ada 

warga kampung yang menjadi koordinator. Biasanya warga yang menjadi 

koordinator adalah yang mengurus keuangan RT. Supeno di era 1980-an 

14 Sri Kitri berhenti menjahit pakaian setelah merasa badannya capai dan perlu 

istirahat sebagai penjahit. Wawancara dengan Sri Kitri, Solo, 14 Juli 2016. 

20


menjadi pengurus keuangan RT. Di era itu, dia aktif membantu warga Mertodanan. 

Supeno pernah memegang keuangan RT dan keuangan ronda RT untuk 

tempo yang cukup lama hingga tahun 1990-an. Kemudian, kalau ada warga 

menyelenggarakan kegiatan kerja bakti, Supeno harus keluar rumah untuk 

menghitung beberapa orang yang kerja bakti agar dia mempersiapkan konsumsi 

untuk aktifitas gotong royong itu. Selain itu, aktifitas Supeno dikampung 

jika ada tetangga yang mantu atau hajat kawinan, dia mesti menjadi 

panitia menggunakan pakaian adat Jawa. Dia bertugas untuk among tamu. 

Selain itu, Supeno aktif di majelis gereja selama 9 tahun. Pekerjaan majelis 

gereja itu adalah pelayanan terhadap umat gereja. Supeno bertugas sebagai 

kesejahteraan dan pelayanan untuk gereja Kristen protestan untuk wilayah 

Jogja dan Solo. Supeno melayani umat kristiani sebagai komisi dibawah 

majelis gereja. Selain itu, dia juga mendirikan vokal grup digereja. Dia turut 

serta menjadi anggota paduan suara dikelompok tersebut. 15 

Warga kampung Mertodanan hormat pada Supeno, dia dianggap sebagai 

sepuh kampung yang perlu dijaga. Warga tidak pernah memperguncingkan 

bahwa dia pernah terlibat sebagai anggota PKI. Pengabdian Supeno terhadap 

warga terus berkelanjutan. Dia senantiasa mendorong semangat gotong-royong, 

terutama untuk menjaga dan merawat kebersihan kampung. 

Pengabdian Supeno terhadap warga lingkungan tempat tinggalnya mengikuti 

irama kehidupan mereka. Dengan cara seperti ini warga dapat menerima 

kehadiran Supeno sepenuhnya. Bagi orang kampung di sana, Supeno 

adalah pribadi yang mau membantu kehidupan mereka secara ikhlas. Penerimaan 

terhadap Supeno itu diwujudkan pada perayaan hari raya Idul fitri 

atau Lebaran. Rumah Supeno dan Kitri penuh dikunjungi oleh kerabat dan 

penduduk kampung. Sebagian besar warga Mertodanan adalah memeluk 

agama Islam, setelah sembahyang Id warga bertolak ke rumah Supeno dan 

Sri Kitri untuk silahturahmi. Peristiwa ini menandakan bahwa Supeno adalah 

orang tua yang disegani dan dihormati. Setiap tahun di hari Idulfitri 

15 Supeno mengundurkan diri dari aktifitas gereja, setelah istrinya sering sakit 

dan perlu perhatian banya dari beliau. Wawancara dengan Supeno, Solo, 14 Juli 

2016. 

21


putra-putrinya juga berkumpul dirumah untuk merayakan dan membantu 

silahturahmi itu. 

Bagi Supeno untuk bisa mengabdi pada masyarakat perlu bekerja dan mempunyai 

keahlian. Kalau tidak mempunyai kedua hal itu, warga sulit untuk 

dipimpin. Maka dari itu, ketika Supeno keluar dari penjara dia mencari pekerjaan 

agar warga dikampungnya tetap menghormati dia. Selain itu, pekerjaan 

dalam bentuk nafkah hidup diperlukan untuk membiayai pendidikan 

anak-anaknya. Bagi Supeno, pendidikan itu perlu ditempuh oleh setiap 

orang, agar orang itu mempunyai pandangan yang berbeda, tidak tunggal. 16 

Setelah Supeno berhasil bangun bengkel bubut, dia berhasil memperbaiki 

keuangan keluarga. Supeno selama 50 tahun berkecimpung dibengkel 

bubut. Bengkel itu sudah seperti periuk keluarga. Enam putra-putrinya 

ditambah satu orang keponakan dan adik istrinya berhasil menjadi sarjana 

berkat Supeno kerja keras dibengkel miliknya. Bangunan ini yang juga 

membuat komunitas menerima dan menghormati Supeno. 

Dalam menceritakan pengalaman membangun relasi dengan komunitas 

perlu mengedepankan peranan perempuan penyintas. Peranan perempuan 

penyintas menyediakan gizi bagi anak-anak warga kampung. Sri Kitri 

dikampungnya pada era 1970-an dan 1980an adalah perempuan satu-satunya 

yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Predikat ini yang membuat 

komunitas mempercayai dia untuk mengurus masalah pengelolaan 

keuangan RT hingga mengurus gizi balita. 

Pada 1983 kumpulan RT (RW) yang terdiri dari 126 RT berupaya untuk 

memilih ketua Pendidikan Keluarga Kesejahteraan (PKK). Ketika pertemuan 

126 RT diselenggarakan yang sebagian besar adalah perempuan 

secara aklamasi memilih Sri Kitri sebagai ketua PKK. Tentunya Kitri sangat 

senang untuk hasil pemilihan itu, dia merasa seluruh RT mempercayai dia 

sebagai pimpinan PKK. 

Para ketua RT secara aklamasi memilih Sri Kitri sebagai pimpinan PKK, 

namun tidak demikian dengan Lurah. Tidak diduga Lurah Mertodanan 

16 Pernyataan ini, dia selalu ulang dan tekankan kepada orang-orang muda yang 

bersilahturahmi ke rumahnya. Wawancara dengan Supeno, Solo,14 Juli 2016. 

22


menolak Kitri untuk menjadi ketua PKK yang baru. Pihak Lurah mendesak 

Kitri untuk mengundurkan diri dari ketua PKK. Terjadi ketegangan antara 

pihak kelurahan dengan keluarga Sri Kitri. Ibu enam anak itu tidak mau 

menyerah begitu saja, karena dia dipilih secara sah oleh kumpulan ibu RT 

di kelurahan Mertodanan. Ibu Kitri menegaskan kepada lurah bahwa dia 

harus dilantik terlebih dahulu, kemudian jabatan ketua dapat diserahkan 

kepada orang lain. Pak Lurah datang kerumah dan menjelaskan bahwa 

orang seperti ibu ini tidak boleh menjabat sebagai ketua PKK. Alasan Lurah 

karena suami dari Kitri adalah bekas tahanan politik. Situasi seperti 

ini sangat menyakitkan bagi keluarga, terutama Supeno, dia dengan tegas 

mengatakan kepada Lurah dengan melarang ibu sebagai ketua PKK karena 

suami adalah bekas orang terlibat organisasi terlarang. Apa sebetulnya 

yang diinginkan oleh pemerintah terhadap mereka? Pertanyaan itu tidak 

pernah dijawab oleh pihak kelurahan. 

Membangun relasi sosial dengan komunitas dengan mendapatkan kepercayaan 

untuk mengurus mereka tidaklah mudah. Sri Kitri berhasil membangun 

kepercayaan dengan komunitas tempat dia tinggal. Seluruh warga 

mempercayai dia untuk dapat memimpin masalah pendidikan keluarga. 

Namun, kepercayaan yang diperoleh dari warga bertentangan dengan pandangan 

pemerintah. Kerusakan relasi sosial antara penyintas dengan pemerintah 

sulit untuk diperbaiki. Pemerintah tidak sepenuhnya mempercayai 

kemampuan yang dimiliki oleh penyintas dan khawatir akan dibangun 

orgainisasi yang bertentangan dengan pemerintah. Ironisnya warga 

menerima dan mengakui penyintas mempunyai jalan alternatif yang lebih 

baik bagi warga. 

Pencapaian yang Diperoleh oleh Penyintas 

1. Organisasi Pakorba dan Lingkar Tutur Perempuan 

Pencapaian yang diperoleh penyintas salah satunya berkaitan dengan organisasi 

yang mereka bangun. Para penyintas di kota Solo tahun 2001 mendirikan 

organisasi Paguyuban Korban Orde Baru. Tujuan organisasi itu sederhana 

saja adalah agar korban/penyintas peristiwa kekerasan 1965 dapat 

memulihkan hak-hak mereka yang dirampas. Organisasi Pakorba dibentuk 

oleh Supeno, Sumidi, Mulyadi, Bronto, Sarbinatun, Srihandono, Srikirti dan 

23


lain-lain. Sebagian besar nama yang disebutkan telah meninggal. 

Mereka mendirikan Parkoba setelah masa reformasi atau jatuhnya Soeharto. 

Proses pembentukan organisasi ini melalui semangat juang agar organisasi 

dapat membuka pengalaman duka dan cita dari anggotanya. Juga, 

organisasi ini dilengkapi dengan persyaratan modern seperti ada ketua, 

anggota dan bendahara. Selain itu, organisasi ini dibentuk didepan notaris 

hukum yang berarti tercatat dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri 

dan Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia. 

Sementara itu, menurut Mulyadi salah seorang pendiri Pakorba menceritakan 

bahwa pembentukan organisasi itu mencontoh Pakorba Pusat. Ketika 

itu sejumlah orang seperti Mulyadi, Bronto, Supeno dan Sumidi mempelajari 

dokumen anggaran dasar Pakorba Pusat dan mereka memutuskan 

untuk bergabung sebagai cabang Solo. 17 Namun, dalam perjalanannya Pakorba 

Solo mempunyai kekhasan, terutama dalam menyusun pertemuan 

dikalangan korban hingga ke desa Jawa Tengah seperti Boyolali, Pati dan 

Cilacap. 

Perlengkapan organisasi dengan formal hukum seperti itu dimaksudkan 

agar dapat menunjang kegiatan-kegiatan mereka apabila dipertanyakan 

oleh kepolisian dan aparat pemerintahan lokal. Ditambah pula, pada awal 

tahun reformasi aktifitas Pakorba begitu intensif dalam membuat pertemuan-pertemuan. 

Sebaliknya polisi dengan gencar mempertanyakan 

apakah organisasi mempunyai izin berkumpul atau surat pemberitahuan. 

Tatacara seperti itu adalah suatu yang baru yang didalam tatanan rezim 

orde baru-Suharto tidak diperkenankan pertemuan organisasi dan perkumpulan. 

Pengalaman mengatasi hambatan dari kepolisian diceritakan 

dibawah ini. 

Di masa reformasi, organisasi Pakorba pada 2001 mendapatkan hambatan 

untuk menyelenggarakan pertemuan oleh polisi. Ketika itu, Pakorba sedang 

menyelenggarakan pertemuan di rumah salah seorang anggota dan 

disatroni oleh dua orang polisi. Dalam suasana pertemuan yang telah dihadiri 

oleh sekitar 20 orang. Pada saat itu, Supeno yang mendapatkan kabar 

17 Pakorba Solo tidak mau ekslusif, sehingga perlu mengikuti organisasi yang ada 

di Jakarta. Wawancara dengan Mulyadi di Solo, 15 Juli 2016. 

24


tersebut, berangkat dengan tergopoh-gopoh dari rumah ke tempat pertemuan 

yang tidak jauh dari rumah beliau. Supeno mengkisahkan kembali 

pengalamannya menghadapi polisi: 

“Pada waktu itu di pusat kota tidak terjadi gangguan, namun 

ke daerah-daerah dan RT-RT terdapat gangguan, seperti yang 

terjadi dikampung saya. Saya datang ke sana sudah ada polisi. 

Saya bertanya ke polisi ada apa ini ada masalah? Kemudian, 

polisi itu berkata, anda mengadakan acara ini pake izin atau 

tidak? Saya Jawab, Saya hanya memberitahu kepada pejabat 

RT dan saya sudah punya surat yang menyatakan hal itu. Polisi 

bertanya, suratnya mana? Setelah membaca surat itu, polisi 

merubah sikap baik sekali, “lho ada ijinnya, nanti kalau ada 

apa-apa lapor saja ke polisi.” 18 

Ketika polisi mempertanyakan pertemuan itu mempunyai izin atau tidak, 

Ketua RT telah hadir, orang yang memanggil polisi untuk mempermasalahkan 

pertemuan itu. Namun, setelah polisi membaca dan mempelajari 

surat izin tersebut, Ketua RT telah pergi ngeloyor entah kemana. Ketua RT 

yang melapor kepada polisi agar pertemuan tersebut dapat dihentikan oleh 

polisi, adalah pejabat RT yang sama ketika mempertanyakan identitas kepercayaan 

Supeno setelah dikeluarkan dari penjara pada 1967. 

Sementara itu, surat izin diperoleh Pakorba dari Kementerian Dalam Negeri. 

Setelah jatuhnya Soeharto, Kemendagri memberikan keleluasaan 

kepada organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan pertemuan dan 

aktifitas lainnya. Surat edaran tersebut bermanfaat untuk menegakkan organisasi 

menjalankan hak-hak anggota menyelenggarakan pertemuan. 

Para penyintas dengan adanya organisi Pakorba menyelenggarakan dan 

hadir dalam pertemuan dengan tema bagaimana mereka dapat memperbaiki 

relasi dengan negara dan memperoleh hak-hak mereka kembali. Pertemuan-pertemuan 

yang mereka ikuti berlangsung di Jogjakarta, Jakarta 

hingga Kalimantan Timur. Selain itu, pertemuan lokal di Solo, Boyolali dan 

18 Sebetulnya orang yang melaporkan pertemuan itu ke polisi adalah ketua RT 

keturunan Arab yang mencurigai pertemuan itu. Wawancara dengan Supeno, Solo-Mertodanan, 

13 Maret 2017. 

25


sekitar Surakarta juga mereka selenggarakan. Terutama pertemuan anjangsana 

ke rumah keluarga korban sangat penting agar korban/penyintas 

tetap waras. Juga, pertemuan anjangsana penting untuk menjaga ingatan 

mereka terhadap peristiwa kekerasan 1965, terutama bisa mencegah agar 

peristiwa kekerasan itu tidak terulang kembali. 

Selama mereka bertemu dan berbicara dengan sesama penyintas baik perempuan 

dan lelaki, mereka menemukan trauma dikalangan penyintas 

perempuan. Trauma yang dihinggapi kaum perempuan itu perlu dihilangkan 

dengan cara mereka bercerita pengalaman hidup yang hitam pasca 

kekerasan peristiwa 1965. 

Proses pengungkapan yang dituturkan oleh kaum perempuan penyintas itu 

tidak boleh dihadiri dan didengarkan oleh kaum lelaki, bahkan oleh suami 

mereka. Alasannya sederhana saja, kalau didengarkan oleh kaum lelaki/ 

suami cerita yang diungkapkan begitu sensitif maka penuturan tidak menjadi 

sungguh-sungguh. Dalam proses mengungkapkan pengalaman buruk 

itu dibentuk “Lingkar Tutur Perempuan,” sebagai organ yang menyelenggarakan 

pertemuan tersebut. 

Peran Pakorba dan Lingkar Tutur Perempuan membantu penyintas perempuan 

sebagaimana diceritakan kembali oleh Supeno. Dalam pembentukan 

Pakorba, dia sangat antusias mengedepankan permasalahan bahwa banyak 

perempuan penyintas kesulitan berbicara karena dampak dari peristiwa 

tragedi nasional 1965. Untuk menghadapi trauma dikalangan penyintas 

perempuan, kami membentuk Lingkar Tutur Perempuan merupakan wadah 

bagi perempuan untuk bercerita tentang pengalaman mereka dampak 

dari peritiwa kekerasan itu. Persyaratan agar proses penceritaan dari penyintas 

perempuan dapat lancar, maka baik suami maupu kaum lelaki tidak 

diperkenankan untuk hadir agar cerita yang menyakitkan dari kaum perempuan 

bisa lepas semua. Berlangsung-nya wadah dari “Lingkar Tutur 

Perempuan” itu membuat dampak yang baik bagi penyintas perempuan, 

paling tidak mereka dapat mengurangi beban trauma karena bisa bercerita 

dan saling mengunjungi satu sama lain. 

Sebelum organisasi Pakorba berdiri, banyak kaum perempuan penyintas 

yang menjadi anggota Pakorba mengalami trauma akibat peristiwa 

26


kekerasan 1965. Salah seorang dari mereka yang terkena trauma adalah 

Sri Kitri. Penderitaan trauma itu sudah lama berlangsung dirasakan Kitri. 

Diperkirakan mulai muncul rasa trauma itu ketika suaminya, Supeno ditahan 

untuk pertamakali, Kitri mendapatkan kabar bahwa suaminya telah 

dibunuh. Meskipun, Supeno kembali kerumah dengan kondisi yang sehat 

namun perasaan trauma itu terus datang silih berganti. Jika perasaan trauma 

hadir, Kitri tidak pernah memberi tahu Supeno. Menurut Kitri gejala 

trauma itu muncul ketika dia mendengarkan siaran radio sandiwara kekerasan. 

Kalau ada pembunuhan dalam cerita itu, tangan dan kaki Sri Kitri 

merasa dingin. Ditambah pula, dengan jantungnya berdegup keras. Pada 

tahun 1980an dan 1990an banyak orang yang menyukai sandiwara radio 

dengan menyetel volume suara keras-keras. 

Juga, Supeno pada awalnya tidak memahami bahwa istrinya mengidap 

trauma. Jika, dia mendengarkan sandiwara radio seluruh badan Sri Kitri 

menjadi dingin. Akhirnya, trauma yang diderita Sri Kitri diberitahu kepada 

Supeno. Oleh karena itu, Supeno selalu antusias untuk meyuarakan agar 

perempuan penyintas aktif dikegiatan “Lingkar Tutur Perempuan”. Dengan 

mereka dapat bercerita pengalaman hidup yang pahit dampak dari peristiwa 

kekerasan 1965 dapat mengurangi trauma yang diderita. 

Kemudian, tahun 2004 sudah berdiri Pakorba. Sri Kitri ikut berkumpul dalam 

organisasi tersebut. Juga, kalau ada kegiatan “Lingkar Tutur Perempuan”, 

Kitri mulai bercerita dengan sesama penyintas perempuan. Meskipun, 

pada awalnya selalu menangis ketika bercerita, tetapi setelah beberapa 

kali sudah semakin tegar. 19 Penderitaan trauma yang dialami oleh 

Kitri terus berkurang seiring dengan pertemuan-pertemuan Parkoba dan 

Lingkar Tutur Perempuan. 

Hal yang berbeda dengan Karmina menanggapi Pakorba dan Lingkar Tutur 

Perempuan. Walaupun, dia tidak mengidap trauma. Tetapi kedua kegiatan 

itu sangat berguna bagi perempuan penyintas. Karmina aktif di Pakorba 

dan Lingkar Tutur Perempuan. Sebagaimana yang dikemukan oleh 

Karmina, “Saya bisa cerita apa yang saya alami dampak dari peristiwa 1965 

19 Wawancara dengan Sri Kitri, Solo, 14 Juli 2016. 

27


kepada ibu-ibu korban.” 20 Sebaliknya mereka juga bercerita tentang kehidupan 

pahit yang mereka alami, kegiatan berkumpul itu dapat membantu 

bergotong royong diantara mereka. 

2. Nyadran Jembatan Bacem 

Istilah nyadran adalah kegiatan orang Jawa mengunjungi kuburan para leluhurnya, 

mendoakan agar arwah bisa damai dan bebas dari beban. Nyadran 

Jembatan Bacem berbeda dengan nyekar kuburun yang dilakukan 

orang-orang Islam menjelang puasa Ramadhan. Perbedaannya nyadran 

jembatan Bacem adalah ritual untuk orang-orang yang dihanyutkan air sungai 

Bengawan Solo setelah dibunuh di sekitar bulan Oktober 1965 hingga 

1967 oleh tentara Indonesia. Juga, nyadran Jembatan Bacem baru diselenggarakan 

oleh Pakorba pada 2005. 

Nyadran Jembatan Bacem merupakan peristiwa pencapaian para penyintas 

1965. Bisa dikatakan sebagai pencapaian penyintas, karena tidak terlepas 

dari kerja keras Pakorba dan Lingkar Tutut Perempuan. Dalam tulisan ini 

akan dibahas secara ringkas tiga hal. Pertama, ide yang mendasari diselenggarakan 

nyaderan Jembatan Bacem. Dalam penyelenggaraan nyaderan 

itu tidak hanya sekedar ritual dan doa bagi para korban yang dibunuh, tetapi 

juga klarifikasi sejarah. Terakhir, makna penyelenggaraan ritual nyaderan 

Jembatan Bacem yang bagi penyintas dan generasi muda. 

Pada 2004 organisasi Pakorba mulai membicarakan penyelenggaraan nyaderan 

Jembatan Bacem. Pada saat itu, rapat Pakorba disepakati penyelenggaraan 

ritual mengenang korban-korban yang dibunuh di Jembatan 

Bacem. Dalam pembicaraan itu dikatakan penyelenggaraan perlu waktu 

yang tepat, berdasarkan kultur masyarakat setempat. Mulyadi sebagai organisatoris 

acara tersebut mengutarakan ide yang melatarbelakangi ritual 

Jembatan Bacem: 

“La itu kan mula.mula begini, pas tepat waktu itu ada nyewu. 

Nyewu itu seribu hari orang meninggal, itu biasanya orang 

Jawa diperingati terakhir, yaitu istrinya Pak Bronto. Terus kita 

diundang kesana. Sebelumnya kita sudah rananan. Bagaimana 

20 Wawancara dengan Sri Kitri, Solo, 14 Juli 2016. 

28


Pak Bronto kalau kita bentuk ibu-ibu, sebelum itu Pak Bronto 

ngomong, itu bagus tapi kita harus cari timing yang baik. La, 

pas ada itu saya saya dengarkan gitu lo. Terus bilangnya digunakan 

kita mengadakan pertemuan yang sudah itu arisan. 

Tapi waktu itu ibu-ibu masih komplit itu.” 21 

Penuturan Mulyadi di atas tentang gagasan penyelenggaraan nyadran Jembatan 

Bacem masih belum fokus. Ketika itu, dalam rapat-rapat Pakorba 

para anggotanya berkeinginan untuk membuat kegiatan penyintas di luar 

kota Solo. Alasan para penyintas untuk membuat acara di luar kota Solo 

agar bisa mengajak penyintas dari kota lain. Lagi pula, anggota Pakorba beberapa 

tahun belakangan setelah reformasi sering berkunjung ke kota-kota 

lain dalam rangka menjaga ingatan di kalangan para penyintas 1965. 

Dengan menyelenggarakan kegiatan Pakorba di luar kota Solo bisa menelusuri 

kembali orang-orang yang hilang dalam peristiwa kekerasan 1965. 

Ketika itu, para penyintas juga sedang melakukan pendataan tempat-tempat 

penahanan korban 1965 di kota Solo. 22 Akhirnya, para penyintas 

bersepakat acara peringatan di luar kota Solo direncanakan menyelenggarakan 

Nyadran Jembatan Bacem. 

Dari gagasan penyelenggaraan nyaderan itu, mereka menyusun acara itu 

dalam konteks kebudayaan Jawa, tetapi bukan kebudayaan Jawa pada periode 

Islamisasi, tetapi masih dalam ranah masa Hindu. Dalam acara nyaderan 

itu mereka membayangkan memerlukan bunga yang akan ditabur di 

sungai, persis dipermukaan air, tempat jasad korban yang ditarik oleh arus 

sungai. Juga, mereka merencanakan mengumpulkan burung liar yang akan 

dilepas ke udara di atas Jembatan Bacem. Pelepasan burung itu sebagai 

simbol mempertunjukkan arwah damai dikalangan korban yang sudah meninggal. 

Kemudian, mereka merencanakan mengumpulkan ikan lele yang 

akan dilepas kedalam sungai sebagai simbol kesejahteraan bagi orang- 

21 Kemudian pembicaraan tentang nyaderan Jembatan Bacem terus bergulir 

dalam pertemuan-pertemuan Pakorba. Wawancara dengan Mulyadi, Solo, 15 Juli 

2016. 

22 Bersamaan dengan merencanakan penyelenggaraan nyaderan jembatan Bacem, 

ketika itu Pakorba bekerjasama dengan Lingkar Tutur Perempuan sedang 

melakukan pendataan kamp dan tempat penahanan diseputar kota Solo. 

29


orang yang ditinggalkan. Terakhir, akan dibuat perahu getek terbuat dari 

bambu sebagai simbol peringatan berjalannya Nyewu para korban yang 

meninggal ke alam damai nirwarna. 

Sekitar 40 tahun lamanya jembatan Bacem menjadi rahasia umum sebagai 

tempat pembataian orang-orang yang dituduh sebagai PKI. Jembatan 

Bacem berlokasi di desa Grogol, kabupaten Sukohardjo. Jembatan yang seringkali 

digunakan untuk melintas dari Grogol ke Kota Solo. Pada 2 Oktober 

jembatan Bacem mempunyai makna yang jelas sebagai salah satu geografi 

kekerasan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pakorba dan Lingkar 

Tutur Perempuan terdapat 144 orang dibunuh oleh tentara di jembatan 

Bacem. 23 Sementara itu, orang-orang yang tidak bernasib beruntung itu 

berasal dari Kota Solo, Klaten, Boyolali dan desa-desa yang berbatasan dengan 

Surakarta. 

Para korban pembantaian tersebut dikeluarkan dari penjara dan kamp 

tahanan dan dibawa ke jembatan Bacem untuk dieksekusi pada tengah 

malam hari. Sebagian besar para korban itu adalah dengan status tahanan 

bon-bonan. 24 Sebelum dilakukan eksekusi terhadap korban, mereka dijejer 

dan ditembak dari jarak dekat. Sehingga sedikit kemungkinan para korban 

meleset dari target kematian. 

Para korban jembatan Bacem dibunuh mulai akhir Oktober 1965 hingga 

awal 1967. 25 Penduduk sekitar jembatan Bacem hanya mendengar letusan 

23 Penghitungan jumlah korban ini berdasarkan wawancara dari saksi-saksi yang 

masih hidup. Untuk hal ini lihat. Lingkar Tutur Perempuan. “Nyadran di Bangawan 

Solo. Kembang Setaman dan Kidung bagi Korban”. Dalam, Hersri Setiawan. 

Kidung untuk Korban, Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks Tapol Solo (Solo: Pakorba, 

2006), hlm. 1-13. 

24 Dalam hukum acara pidana terdapat kategori bagi tahanan bon-bonan, yang 

artinya tahanan itu dipinjamkan sebagai saksi pelapor untuk kasus yang sama, 

dan tahanan itu harus dikembalikan ke tempat tahanan semula. Namun, untuk 

semua kasus tahanan politik 1965, bon-bonan berarti tahanan tidak akan kembali 

lagi, setelah dikonfirmasi sebagai tuduhan anggota PKI. 

25 Rentang tahun pembunuhan tersebut diceritakan ulang oleh Bibit Ciptarahardja 

sebagai penyintas dan saksi peristiwa kekerasan di jembatan Bacem. Untuk 

Hal ini lihat. Bibit. “Saksi pembantaian Jembatan Bacem”. Dalam, Hersri Seti- 

30


tembakan yang menandakan terjadi pembunuhan. Kalau ada letusan lima 

kali, berarti yang dibunuh ada lima orang. Demikian pula, jika ada letusan 

puluhan berarti korbannya mencapai puluhan. Penduduk tidak berani keluar 

menyaksikan rangkaian pembunuhan tersebut. Mereka khawatir menjadi 

sasaran pembunuhan. 

Selain itu, jembatan Bacem menjadi geografi pembunuhan karena tempatnya 

mudah untuk menghilangkan jejak pembantaian. Setelah sejumlah 

korban ditembak dengan senjata api dari jarak dekat, jasad dijatuhkan 

ke sungai. Kemudian, mayat itu terbawa arus deras sungai Bengawan Solo 

hingga ke laut tanpa dapat disaksikan oleh orang yang melintas di jembatan 

Bacem. 

Bagaimanapun untuk melakukan klarifkasi sejarah terhadap ruang formal 

seperti Jembatan Bacem diperlukan saksi dua orang, agar jembatan Bacem 

secara absah diakui sebagai salah satu tempat peristiwa kekerasan brutal. 

Dalam perjalanan untuk menguraikan penjelasan sosok jembatan Bacem 

hingga tahun 2006 baru diketahui oleh Pakorba terdapat satu orang saksi 

rangkaian pembunuhan di Jembatan Bacem. Saksi itu bernama Bibit yang 

mempunyai latarbelakang seniman pelantun lagu genjer-genjer. Bibit sebagai 

seorang penyintas yang lahir pada 1947. Dia tinggal tidak jauh dari 

jembatan angker itu. Sehingga, tidak aneh Bibit mempunyai cerita banyak 

mengenai kebrutalan di jembatan itu. Setiap malam di tahun 1966-1967 dia 

mendengar suara letusan dan berondongan senjata api. Namun, dia menyaksikan 

mayat yang tersangkut ranting-ranting pohon di pinggir sungai 

di bawah Jembatan Bacem secara kebetulan. 

Pada suatu hari di pagi hari, dia bergegas ke pasar untuk mencari dedak untuk 

hewan piaraan kuda. Ketika dia melintas hingga tiba diujung jembatan 

dihadang oleh dua orang berpostur kurus, berambut gondrong dan berpakaian 

seragam tentara. Mereka perintahkan Bibit dengan menunjuk kepada 

mayat yang tersangkut, agar dihalau untuk bisa melanjutkan hanyut oleh 

arus sungai. Hampir setiap pagi Bibit menghalau mayat itu dari rintangan 

ranting-ranting pohon atas perintah tentara. 

awan. Kidung untuk Korban. Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks Tapol Solo. (Solo: 

Pakorba, 2006), hlm. 225-235. 

31


Saksi lain yang mempunyai pengalaman menarik di Jembatan Bacem adalah 

Bardjo. Dewasa ini Bardjo berusia 87 tahun. Bardjo sekitar tahun 1966 

telah dibawa ke Jembatan Bacem untuk dieksekusi bersama korban lainnya. 

Akan tetapi, Bardjo dengan gagah berani melompat dan terjun ke sungai. 

Dia diselamatkan oleh gelap gulita malam yang hitam pekat. Jembatan 

Bacem telah berhasil direkonstruksi sebagai salah satu tempat peristiwa 

kekerasan 1965. Juga, rangkaian pembantaian Jembatan Bacem telah diproses 

ke dalam film dokumenter oleh sutradara Yayan Wiludihardjo pada 

2013. 

Pada 2 Oktober 2005 diselenggarakan Nyadran Jembatan Bacem. Berdasarkan 

catatan Lingkar Tutur Perempuan ada sekitar 300 orang hadir dalam 

ritual tersebut. 26 Ibu-ibu dan bapak hadir dengan pakaian berwarna-warni 

mengenakan kebaya dan berkerudung, sedangkan yang pria mengenakan 

peci. Hampir seluruh perempuan menenteng keranjang berisi bunga yang 

nantinya akan ditebar diatas aliran sungai Bengawan Solo. Diperkirakan 

ibu dan bapak yang hadir berusia 70 hingga 80-an tahun bersama anakanak 

baik putra dan putri yang berusia seputar 30 tahun hingga 50 tahun. 

Mereka berjalan kaki menurun untuk mencapai pelataran acara di sisi selatan 

Jembatan Bacem. Juga, di bagian selatan itu telah tersedia peralatan 

tembang Ki Dalang Sri Djoko Rahardjo yang akan mengisi acara wayangan, 

meskipun tidak semalam suntuk. Oleh karena yang hadir banyak yang sudah 

sepuh, wayangan hanya berlangsung hingga pukul 6 sore. 

Acara nyadran tersebut tidak hanya dihadiri oleh keluarga korban/penyintas 

dari kota Solo, tetapi dari Pati, Klaten dan Boyolali. Juga, acara itu dihadiri 

pula oleh aktivis HAM beberapa kota seperti Jogjakarta, Solo, Jakarta, 

Madiun dan lain-lain. Banyak generasi muda yang mengambil gambar dan 

foto untuk kenangan bahwa di Jembatan Bacem pernah terjadi rangkaian 

pembunuhan brutal. 

Acara dimulai tepat jam 10 pagi. Di awali dengan sambutan dari panitia 

dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian kesaksian dari para penyin- 

26 Pada waktu itu dipergunakan tiga bisa berukuran besar untuk mengangkut 

para keluarga penyintas ke lokasi acara ritual Jembatan Bacem. Lihat, Ibid., Lingkar 

Tutur Perempuan, hlm. 1-13. 

32


tas dari pelbagai kota. Kemudian, acara ritual tabur bunga di atas air sungai, 

pelepasan burung-burung liar ke udara dan pelepasan ratusan bibit ikan 

lele ke dalam sungai. 

Dari seluruh orang yang hadir dalam nyadran itu nampak baru kali ini 

mereka datang ke lokasi jembatan Bacem. Mereka hadir selain untuk menebar 

bunga di sungai dan mengirim doa untuk orang-orang yang telah 

meninggal. Juga, mereka ingin membagi cerita kepada sesama yang hadir 

di sana. Salah seorang yang hadir akrab dipanggil Mbah Lurah, karena 

suaminya lurah yang hilang pada 1965. Mbah Lurah hadir bersama adiknya 

perempuan yang suaminya juga hilang, anak-anak, dan cucu-cucunya. 

Suami Mbah Lurah adalah anggota organisasi desa yang pada 1965 dikejar-kejar 

dan kemudian keluar dari tempat persembunyiannya kembali ke 

rumah. Dia dinasehati oleh istrinya agar menyerahkan diri saja. Pak Lurah 

mengikuti nasehat istrinya untuk menyerahkan diri, tapi dia tidak pernah 

kembali. Dia dibunuh di Jembatan Bacem, dan jazadnya dibuang ke dalam 

sungai. 27 

Salah satu acara nyadran yang menarik adalah keluarga penyintas menulis 

surat kepada korban, dan surat itu kemudian ikut dilarung di arus sungai. 

Ada sekitar 200 surat baik dalam bentuk puisi maupun prosa ditujukan kepada 

arwah korban yang dibunuh. Salah satunya surat ditulis oleh anak perempuan 

Mbah Lurah yang ditujukan kepada bapaknya: 

Pak ini saya, anakmu datang bersama 

dengan Simbok, istrimu dan cucumu 

datang ke sini untuk menunjukkan cinta kami 

kepadamu. 

Pak, semoga arwahmu 

diterima di sisi Tuhan 

27 Ibid., Tutur Perempuan... hlm. 1-13. 

33


Penutup 

Kami, anak dan cucu-cucumu 

akan meneruskan perjuanganmu 

Dari istri 

anak dan cucu-cucumu. 28 

Penulis telah membahas di atas tentang proses rekonstruksi sosial di kalangan 

korban di Kota Solo. Pada pembahasan pertama, penulis menguraikan 

struktur sosial kota Solo dengan terjadinya peristiwa kekerasan 

1965 mengalami perubahan. Salah satu yang menonjol perubahan susunan 

sosial masyarakat Solo adalah banyak guru sekolah yang kehilangan pekerjaan. 

Pasca dikeluarkan dari penjara dan kamp tahanan kesulitan untuk 

mendapatkan pekerjaan, bahkan ada yang menjadi penarik becak atau yang 

menjual tenaganya berpuluh-puluh tahun di sebuah hotel kecil. 

Perubahan lainnya, di kampung-kampung yang sebagian besar penduduk 

keturunan Arab menjadi ketua RT dan Hanra (pertahanan trakyat) mereka 

berfungsi melakukan pengawasan terhadap keluarga korban penyintas. 

Situasi ini menciptakan ketegangan sosial, meskipun tidak terjadi konflik. 

Kemudian, penulis membahas rekonstruksi sosial di lingkungan masyarakat/komunitas. 

Bisa dikatakan keluarga penyintas dapat diterima oleh 

komunitas. Keluarga penyintas memberikan pengabdian pada komunitas 

melalui semangat gotong-royong, mengorganisir kerja bakti, ronda malam, 

dan ikut menerima mantu tetangga lengkap dengan pakaian tradisional 

Jawa. 

Sementara itu, kaum perempuan penyintas aktif mulai pengurusan bendahara 

RT hingga PKK RW. Di sana mereka memberikan perawatan bagi 

gizi Balita dan mendorong anak-anak di kampung untuk belajar dan meningkatkan 

minat baca. Hanya satu perempuan penyintas yang diusir oleh 

komunitasnya. Pengusiran itu dilakukan oleh orang yang dikenal oleh penyintas 

sebagai algojo peristiwa kekerasan 1965 didesa Baluwarti. 

28 Ibid., Tutur Perempuan… 2006, hlm 1-13. 

34


Namun, penyintas yang diusir bernama Karmina bisa diterima di komunitas 

lain di kampung Mangkuyudan. Itu di kampung itu Karmina juga aktif 

mengabdi ditingkat PKK RW, dan juga mendapatkan timbal balik informasi 

jaminan kesehatan bagi lansia. 

Para penyintas di kota Solo pencapaiannya dengan membentuk organisasi 

Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru). Organisasi ini banyak memberikan 

bantuan kepada korban/penyintas, terutama bantuan bagi penyintas 

perempuan yang menderita trauma. Penanggulan penderitaan trauma itu 

melalui cara mereka bercerita didepan kaum perempuan. 

Lingkar Tutur Perempuan mewadahi perempuan penyintas untuk bisa bercerita 

secara terbuka mengenai pengalaman hidup mereka di zaman gelap 

orde baru. Ketika mereka bercerita tidak didengar dan dihadiri oleh kaum 

lelaki dan bahkan suaminya. Cara ini dilakukan agar seluruh pengalaman 

hidup yang sulit bisa menjadi lapang dan terbuka. Metode ini berhasil mengurangi 

trauma dikalangan penyintas perempuan. 

Pencapaian lainnya yang penting dari keluarga penyintas di kota Solo adalah 

menyelenggarakan Nyadran Jembatan Bacem. Peristiwa Nyadran itu 

berhasil dimaknai oleh para penyintas bahwa Jembatan Bacem menjadi 

tempat memorial kekerasan peristiwa 1965. Selain itu, Nyadran Jembatan 

Bacem sebagai rekonstruksi sosial dari berbagai generasi yang bersepakat 

agar peristiwa tragedi nasional 1965 tidak terulang kembali.*** 

35


36

Rekonstruksi Sosial Penyintas di Bali 

Pengantar 

M. Fauzi 

Pengakuan negara terhadap kekerasan di masa lalu terutama dalam peristiwa 

1965 hingga kini belum membuahkan hasil memuaskan terutama di 

pihak korban. Pelaku masih menyangkal kekerasan terhadap para korban 

tragedi nasional 1965. Beberapa waktu lalu, dalam forum simposium 1965 

di Jakarta, pihak militer sebagai pelaku menegaskan bahwa pada peristiwa 

1965 hanya ada satu korban yang terbunuh. Demikian pula, ketika simposium 

tandingan diselenggarakan oleh para pensiunan perwira militer 

dan organisasi massa (ormas) yang anti terhadap korban-korban hak asasi 

manusia peristiwa 1965. Dalam forum itu, mereka menyusun kesimpulan 

bahwa sedang berlanjut penyusunan gerakan untuk kebangkitan kembali 

Partai Komunis Indonesia (PKI). Kesimpulan dalam forum itu tampaknya 

merupakan bagian dari politik penyangkalan pelaku terhadap kekerasan, 

penyiksaan, penahanan, pembunuhan, dan diskriminasi terhadap korban 

tragedi nasional 1965. 

Jika penegasan yang dilontarkan pihak yang anti terhadap korban tragedi 

nasional 1965 itu dapat dipercaya, maka jaringan sosial, hubungan sosial 

penyintas dengan keluarga, lingkungan serta negara tidak mengalami 

kalut-marut. Selain itu, jika para penyintas tragedi nasional 1965 sejak 

lama aktivitasnya tidak dilarang dan mereka bebas bekerja untuk mendapatkan 

nafkah yang layak, maka organisasi dan hubungan sosialnya menjadi 

kekuatan yang dapat diperhitungkan. 

Dalam konteks ini, kami melakukan inisiatif melakukan penelitian rekonstruksi 

sosial kehidupan korban/penyintas tragedi nasional 1965 di beberapa 

kota yaitu Pati, Solo, dan Bali. Cakupan penelitian dalam rekonstruksi 

sosial ini terdiri dari jaringan sosial dan hubungan korban dengan keluarga, 

komunitas dan negara. Narasi dimulai dari latar sosial, politik, dan 

ekonomi, kemudian penghancuran hubungan sosial korban dan segala


dampaknya terhadap korban dan keluarganya, upaya korban membangun 

jaringan sosial setelah pembebasan dari tahanan/pembuangan, dan pencapaian 

yang dilakukan penyintas di masyarakat atau dalam kehidupan 

sosialnya. 

Rekonstruksi sosial korban tragedi nasional 1965 juga penting mengangkat 

peran perempuan. Di setiap wilayah yang diteliti ada beberapa perempuan 

yang menjadi korban tragedi nasional 1965, atau harus menderita karena 

suaminya ditahan ataupun dibunuh. Peranan perempuan korban dalam 

melanjutkan kehidupan bagi keluarganya ketika para suami ditahan atau 

justru dibunuh sangat penting. Merekalah yang membesuk, menyediakan 

dan membawa makanan ke penjara untuk suami atau anggota keluarganya 

yang ditahan, bahkan harus menemani suami hingga di kamp penahanan 

Pulau Buru. Kaum perempuan juga yang menopang kehidupan para keluarga 

korban, terutama anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak. Dari sisi itu, perempuan dan juga anak-anak mereka sesungguhnya 

juga sangat rentan dan ikut merasakan dampak tragedi nasional 1965. 

Selain itu, dalam rekonstruksi sosial mencakup pula tentang cara korban 

dan juga anak-anaknya melakukan pemulihan, memutus dendam, berjuang 

melawan lupa, dan menyembuhkan trauma masa lalu. Tanpa mereka 

menyelenggarakan pertemuan dan anjangsana ke sesama korban atau 

menceritakan pengalaman hidupnya sebagai upaya pemulihan atau pelepasan 

dari sisi kelam hidupnya, sulit bagi anak-anak atau keluarga korban 

untuk bisa pulih kembali dari trauma masa lalu. Menjalin kontak dengan 

sesama korban dan saling bercerita tentang pengalaman buruk yang menimpa 

keluarganya dalam tragedi itu agar ingatan sosial ini tidak lenyap begitu 

saja, kemudian menyelenggarakan memorialisasi di situs-situs pembunuhan 

dan penghilangan paksa korban di masa lalu, adalah beberapa 

aktivitas dalam upaya melawan lupa akibat tragedi nasional 1965. Berbagai 

acara, kegiatan atau upacara terkait ingatan sosial itu melibatkan korban 

baik perempuan maupun lelaki sekaligus sebagai kenangan terhadap kawan-kawan 

mereka yang tidak beruntung atau dibunuh. 

Aktivitas atau acara untuk mengenang para korban tragedi nasional 1965 

juga berkaitan dengan kebudayaan dan tradisi di masing-masing wilayah 

yang berbeda satu dengan lainnya. Kegiatan-kegiatan korban yang ber- 

38


kaitan dengan memorialisasi itu memang tidak berlangsung secara bersamaan 

di ketiga wilayah penelitian dalam cakupan riset ini, dan di masing-masing 

wilayah itu mempunyai cara tersendiri sesuai adat/tradisi di 

wilayah itu. Korban kadangkala juga menghadiri upacara memorialisasi di 

tempat lain dengan alasan solidaritas di kalangan korban. Inisiatif dari korban 

untuk mencegah keberulangan tragedi nasional 1965 akan kami sajikan 

pula narasinya dalam paparan ini, terutama dalam konteks Bali dan 

sejarah politiknya. 

Latar Sosial, Ekonomi dan Politik Bali 

Bali pasca revolusi Indonesia adalah kisah perjuangan mengukuhkan diri 

sekaligus berbagi peran dan upaya menguasai banyak bidang baik ekonomi 

maupun politik. Peran dan aktivitas itu ditentukan pula oleh seberapa besar 

pengaruh dan jaringan yang dimiliki terhadap partai politik terutama 

PKI dan Partai Nasional Indonesia (PNI) serta jajaran birokrasi pemerintahan. 

Pemuda pejuang dari era revolusi, di antaranya, merupakan aktor 

yang bermain di arena untuk menanamkan pengaruh dan kekuasaannya 

dalam kehidupan sosial-politik Bali pasca revolusi. Sebagian dari mereka 

kemudian berada dalam pusaran konflik dan menjadi pelaku atau korban 

kekerasan politik di Bali dalam tragedi nasional 1965. 

Ada berbagai faktor yang berperan mematangkan dan memanaskan situasi 

sehingga ketegangan dalam pusaran konflik politik berlangsung keras 

sampai berujung pada penghilangan paksa dan pembunuhan secara brutal 

dalam tragedi nasional 1965. Pasca revolusi, kondisi sosial-ekonomi Bali 

ternyata tidak sesuai dengan harapan sebagian penduduk dan para pejuang 

yang menginginkan terwujudnya suatu “kesejahteraan”. Masalah ekonomi 

dan sosial pasca revolusi menjadi beban yang harus diselesaikan pemerintah 

nasional dan lokal. Beberapa contoh masalah ekonomi dan sosial di 

Bali antara lain tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras pada awal 

`1950an hingga memasuki 1960 yang tidak terjangkau oleh pegawai berpendapatan 

rendah sekalipun, hama tikus dan kegagalan panen antara 1962 

dan 1965, persaingan antara dua kekuatan politik utama yaitu PKI dan PNI 

dalam merebut pengaruh dan massa serta kursi kekuasaan, dan redistribusi 

tanah yang kesemuanya mempunyai kontribusi terjadinya kekerasan dan 

pembunuhan dalam tragedi nasional 1965 dan juga sesudahnya. 

39


Sejak awal 1960an, kebijakan land reform menjadi pembicaraan hangat 

sekaligus mengkhawatirkan para pemilik tanah-tanah luas dan kaum 

bangsawan di Bali. Kebijakan land reform merupakan penerapan dari Undang-Undang 

Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Pokok 

Bagi Hasil No. 2 Tahun 1960. Kebijakan di bidang pertanahan itu tentu berpengaruh 

terhadap para pemilik tanah-tanah luas, sebagian besar di antara 

mereka adalah kaum bangsawan dan juga pengusaha baru yang tumbuh 

pasca revolusi. Di sisi lain redistribusi tanah atau land reform ini menjadi 

kabar yang menggembirakan bagi petani tak bertanah atau kaum miskin 

pedesaan. Kelompok terakhir inilah yang menjadi basis terbesar pendukung 

Barisan Tani Indonesia (BTI) dan PKI. Redistribusi tanah di Bali menjadi 

isu sensitif/panas sejak awal 1960an hingga menjelang meletusnya tragedi 

nasional 1965. Tanah-tanah yang tergolong luas dan produktif memang 

banyak dikuasai kaum bangsawan atau keluarga kerajaan, dan mereka juga 

masih menempati posisi penting di tingkat desa serta menguasai jaringan 

atau sumber-sumber ekonomi, sosial dan keagamaan yang berhubungan 

dengan puri. 

Kendati keluarga kerajaan atau kaum bangsawan memegang kepemilikan 

tanah secara luas, ketergantungan penduduk yang tak mempunyai tanah 

atau miskin terhadap puri tempatnya melakukan berbagai aktivitas adat 

dan keagamaan juga tergolong besar. Ada keterikatan tradisional secara 

kultural dan relijius antara keduanya, meski secara sosial-ekonomi terutama 

dalam hal kepemilikan tanah tetaplah menunjukkan ketimpangan. 

Tumbuhnya pengusaha Bali pasca revolusi yang diuntungkan oleh kebijakan 

ekonomi pemerintah lokal, sekaligus telah menyingkirkan para pengusaha 

Tionghoa dan Eropa yang sebelumnya mendominasi perekonomian 

Bali antara lain yang bergerak di bidang impor, angkutan, konstruksi, pariwisata 

setidaknya mempunyai andil dalam menentukan kecenderungan 

dukungan politik terutama terhadap PNI. Kaum pengusaha yang berakar 

dan mendapat dukungan birokrasi pemerintahan menjadi basis pendukung 

PNI. Merekalah yang termasuk dirugikan oleh kebijakan redistribusi tanah 

sejak awal 1960an, di tengah upaya mereka untuk bangkit atau menjadi 

pemeran utama dalam aktivitas perekonomian pasca revolusi. Jalinan atau 

jejaring politik dan personal antara pengusaha lokal yang tumbuh pasca 

revolusi ini dengan birokrasi dan pemerintah lokal menjadi penting daripada 

latar belakang sosial keturunan atau kebangsawanan mereka. Kaum 

40


bangsawan memang mempunyai akses terhadap birokrasi pemerintahan, 

namun mereka juga harus berbagi rezeki dengan para eks pejuang dan pegawai 

negeri sipil nonbangsawan yang sama-sama berusaha menancapkan 

pengaruhnya. 

Selain kondisi di atas, letusan Gunung Agung pada 1963 yang memakan 

korban 1.500 jiwa, merusak 62 ribu lahan produktif, sepuluh ribu jiwa kekurangan 

gizi, dan 75 ribu orang mengungsi ke berbagai tempat atau wilayah 

antara Denpasar dan Singaraja –kedua kota menjadi tempat pengungsian 

terbanyak– ikut menambah beban sosial-ekonomi penduduk. Wilayah 

lain seperti Karangasem, Klungkung, Bangli dan Gianyar merupakan daerah-daerah 

yang juga mengalami kerusakan parah akibat bencana alam 

itu. 29 Kondisi sulit itu sangat mempengaruhi kehidupan penduduk saat beban 

ekonomi kian berat apalagi ditambah dengan harga barang-barang kebutuhan 

pokok terus meningkat dan sulit terjangkau terutama oleh mereka 

yang berpendapatan rendah. 

Pasca revolusi, pemerintah lokal memang dihadapkan pada kenyataan 

sulit menyangkut masalah ekonomi dan sosial. Menjelang akhir 1950an, 

masalah kebutuhan pokok belum terselesaikan secara memuaskan oleh 

pemerintah lokal dan hal ini berlanjut hingga 1960an. Meskipun pemerintah 

lokal mengontrol harga-harga kebutuhan pokok, pada pertengahan 

1950an misalnya, buruknya panen, terkendalanya distribusi pasokan impor 

dan spekulasi, membuat harga beras terus melonjak dari Rp 3,50 menjadi 

Rp 7,50 per kilogram. Bahkan, menjelang 1964 harga beras menjadi Rp 130 

per kilogram. 30 

Masalah-masalah sosial dan ekonomi juga penyelesaian pemerintah dalam 

hal itu pada akhirnya berpengaruh secara politis, yakni menguatnya 

pertentangan antara PNI dan PKI. Menguatnya posisi kaum pengusaha 

yang berafiliasi dengan PNI dan dukungan mereka terhadap kebijakan nasional 

dalam hal pengusiran orang Tionghoa dari Indonesia misalnya, ternyata 

justru mendapat tentangan dari PKI. Tragedi nasional 1965 menjadi 

29 Lihat Geoffrey Robinson. Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik. 

Yogyakarta: LKiS, 2006, hlm 362-63. 

30 Robinson, Ibid., hlm 362. 

41


jalan bagi lawan-lawan politik PKI untuk menyingkirkan partai ini sekaligus 

mengukuhkan posisi mereka dalam perekonomian lokal. PNI dan juga 

kaum pengusaha yang menjadi pendukungnya jelas sangat diuntungkan 

dari tragedi nasional 1965 dan kehancuran bagi PKI serta organisasi massa 

pendukungnya seperti BTI dan Pemuda Rakjat. 

Tragedi nasional 1965 yang meletus di Bali dan meminta korban hingga 

puluhan ribu jiwa tidaklah terjadi secara tiba-tiba dan berdiri sendiri, atau 

terlepas dari latar sosial, ekonomi, dan politik lokal yang sesungguhnya 

justru sangat berpengaruh seperti diuraikan secara singkat di atas. Akar 

persoalan tragedi nasional di Bali itu berada dalam tingkatan lokal yang 

basis masalahnya terletak antara lain pada masalah perekonomian pasca 

revolusi, ketimpangan sosial dalam hal pendapatan dan properti, dampak 

bencana alam gunung meletus, persaingan merebut kekuasaan dan pengaruh 

antara PKI dan lawan-lawan politiknya, serta redistribusi tanah hasil 

penerapan kebijakan undang-undang land reform dan bagi hasil. Semua tali-temali 

itu berujung pada kehancuran PKI dan organisasi pendukungnya 

di Bali, serta pembunuhan terhadap para anggota, simpatisan atau mereka 

yang dituduh sebagai anggota PKI/komunis. 

Penghancuran Hubungan Sosial Penyintas 

Bali dalam berbagai bacaan, sejak era Hindia Belanda, dikenal sebagai pulau 

yang elok, eksotis, dan harmonis. Keindahan pulau dan keramahtamahan 

penduduknya menjadi bahan cerita di mana-mana. Hal itu tampak 

pula dalam berbagai ekspresi seni rupa tentang keindahan Bali, dan menjadi 

konsumsi penikmat seni. Itulah Bali yang dikenal lewat berbagai ekspresi 

seni dan juga pengorganisasian pertanian dalam bentuk subak. 

Keharmonisan dan keindahan Bali yang tercermin atau menjadi bahan 

obrolan yang tak ada hentinya di kalangan para pelancong patut dipertanyakan 

ketika Bali yang tentram dan damai justru diguncang tragedi nasional 

1965 dengan menelan jumlah korban sangat banyak. Rata-rata usia 

para korban/penyintas saat tragedi nasional 1965 ini antara 20an hingga 

30an tahun, suatu usia yang tergolong produktif dalam hidup dan karier 

seseorang, dan sekarang usia mereka sekitar 70an hingga melewati 80an 

tahun. Produktivitas dan kerja mereka untuk bangsa dan masyarakat telah 

42


direnggut dan dibungkam habis karena terjadinya tragedi nasional 1965. 

Apa yang sesungguhnya terjadi atau bergejolak di Pulau Dewata hingga 

korban tragedi itu sejak Desember 1965 hingga awal 1966 mencapai puluhan 

ribu dan ditaksir hingga mencapai 80 ribu korban tewas, atau sekitar 

5% penduduk yang berjumlah kurang dari 2 juta orang. 31 Jumlah korban 

tewas sebanyak itu terdiri dari beragam kasta mulai dari kasta Sudra hingga 

Brahmana, termasuk pula di dalamnya elit atau tokoh-tokoh di Bali. Di antara 

para korban itu antara lain Gubernur Bali yang juga putra Raja Jembrana, 

Anak Agung Bagus Sutedja; 14 orang anggota pemerintahan Jembrana 

dan tuan tanah yang dianggap berhubungan dengan PKI juga dibunuh; 

kemudian pengusaha I Gde Puger yang dibunuh dengan cara dimutilasi di 

Desa Kapal; aktivis PKI, guru, petani, militer dan seniman termasuk pula di 

antara mereka yang tewas dibunuh atau korban tragedi itu. Pembantaian 

yang menyasar ke berbagai golongan dan dilakukan secara brutal itulah 

yang terjadi pasca tragedi nasional 1965 di Bali. Bahkan, puri kerajaan di 

Jembrana pun dibakar dan anggota keluarga puri dibunuh. Di Kabupaten 

Jembrana dan Buleleng yang program land reform hampir sukses menjelang 

1965, kekerasan dan pembunuhan berlangsung secara ekstrim. Begitu pula 

dengan di Kabupaten Karangasem, di mana BTI sangat aktif dan program 

land reform telah memicu terjadinya pembunuhan di mana-mana. 32 

Akar atau benih kekerasan yang berujung pada pembunuhan di Bali tidaklah 

datang atau muncul secara mendadak, tetapi justru jauh sebelum peristiwa 

1965 meletus. Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa persaingan 

antara PNI dan PKI punya kontribusi dalam serangkaian kekerasan 

hingga pembunuhan terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam tragedi 

nasional 1965 atau simpatisan komunis. Tameng (milisi sipil) yang dikenal 

kejam dan dekat dengan PNI ditengarai menjadi pelaku kekerasan atau eksekutor 

di tingkat bawah. Kekerasan dan pembunuhan di Bali berlangsung 

pada sekitar Desember 1965. Militer terutama Resimen Para Komando Angkatan 

Darat (RPKAD) dan tentara yang berasal dari kesatuan Divisi Brawi- 

31 Lihat Dewa (Soe Hok Gie). “Pembantaian di Bali,” dalam Robert Cribb (ed). 

Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003, hlm 

432; Robinson. Ibid., hlm 416- 417. 

32 Lihat Cribb, Ibid., hlm 410-11, 415-16; Robinson, Ibid., hlm 415 dan 459. 

43


jaya yang bermarkas di Jawa Timur pada awal Desember 1965 mendarat 

di Bali untuk menumpas PKI hingga ke akar-akarnya. Tugas militer dalam 

penumpasan kaum komunis di Bali ini tentu tidak akan berjalan lancar jika 

tidak ada dukungan dari milisi sipil tameng, seperti yang terjadi di berbagai 

kota di Jawa. 33 Beberapa narasumber yang diwawancarai dalam penelitian 

ini menceritakan tentang aksi tameng yang berkostum hitam-hitam saat 

datang dan membawa korban ke luar rumah menuju suatu tempat eksekusi. 

Korban yang dibawa oleh tameng sebagian besar tewas. 

Pelaku dan korban dalam tragedi nasional 1965 di Bali sesungguhnya tinggal 

dalam ruang yang sama yaitu se-natah (halaman), se-dadia (semarga 

atau mempunyai hubungan keluarga/garis keturunan) dan satu pemujaan 

atau pura. 34 Mereka saling tahu atau mengenal satu sama lain. Dalam konteks 

itu, kekerasan hingga pembunuhan menyisakan suatu “dendam” atau 

“trauma” yang tampaknya sulit dihapuskan dari ingatan korban. Para korban 

tragedi nasional 1965 di Bali sendiri berupaya tidak mewarisi dendam 

kepada generasi berikutnya dan melihat apa yang terjadi di masa lalu secara 

lebih bijaksana. Mereka juga meyakini adanya karma phala, filosofi ajaran 

Hindu, yakni hasil yang diterima atas suatu perbuatan yang dilakukan. 

Para penyintas dalam beberapa kesempatan perbincangan menyinggung 

tentang hal ini saat bercerita mengenai tameng, yang secara ekonomis kehidupannya 

tidak lebih baik dari para penyintas saat ini. 

Dampak tragedi nasional 1965 dan jatuhnya korban dalam jumlah besar di 

Bali tidak dapat dipisahkan dari berbagai persoalan sosial-politik di tingkat 

nasional terutama penerapan land reform sejak awal 1960an. Redistribusi 

tanah dan perubahan dalam pembagian hasil pertanian mempunyai hubungan 

langsung dengan masyarakat Bali, daripada isu besar lainnya seperti 

konfrontasi terhadap Malaysia atau perjuangan merebut Irian Barat. 

Tanah dan pembagian hasil pertanian menjadi persoalan tentang siapa 

yang diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan itu. Kaum bangsawan dan 

pemilik tanah-tanah luas merasa dirugikan dari kebijakan pembagian ta- 

33 Robinson, Ibid., hlm 429-30. Lihat pula Robert Cribb, Soe Hok Gie dkk. “Bali,” 

dalam Cribb (ed). 

34 Lihat Agung Wardana dan Roberto Hutabarat (eds.). Melawan Lupa: Narasi-narasi 

Komunitas Taman 65 Bali. Denpasar: Taman 65 Press, 2012, hlm 18. 

44


nah atau bagi hasil itu dan mendapatkan momentum untuk “merebut” 

kembali hak milik mereka yang berkurang saat tragedi nasional 1965 meletus. 

Di sisi lain, PKI dan BTI mendukung kebijakan tanah dan bagi hasil itu, 

dan dukungan mereka terhadap program land reform justru menjadi sasaran 

penentang kebijakan itu, terutama pemilik tanah dan pendukungnya 

yang berafiliasi ke PNI. Dukungan Gubernur Bali Sutedja terhadap kebijakan 

land reform agar masalah ini segera diselesaikan turut mempertajam 

dan menjadi ancaman bagi pemilik tanah dan pendukungnya di tubuh PNI. 

Tragedi nasional 1965 menjadi momentum bagi pemilik tanah dan pendukungnya 

untuk melawan PKI dan simpatisannya yang dianggap mendukung 

land reform di Bali. 35 Korban peristiwa itu tergolong besar dan bisa 

dipahami jika pokok masalah terutama adalah tanah. Dukungan petani di 

pedesaan terhadap land reform dan berbagai aktivitas seperti gotong-royong 

dan kesenian bagi suksesnya kebijakan itu sangat berpengaruh dan 

sekaligus mengkhawatirkan PNI. 36 

Sekitar pertengahan November 1965, anggota dan simpatisan PKI serta 

organisasi massa seperti BTI dikumpulkan di beberapa pura dan diminta 

membubarkan diri dan menghentikan semua aktivitas organisasi tersebut. 

Mereka kemudian diambil oleh tameng dan militer, dan setelah itu hilang 

atau dibunuh di suatu tempat. Bulan berikutnya yakni Desember hingga 

awal 1966, pembunuhan terjadi di berbagai tempat dalam jumlah besar, 

dan keluarga korban tanpa pernah tahu di mana anggota keluarga mereka 

dibunuh atau dimakamkan. Pembunuhan dalam skala besar itu tak lepas 

dari kehadiran RPKAD dan kesatuan Divisi Brawijaya yang sejak awal Desember 

mendarat di Bali untuk melaksanakan tugas “membantu penumpasan 

PKI”. Bali termasuk dalam tiga provinsi selain Jawa Tengah dan Jawa 

Timur dengan jumlah korban pembunuhan paling brutal. 

Tragedi nasional 1965 dan rentetan kejadian sebelum dan sesudah peristiwa 

itu tidak dapat dilepaskan dan punya andil dalam memutus hubungan 

anak dengan orangtuanya, merusak ikatan kekeluargaan, membunuh ka- 

35 Robinson. Op.cit, hlm 405-06. 

36 Wawancara dengan Natar, 26 Maret 2017. 

45


rakter seseorang/keluarga dengan tuduhan bermacam-macam, memutus 

ikatan sosial antarwarga/masyarakat, menghancurkan ekonomi keluarga, 

dan membungkam cita-cita sebagian orang tentang suatu tatanan sosial 

yang lebih adil dan sejahtera. Penangkapan dan penahanan korban yang 

luput dari pembunuhan berlangsung sejak 1965 hingga 1967. Beberapa pengecualian 

misalnya karena tidak ditemukan bukti keterlibatan, korban 

lalu dibebaskan. Tetapi, pada 1968, setelah muncul laporan dari aparat 

desa, korban kemudian dijebloskan lagi ke dalam tahanan hingga dibebaskan 

pada 1977. Perlakuan yang berbeda-beda terhadap korban dalam 

penahanan memperlihatkan ketidakcermatan aparat menetapkan seseorang 

untuk ditahan atau dibunuh, karena dugaan keterlibatan dalam peristiwa 

1965 atau tuduhan sebagai anggota dan simpatisan PKI. Perlakuan 

militer dengan dukungan tameng sebagai eksekutor di lapangan juga 

menunjukkan kebrutalan mereka dalam aksi pemberantasan PKI hingga ke 

akar-akarnya. 

Merekat Hubungan Sosial dan Menata Kehidupan 

Bali sekarang adalah Bali yang dikenal luas sejagad karena pariwisatanya. 

Keelokan alam, keindahan pantai dan pasir putihnya, keramahan masyarakatnya, 

relijius dalam berbagai upacara adat/tradisi hampir setiap waktu 

menjadi pesona bagi para pelancong. Presiden Soekarno dalam beberapa 

kesempatan juga memperkenalkan pesona Bali kepada tamu-tamu negara. 

Pesona Bali yang terkenal di mana-mana sejak era kolonial hingga kini sesungguhnya 

menyimpan sisi kelam dalam sejarahnya, terutama pasca tragedi 

nasional 1965. Hubungan sosial baik antarwarga maupun antarkeluarga 

karena perbedaan politik dan persoalan tanah tercabik-cabik. Pulau yang 

dikenal karena keindahannya dan keharmonisannya ternyata di bawahnya 

menyimpan kisah kelam. “Pesona semu” mungkin tepat untuk menggambarkan 

Bali waktu itu. Pariwisata seolah menutup dan membungkus sisi 

gelap Bali dalam tragedi nasional 1965 dan hiruk-pikuk persoalan politik 

di masa lalu. 

Bali, secara geografis, sesungguhnya jauh dari pusat terjadinya tragedi nasional 

1965 yang berlangsung di Jakarta. Namun, akibat peristiwa itu kekerasan 

dengan jumlah korban di Pulau Dewata tergolong sangat besar 

seperti penculikan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, 

46


hingga pembunuhan/pemutilasian. Kendati tidak ada data akurat menyangkut 

jumlah korban di Bali akibat peristiwa itu, kekerasan dan pembunuhan 

berlangsung di berbagai daerah di pulau itu. Di beberapa kabupaten 

yang tergolong pelaksanaan kebijakan land reform “sukses” atau gencar 

dilakukan seperti di Jembrana, Buleleng, dan Karangasem, kekerasan 

dan pembunuhan di ketiga kabupaten tersebut berlangsung secara brutal. 37 

Tentu ini menjadi pertanyaan, mengapa pulau yang tergolong tenang, relijius, 

dan menjadi tujuan pelesir para pelancong baik lokal maupun internasional 

justru kekerasan meledak bahkan dengan eskalasi yang tak terkendali 

dan keji, jika tidak ada persoalan krusial yang menyangkut banyak 

orang atau banyak keluarga di Bali. 

Tatanan masyarakat yang dibangun, dirawat, dan dipertahankan selama 

bertahun-tahun antarkerabat atau keluarga luluh-lantak dan berantakan 

pasca tragedi itu. Hubungan sosial baik antarkeluarga atau masyarakat 

pun terkena imbasnya karena tragedi nasional 1965. Keramah-tamahan 

antarkeluarga pun terusik, gotong-royong atau kerja sosial kemasyarakatan 

terganggu, saling curiga menjadi bagian keseharian masyarakat, amarah 

dan kebencian menyatu baik terhadap keluarga maupun masyarakat. 

Ketidakharmonisan secara sosial ini berlangsung puluhan tahun, bahkan 

hingga kini saat penelitian di lapangan hal itu masih terlihat pada beberapa 

korban yang selamat dari tragedi itu. 

Korban tragedi nasional 1965 di Bali berasal dari beragam latar belakang 

dan waktu peristiwa itu meletus, mereka yang menjadi korban masih aktif 

dengan profesinya masing-masing. Mereka sama sekali tidak membayangkan 

dalam benaknya bahwa peristiwa politik yang meletus di Jakarta justru 

membawa pengaruh besar dan malapetaka bagi mereka bahkan keluarganya 

hingga bertahun-tahun kemudian. Bukan hanya itu, kisah tentang 

orangtua mereka yang dibunuh dan alasan pembunuhan itu pun bertahun-tahun 

lamanya tetaplah menjadi misteri dan pertanyaan besar bagi 

anak-anak korban. 

Keterbukaan untuk menceritakan tragedi nasional itu kepada keluarga korban 

juga tidak berlangsung lancar dan utuh. Bahkan beberapa keluarga 

masih ada yang bungkam daan enggan berkisah tentang perlakuan bu- 

37 Lihat Robinson. Op.cit, hlm 415. 

47


ruk dan keji yang diterima anggota keluarga mereka pasca tragedi nasional 

1965 kepada anak ataupun keluarganya, dan tetap menyimpan cerita 

itu hingga meninggal. Tentu masing-masing korban mempunyai alasan 

tersendiri tentang mengapa mereka menolak bercerita atau tetap menyimpan 

rapat pengalaman buruk yang menimpa dirinya. Di sisi lain, sebagian 

korban atau keluarganya justru terus berupaya mencari tahu mengapa 

dan bagaimana orangtua atau anggota keluarganya dibunuh. Tidak semua 

korban memang mau secara terbuka menceritakan apa yang dialami oleh 

orangtua ataupun anggota keluarganya dalam tragedi nasional 1965. 

Salah satu anggota keluarga korban tragedi nasional 1965 adalah Agung 

Alit (lahir 1961). 38 Ia bungsu dalam keluarganya dan saat kejadian itu berusia 

4 tahun. Ia anak dari seorang guru sekolah dasar, I Gusti Made Raka 

(lahir 1933), yang meninggal karena dibunuh pasca tragedi nasional 1965. 39 

Pembunuhan Raka terjadi sekitar Desember 1965 karena dituduh sebagai 

komunis/anggota PKI. Korban lain dalam keluarga Alit adalah pamannya, 

yang juga meninggal karena dibunuh. Sebelum ayahnya dieksekusi secara 

keji, Raka diarak di muka umum dari alun-alun Denpasar hingga Kantor 

Kecamatan Kesiman. Ia dibunuh di sebuah makam yang kini menjadi pasar 

desa adat Penatih. Bukan hanya ayah Alit yang dimakamkan di tempat itu, 

ternyata ada beberapa korban lagi yang dimakamkan di lokasi itu. Hal itu 

diketahui saat dilakukan penggalian pada 1968, beberapa tulang-belulang 

ditemukan berserakan dan letaknya saling terpisah. Temuan itu sekaligus 

menunjukkan bagaimana perlakuan terhadap korban di saat-saat terakhir 

tubuhnya dihabisi secara keji. 

Eksekusi terhadap Raka terjadi saat Alit kecil, dan hingga dewasa pertanyaan 

tentang mengapa ayahnya dibunuh terus mengganggu benaknya. 

38 Wawancara dengan Agung Alit, 18 Agustus 2016 dan 27 Maret 2017. 

39 Tidak ada data tentang berapa sesungguhnya guru di Bali yang dibunuh, ditahan, 

dan dipecat dalam peristiwa 1965. PGRI Nonvakcentral mengakui jumlah 

anggotanya sebelum peristiwa mencapai 150 ribu orang, sebagian besar dari jumlah 

itu tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diperkirakan guru yang menjadi 

korban peristiwa itu mencapai ribuan orang. Lihat Agus Suwignyo. Breach in the 

Dike Regime Change and the Standardization of Public Primary-School Teacher 

Training in Indonesia 1893-1969. Disertasi Ph.D Universiteit Leiden, 2012, hlm 

429-30. 

48


Alit pun berusaha mencari tahu dan bertanya kepada siapa pun ihwal pembunuhan 

terhadap ayahnya. Ia berharap ada suatu titik terang yang bisa 

menjelaskan tentang pembunuhan terhadap ayahnya. Di sisi lain, ia pun 

menginginkan adanya keterbukaan tentang apa yang sesungguhnya terjadi 

agar tragedi nasional 1965 itu tidak terulang kembali. 

Setelah pembunuhan terhadap ayahnya, Alit dan kakak-kakaknya berada 

dalam asuhan nenek dari pihak ibunya. Bagi masyarakat Bali upacara penghormatan 

terhadap anggota keluarga yang meninggal sangatlah penting, 

agar rohnya tenang di alam sana. Maka, kejelasan tentang jenazah ayahnya 

penting bagi keluarga Alit. Dalam pencarian itu, suatu ketika keluarganya, 

juga keluarga korban lain yang dibunuh, mau mengadakan upacara ngaben 

dengan menggali jenazah di lokasi yang sudah diketahui sebagai tempat 

eksekusi. Saksi mata yang dibawa untuk menunjukkan lokasi persisnya 

jasad korban dimakamkan tidak dapat menunjukkan secara pasti korban, 

dan hanya menunjukkan letak kepala serta potongan tubuh lain yang terpisah 

satu sama lain di lokasi tersebut. Keterangan saksi tersebut tidak akurat 

dan sulit dipercaya. Saat penggalian memang ditemukan tulang-belulang 

tapi bukan ayah Alit. Keluarga pun pulang tanpa membawa jenazah/tulang-belulang 

Raka dan hanya mengambil tanah dari lokasi penggalian. Ini 

merupakan simbolis dalam ritual penghormatan terhadap anggota keluarga 

yang meninggal. Setelah itu kemudian diadakan upacara. 

Ngaben tanpa tubuh dilakukan oleh keluarga korban tragedi nasional 1965 

dengan mengambil sebagian tanah di lokasi yang diduga sebagai tempat 

jenazah korban dimakamkan lalu diadakan upacara di tempat lain untuk 

menghormati korban yang meninggal. Ngaben tanpa tubuh atau ngaben 

swasta yaitu ngaben bagi orang yang meninggal yang jenazahnya tidak 

diketahui keberadaannya, tidak ditemukan baik karena hilang, terlalu lama 

dikuburkan, atau meninggal di tempat yang jauh. Ngaben tanpa tubuh bagi 

korban tragedi nasional 1965 berbeda karena jenazah masih di dalam tanah 

dan tanpa diketahui secara pasti benar-tidaknya bahwa yang dimakamkan 

adalah anggota keluarga, seperti Raka. 40 

40 Lihat “Ngaben Tanpa Tubuh: Tragedi ’65 dan Pariwisata Bali,” dalam Anak 

Agung Gde Pura (et.al). Pulangkan Mereka: Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa 

di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012, hlm 207-228. 

49


Sejak itu, tertanam dalam benak Alit bahwa ayahnya dibunuh. Sejak mengetahui 

ayahnya dibunuh, ada kemarahan yang sulit dihapus dari ingatannya. 

Ia tidak bisa memahami, mengapa ayahnya harus dibunuh dan apa 

kesalahannya. Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, 

bahkan hingga kini masih sulit dihapus dari memorinya. Seiring dengan 

usianya yang beranjak dewasa, Alit terus mencari tahu tentang mengapa 

ayahnya dibunuh. Stigma sebagai anak PKI juga melekat padanya. Hubungannya 

dengan pacar diganggu/dipersulit hanya karena ia sebagai anak 

PKI, dan kendala itu justru datang dari keluarganya. Sebagai anak tanpa 

kehadiran ayah di sisinya hingga usianya beranjak dewasa, Alit pun tak 

berdiam diri dan terus berupaya mandiri serta membangun kehidupannya 

hingga berkeluarga. Sebagai anak korban, Alit tidak pernah merasa rendah 

diri dalam bergaul dengan siapa pun, perkawanannya luas, tegar menghadapi 

apa yang terjadi dalam keluarganya hingga mapan secara ekonomi dalam 

profesi dan aktivitas yang ditekuninya kini. 

Ingatan tentang ayah dan keluarganya yang dibunuh terutama, juga keluarga-keluarga 

lain yang bernasib sama mendorong Alit dan kawan-kawan 

muda kemudian membangun Taman 65. Bangunan sederhana berupa 

sepetak tanah berplester dengan tulisan Taman 65 tepat di bagian tengah, 

tak berdinding pun tak beratap, terhampar sebagai ruang terbuka di tengah 

lokasi pemukiman keluarganya itu yang dibangun sebagai penghormatan 

atau peringatan atas pembunuhan Raka. Kritik juga kecaman datang 

dari keluarga Alit yang mempertanyakan kehadiran taman itu di sekitar 

pemukiman mereka. Pada dinding taman peringatan itu tertulis sebaris 

kalimat sarat makna juga kenangan yaitu Forgive But Never Forget. 

Taman 65 menjadi ruang bersama untuk berbagi pengalaman, kisah, dan 

belajar satu sama lain sekaligus merawat ingatan agar tetap hidup sebagai 

pembelajaran bagi generasi kedua dan seterusnya dari para korban tragedi 

nasional 1965. 41 Berbagai acara atau kegiatan dilangsungkan di Taman 65 

dalam bentuk diskusi, pemutaran film atau berbagai bentuk ekspresi dengan 

beragam topik. Taman 65 juga merupakan suatu ruang untuk rekonsiliasi 

dan penyembuhan di tingkat paling bawah yaitu keluarga, unit sosial 

yang menderita kerusakan parah dan tercerai-berai akibat tragedi nasional 

1965. Meskipun dari pihak keluarga ada yang tidak setuju atas keberadaan 

41 Lihat Melawan Lupa, hlm 71-91. 

50


taman tersebut, bagi para pendirinya taman ini justru menjadi pembelajaran 

dan ruang publik bagi mereka yang tinggal di sekitarnya atau di luarnya 

tentang berbagai hal demi kehidupan yang lebih baik dan penghargaan 

terhadap kemanusiaan. 

Upaya untuk membuka ruang-ruang dialog atau diskusi publik yang lebih 

luas dengan melibatkan masyarakat atau generasi muda juga dilakukan 

oleh Alit, kakaknya dan kawan-kawan muda lainnya dalam bentuk pendirian 

Taman Baca Kesiman. Mengambil bentuk sebuah taman bacaan, suatu 

kesederhanaan yang justru memberi keluasan bagi siapa pun dalam berpikir, 

berdialog/diskusi, dan aksi, taman ini memberi kemungkinan pula 

untuk membahas masalah sosial-politik, tak terkecuali tragedi nasional 

1965 secara terbuka, rasional dan tanpa emosional. Sebagai anak korban, 

Alit tak menempatkan diri sebagai pihak yang harus diistimewakan dalam 

seluruh aktivitas kedua taman tersebut, walaupun ia termasuk salah seorang 

yang ikut membidani kelahiran dua ruang publik itu. 

Keluarga bagi Alit sangat penting untuk menjelaskan dan mencari tahu 

tentang tragedi nasional 1965, termasuk apa yang dilakukannya dalam aktivitas 

Taman 65. Ia secara terbuka juga menjelaskan kepada anak-anaknya 

tentang siapa kakeknya, pekerjaannya, dan aktivitasnya, serta bagaimana 

akhir hidupnya yang mengenaskan. Baginya, sisi kelam dalam keluarganya 

dan menjelaskannya kepada orang lain termasuk kepada keluarga 

dan anak-anaknya merupakan suatu persoalan sulit. Harapannya agar peristiwa 

serupa tak terulang kembali dan harus diselesaikan agar bangsa 

ini bisa maju dan menatap ke depan. Bagi Alit, tragedi nasional 1965 dan 

semua akibatnya adalah persoalan bangsa dan harus dibuka. Ia menginginkan, 

“Generasi saya ke bawah itu semua sudah harus berani mengungkapkan 

dengan jujur, kecelakaan sejarah atau kesalahan siapa. Mari kita cari 

sama-sama.” 42 

Memang, ia tak mengelak bahwa dalam keluarga besarnya ada yang menjadi 

tameng dan juga menjadi korban. Kedua keluarga juga ada yang anggota 

dan simpatisan PKI dan PNI. Tragedi nasional 1965 dan semua akibatnya 

belum dibicarakan secara terbuka dalam keluarga besarnya. Pembunuhan 

terhadap ayahnya tetap menjadi tanda tanya dalam dirinya. Ia tidak da- 

42 Wawancara dengan Agung Alit, 18 Agustus 2016. 

51


pat berdiam diri atas pembunuhan ayahnya dan harus diungkap, meskipun 

hal ini sulit karena menjadi persoalan dalam keluarga besarnya. Dengan 

mengungkap kenapa ayahnya dibunuh justru akan menyembuhkan dirinya 

secara psikologis daripada terus menyembunyikan dan menyimpan persoalan 

tentang pembunuhan atas ayahnya. 

Dalam pergaulan sosialnya, Alit tanpa beban kerap bercerita dan mencoba 

mencari tahu jika bertemu dengan pelaku/tameng tentang pembunuhan di 

Bali atau terhadap ayahnya. Ia banyak bertanya tentang ayahnya kepada 

pelaku atau siapa pun yang dia anggap dapat menjelaskan tentang ayahnya. 

Baginya, jawaban-jawaban itu juga untuk perbaikan dan pembelajaran 

bagi generasi berikutnya. Sebaliknya, keluarga tameng seringkali tidak seterbuka 

menceritakan tentang latar belakang orangtua mereka dan cenderung 

menutup diri untuk berbicara tentang tragedi nasional 1965. “Saya 

enggak ngerti kenapa itu harus disembunyikan. Saya inginnya dibongkar 

saja, kan enak jadinya, gamblang jadinya. Bayangin itu di level keluarga kecil 

lho, masa sembunyi-sembunyi. Gawat itu jadinya. Bohong dengan sejarah, 

jadi bohong seterusnya.” 43 

Pengalaman kelam Alit yang ditinggal ayahnya saat balita juga dialami oleh 

Agus (lahir 1961). Ayahnya salah satu aktivis PKI di Comite Daerah Besar 

dibunuh saat Agus berusia 4 tahun. Rumahnya di Mengwi dibakar oleh para 

pelaku. Ia terus bertanya kenapa ayahnya dibunuh dan apa kesalahannya. 

Padahal ayahnya dihormati oleh masyarakat, sosok yang baik, dan membantu 

banyak orang. Begitu pula dengan ibunya yang seorang bidan dan 

membantu merawat banyak orang. 

Peristiwa 1965 memberi dampak pada kehidupan Agus sebagai anak korban. 

Ia harus menyembunyikan dan mengabaikan siapa orangtuanya dan 

menerima ejekan atau perlakuan buruk saat sekolah. Ibunya mengalami 

trauma dan menolak bercerita tentang suaminya kepada anak-anaknya. 

Agus harus menjalani seluruh pengalaman buruk dalam keluarganya itu 

selama bertahun-tahun. Kakaknya hingga kini belum bisa memaafkan dan 

melupakan pembunuhan atas ayahnya dan perlakuan kejam terhadap keluarganya. 

Agus sendiri berusaha untuk “berdamai” dengan sejarah, menatap 

ke depan tanpa melupakan peristiwa buruk yang dialami keluarganya dan 

43 Wawancara dengan Agung Alit, 18 Agustus 2016. 

52


berharap ada penyelesaian atas tragedi nasional 1965. Bagi Agus, tragedi 

itu dan apa yang terjadi sesudahnya harus diungkapkan. Mengakui apa pun 

yang telah dilakukan atas korban dan keluarganya. Menurut Agus, menjadi 

bangsa yang besar bukan harus ketakutan untuk menyatakan permintaan 

maaf kepada pihak korban. 44 

Tragedi nasional 1965 dengan segala dampaknya memang mengarah ke 

mana-mana hanya dengan tuduhan atau kecurigaan yang belum tentu benar, 

atau hanya karena yang bersangkutam mempunyai hubungan dengan 

orang yang dituduh/dicurigai sebagai anggota PKI atau dianggap komunis. 

Itu pula yang dialami Jro, kini usianya sekitar 70an tahun, istri dari Made 

Raka yang berprofesi sebagai guru. Sebagai anggota PGRI Nonvakcentral, 

ia dipecat dari tempatnya mengajar sebagai guru. Para tetangganya memberi 

cap sebagai PKI. Jro sendiri tidak pernah merespons semua perlakuan 

negatif dan ejekan atas dirinya. Sebagai istri dari suami yang ditahan dan 

kemudian dibunuh, Jro terus mencari kejelasan tentang nasib suaminya 

ke kantor kepolisian. Ia juga tak menyimpan dendam atas pembunuhan 

suaminya. Menurutnya, kalau mau dendam, itu akan menyusahkan diri 

sendiri, membuat dirinya sakit hati. Jro seolah tak mempunyai beban sejarah 

masa lalu dan menerima semua perlakuan yang terjadi atas dirinya dan 

juga pembunuhan terhadap suaminya. Bagi Jro, semua itu seolah sudah digariskan 

atau memang sudah seharusnya begitu. 

Meskipun pasrah/menerima atas apa yang terjadi pada dirinya, Jro sesungguhnya 

mengetahui para pelaku yang membawa suaminya, dan ia tidak i- 

ngin membahasnya. Menurutnya, yang sudah lewat ya sudahlah. Sikapnya 

yang tegar dan mencoba berdamai dengan dirinya itu juga diperlihatkan 

saat membahas tentang perkembangan penyelesaian tragedi nasional 

1965. Ia tetap menjalani kehidupannya tanpa suami di sisinya dan pemecatan 

atas dirinya sebagai guru pasca tragedi dengan berdagang kapuk. Ia 

tidak mau bergantung pada orang lain atau menerima belas kasihan dari 

orang lain atas apa yang terjadi pada dirinya dan juga keluarganya. 45 

Selain guru yang tergabung dalam PGRI Nonvakcentral, korban lain ada- 

44 Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2016. 

45 Wawancara dengan Jro, 17 Agustus 2016. 

53


lah mahasiswa yang tergabung dalam CGMI seperti Rentang, kini usianya 

75 tahun. 46 Ia adalah korban tragedi nasional 1965 dari kalangan mahasiswa. 

Setelah ditangkap, ia lalu dibuang ke Pulau Buru. Latar pendidikan 

dan aktivitasnya berorganisasi sebelum ditangkap turut mempengaruhi 

jalan hidup dan profesi yang ditekuninya kemudian setelah pembebasan 

dari kamp pembuangan Pulau Buru. Di dalam keluarganya, Rentang 

menjadi tumpuan keluarganya dengan menampung adik-adik –juga para 

keponakannya-- karena mertua/orangtuanya meninggal dunia. Rentang 

termasuk korban yang secara sosial diterima oleh lingkungan tempatnya 

tinggal, bahkan menjadi tokoh masyarakat setempat. Ia tidak mengalami 

kesulitan apa pun dalam beradaptasi dan bergaul dengan masyarakat di sekitar 

tempat tinggalnya. 

Gambaran tentang anggota PKI yang kejam sama sekali tidak tercermin 

dengan perilaku atau tindakan Rentang dalam pergaulan sosial dengan 

masyarakat di sekitarnya. Ia tetap bekerja sebagai petani dan melakukan 

aktivitas secara normal seperti warga lainnya, dan menyumbangkan pengalaman 

serta pengetahuan yang dimilikinya buat kebaikan masyarakat. 

Pengalamannya sebelum tragedi nasional 1965 seolah tak pernah hilang 

dalam ingatannya. Bekerja untuk rakyat dan menyejahterakan rakyat kerap 

berulang kali diceritakannya dalam perbincangan dengan siapa pun. 

Berbekal pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan dari masyarakat, 

Rentang dipilih sebagai koordinator pertanian dan pengairan subak di 

sekitar tempat tinggalnya di Desa Guang, Gianyar. Saat pemilihan, hanya 

segelintir petani anggota subak yang datang. Dalam organisasi pertanian 

itu, ia membawahi 500 petani. Pengangkatannya bukan tanpa masalah dan 

itu justru datang dari aparat Koramil, yang menginginkan Rentang agar 

tidak mempengaruhi penduduk. Aparat militer itu mengancamnya dengan 

mengatakan, “Jangan sampai bapak ini mengajak-ngajak rakyat seperti ‘65 

lagi.” Pengawasan oleh militer dalam berbagai cara terhadap para korban 

tragedi nasional 1965 yang telah bebas juga dialami oleh Santa (lahir 1945). 

Sebagaimana Rentang menghadapi militer yang menemuinya, Santa pun 

tetap menemui aparat yang datang ke rumahnya dan menanyakan alasan 

mereka datang ke rumahnya. Walaupun pengawasan terhadap korban di 

46 Wawancara dengan Rentang, 17 Agustus 2016. 

54


Bali tetap dilakukan, korban menghadapinya secara baik-baik. 47 

Sebelum Rentang terpilih sebagai koordinator, subak tak berjalan dengan 

baik. Pengurus lama tidak bekerja dengan baik untuk kesejahteraan petani 

anggotanya. Kesempatan bekerja untuk rakyat/petani dilakukan Rentang 

dengan maksimal dan penuh pengabdian. Warga juga tidak mempermasalahkan 

tentang statusnya sebagai eks tapol Pulau Buru. 

Setelah terpilih sebagai koordinator, Rentang membuktikan bahwa masyarakat 

bisa sejahtera, panen meningkat, dan pasokan air ke sawah berjalan 

lancar. Sebelum kepemimpinan Rentang, air sulit mengalir ke sawah-sawah 

dan harus ditunggu hingga malam untuk mendapatkan air. Air jugalah 

yang memicu ketegangan antarpetani di desa. Warga kemudian bersepakat 

membayar iuran untuk pengairan setelah panen asalkan mereka tidak begadang 

hanya untuk mendapatkan air. Rentang memimpin dan mengelola 

subak berbekal pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya selama 

masa pembuangannya di Pulau Buru. Ia belajar secara otodidak dalam hal 

pertanian bersama kawan-kawan tapol di pulau tersebut. Pengalaman bertani 

di kamp pembuangan itulah yang membawanya mampu memimpin 

subak. 

Bagi Rentang, mengabdi kepada masyarakat adalah tugas utama. Di subak, 

ia mengurus air yang merupakan kunci dalam pertanian. Ia juga berupaya 

membuat panen sukses dan hasilnya meningkat. Ia juga memeriksa bendungan 

secara rutin saat pagi hari. Selain itu, ia juga mengurus keuangan 

subak. Prinsip kerjanya adalah jujur dalam bekerja mengurus rakyat. Jika 

jujur maka rakyat pun akan lain sikapnya. Dicinta tapi dibenci, dibiarkan 

berkembang biak tapi kalau ditekan membaja, jangan luntur karena waktu. 

Itulah prinsip hidupnya dan pelajaran berharga dari masa lalunya. Bekerja 

untuk dan mengurus rakyat bukan hal mudah baginya sebagai eks tapol 

Pulau Buru, apalagi rezim Soeharto masih berkuasa waktu itu. Pengawasan 

dan pembatasan aktivitas terhadap eks tapol ketat dilakukan saat Soeharto 

berkuasa. 

Semua kendala atau pembatasan itu ia tunjukkan dengan bekerja secara 

jujur, serius, dan penuh pengabdian kepada rakyat. Masa kerjanya di te- 

47 Wawancara dengan Santa, 16 Agustus 2016. 

55


ngah dan bersama rakyat dalam organisasi subak bukan tergolong singkat 

bagi seorang eks tapol. Ia mulai bekerja di lingkungan petani sejak 1980-an 

hingga 2017, tak lama setelah pembebasannya dari Pulau Buru berakhir. 

Semua itu dilakukannya dengan ikhlas. Prinsip hidupnya adalah “di mana 

kita hidup itu memang harus mengabdi benar-benar.” Sebagai eks tapol, ia 

tetap menjalin kontak dengan kawan-kawannya sesama eks tapol semasa 

menjadi petani di Pulau Buru. Mereka saling belajar dan tukar pengalaman 

tentang bagaimana hidup di desa, mengabdi kepada masyarakat, bekerja 

dengan bersih dan jujur dalam administrasi keuangan. Sebagai eks tapol 

dan mengalami dua era yaitu Orde Lama dan Orde Baru, baginya rekonsiliasi 

masih jauh dan sebatas harapan. Menurut Rentang, selama tidak kuat 

dan berkuasa maka sulit ada perubahan. 48 

Secara ekonomis, Rentang dan keluarganya hidup lebih baik dan bahkan 

mampu menampung beberapa keponakannya yang sekolah di Bali saat ini. 

Ia meyakini bahwa hukum sebab-akibat karma phala tetap berjalan dan 

tidak bisa ditolak, keyakinannya ini diungkapkan jika ia melihat kehidupan 

pelaku/tameng. Meskipun pelaku/tameng jauh dari jangkauan hukum atau 

tetap aman saja, kehidupannya secara ekonomis tidak sebaik korban. Bahkan, 

ada korban yang membantu semampu yang dia berikan kepada tameng 

yang dia ketahui pernah menyakitinya. 49 

Rentang seperti halnya Agung Alit juga tidak merahasiakan kejadian menyakitkan 

yang menimpa keluarganya kepada anak-anaknya. Tidak ada 

yang ditutup-tutupi tentang pengalaman buruk yang membawanya hingga 

ke kamp pembuangan Pulau Buru. Keterbukaan dalam keluarga ini menjadi 

bagian dari penyembuhan diri terhadap peristiwa kelam di masa lalu. 

Memang, tidak semua korban mampu melakukan hal yang sama kepada 

keluarganya. Istri Rentang, Rumini, kini usianya sekitar 70an tahun, juga 

aktif dalam berorganisasi di tingkat desa mulai dari kegiatan PKK, Posyandu, 

dan perayaan-perayaan adat di lingkungan banjar atau desanya. Ia diterima 

dan disambut secara baik oleh warga tempatnya tinggal. Sama sekali 

tidak terlihat ada penolakan atau masalah pada dirinya sebagai istri seo- 


49 Wawancara dengan Natar, 15 Agustus 2016. 

56


rang eks tapol. 50 

Dalam bekerja dan mengabdi kepada masyarakat, Rentang menerapkan 

apa yang terbaik yang dia peroleh dari pengalaman masa lalunya. Mengenal 

dan mengubah selalu menjadi panduannya dalam mengabdi kepada 

masyarakat. Baginya, hidup di mana-mana harus mengabdi, jangan menghitung 

hasil. Hitunglah pengabdian. Dalam pandangan Rentang, “Bekerjalah 

tanpa mengharapkan hasil. Kalau bekerja itu baik hasilnya pasti baik.” 51 

Prinsip-prinsip dari pengalaman hidupnya di masa lalu inilah yang membimbingnya 

tetap mengabdi dan berupaya mengubah masyarakat –melalui 

subak– menjadi lebih baik. 

Meskipun tragedi nasional 1965 merampas sebagian masa produktif 

Rentang, ia tidak mempunyai dendam apa pun dan pengalaman kelam 

hidupnya ini justru menjadi bahan evaluasi. Bagi Rentang, pengalaman 

hidup sebelum tragedi nasional 1965 tampaknya nikmat, di atas angin, dan 

sepertinya PKI sudah menang pada waktu itu. Tetapi hidup setelah peristiwa 

itu justru menyusahkan diri dan keluarganya dan baginya inilah hidup 

yang sesungguhnya. 

Pengalamannya di masa lalu dan sebagai eks tapol Pulau Buru menjalani 

hidup pasca tragedi itu menjadikan dirinya lebih arif dan tegar. Menurutnya, 

“Hidup tegar dalam keadaan susah, ini yang sulit mencarinya. Hidup 

tegar dalam keadaan senang, biasa kan. Bukan penderitaan menyebabkan 

kita cerai-berai kan, malah justru harus semakin bersatu, makin kuat. Itu 

antara lain juga menyebabkan kita sehat sampai tua.” 52 Sederhana sesungguhnya 

pilihan-pilihan prinsip hidup Rentang tapi justru penuh makna jika 

membaca perjalanan seluruh hidupnya. Optimisme sangat jelas tergambar 

dalam wajahnya saat menuturkan seluruh pengalaman hidupnya, dan 

bagaimana masyarakat menerima dan memberi kesempatan kepada dia sebagai 

eks tapol untuk berbakti dan mengabdi buat masyarakat luas melalui 

subak. Suatu penerimaan yang mungkin sulit dilakukan di kota-kota lain 

50 Wawancara dengan Rumini, 29 Maret 2017. 



57


yang masih menganggap eks tapol hanya sebagai warga yang terus-menerus 

dicurigai segala aktivitasnya dan menjadikannya sebagai manusia tak 

berguna dari hari ke hari, tanpa pernah mau melihat dan belajar tentang 

potensi/kemampuan yang dimiliki eks tapol. 

Dendam, trauma, dan bayang-bayang ketakutan dalam diri korban dan keluarganya 

atas tragedi nasional 1965 tidak setiap orang bisa melewatinya 

dengan mudah dan tanpa beban. Salah satunya dialami Yanto dan istrinya, 

kini keduanya masing-masing berusia sekitar 70an tahun, yang bertahun-tahun 

harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran 

dan penangkapan aparat. Yanto berlatang belakang militer dan hidupnya 

yang selalu berpindah-pindah ini karena pengalamannya berdinas di intelijen. 

Setidaknya ia tahu persis bagaimana seseorang harus menyelamatkan 

diri dalam suatu kondisi terdesak dan sulit atau saat menjadi buronan. 

Pengalamannya di bidang kemiliteran yang mengajarkan Yanto harus selalu 

waspada dan mencari cara untuk meloloskan diri dari penangkapan 

atau pengejaran militer. Ia memang hidup aman dan lolos dari penangkapan 

saat gencarnya penangkapan di berbagai kota. Nasibnya mungkin akan 

sama dengan korban tragedi nasional 1965 lain jika ia tertangkap saat gelombang 

penangkapan dan pembunuhan terjadi di berbagai kota. Ia menyadari 

bahwa nyawanya terancam pasca tragedi. 

Selama bertahun-tahun ia bertahan dan hidup dari satu tempat ke tempat 

lain, juga dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, serabutan bahkan menjadi 

kuli bangunan, untuk membiayai hidupnya, tetapi selalu aman dan tak 

pernah ditangkap. Satu waktu di Tulungagung ia pernah diinterogasi pihak 

kepolisian dan tak kembali lagi saat interogasi berikutnya. Berbagai cara 

ia lakukan untuk bebas dari penangkapan, termasuk meminta bantuan kawan. 

Perusahaan menjadi tempat pekerjaan yang aman baginya daripada 

bekerja di kantor pemerintah yang harus mensyaratkan surat bersih lingkungan 

atau surat bebas dari G-30-S. 

Hidup sebagai orang pelarian dan berpindah-pindah dijalaninya sejak 1967. 

Tak mudah memang bagi Yanto membangun kehidupan secara normal dan 

tenang, justru di waktu dirinya dan keluarganya hidup dibayangi ketakutan 

dan dalam masa pelarian. Namun, ia bisa melewati semua itu dan selamat 

dari pembantaian, sekaligus hidup normal seperti sebagian korban tragedi 

58


nasional 1965 lainnya. Kini hidupnya lebih tenang, secara ekonomis juga 

tidak kekurangan, meski kewaspadaan belum lenyap dan tak bisa dilepaskan 

begitu saja dari dirinya jika menyangkut hubungan sosial terutama dengan 

orang-orang yang tidak dikenalnya. Anak-anaknya juga tidak menemui 

kesulitan apa pun, bahkan karier mereka tergolong bagus. 

Pengalaman hidup Yanto menunjukkan bahwa kebebasan yang kini 

dinikmati oleh para korban, sesungguhnya tidak sepenuhnya bebas dalam 

arti sesungguhnya. Ketakutan atau kecemasan bahwa suatu saat akan 

mengalami nasib yang sama seperti tapol-tapol lainnya masih membayangi 

hidup Yanto yang kini kian sepuh. Latar belakang kemiliteran dan pengalaman 

hidupnya sebagai “pelarian” memberi pelajaran berharga kepadanya 

tentang hidup sebagai orang yang merasa dituduh terlibat dalam tragedi 

nasional 1965. 

Jika Yanto bertahun-tahun hidup dibayangi ketakutan dan kecemasan serta 

berpindah-pindah, lain halnya dengan Natar (lahir 1943). Ia justru dilarang 

Kodim keluar dari desanya, meski sudah bebas pada 1977. Mulailah 

babak baru kehidupannya sebagai bekas aktivis Lekra yang mendekam 

dalam penjara pasca peristiwa 1965 yakni merintis pekerjaan sebagai peternak 

babi dan ayam. Pengetahuan tentang peternakan diperolehnya 

saat dalam tahanan melalui penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Peternakan. 

Sebagai peternak, Natar tergolong sukses untuk ukuran desanya 

karena mampu menambah ternaknya dari waktu ke waktu, juga mempunyai 

jaringan bisnis yang luas. Peternakan babinya kemudian diserahkan 

pengelolaannya kepada istrinya, sedangkan ia mulai beralih profesi dan 

belajar tentang seluk-beluk pertukangan. Profesi baru sebagai tukang justru 

memberi jalan baginya untuk menjadi pemborong dan makin maju. Ia 

dan timnya membangun banyak bangunan di sekitar Bali. Semua itu berjalan 

dengan usaha dan ketekunannya. Kini, Natar berkat ketekunan, jerih 

payah, dan kepiawaiannya berbisnis bahan-bahan bangunan, ia memiliki 

toko material yang cukup besar dan maju dengan para pekerja yang sigap 

membantu usahanya. 

Warga di sekitar rumah Natar tak mempersoalkan masa lalunya sebagai eks 

tapol atau korban tragedi nasional 1965. Hubungannya dengan masyarakat 

sekelilingnya sangat baik. Sebagai pengusaha material, ia kerapkali mem- 

59


bantu banyak orang yang memang membutuhkan bantuannya baik material 

maupun nonmaterial. Ia juga mendirikan koperasi serba usaha untuk kesejahteraan 

para pekerjanya. Setiap tahun, hingga kini, sebagian hasil usahanya 

dalam berbisnis ia sisihkan kemudian dibelikan babi untuk dipotong 

dan dibagikan secara sama rata kepada para pekerjanya. Ia juga memfasilitasi 

kaum muda dengan seperangkat gamelan dan menyediakan halaman 

rumahnya untuk kaum muda berlatih kesenian Bali. Pengalaman Natar 

dalam aktivitas kebudayaan di masa lalu ikut berperan dalam menggugah 

dan memajukan kesenian Bali serta memompa semangat kaum muda untuk 

serius menekuni kesenian. Natar berupaya mengarahkan kaum muda 

di desanya untuk melakukan aktivitas yang bersifat positif seperti berlatih 

gamelan dan tari Bali. 53 

Di tingkat desa, pada pertengahan 1990-an, Natar juga dipilih oleh warga 

desanya untuk duduk dalam Saba Desa. Saba Desa bertugas mencari jalan 

dalam persoalan desa yang sesuai dengan adat Bali. Misalnya, Saba Desa 

mencari jalan agar biaya untuk upacara ngaben menjadi murah bagi anggota 

keluarga yang meninggal, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar 

ataupun menjual harta benda miliknya seperti sawah, ternak dan lain-lain. 

Natar dan pengurus Saba Desa kemudian menemukan suatu cara melakukan 

upacara itu melalui ngaben massal, yang dari segi biaya jauh lebih murah 

dan terjangkau oleh keluarga yang meninggal. Kepemimpinan Natar 

dalam Saba Desa berlangsung selama dua periode. Ia kemudian mengundurkan 

diri dari jabatannya untuk konsentrasi mengurus pendidikan cucu-cucunya. 

54 

Terpilihnya Natar dalam organisasi desa tersebut bukan tanpa kritik dan 

kecaman. Ihwal Natar sebagai anggota PKI muncul saat warga akan menentukan 

kepengurusan Saba Desa, sedangkan sebagian warga lainnya justru 

tidak mempersoalkan hal itu dan mereka lebih melihat sisi kepemimpinan 

Natar dalam pengabdiannya terhadap masyarakat dan desanya. Sebagai 

korban, ia tidak menaruh dendam terhadap pelaku. Ia kerapkali membantu 

kesulitan pelaku/tameng yang datang menemuinya dan membutuhkan 

bantuannya saat membangun/memperbaiki rumahnya, terutama kebu- 

53 Wawancara Natar, 26 Maret 2017. 

54 Wawancara Natar, 15 Agustus 2016. 

60


tuhan bahan bangunan dari toko materialnya. Natar pun dengan sukarela 

segera mengirimkan bahan bangunan yang dibutuhkan kepada pelaku itu. 

Sebagai eks tapol, dengan seluruh pengabdian terhadap masyarakat dan 

desanya, Natar menunjukkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya 

tentang bagaimana membangun atau meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat di desanya. Ia tak pernah “menghitung” semua pengeluarannya 

untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan atau 

uluran tangannya, meskipun yang memintanya adalah tameng yang pernah 

menyiksa dirinya atau kawan-kawan tapol lainnya. 

Penerimaan dan keterbukaan masyarakat atas dirinya menjadi modal Natar 

untuk mengabdi dan melakukan hal-hal terbaik buat kemajuan desanya, 

termasuk membina generasi muda di bidang kebudayaan atau kesenian 

Bali. Ia kerahkan semua kemampuan dan energinya untuk memajukan desanya 

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar tempat 

tinggalnya. Itu pula yang menjadi cita-cita para korban seperti diuraikan 

di atas yang terbebas dari tragedi nasional 1965 dan masih hidup hingga 

kini tentang Indonesia yang maju, sejahtera, dihargai, dan berkebudayaan. 

Penutup 

Tragedi nasional 1965 dengan segala sebab-akibatnya seperti diuraikan di 

atas telah merusak jalinan hubungan sosial antarwarga dan antarkeluarga 

hingga ke tingkat paling bawah, keluarga atau masyarakat luas. Pemulihan 

yang dicoba dan terus dilakukan oleh para korban atau penyintas dalam 

lingkup tempat tinggal atau keluarganya bukanlah sesuatu yang mudah 

dilakukan. Kendala dan tentangan dari masyarakat atau keluarga sendiri 

kerapkali masih terjadi. Tetapi, hidup harus berjalan terus dan para penyintas 

menghadapi semua itu tanpa dendam. Penyintas berbekal pengalaman 

dan pengetahuannya di masa lalu ataupun saat berada dalam masa 

tahanan, berupaya untuk melakukan hal-hal terbaik untuk memajukan 

masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Sekecil apa pun 

tindakan para penyintas, seperti menghidupkan kesenian Bali di sekitar 

tempat tinggalnya, mengorganisir petani dalam subak, membantu kaum 

perempuan dalam kegiatan-kegiatan PKK, atau membangun ruang dialog 

melalui taman diskusi terus-menerus dilakukan tanpa kenal lelah, meski 

61


harus mengorbankan banyak hal. 

Semua capaian itu harus dilihat pula sebagai kontribusi penyintas untuk 

merekat kembali sekat-sekat hubungan sosial yang dirusak, menjalin ulang 

hubungan sosial yang terputus, dan menghidupkan lagi kegotong-royongan 

di sekitar desanya. Memang, bukan hal mudah bagi korban tragedi 

nasional 1965 untuk mewujudkan semua itu di tengah kritik bahkan ejekan 

sekalipun tentang masa lalu mereka yang terus dipersoalkan, dan justru 

bukan kemampuan mereka dalam bekerja dengan semua capaiannya di tengah 

masyarakat yang dilihat. 

Pengawasan oleh aparat terhadap aktivitas korban juga tidak sepenuhnya 

lenyap, kendati cara-cara yang dilakukan halus misalnya mengajaknya berbicara 

secara baik-baik atau berdiskusi. Di sisi lain, cara korban tragedi nasional 

1965 untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu secara terbuka 

juga terus dilakukan dengan harapan generasi berikutnya tidak mengalami 

hal buruk seperti dialami oleh orangtua mereka atau keluarga mereka yang 

mengalami penyiksaan, pemenjaraan dan bahkan pembunuhan. 

Jika para korban atau penyintas di Bali telah melakukan berbagai hal untuk 

memperpendek jarak keterputusan mereka dalam membangun hubungan 

sosial yang dirusak, negara justru terus berwacana untuk menyelesaikan 

persoalan masa lalu itu tanpa ada upaya serius tindakan nyata terhadap 

para korban. Kehadiran dan peran aktif negara diperlukan untuk merekat 

kembali hubungan sosial yang dirusak dalam bentuk mendukung tindakan 

dan langkah korban dalam memajukan kebudayaan, menyejahterakan masyarakat 

lewat berbagai aktivitas di tingkat desa, menjamin dan memastikan 

jaminan kesehatan penyintas tercukupi dan dilayani secara baik, menjamin 

rasa aman penyintas, melindungi keselamatan terhadap siapa pun 

yang bekerja untuk dan bersama penyintas dari segala bentuk gangguan, 

ancaman, dan kekerasan, membuka ruang dialog secara terbuka antargenerasi 

tentang persoalan masa lalu sekaligus sebagai klarifikasi sejarah. 

Negara juga diharapkan tak lagi menjadikan korban atau penyintas dan 

keluarganya terus-menerus berada dalam pengawasan dan menjadikannya 

sebagai pihak yang selalu dipersalahkan, harus dicatat atau direkam 

seluruh aktivitasnya seolah seperti menempatkan korban atau penyintas 

dalam suatu “rumah kaca”.*** 

62

Rekonstruksi Sosial Penyintas di Pati 

Pendahuluan 

Rinto Tri Hasworo 

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di 

Jawa Tengah yang terletak di pantai utara bagian timur dengan luas wilayah 

150.368 ha yang terdiri dari 58.448 ha lahan sawah dan 91.920 ha lahan bukan 

sawah. Sebelah utara Pati berbatasan dengan wilayah Kab. Jepara dan 

Laut Jawa, Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kab. Kudus dan Kab. 

Jepara, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kab. Grobogan dan 

Kab. Blora, dan di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kab. Rembang 

dan Laut Jawa. 55 

Selain terkenal dengan bandeng prestonya, Pati adalah salah satu dari dua 

kabupaten penghasil buah Manggis terbesar di Jawa Tengah selain Cilacap. 

Berikut beberapa daerah di Pati dengan berbagai potensi yang dimilikinya: 56 

• Sentra buah jambu monyet, di Desa Margorejo 

• Sentra buah kelapa kopyor genjah (kelapa yang dagingnya 

terpisah dengan tempurung) di Jawa Tengah 

• Sentra buah manggis di Desa Gunungsari 

• Kerajinan kuningan, di Desa Juwana 

• Usaha susu sapi, di Desa Sukoharjo 

55 Kondisi Geografis Pati, 2 November 2015,diakses dari https://www.patikab. 

go.id/v2/id/kondisi-geografis/, pada tanggal 13 Juni 2017 

56 Potensi Pati. 2 November 2015, diakses dari https://www.patikab.go.id/v2/id/ 

potensi-pati, pada tanggal 13 Juni 2017.


64 

• Industri garam, di Kecamatan Batangan 

• Industri gula, di Desa Trangkil 

• industri criping singkong aneka rasa 

• Sentra pengodol kapuk randu, di Desa Karaban, Kecamatan 

Gabus (produk kasur, bantal, guling dll). 

• Sentra padi dan kacang hijau, di Desa Jambean Kidul, 

Margorejo 

• Perkebunan kopi, di Desa Jolong, Gembong 

• Industri tepung tapioka, di Desa Ngemplak, Margoyoso 

• Industri kain Batik Bakaran, di Desa Bakaran, Juwana 

• Industri batu bata, di Desa Trangkil 

• Industri terasi udang rebon, di Desa Juwana 

Potensi lain adalah kacang tanah dan pabrik pengolahan ikan. Untuk kacang 

tanah selama ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

pangan masyarakat dan industri lokal. Pasar domestik yang menggunakan 

kacang tanah sebagai bahan baku utama antara lain PT. Garuda food Putra 

Putri Jaya, PT. Dua Kelinci, dan beberapa perusahaan berskala kecil di 

Kabupaten Pati dan sekitarnya.57 Sedangkan untuk industri perikanan, 

saat ini di Pati telah dibangun dan dioperasikan industri pengolahan ikan 

tangkap milik PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. Pabrik pengolahan ini 

semula hanya berkapasitas penyimpanan 4.000 ton, namun saat ini kapasitas 

penyimpanannya meningkat menjadi 25.000 ton. 58 

57 Potensi Pati. 12 Juli 2015, diakses dari http://bappeda.patikab.go.id/news-160- 

kondisi-dan-potensi-pati.html, pada tanggal 13 Juni 2017 

58 Di Pati Ada Pabrik Pengolahan Ikan Berkapasitas 25.000 ton, 10 Agustus 2016, 

diakses dari http://regional.kompas.com/read/2016/08/10/13435821/di.pati.ada. 

pabrik.pengolahan.ikan.berkapasitas.25.000.ton, pada tanggal 13 Juni 2017


Letaknya yang “tidak enak”, berada diujung timur pantai utara Jawa Tengah 

dan akses menuju Pati tidak semudah mengunjungi kota lain di Jawa 

Tengah seperti Purwokerto, Semarang, Solo apalagi Yogyakarta menyebabkan 

tidak banyak orang atau lembaga yang berminat untuk melakukan 

studi atau program kegiatan yang berkaitan dengan Peristiwa 65 di Pati. 

Dari Jakarta, jika menggunakan pesawat atau kereta api maka harus transit 

di Semarang untuk berganti dengan moda transportasi lain (taksi, bis, atau 

kendaraan pribadi) dengan waktu tempuh sekitar 2 sampai 3 jam. 

Hal ini mungkin yang menjadi salah satu faktor minimnya informasi mengenai 

hak asasi manusia di Pati, padahal sama seperti Kabupaten lain di 

Jawa Tengah, di Pati juga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan setelah 

Peristiwa 65. Banyaknya warga Pati yang menjadi korban pada peristiwa 

kekerasan 65/66 tidak lepas dari keberadaan Partai Komunis Indonesia 

(PKI) yang begitu kuat di Kabupaten Pati. 

Pada era reformasi kehidupan para korban cukup dinamis, kendati selama 

puluhan tahun mengalami represi. Mereka saling mencari satu sama lain 

untuk kemudian berkumpul dan berorganisasi. Walaupun sangat dinamis, 

korban di Pati dapat dikatakan seperti ‘berjalan sendirian’. Organisasi korban 

hanya Yayasan Penelitian Korban Pembantaian (YPKP) 65. Pati “sunyi 

sepi” dari aktifitas LSM yang menjalankan program HAM atau pengungkapan 

kebenaran. 

Berangkat dari situasi itulah kami memilih Pati menjadi salah satu lokasi 

riset dalam program ini. Hal lain yang menjadi alasan memilih Pati adalah 

masih adanya intimidasi atau pengawasan yang begitu ketat oleh aparat 

kepolisian dan tentara terhadap sejumlah korban 65 di Pati. Dengan menjadikan 

Pati sebagai salah satu lokasi riset, kiranya riset ini dapat memberikan 

kontribusi dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan Pati, 

utamanya mengenai realitas kehidupan para korban 65 Pati. 

Jika kita merunut ke belakang, pada akhir era 50an dan awal ‘60an Partai 

Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormas yang berafiliasi dengannya merupakan 

organisasi yang sangat popular di Kabupaten Pati. Maka tak heran 

jika banyak anggota masyarakat – terutama mereka yang berasal dari lapisan 

masyarakat kelas bawah seperti kaum tani, buruh tani, buruh perke- 

65


bunan, buruh pabrik dan pemuda kampung–tertarik untuk bergabung atau 

sekedar terlibat dengan kegiatan partai. Kegiatan-kegiatan partai (yang 

sebagian besar dijalankan oleh ormas yang terafiliasi) dianggap dekat dengan 

kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Aktifitas kesenian seperti bernyanyi, menari, ketoprak atau seni pertunjukan 

lainnya; kegiatan pertanian dan pemberantasan buta huruf merupakan 

sejumlah kegiatan organisasi yang begitu dekat dengan masyarakat, 

terutama masyarakat desa. Saat perayaan peringatan hari kemerdekaan 

atau hari besar lainnya, beragam pertunjukan seni dan budaya digelar. Kemeriahan 

dan kegembiraan menyelimuti kehidupan masyarakat. 

Situasi berubah ketika berita penculikan dan pembunuhan jenderal beredar 

di tengah-tengah masyarakat Pati. Terlebih ketika dikatakan PKI menjadi 

pelaku penculikan dan pembunuhan jenderal. Gerwani adalah organisasi 

pertama yang ‘dipukul’ melalui pemberitaan bahwa Gerwani terlibat dalam 

pembunuhan jenderal, menyilet tubuh, menyungkil mata dan memutilaasi 

kemaluan para jenderal sambil melakukan tari telanjang Harum Bunga. 

Pemberitaan-pemberitaan seputar penculikan dan pembunuhan jenderal 

melahirkan ketegangan di kalangan organisasi massa dan masyarakat 

pada umumnya. Akhirnya, sama dengan daerah-daerah lain yang menjadi 

daerah operasi penumpasan anggota dan simpatisan PKI, ketegangan yang 

ada di Pati-pun kemudian pecah manakala RPKAD memasuki wilayah Pati. 

Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap siapapun yang 

dianggap sebagai anggota atau simpatisan PKI pun dimulai. 59 

Ormas-ormas yang secara ideologi dan politik berseberangan dengan PKI 

dilibatkan demi efektifitas operasi penumpasan. Karena sifat operasi adalah 

‘penumpasan’, maka tidak sedikit operasi penangkapan berujung pada 

pembunuhan. Bahkan pembunuhan juga terjadi terhadap mereka yang sudah 

berstatus tahanan politik (tapol) dan berada di kamp penahanan atau 

penjara. Dari data yang kami peroleh, setidaknya terdapat 7 (tujuh) titik 

tempat pembantaian yang berhasil diidentifikasi oleh korban dan keluarga 

59 Rinto Tri Hasworo, Penangkapan dan Pembunuhan Setelah G-30-S, dalam Tahun 

yang Tak Pernah Berakhir, Memahami Pengalaman Korban 65: Jakarta, ISS, Elsam, 

TruK, 2004, hlm. 29 

66


korban. 60 Dari hasil investigasi tersebut menunjukkan bahwa lokasi tempat 

pembantaian umumnya adalah hutan atau perkebunan yang (saat ini) dikuasi 

oleh negara. 

Operasi penumpasan tidak hanya berdampak langsung terhadap yang ditangkap, 

namun juga terhadap anggota keluarga mereka. Seperti suami, 

isteri, orangtua, kakak ataupun adik serta orang-orang terdekat lainnya 

yang mereka kasihi. Jika yang ditangkap adalah tulang punnggung keluarga, 

maka keluarga akan kehilangan sumber nafkah mereka. Mereka tidak 

hanya harus mampu bertahan hidup, namun juga harus menghidupi anggota 

keluarga mereka yang berada di kamp penahanan. Secara berkala 

ataupun tidak mereka harus mengirimi makanan untuk anggota keluarganya 

yang menjadi tahanan politik (tapol). Sebab jatah makan bagi para 

tapol dari penjara bukan hanya minim dari segi jumlah dan protein, namun 

juga tidak layak dimakan. 

Selain harus mampu bertahan hidup dan menghidupi keluarganya yang 

menjadi tapol, para keluarga juga harus menghadapi stigmatisasi, cemoohan 

dan pandangan negatif dari para tetangga, termasuk pembatasan-pembatasan 

hak dalam berbagai bidang kehidupan, terlebih dalam 

bidang politik. Dalam kondisi yang demikian berat, tidak jarang anggota 

keluarga harus berhenti bersekolah, keluar atau dikeluarkan dari pekerjaan, 

menjadi buruh kasar, mengaburkan identitas atau asal usul, tercerai 

berai karena harus menumpang hidup dengan sanak saudara yang masih 

mau menampung mereka. 

Runtuhnya pemerintahan Soeharto dan lahirnya Era Reformasi tidak serta 

merta memulihkan kondisi dan martabat mereka. Para tapol masih tetap 

harus berjuang keras untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia dan 

sebagai warga negara. Perjuangan individual dan kolektif mereka lakukan. 

Ada yang berbuah manis namun tidak sedikit yang justru menjadi pukulan 

balik bagi mereka. Beberapa dari mereka bahkan masih hidup dalam peng- 

60 Di kawasan hutan HPH Pusung, Desa Grogolan, Kec. Dukuh Seti; Perkebunan 

Karet Batubantal, Desa Puncol, Kec. Dukuh Seti; Hutan HPH Perhutani-Lamin, 

Desa Rogaloh, Kec. Tlogowungu; Kawasan HPH Perhutani-Hutan Jenggot/Jegong, 

Desa Mantup, Kec. Jaken; Perkebunan Kopi Jolong, Desa Guwo, Kec. Tlogowungu; 

Kawasan HPH Perhutani – Brati, Desa Brati, Kec. Kayen; Kawasan HPH Perhutani 

– Hutan Panggang/Retekabang, Desa Brati, Kec. Kayen 

67


awasan aparatur Negara seperti kepolisian, TNI dan juga ketua RT. 

Sekalipun stigmatisasi, cemooh dan diskriminasi masih tetap terjadi, namun 

tidak dapat dimungkiri bahwa dalam era reformasilah tali kekang 

yang membelenggu kehidupan para mantan tapol dan keluarganya perlahan 

mengendur. Tenun kehidupan yang terkoyak selama puluhan tahun 

kembali mereka rajut. Keyakinan untuk kembali menjadi waarga negara 

seutuhnya mulai tumbuh, kendati penuh keraguan. Ragu, sebab tidak ada 

yang menjamin bahwa kelonggaran pada awal reformasi akan terus mereka 

peroleh sepanjang usia mereka sendiri dan usia anak cucu mereka. 

Di tengah era reformasi yang baru saja dimulai mereka kembali menyapa 

teman-teman senasib, menjalin kembali tali asih kepada sanak keluarga 

yang ‘menjauh’ karena tidak ingin menanggung risiko memiliki saudara 

tapol. Mereka melakukannya dengan penuh kehati-hatian, selain tidak 

ada jaminan bahwa era yang sudah berubah akan terus bergulir sepanjang 

waktu, juga masih sering digunakannya stigma atau tuduhan PKI dalam 

konstelasi politik nasional. Terutama pada masa pemilihan umum maupun 

pemilihan kepala daerah. 

Sambil menyapa teman yang tercerai berai dan merekatkan kembali hubungan 

keluarga, para tapol memberanikan diri untuk mengisi ruang-ruang 

politik yang mulai terbuka bagi mereka. Mereka mengorganisasi dalam 

berbagai organisasi korban dengan mandat dan tujuan yang berbeda-beda, 

mulai dari pengungkapan kebenaran, pemberdayaan ekonomi dan tujuan 

lain di bidang sosial kemasyarakatan. 

Dalam lingkup yang lebih kecil, eks tahanan politik di Pati mulai menampilkan 

identitas diri mereka sebagai korban. Bahkan, menjelang tahun 2000an 

sejumlah orang korban mulai menelusuri lokasi-lokasi yang diduga menjadi 

tempat pembantaian tapol. Lokasi-lokasi pembantaian yang berhasil 

mereka identifikasi diberikan tanda tertentu agar lebih mudah dikenali. 

Baik sebagai makam korban maupun sebagai lokasi pembantaian. 

Lokasi-lokasi pembantaian seperti menjadi rahasia umum bagi warga sekitar. 

Mereka menyebut lokasi itu sebagai kuburan PKI atau hutan PKI, sebab 

lokasi pembantaian memang berada di kawasan hutan atau perkebunan. 

68


Kedatangan mantan tapol ke lokasi-lokasi pembantaian seakan ‘mencairkan’ 

ketegangan masyarakat dengan lokasi. Jika sebelumnya lokasi pembantaian 

dianggap sebagai kawasan mistis dan politis, saat ini ketegangan 

itu tidak terlalu dirasakan. Warga desa tidak lagi menaruh curiga jika ada 

orang yang mengunjungi makam para korban. 

Kampanye Hitam Orba, Rusaknya Relasi Sosial dan 

Keluarga 

Kampanye hitam Orde Baru yang dimulai beberapa hari setelah Peristiwa G 

30 S, baik melalui siaran radio maupun media cetak (koran) Angkatan Darat 

– dan terus dilanjutkan sepanjang kekuasaannya – seakan melahirkan imajinasi 

baru di tengah mayarakat mengenai PKI. PKI diimajinasikan sebagai 

organisasi yang haus darah, amoral dan gemar memberontak. Tidak ada 

kisah bahwa PKI merupakan sebuah partai resmi dan besar serta pernah 

menjadi bagian dari proses kemerdekaan, kekuatan politik republik Indonesia, 

peserta Pemilu tahun 1955, di mana anggota-anggotanya terlibat dalam 

era kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan. 

Gerwani sebagai organisasi perempuan yang begitu maju pada jamannya 

diimajinasikan sebagai organisasi tempat berkumpulnya para perempuan 

tidak bermoral, anti Tuhan, kejam, tidak memiliki perikemanusiaan, penyungkil 

mata dan pemutilasi kemaluan jenderal dan masih banyak lagi 

predikat buruk yang disematkan pada Gerwani dan mantan anggotanya. 

Tidak ada kisah bahwa anggota Gerwani ambil bagian dalam proses perjuangan 

kemerdekaan, menjadi anggota parlemen, secara sukarela keluar 

masuk desa untuk memberantas buta huruf yang ‘diidap’ oleh lebih dari 

separuh bangsa Indonesia, memerangi perkawinan anak dan aktifitas lain 

yang memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa. 

Penguasaan terhadap lembaga pendidikan, penyiaran, pemberitaan semakin 

menebalkan pemahaman keliru tentang PKI, Gerwani, Pemuda Rakyat 

dan ormas-ormas kiri lainnya, utamanya mengenai Peristiwa G 30 S dan 

peristiwa-peristiwa setelahnya. Penyesatan sejarah tidak hanya mengaburkan 

pemahaman masyarakat tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada 

bangsanya, lebih dari itu: merusak relasi sosial yang ada di masyarakat, terlebih 

relasi tapol dengan keluarganya dan relasi tapol dengan masyarakat. 

69


Tetangga tidak mau menolong keluarga tapol yang sedang mengalami kesulitan 

karena khawatir dikait-kaitkan dengan Peristiwa ‘65. Teman sepermainan 

semasa kecil harus ‘menjaga jarak’ karena satu dari mereka menjadi 

tahanan politik. Anak-anak dikucilkan oleh teman dan tetangga karena 

orangtuanya terlkait dengan PKI atau menjadi tapol. Anak harus menghapus/dihapuskan 

latar belakang keluarganya karena orang tua mereka 

sebagai anggota atau simpatisan PKI. Istri kehilangan suami, suami kehilangan 

isteri karena salah satu dari mereka atau keduanya menjadi tapol. 

Sarni (lahir April 1949), saat Peristiwa G 30 terjadi masih duduk di bangku 

kelas 6 sekolah dasar (SD). 61 Selama bersekolah Sarni kerap berlatih menari 

dan menyanyi, baik di sekolah maupun di desanya. Sarni tidak tahu dari 

kelompok atau organisasi mana orang-orang yang mengajarinya menari. 

Seusianya saat itu tentu tidak mengetahui pentingnya mengetahui latar 

belakang para pelatih atau guru tarinya. Yang ia tahu hanya ia senang menari. 

Selain berlatih menari dan bernyanyi, Sarni juga kerap tampil dalam 

pementasan pada perayaan hari besar nasional, seperti peringatan Hari Kemerdekaan 

17 Agustus. 

Tidak lama setelah Peristiwa G 30 S, teman-teman dan orang-orang yang 

mengajarinya menari dan bernyanyi ditangkapi. Sarni tidak memiliki pemahaman 

yang cukup mengapa teman-teman dan orang-orang yang mengajarinya 

menari dan bernyanyi ditangkapi. Sarni lolos dari operasi penangkapan, 

karena saat itu ia masih SD. 

Setamat SD Sarni melanjutkan ke SMP. Sayangnya di kelas 2 SMP Sarni 

berhenti bersekolah dan menikah dengan laki-laki sekampungnya. Agustus 

1968, ketika perkawinannya baru berumur empat bulan dan tengah 

hamil muda anak pertamanya, Sarni ditangkap dan ditahan tanpa ia tahu 

alasan mengapa ia ditahan. Tidak hanya Sarni, suaminya pun kemudian 

ditangkap dan ditahan. 

Sarni harus menjalani masa-masa kehamilannya di dalam kamp penahanan. 

Pada masa penahanan itulah Sarni melahirkan anak pertamanya. 

Sarni diijinkan keluar dari kamp penahanan untuk menjalani persalinan. 

Setelah menjalani persalinan, Sarni kembali menjalani masa penahanan. 

61 Wawancara dengan Sarni, 10 September 2016 

70


Anak laki-laki yang baru beberapa hari lalu dilahirkannya terpaksa ia tinggalkan 

untuk kemudian dirawat oleh orangtuanya. 

Sarni dibebaskan tahun 1971. Sedangkan suaminya harus menjalani pembuangan 

di Pulau Buru. Setelah menjalani masa pembebasan Sarni kemudian 

menikah kembali dengan laki-laki lain. Suami Sarni pun demikian, 

setelah menjalani pembuangan di Pulau Buru, suami Sarni kemudian 

menikah dengan perempuan lain. 

Sarni dan suaminya adalah contoh nyata bagaimana mereka harus ‘bercerai’ 

lantaran situasi politik. Anak mereka pun kehilangan hak dasar sebagai 

manusia dan sebagai anak. Beruntung saat mereka sudah dibebaskan komunikasi 

antarmereka dapat kembali dibangun, termasuk komunikasi dengan 

anak mereka. Hanya saja anak Sarni tidak ingin masa lalu ia dan o- 

rangtuanya diungkit kembali. Masa lalu adalah masa-masa yang berat bagi 

kehidupan mereka. 

Kehancuran relasi suami isteri juga dialami oleh Slamet Iswandi, suami 

Sumini (71 tahun). Perkawinan Sumini dengan Slamet Iswandi merupakan 

perkawinan kedua bagi Slamet Iswandi. Perkawinan pertama Slamet 

Iswandi luluh-lantak ketika seorang tentara menjebloskannya ke dalam 

penjara dengan tuduhan terkait dengan PKI. Padahal jelas-jelas Slamet 

Iswandi adalah warga Nahdlatul Ulama (NU) dan keluarga besar Slamet 

Iswandipun warga NU. 

Ketika ditelisik, sederhana dan konyol sekali alasan tentara tersebut menjebloskan 

Slamet Iswandi ke penjara: isteri (pertama) Slamet Iswandi cantik, 

dan tentara tersebut ingin menikahinya. Benar saja, ketika Slamet Iswandi 

sudah berada di penjara, tentara tersebut menikahi isteri Slamet Iswandi. 62 

Sumini pertama kali bertemu suaminya ketika mereka sama-sama dibebaskan 

dari masa penahanan. Setelah bebas dan menikah, Sumini menjalin 

komunikasi yang baik dengan mantan isteri suaminya. Namun hubungan 

tersebut harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika Sumini dirawat 

di rumah sakit, mantan isteri suaminya pun menjenguk Sumini. Tentu 

di luar sepengetahuan sang tentara. 

62 Wawancara dengan Sumini, Pati, 14 Juli 2016 

71


Sebelum Peristiwa G 30 S, Sumini adalah seorang gadis remaja (belum 

genap 19 tahun) yang aktif di organisasi. Ia menjabat sebagai ketua ranting 

Gerwani di kampungnya. Berbagai kegiatan dia lakukan sepanjang menjadi 

anggota dan pengurus Gerwani. Beberapa kegiatan organisasi yang masih 

ia ingat dengan baik adalah ketika ia harus keluar masuk desa untuk mengajarkan 

warga desa membaca dan menulis. Apa yang Sumini lakukan merupakan 

program organisasi Gerwani dalam rangka pemberantasan buta 

huruf (PBH). 

Kegiatan lain di bidang pendidikan adalah mendirikan taman kanak-kanak. 

Jika program pendidikan anak usia dini (PAUD) baru dicanangkan beberapa 

tahun belakangan ini, pada era 1950an Gerwani sudah memulai pendidikan 

anak usia dini dengan nama TK Melati. Pendirian TK Melati bukan hanya 

sebagai respon Gerwani atas kondisi masyarakat yang membutuhkan sarana 

pendidikan bagi anak usia dini, namun juga sebagai upaya pemenuhan 

hak anak atas pendidikan. 63 Terlebih pada saat itu banyak warga negara Indonesia 

yang buta huruf dan tidak memiliki pendidikan yang memadai. 

Selain di bidang pendidikan, Sumini juga aktif dalam melakukan pembelaan 

terhadap kaum buruh dan kondisi pertanian di desanya. Di bidang 

perburuhan, Sumini melakukan pendampingan terhadap buruh tani yang 

upahnya dipotong/dicatut oleh para mandor. Dimana buruh bekerja selama 

tujuh hari tapi oleh sang mandor upah dibayarkan untuk 5 atau 6 hari kerja. 

Sumini tidak tahan dengan kondisi ini. Ia pun kemudian mengorganisir 

para buruh untuk melakukan pemogokan. Karena hanya pemogokanlah satu-satunya 

senjata yang dimiliki para buruh. 

Pengorganisasian yang dilakukan Sumini dan Gerwani membuahkan hasil. 

Melalui pemogokan terjadi negosiasi. Para mandor memenuhi tuntutan 

buruh untuk tidak melakukan pemotongan atau pencatutan terhadap 

upah mereka. Upah para buruh akan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari 

mereka bekerja. 

63 Dalam struktur organisasi Gerwani, pendirian dan peluasan Taman Kanakkanak 

merupakan salah satu bidang tanggung jawab Seksi Pembelaan Anak-anak 

Gerwani. Lihat Peraturan Dasar Gerwani yang disahkan dalam Kongres nasional 

ke IV Gerwani Desember 1961, hal.26 

72


Hal lain yang Sumini perjuangkan adalah melawan sistem ijon dan lintah 

darat. Sistem ini jelas hanya menguntungkan pemilik modal dan mencekik 

kehidupan para petani yang hidupnya sudah sulit menjadi lebih sulit. Melalui 

program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi maka lahirlah kesadaran 

baru untuk merumuskan bagaimana menghadapi sistem ijon dan 

lintah darat. 

Di sektor pertanian, ketika hama tikus menyerbu sawah-sawah petani di 

desanya, Sumini dan anggota Gerwani lainnya bersama dengan para petani 

desanya membuat sebuah gerakan, gerakan mengganyang tikus (germet). 

Malam hari mereka bergerak, membasmi tikus yang kerap memakan padi 

yang mulai menguning. Tikus-tikus sawah yang didapat kemudian mereka 

siangi untuk makan bersama setelah aksi Germet. 

Setelah Peristiwa G 30 S seluruh aktivitas yang dilakukan Gerwani hilang 

mengiringi pemberangusannya. Anggota dan pengurusnya diburu untuk 

ditangkap dan ditahan. Sumini tidak luput dari operasi penangkapan itu. 

Pada suatu malam yang nahas itu tempat persembunyiannya didatangi 

oleh sekelompok massa. Sumini ditangkap, dipukuli dan diseret massa. 

Dalam keadaan setengah sadar ia dilemparkan ke atas truk untuk dibawa 

ke Polres Pati. 64 

Sumini pulih kesadarannya setelah tiba di Polres Pati. Saat itu ia mendapati 

pakaian yang ia pakai sebelumnya sudah berganti dengan pakaian lain yang 

bukan miliknya. Ia yakin bahwa sepanjang tidak sadarkan diri (pingsan) dirinya 

mengalami penelanjangan. Suminipun kemudian menanyakan kepada 

petugas perihal pakaiannya yang sudah berganti. Petugas menjawab 

dengan ketus dan dingin bahwa pakaian Sumini sudah hilang. Tidak perlu 

dicari-cari, yang penting sudah berpakaian lagi. 

Dalam masa penahanan beberapa kali Sumini menjalani pemeriksaan, di 

Mapolres Pati maupun Markas Corp Polisi Militer (CPM). Dalam pemeriksaannya 

Sumini kerap mengalami penyiksaan, baik fisik maupun seksual. 

Pada suatu pemeriksaan, selain kerap mengalami pemukulan, ibu jari kaki 

Sumini pernah ditindih kaki meja kemudian beberapa orang pemeriksa 

menaikki meja dan berjingkrak di atasnya. Tidak tahan merasakan sakitnya 

64 Wawancara dengan Sumini, 14 Juli 2016 

73


penyiksaan, beberapa kali Sumini tidak sadarkan diri. 

Setidaknya dua kali Sumini mengalami penelanjangan saat diinterogasi. 

Para interogator yang terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian dan pemuda 

dari sejumlah ormas berdalih bahwa di paha Sumini terdapat gambar palu 

arit. Karena alasan itulah mereka menelanjangi Sumini. Tentu saja mereka 

tidak menemukan gambar dimaksud, sebab hal itu hanya dalih mereka 

untuk melakukan kekerasan seksual terhadap Sumini. Pola serupa mereka 

gunakan lagi pada pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya. 65 

Pada Februari 1971 Sumini dibebaskan dari kamp penahanan LP Bulu, Semarang. 

Bebas dari kamp penahanan tidak berarti Sumini dapat melakukan 

aktifitas secara normal. Kehidupan Sumini selalu diawasi. Setiap akan 

pergi ke luar kota ia harus mendapat ijin dari aparat kepala desa dan juga 

TNI. 66 

Berbekal keterampilan menjahit yang diperolehnya dari sesama tapol saat 

ditahan di LP. Bulu, Sumini mulai menata kembali kehidupan barunya. 

Sayangnya, sejumlah pelanggannya dipengaruhi agar tidak menjahitkan 

pakaian mereka kepada Sumini. Informasi Sumini adalah mantan tapol, 

mantan anggota Gerwani, PKI dan pengkhianat bangsa terus diembuskan. 

Menghadapi situasi seperti itu Sumini harus memutar otak. Ia memutuskan 

untuk keluar dari Pati. 

Kota semarang adalah pilihan Sumini untuk memulai kembali kehidupannya. 

Di kota tersebut ia memiliki seorang teman yang bersedia menampungnya. 

Sayangnya, untuk meninggalkan kota Pati ia harus memperoleh 

ijin dari aparatur keamanan setempat (Kodim). Ijin itulah yang tidak ia peroleh. 

Jalan kehidupan terasa makin sempit manakala ia ketahui di dalam 

KTP-nya terdapat tanda “ET”, eks tahanan politik. 

Pembatasan-pembatasan terhadap akses ekonomi juga pernah dialami 

65 Wawancara dengan Sumini, 15 Juli 2016 

66 Wawancara dengan Sumini, 11 September 2016 

74


Tarup (lahir April 1946). 67 Sebelum peristiwa 65 Tarup merupakan karyawan 

di sebuah koperasi yang ada di desanya. Tidak lama setelah peristiwa 65, 

Tarup ditangkap dan ditahan oleh tentara. Tahun 68 Tarup sempat dibebaskan 

dan dikenakan wajib lapor. Tahun 1969 Tarup kembali ditangkap 

dan ditahan selama beberapa minggu di kantor kodim Pati. 

Selama menajalani penahanan Tarup dikerjapaksakan oleh tentara. Banyak 

irigasi sawah dibangun oleh Tarup dan Tapol lainnya. Selain membangun 

irigasi atau sistem pengairan sawah, Tarup juga harus membangun sumur 

dan bak-bak penampungan air berukuran besar. Tidak ada makanan yang 

layak bagi Tarup tapol lain yang melakukan kerja paksa. Kalaupun mereka 

dapat bertahan hidup selama menjalani kerja paksa, itu semua karena 

mereka memperoleh kiriman makanan dari keluarga atau pemberian dari 

warga desa yang iba melihat para tapol. 

Di dalam keluarganya, selain Tarup, ayah Tarup juga ditahan karena keterlibatanynya 

dalam kelompok ketoprak yang berada dalam naungan Lekra. 

Kehidupan mereka yang sangat sederhana semakin sulit karena Tarup 

dan ayahnya sama-sama ditahan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ibunya 

dan juga ayahnya serta Tarup di penjara, maka ibunya menjual rumah 

dan tanah yang mereka miliki. Itupun belum dapat memenuhi kebutuhan 

Tarup selama di penjara. Maka Tarup pun bergantung pada tapol lainya 

yang memperoleh kunjungan dari keluarga mereka. 

Pada tahun 1974 Tarup dibebaskan. Seperti tapol pada umumnya, selepas 

pembebasanTarup tetap dikenakan wajib lapor. Untuk memulai hidup barunya 

Tarup mencoba bekerja. Ia sempat bekerja di sebuah pabrik garam, 

namun baru beberapa minggu bekerja ia diminta keluar dari pekerjaannya. 

Pemilik pabrik mendapaat intimidas dari pihak kemanan, jika tetap mempekerjakan 

Tarup maka pabriknya akan ditutup. Dengan berat hati dan berbekal 

pesangon seadanya Tarup keluar dari pekerjaannya. Setidaknya dua 

kali Tarup harus keluar dari pekerjaannya karena pemilik usaha memperoleh 

ancaman dari pihak keamanan. 

67 Wawancara dengan Tarup 09 September 2016 

75


Memulihkan Kembali Relasi yang Telah DIhancurkan 

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru Soeharto pada 21 Mei 1998 membawa 

perubahan besar bagi masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban. 

Peristiwa 65 sebelumnya menjadi tema sejarah yang paling dilarang untuk 

diperbincangkan, perlahan mulai dibicarakan secara terbuka. Para korbanpun 

kemudian menunjukkan identitasnya sebagai korban, bahkan di 

ruang-ruang yang sangat terbuka sekalipun. Sesuatu yang tidak mungkin 

terjadi di era Orde Baru. 

Sejumlah organisasi korban Peristiwa 65 bermunculan. Baik dalam bentuk 

lembaga penelitian maupun lembaga advokasi hukum dan pemberdayaan 

ekonomi. Demikian juga dengan halnya Pati. Korban-korban yang semula 

dibenamkan dalam lembah ketakutan mulai bermunculan dan berorganisasi, 

baik hanya sebagai wadah untuk berkumpul dengan sesama korban 

maupun sebagai alat perjuangan menuntut hak-hak dasar mereka yang 

dirampas selama puluhan tahun. 

Diawal tahun 2000 sejumlah korban di Pati mendirikan organisasi Yayasan 

Penelitian Korban Pembantai 65 (YPKP 65). Aktifitas yang dilakukan 

antara lain melakukan pendataan korban 65 yang ada di Pati; melakukan 

pertemuan anjangsana secara rutin; mengadakan acara-acara kebudayaan 

seperti nyekar, berkesenian (bernyanyi dan memain kangamelan) dan sejumlah 

aktifitas lainnya. 

Kegiatan organisasi korban di Pati yang melibatkan peserta dalam jumlah 

yang relatif besar dan tampil secara terbuka adalah pada tahun 2004, 

nyekar dan memorialisasi makam massal korban 65 yang berada di Desa 

Kalitelo, Tayu. Ratusan orang dari yang berasal dari sejumlah kecamatan 

yang ada di Pati dan perwakilan dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah 

berpartisipasi dalam acara tersebut. Selain akan berdoa di lokasi pembantaian 

dan pemakaman, para korban juga akan membuat tugu atau penanda 

sederhana di lokasi tersebut. 

Sayangnya acara tersebut tidak berhasil dilaksanakan. Iring-iringan ratusan 

korban dan keluarga korban 65 yang akan menuju lokasi dihadang oleh 

massa ormas yang didukung oleh aparatur militer. Massa yang beberapa 

76


diantaranya dapat diidentifikasi merupakan preman setempat melarang 

korban untuk memasuki areal pemakaman. Meskipun jumlah pezaiarah 

jauh lebih banyak, namun mereka memilih membatalkan acara tersebut 

dan kembali ke daerah masing-masing. 

Menariknya, sekalipun acara tersebut adalah mengunjungi lokasi pembantaian 

korban Peristiwa ’65 dan acara tersebut diinisiasi oleh korban dan 

keluarga korban, namun banyak peserta ziarah yang bukan berasal dari 

kalangan atau keluarga korban. Mereka adalah para tetangga korban ’65 

yang ingin tahu mengenai kebenaran Peristiwa pembantaian pada tahun 

’65 yang ada di daerah mereka. Antusiasme mereka tidak berbeda dengan 

korban ’65 dalam urusan pengungkapan kebenaran. 

Kegagalan untuk melakukan memorialisasi korban di Kalitelo tidak 

menyurutkan langkah para korban untuk tetap mengorganisasi diri. Mereka 

tetap melaksanakan pendataan mantan-mantan tapol yang berdomisili 

di Pati, mendata lokasi kuburan massal, mengadakan pertemuan-pertemuan 

rutin dan menyelenggarakan acara-acara kebudayaan. 

Pada April 2012 korban dan keluarga korban mengadakan acara Temu Kangen 

di rumah salah seorang korban di Desa Bulu Mulyo, Pati. Acara dihadiri 

oleh puluhan korban dan keluarga korban yang ada di Pati dan perwakilan 

dari sejumlah kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Di acara tersebut 

para korban melepas rindu dengan kawan lama yang memiliki nasib sama. 

Selain melepas rindu, acara tersebut juga diisi dengan penyampaian informasi 

mengenai hak korban di bidang kesehatan dari negara yang dapat 

diakses melalui program Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

Acara tersebut tidak hanya mendapat perhatian korban dan warga sekitar, 

namun juga dari lembaga kepolisian dan TNI. Sejumlah personil polisi dan 

TNI ditempatkan di sekitar lokasi untuk ‘menjaga keamanan’ acara. 

Partisipasi warga di sekitar tempat acara juga sangat baik. Mereka terlibat 

dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Para tetangga juga memberikan 

makanan ringan untuk suguhan acara. Lebih jauh dari itu, mereka pun 

menyediakan rumah mereka untuk tempat menginap peserta perwakilan 

dari kabupaten lain. Tidak ada kekhawatiran dari warga untuk terlibat dalam 

persiapan dan pelaksanaan acara, termasuk dalam memberikan tum- 

77


pangan penginapan untuk peserta acara dari kabupaten lain. Warga tahu 

bahwa acara tersebut adalah temu kangen mantan tahanan politik peristiwa 

’65. 

Acara Temu Kangen sangat meriah dan menghibur korban dan masyarakat 

sekitar. Para korban mengisi acara dengan bernyanyi dan menari diringi 

dengan musik gamelan. Para penyanyi, penari dan pemain gamelan adalah 

para aktifis yang sebelum peristiwa ’65 sudah aktif berkesenian. Acara 

tersebut seperti kilas balik bagi mereka. Mereka seperti kembali ke masa 

lalu, masa di mana mereka bebas mengekspresikan diri tanpa takut terkena 

stigma negatif dan berurusan dengan aparat keamanan. Perasaan haru dan 

bahagia menyatu. Hanya kegembiraan yang terpancar dari wajah mereka 

di acara itu. 

Bagi masyarakat, acara tersebut sama dengan acara-acara kebudayaan lainnya 

yang diadakan oleh masyarakat desa pada umumnya, yang membedakan 

adalah acara tersebut mendapat ‘pengawalan’ (lebih tepatnya ‘pengawasan’) 

dari kepolisian dan tentara dengan jumlah personil yang tidak 

lazim. Personil tentara dan polisi tersebar mulai dari tempat acara sampai 

jalan-jalan desa menuju tempat acara. 

Saat ini penerimaan masyarakat terhadap korban 65 jauh lebih baik jika 

dibandingkan dengan era Orde Baru. Hal ini dapat kita lihat dan rasakan 

dalam kehidupan sehari-hari, dimana tidak ada lagi jarak antara korban 

dengan masyarakat pada umumnya. Sejumlah korban bahkan diberi kepercayaan 

untuk menjadi ketua RT dan kepala desa, termasuk memimpin organisasi 

atau lembaga desa. 

Supardi misalnya, pada saat Peristiwa 65 terjadi baru berusia 23 tahun, ia 

merupakan anggota Pemuda Rakyat yang juga menjadi Pengurus Comite 

Resort Besar (CRB) Partai Komunis Indonesia. Ia juga aktif di kegiatan Lekra, 

utamanya dalam seni pertunjukan ketoprak. Setelah Peristiwa 65 ia 

ditangkap dan ditahan. Supardi mengalami pembuangan ke Pulau Buru 

setelah sebelumnya ia menjalani masa penahanan di Pati dan transit di 

Nusakambangan selama 5 bulan untuk selanjutnya dibuang ke Pulau Buru. 

Saat ini, sekalipun masyarakat desa mengetahui bahwa Supardi yang pada 

78


saat ini berusia 75 tahun adalah mantan tahanan politik dan anggota PKI, 

warga masyarakat di desanya seakan tidak peduli. Mereka tetap memberikan 

kepercayaan kepada Supardi untuk memimpin organisasi Gapoktan. 

Gabungan kelompok tani. Sebuah organisasi tani yang beranggotakan sejumah 

kelompok tani. Organisasi lain yang sampai saat ini masih diurus 

oleh Supardi adalah Koperasi Tani, Lembaga Pengadaan Air Miinum Masyarakat 

dan ketua kelompok Keyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Sedangkan organisasi lain yang pernah dipimpin oleh Supardi adalah 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Supardi memimpin organisasi ini 

selama satu periode. Ia tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai ketua, 

sebab pendidikan terakhir Supardi hanya lulus Sekolah Rakyat (SR, setara 

SD). Tingkat pendidikan Supardi tidak memenuhi ketentuan baru untuk 

menjadi ketua BPD. 68 

Pada 1985 hingga 2001 Supardi dipercaya sebagai ketua RT. Saat ini pun 

Supardi masih dianggap seabagai tokoh masyarakat desa. Di mana Supardi 

selalu dilibatkan dalam masalah-masalah maupun tata kelola desanya. 

Semua jabatan yang diemban Supardi bersifat pengabdian. Supardi tidak 

keberatan kendati ia tidak memperoleh keuntungan finansial dari jabatan 

yang diembannya. 

Penerimaan masyarakat terhadap mereka yang memiliki kaitan dengan peristiwa 

65 (tapol) juga dirasakan oleh Handoyo. Handoyo lahir pada April 

1965. 69 Saat kedua orantuanya ditangkap usia Handoyo masih bayi yang 

belum genap setahun. Karena tidak ada yang mengasuh dan masih sangat 

memerlukan pengasuhan seorang ibu, maka Handoyopun mengikuti ibunya 

di penjara. Di usianya yang masih bayi Handoyo hidup dan tumbuh 

bersama para tapol di dalam penjara. Pada saat itu Handoyo belum memiliki 

kesadaran mengenai lingkungan tempat tinggalnya. Seperti anak-anak 

seusianya, yang ia tahu hanya bermain, tertawa dan menangis jika mengalami 

hal-hal yang tidak menyenangkannya. 

Di dalam penjara Handoyo berinteraksi dengan para tapol yang merupa- 

68 Wawancara dengan Supardi, Pati, 13 Juli, 11 September 2016, 

69 Wawancara dengan Handoyo, Pati, 13 Juli 2016 

79


kan teman-teman ibunya, Selain berinteraksi dengan para tapol, Handoyo 

juga kerap bermain dengan anak-anak tentara dan petugas penjara (sipir). 

Saat memasuki usia sekolah Handoyo kemudian tinggal bersama neneknya. 

Di sekolah ia kerap diejek oleh beberapa orang temannya sebagai anak 

PKI. Namun ejekan teman-temannya tidak membuat Handoyo surut untuk 

tetap bersekolah. Ejekan dan cibiran teman-temannya justru memotivasi 

Handoyo untuk terus giat bersekolah. Gelar sarjanapun kemudian dapat ia 

raih. 

Handoyo aktif di sejumlah organisasi kemasyarakatan, terlibat dalam berbagai 

kegiatan advokasi masyarakat terkait isu hukum dan HAM. Selama 

menjalankan kegiatannya tidak ada hambatan yang dialami Handoyo terkait 

statusnya sebagai anak tapol. Handoyo diterima oleh komunitasnya. 

Bahkan, yang lebih menarik adalah awal 2016, melalui proses pemiihan 

langsung yang demokratis Handoyo terpilih sebagai kepala desa. Baik saat 

proses pemilihan maupun selama menjabat sebagai kepala desa, Handoyo 

tidak pernah ‘diserang’ oleh isu PKI. Warga dan masyarakat yang memilihnya 

tahu bahwa Handoyo merupakan anak dari tapol. Namun hal itu tidak 

menjadi pertimbangan warga untuk memilih dan menghormati Handoyo 

sebagai kepala desa. 

Semua korban yang kami wawancarai tidak satupun menceritakan bahwa 

mereka saat ini masih mengalami penolakan oleh masyarakat. Warga masyarakat 

yang hidup berdampingan dengan korban tetap menerima korban 

dan keluarganya sebagai bagian dari komunitasnya. Bahwa korban pernah 

menjadi tapol seakan hanya sebagai pengetahuan bagi para tetangga korban. 

Status sebagai mantan tapol bukan lagi hambatan bagi mereka untuk 

berinteraksi. 

Sumini yang pada masa-masa awal pemebebasannya mengalami pengucilan 

dan cibiran, saat ini dapat menjalani hidup secara normal. Sumini berjualan 

berbagai kebutuhan rumah tangga di pasar seperti pedagang pada 

umumnya. Sumini tidak lagi mengalami pengucilan di pasar sebagaimana 

yang pernah ia alami puluhan tahun lalu. Tidak ada kekhawatiran orang 

untuk berbelanja ke warung Sumini. Masyarkat menerima Sumini sebagai 

Sumini, bukan sebagai mantan tapol. 

80


Hal menarik dari pengalaman Sumini adalah ketika Sumini tampil dalam 

sebuah talk show di salah satu stasium tv swasta. Banyak tetangga yang 

menyaksikan acara tersebut. Para tetangga menyimak kisah hidup Sumini 

yang disampaikannya pada acara tersebut. Setelah tayangan tersebut banyak 

tetangga yang kemudian bertanya lebih jauh mengenai pengalaman 

Sumini pada kurun waktu 60an. Dari mereka ingin mengetahui cerita yang 

sesungguhnya mengenai Gerwani, Peristiwa 65, pengalaman kekerasan 

dan penahanan yang pernah dialami Sumini. 

Sumini menjadi sumber informasi warga di sekitar tempat tinggalnya yang 

ingin mengetahui apa yang terjadi pada tahun 65. Setelah diceritakan, tidak 

ada perubahan sikap atau pandangan negatif terhadap Sumini. Mereka justru 

bersimpati dan mengagumi Sumini dengan berbagai pengalaman hidup 

yang dilaluinya. Sumini tetap aktif ambil bagian dalam berbagai kegiatan di 

tempat tinggalnya, termasuk menjadi anggota PKK. 

Kembali Menjadi Warga Negara 

Perubahan situasi politik dan hukum pasca gerakan reformasi memberikan 

arti penting pada korban dan keluarga korban. Berbagai pembatasan hak 

mantan tahanan politik di berbagai bidang kehidupan perlahan mulai diretas. 

Dalam bidang politik misalnya, hak memilih terlebih dipilih dalam proses 

pemilihan umum merupakan sebuah kemewahan tersendiri bagi para 

mantan tapol. Era reformasi memberikan harapan baru bagi mantan tapol 

untuk memperoleh pemulihan hak politik. 

Momentum reformasi digunakan oleh sejumlah mantan tapol untuk 

menuntut pemulihan hak politik mereka melalui jalur judicial review terhadap 

pasal 60 huruf g undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 

Umum ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut diatur bahwa calon 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi 

syarat (g): ”bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 

lndonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat 

langsung ataupun tak langsung dalam G.30.S./PKI. atau organisasi terlarang 

lainnya”. 

Setelah melewati proses persidangan, Melalui Putusan No. 011-017/ 

81


PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan 

judicial review yang diajukan para korban. Itulah tonggak baru dalam sejarah 

politik pemilihan umum kita. Korban yang selama puluhan tahun tidak 

memiliki hak untuk dipilih, oleh putusan tersebut hak-hak politik mereka 

kembali dipulihkan. 

Hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum merupakan 

pemberian identitas baru sebagai warga negara. Lewat keikutsertaannya 

dalam pemilihan umumlah para korban dapat memaknai arti sebagai warga 

negara secara utuh. Bukan lagi sebagai warga negara kelas dua, kelas tiga 

atau kelas-kelas lain yang menunjukkan pembedaan oleh negara. 

Sumini begitu memberikan makna yang mendalam terkait hal ini. Ia membayangkan 

peristiwa puluhan tahun lalu. Jangankan memiliki hak memilih 

dan dipilih dalam pemilihan umum, memberikan suara dalam proses 

memilih kepala desa saja Sumini dan tapol lainnya tidak diperkenankan. 

Jika pemilihan kepala desa tiba, Sumini hanya menyaksikan para tetangganya 

berbondong-bondong menggunakan angkot dan dokar menuju ke 

tempat pemilihan kepala desa. 

Dalam peristiwa tersebut, Heru, anak bungsu Sumini yang lahir pada Januari 

1981 dan masih duduk di bangku kelas lima sekolah dasar bertanya, 

mengapa ibunya tidak ikut naik dokar seperti para tetangganya. Sang anak 

tentu tidak tahu bahwa para tetangga berbondong-bondong naik dokar 

lantaran ingin memilih kepala desa, dan ibunya tidak ikut dalam rombongan 

dokar karena tidak punya hak memilih kepala desa. Anak Sumini terlalu 

kecil untuk menerima penjelasannya. Demi menghibur perasaan anak 

dan perasaannya sendiri, Sumini pun mengajak anaknya naik dokar. Bukan 

menuju tempat pemilihan kepala desa tentunya, tapi sekedar keliling kota. 

Rekonstruksi Sosial di Hadapan Negara 

Era reformasi memang memberikan sumbangsih besar bagi perubahan 

politik dan hukum Indonesia yang berdampak pula pada perikehidupan 

mantan tahanan politik dan keluarganya. Pembatasan ruang-ruang kehidupan 

bagi para mantan tapol yang sudah dipraktekkan selama puluhan 

tahun perlahan mulai dihilangkan. Para mantan tapol yang berpuluh tahun 

82


dibungkan, ‘bersembunyi’ dan menutup rapat masa lalunya mulai berani 

tampil dengan identitasnya sebagai mantan tapol, korban ’65. 

Kehidupan sosial para mantan tapol pun tak ubahnya seperti masyarakat 

pada umumnya. Tidak ada lagi sekat-sekat atau kekhawatiran untuk berinteraksi 

satu dengan yang lain. Latar belakang sebagai tapol bukan menjadi 

beban atau halangan dalam melakukan interaksi sosial. Stigma buruk yang 

pernah dilekatkan pada diri mantan tapol dan keluarganya seakan hapus 

oleh realitas kehidupan bahwa mereka adalah manusia biasa, sama seperti 

manusia pada umumnya yang hidup di tengah masyarakat. 

Lain masyarakat lain pula aparatur negara. Ketika masyarakat sudah ‘berdamai’ 

dengan masa lalu, justru aparatur negara yang masih hidup dalam 

bayang-bayang masa lalu yang semu, begitu percaya dengan ‘hantu’ PKI. 

Ekspresi mereka menyikapi ‘hantu’ PKI menjadi tidak masuk akal. Sumini, 

Supardi dan Handoyo adalah tiga orang mantan dan anak tapol yang hingga 

saat ini masih kerap ditelpon atau didatangi intel kepolisian dan kodim. 

Handoyo, sekalipun saat ini ia sudah menjadi kepala desa yang berarti pula 

sebagai bagian dari struktur negara, namun bukan berarti Handoyo bebas 

dari pengawasan. Hingga laporan ini dibuat Handoyo masih kerap menerima 

telepon dari intel, baik dari intel kepolisian maupun TNI. Beberapa 

dari mereka mengaku dari Kesbangpol Pemda Pati, namun setelah dilakukan 

cross check ternyata anggota TNI. Pertanyaan menyelidik yang biasanya 

diajukan kepada Handoyo antara lain posisi Handoyo saat itu, apakah 

(akan) menghadiri acara tertentu di daerah tertentu, kegiatan-kegiatan 

yang sedang atau akan dilakukan. Selain bertelpon, pernah juga beberapa 

orang intel berkunjung ke rumah Handoyo. 

Sama halnya dengan Handoyo. Supardi juga mengisahkan bahwa rumahnya 

pernah didatangi seorang intel pada tengah malam. Kepada Supardi si 

intel menanyakan perihal pertemuan PKI dan pembagian kaos palu arit di 

Yogyakarta. Mendapati pertanyaan seperti itu Supardi marah kepada intel 

tersebut. Baginya tidak ada alasan sang intel menanyakan hal itu kepada 

Supardi. Pertama, karena Supardi sama sekali tidak mengetahui pertemuan 

itu. Kedua, jika acara diadakan di Yogyakarta mengapa justru Supardi yang 

berdomisili di Pati yang ditanyakan. Dan jika si intel tahu ada pembagian 

83


kaos palu arit mengapa polisi dan tentara tidak langsung saja menindaknya. 

Kunjungan intel ke rumah Supardi bukan hanya kali itu saja, sebelum dan 

sesudahnyapun rumah Supardi sering didatangi intel dengan berbagai a- 

lasan dan bermacam pertanyaan yang berkaitan dengan aktifitas korban 65 

di Pati. Selain mendatangi rumah, para intel juga kerap memonitor Supardi 

dan aktifitas korban 65 melalui telepon. Lewat telepon para intel kerap 

menanyakan kegiatan dan keberadaan Supardi saat itu. 

Lain lagi kisah Sumini. Sekalipun Sumini seorang perempuan tua, namun 

pengawasan terhadap aktifitas Sumini tidak luput dari pengawasa intel 

dan anggota polisi serta anggota TNI yang tinggal di depan rumah Sumini. 

Pengawasan terhadap Sumini makin meningkat ketika ia tampil di tv dan 

mengikuti acara Simposium Peristiwa 65 yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 

Jika Sumini tidak tampak di rumah barang satu dua hari, maka anggota polisi 

dan TNI yang tinggal di depan rumah Sumini menanyakan keberadaan 

Sumini kepada anak atau menantu Sumini. Jika Sumini diketahui berada di 

Jakarta, maka bermacam pertanyaan akan diajukan kepada Sumini sekembalinya 

ia dari Jakarta. Kegiatan Sumini di Jakarta seakan menjadi bagian 

penting dari keseluruhan pengawasan terhadap Sumini. 

Pernah satu ketika Sumini tidak terlihat di rumah. Sang intel bertanya kepada 

anak Sumini dan diberi tahu bahwa Sumini tidak di sedang berada di 

Jakarta. Sumini hanya pergi ke suatu arisan yang masih berada di Pati. Si 

intel tidak percaya, ia pun meminta alamat tempat arisan. Tidak diduga, 

sang intel benar-benar mendatangi tempat arisan untuk memastikan kebenaran 

informasi bahwa Sumini sedang arisan di Pati, bukan sedang berada 

di Jakarta. 

Selain mendapatkan pengawasan yang ketat dari aparat kepolisian dan militer, 

Sumini juga masih mendapat diskriminasi oleh ketua RT setempat, 

Jika warga lain dapat setiap saat bebas mengadakan pertemuan apapun di 

rumahnya, namun tidak demikian bagi Sumini. Sumini harus memperoleh 

selembar ijin mengadakan pertemuan yang diberi tanda tangan dan stem- 

84


pel RT. 70 Ketua RT hanya menjelaskan bahwa ijin digunakan agar tidak ada 

tuduhan macam-macam terhadap pertemuan yang dilakukan di rumah 

Sumini. 

Penutup 

Proses pemulihan relasi sosial korban ’65 dengan masyarakat di sekitarnya 

secara nyata sudah terjadi. Relasi yang ‘tegang’ dan penuh syak wasangka 

berpuluh-puluh tahun berangsur-angsur sirna. Era reformasi dan keterbukaan 

informasi tentu memiliki andil yang sangat besar dalam proses ini. 

Jika dahulu sumber pemerintah menjadi sumber tunggal dalam narasi Peristiwa 

’65, pada era reformasi posisi tersebut sudah tidak dapat dipertahankan 

lagi. Sebab berbagai sumber mengenai Peristiwa ’65 banyak bertebaran 

dan mudah diakses, baik secara maya maupun nyata. 

Situasi inilah yang meruntuhkan narasi tunggal Peristiwa 65 yang sudah 

berlangsung berpuluh tahun. Situasi ini juga yang membentuk relasi sosial 

antara korban dengan masyarakat di sekitarnya. Peristiwa 65 bukan hal 

tabu lagi untuk diperbincangkan di warung kopi, di lorong-lorong sempit 

kampung. Kuburan massal korban pun tidak melulu diselimuti hal mistis 

dan politis yang berpuluh tahun menyelimuti warga di sekitarnya. Kuburan 

massal korban sudah diperbincangkan dengan gaya bicara yang ringan dan 

santai, tidak perlu lagi berbisik-bisik. Yang dahulu menjadi rahasia umum, 

kini menjadi pengetahuan umum. 

Korban dan keluarga korban yang dahulu membatasi diri untuk berinteraksi 

kini berani tampil dengan identitasnya sebagai korban, sebagai mantan 

tapol. Dan masyarakat menerimanya. Jabatan struktural di masyarakat 

yang dahulu ‘diharamkan’ untuk diduduki oleh mantan tapol (termasuk 

keluarganya) kini sudah dapat diduduki oleh mereka. Tidak ada kekhawatiran 

mengenai hantu PKI walaupun yang menjabat posisi tersebut adalah 

mantan tapol, mantan anggota PKI. 

Sayangnya, relasi sosial yang mulai pulih antara korban dengan masyarakat 

tidak berbannding lurus dengan relasi para korban dengan negaranya. 

Perubahan norma (baru) dalam hukum positif – yang lebih menjamin pe- 

70 Wawancara dengan Sumini, Pati, 23 Februari 2017 

85


menuhan hak-hak dasar para tapol – seakan hanya sebatas formalitas yang 

tidak dapat dihindari lagi oleh negara dalam perikehidupan saat ini. Faktanya, 

negara melalui aparatur sipil dan militernya masih mengawasi aktifitas 

para korban dalam mengekspresikan hak-haknya, baik sebagai korban 

maupun sebagai warga negara. Padahal hak itu dijamin dalam konstitusi 

dan hukum positif. 

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan untuk menyingkap mengapa 

Negara lewat aparaturnya, baik sipil, kepolisian maupun TNI masih masih 

terus memberikan ‘pengawasan’ terhadap aktifitas korban 65 di Pati, individu 

maupun kelompok. Jika pengawasan dilakukan dengan dalih adanya 

organisasi korban seperti YPKP 65, di daerah lain pun terdapat YPKP 

65 dan organisasi korban lainnya seperti LPRKROB, Pakorba dan lain-lain, 

namun mereka (setidaknya di wilayah riset Solo dan Bali) tidak mengalami 

perlakuan seperti Pati. 

Kemungkinan-kemungkina lain bias saja kita ajukan. Misalnya, untuk 

menjaga pertumbuhan perekonomian Pati maka perlu dijaga keamanan 

dari berbagai ‘potensi bahaya’ yang bisa mengganggu iklim innvestasi di 

Pati. Mengingat di Pati terdapat industri pengolahan makanan (kedelai dan 

kacang-kacangan), industri pengolahan ikan, pabrik gula, industri logam, 

pelabuhan ikan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. 

Tentu perlu riset lain untuk menyingkap alasan Negara merasa perlu mengawasi 

korban 65 di Pati. Riset yang kami lakukan jelas tidak tidak mampu 

menyingkap pertanyaan-pertanyaan itu, karena riset ini memang hanya 

didedikasikan untuk mengungkap rekonstruksi sosal yang dilakukan oleh 

korban dan keluarga korban. Karenanya riset ini tidaklah menjangkau dimensi 

di luar rekonstruksi sosial yang telah terjadi antara korban dan masyarakat.*** 

86

Kesimpulan dan Harapan 

Dari pembahasan penataan kembali relasi sosial para korban/penyintas di 

tiga daerah yakni Bali, Pati dan Solo bisa dikatakan bahwa sepanjang kami 

melakukan penelitian dan wawancara dari aktivitas keluarga korban, mereka 

sudah lama dapat diterima oleh masyarakat lingkungannya. Selain itu, 

harapan korban/penyintas terhadap putra-putri mereka dan generasi selanjutnya 

agar bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan 

yang memadai, maka generasi mendatang dapat melihat sisi yang 

berbeda, menghormati perbedaan, serta bersikap toleran. 

Korban/penyintas senantiasa mengabdi kepada lingkungan masyarakatnya. 

Misalnya di Gianyar, Bali, korban/penyintas menyelenggarakan latihan 

pertunjukan kesenian gong. Berlatih pertunjukan gong itu dimaksudkan 

agar para remaja dapat memahami dan mempraktekkan kebudayaan 

Bali. Demikian pula penyelenggaraan perpustakaan publik yang disebut 

sebagai Taman Baca Kesiman agar pemuda-pemudi dapat meningkatkan 

minat baca. Dengan membaca buku mereka membuka peluang untuk memecahkan 

masalah. 

Sementara itu, di kota Solo korban/penyintas menyelenggarakan nyadran 

yakni upacara mengenang dan mendoakan orang yang sudah meninggal. 

Upacara ini seringkali dilakukan ketika menjelang bulan puasa. Namun, 

nyadran yang diselenggarakan para korban/penyintas dilakukan di Jembatan 

Bacem. Sekitar Oktober hingga Desember 1965 ratusan orang dibunuh 

di atas jembatan tersebut. Mereka dibunuh atas tuduhan ikut serta dalam 

kudeta 1965 peristiwa Lubang Buaya. Dalam acara nyadran tahun 2005 korban/penyintas 

yang datang di Jembatan Bacem tidak hanya dari Solo, tetapi 

juga dari Pati, Klaten dan Madiun. 

Banyak keluarga korban/penyintas datang ke Jembatan Bacem untuk pertama 

kalinya. Mereka di sana berdoa bagi orang yang dicintai agar arwahnya 

dibebaskan dan dapat diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Selain 

itu, mereka yang hadir di upacara nyadran itu tidak hanya orang-orang 

tua sezaman peristiwa itu, namun generasi muda baik mereka keturunan 

langsung para korban yang dibunuh maupun yang ingin mengetahui peris-


tiwa Jembatan Bacem yang sebenarnya. Lintas generasi ini telah bersepakat 

bahwa orang-orang yang tewas dalam pembantaian itu tidak bersalah 

dan titik kebenaran itu perlu menjadi lembaran sejarah baru. 

Sementara itu, di Pati para korban/penyintas bergabung dengan kelompok 

petani yang menamakan perkumpulannnya yaitu Gapoktan (Gabungan 

Kelompok Tani). Mereka mempunyai kepiawaian belajar dan mempraktekkan 

pertanian di Pulau Buru, Kepulauan Maluku. Pulau Buru di akhir 

1960-an belum menjadi wilayah pertanian, para tapol kemudian mengubah 

dengan kerja keras menjadi lumbung padi. Setelah kembali ke Pati korban/ 

penyintas membantu para petani membangun irigasi, sistem pengairan 

yang tidak bisa ditawar untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas. 

Selain itu, korban/penyitas di Pati telah mulai berorganisasi secara terbuka. 

Mereka juga mulai mengurus dan merawat makam korban peristiwa 

1965 yang dibunuh dengan tuduhan sebagai simpatisan PKI. Sebelumnya 

makam itu telah menjadi rahasia umum sebagai kuburan massal. Sekarang 

ini, keluarga dari korban sudah mulai menyekar di makam tersebut. Juga, 

para korban/penyintas sejak 1980-an mereka mengabdi sebagai ketua RT, 

bendahara RT dan bahkan ketua RW untuk waktu yang lama. 

Aktivitas para korban/penyintas di pelbagai bidang di masyarakat kadangkala 

masih dicurigai oleh organisasi massa dan pemerintah sebagai upaya 

untuk membangun kembali organisasi bernama PKI. Tuduhan semacam ini 

tidak masuk akal. Tampaknya kecurigaan semacam itu merupakan kekhawatiran 

dari para pelaku yang secara terus-menerus mendapatkan keuntungan 

jika stigma “PKI” tetap berlaku bagi para korban/penyintas. Dalam 

kesempatan ini kami merekomendasikan bahwa kegiatan berkumpul para 

korban/penyintas tidak perlu dikhawatirkan, bahkan sampai dihentikan 

untuk dilarang. Karena aktivitas pengabdian mereka di masyarakat sudah 

diterima. Mereka membuktikan selama bertahun-tahun pengabdian mereka 

kepada masyarakat sebagai titik kebenaran. 

Selain itu, kami juga menegaskan bahwa para korban/penyintas di tiga 

daerah itu telah sepuh. Kondisi ini juga berlaku bagi korban/penyintas di 

wilayah lain di Indonesia. Usia mereka sekarang ini antara 60an tahun dan 

80an tahun. Negara perlu memberikan perlindungan kesehatan bagi se- 

88


genap keluarga korban. 

Terakhir, kami perlu menekankan di sini perlunya klarifikasi sejarah terhadap 

ruang-ruang formal. Artinya perlu memperjelas sebuah gedung 

sebelum 1965 sebagai apa fungsinya dan setelah peristiwa kekerasan 1965 

gedung tersebut apa kegunaannya dan siapa yang memiliki. Atau kuburan-kuburan 

massal yang masih belum jelas, perlu diklarifikasi siapa saja 

yang dikuburkan dan sebagai apa status dan latarbelakang orang tersebut. 

Namun, di Indonesia pekerjaan seperti itu senantiasa didera teror dan intimidasi. 

Bagaimana pun klarifikasi sejarah sangat diperlukan bagi generasi 

bangsa selanjutnya agar mereka dapat memaknai peristiwa kekerasan 1965 

terhadap masyarakat Indonesia dan supaya peristiwa kekerasan itu tidak 

berulang kembali.*** 

89

Daftar Pustaka 

Buku 

Cribb, Robert, Soe Hok Gie dkk. “Bali,” dalam Robert Cribb (ed). Pembantaian 

PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003. 

Dewa (Soe Hok Gie). “Pembantaian di Bali,” dalam Robert Cribb (ed). Pembantaian 

PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003. 

“Ngaben Tanpa Tubuh: Tragedi ’65 dan Pariwisata Bali,” dalam Anak Agung 

Gde Putra (et.al). Pulangkan Mereka: Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa 

di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012. 

“Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah Setelah Peristiwa G-30-S,” 

dalam Rinto Tri Hasworo, Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Memahami Pengalaman 

Korban ’65. Jakarta: ISSI, Elsam, TruK, 2004. 

Robinson, Geoffrey. Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik. Yogyakarta: 

LKiS, 2006. 

Setiawan Hersri. Kidung Untuk Korban. Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks 

Tapol Solo (Solo: Parkorba, 2009). 

Suwignyo, Agus. Breach in the Dike Regime Change and the Standardization 

of Public Primary-School Teacher Training in Indonesia 1893-1969. 

Disertasi Ph.D Universiteit Leiden, 2012. 

Wardana, Agung dan Roberto Hutabarat (eds.). Melawan Lupa: Narasi-narasi 

Komunitas Taman 65 Bali. Denpasar: Taman 65 Press, 2012. 

Wiradi Gunawan. Landreform di Indonesia (Jakarta: KPA, 2003). 

___________________ Aku Eks Tapol. (Jogjakarta: Galang Press, 2003).


Wawancara 

Wawancara M. Fauzi dengan Agung Alit, 18 Agustus 2016 dan 27 Maret 

2017. 

Wawancara M. Fauzi dengan Agus, 18 Agustus 2016. 

Wawancara M. Fauzi dengan Jro, 17 Agustus 2016. 

Wawancara M. Fauzi dengan Mayun, 29 Maret 2017. 

Wawancara M. Fauzi dengan Natar, 15 Agustus 2016 dan 26 Maret 2017. 

Wawancara M. Fauzi dengan Rentang, 17 Agustus 2016. 

Wawancara M. Fauzi dengan Rumini, 29 Maret 2017. 

Wawancara M. Fauzi dengan Santa, 16 Agustus 2016. 

Wawancara M. Fauzi dengan Yanto, 18 Agustus 2016. 

Wawancara Razif dengan Supeno, Solo, 14 Juli 2016 

Wawancara Razif dengan Sumidi, Solo, 14 Juli 2016 

Wawancara Razif dengan Subandi, Solo, 23 Juli 2016 

Wawancara Rini dengan Utari, Solo, 23 Juli 2016 

Wawancara Rini dengan Kaminah Solo, 23 Juli 2016 

Wawancara Razif dengan Sri Kitri, Solo, 14 Juli 2016 

Wawancaraa Razif dengan Mulyadi Solo, 15 Juli 2016 

Wawancara Razif dengan Supeno, Solo, 13 Maret 2017 

91


Wawancara Rinto Tri Hasworo dengan Sumini, 15 Juli 2016, 11 September 

2016, dan 23 Februari 2017 

Wawancara Rinto Tri Hasworo dengan Sarni, 10 September 2016 

Wawancara Rinto Tri Hasworo dengan Supardi, 13 Juli 2016 dan 11 September 

2016 

Wawancara Rinto Tri Hasworo dengan Handoyo, 13 Juli 2016 

Wawancara Rinto Tri Hasworo dengan Tarup, 09 September 2016 

Arsip 

Peraturan Dasar Gerwani hasil Kongres ke IV Gerwani Desember 1961 

Internet 

Kondisi Geografis Pati, 2 November 2015,diakses dari https://www.patikab. 

go.id/v2/id/kondisi-geografis/, pada tanggal 13 Juni 2017 

Potensi Pati. 2 November 2015, diakses dari https://www.patikab.go.id/v2/ 

id/potensi-pati, pada tanggal 13 Juni 2017. 

Potensi Pati. 12 Juli 2015, diakses dari http://bappeda.patikab.go.id/news- 

160-kondisi-dan-potensi-pati.html, pada tanggal 13 Juni 2017 

Di Pati Ada Pabrik Pengolahan Ikan Berkapasitas 25.000 ton, 10 Agustus 

2016, diakses dari http://regional.kompas.com/read/2016/08/10/13435821/ 

di.pati.ada.pabrik.pengolahan.ikan.berkapasitas.25.000.ton, pada tanggal 

13 Juni 2017 

92

Rekonstruksi Sosial Korban Tragedi Nasional 1965 di Solo, Pati, dan Bali

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template ?