Views
1 week ago

10

SABTU

SABTU 10 FEBRUARI 2018 TAK BERPIHAK PADA KONSUMEN DPRD Minta BPOM Bersikap Tegas Ist Pengintegrasian Data Menuju Medan Smart City MEDAN-M24 Pengintegrasian data harus didasari atas komitmen dan keinginan bersama, sehingga dapat saling mengisi demi kemajuan Kota Medan. Hal itu disampaikan Sekda Kota Medan, Ir Syaiful Bahri saat memimpin Rapat Pengintegrasian Data Organisasi Perangkat Daerah dan Pengisian Kuesioner Gerakan 100 Smart City, di Kantor Walikota Medan, Jumat (9/2). "Kita harus punya komitmen untuk melakukan pengintegrasian data, tujuannya agar Pemko Medan memiliki satu sistem data yang saling terintegrasi," ujarnya. Diharapkannya, dengan adanya sistem ini dapat mempermudah masyarakat dalam memproleh informasi tentang Kota Medan dan mampu menjadikan Kota Medan sebagai Kota Smart City. "Informasi Teknologi yang terus berkembang saat ini, harus kita manfaatkan untuk kemudahan mengakses segala informasi terkait pelayanan publik, terutama dalam menghindari terjadinya praktekpraktek pungli di lapangan," tegasnya. Disamping itu, dia meminta Dinas Kominfo sebagai Satker Penggerak Pengintegrasian Data mampu menjalankan program tersebut dengan baik. Perangkat daerah lainnya harus mengikuti instruksi yang diarahkan, karena ini merupakan arahan langsung dari Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin demi kemajuan Kota Medan. Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Zain Noval, S.STP, M.AP, dalam paparannya mengatakan, integrasi data merupakan proses menggabungkan atau menyatukan data, berasal dari sumber yang berbeda dalam rangka mendukung manajemen informasi dan mendukung pengguna untuk melihat kesatuan data. "Keuntungan dari pengintegrasian data ini,agar database tidak terganggu, aplikasi tidak terganggu, kerahasiaan dan keamanan terjaga, data tetap terjamin, back up data secara periodik dan berkelanjutan serta akses data secara up to date," cetusnya. (adlan) MEDAN-M24 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan serta dinas terkait, diminta bersikap tegas kepada produsen makanan yang melanggar peraturan. Tak sekadar pembinaan, tetapi juga dengan cara memberi sanksi. R A Z I A “ terhadap p r o d u k makanan y a n g mengandung formalin merupakan hal klasik yang dilakukan. Diharapkan tidak sekadar diikuti dengan memberi penyuluhan dan bimbingan kepada produsen yang melakukan pelanggaran, tapi juga dibarengi dengan pemberian sanksi agar mereka jera," ungkap anggota Komisi B DPRD Medan, Deni Maulana Lubis kepada wartawan, Jumat (9/2). Politisi NasDem itu mengatakan, BPOM dan dinas terkait harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi, karena jika hal itu tidak dilakukan, razia rutin yang dilakukan tidak efektif dan siasia. Selama ini, tindakan produsen yang nakal hanya dikategorikan tipiring (tindakan pidana ringan), dan dendanya hanya Rp5 ribu, yang sama sekali tidak memberikan dampak jera. "Seharusnya pihak terkait menggunakan UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999, produsen yang melanggar akan dikenai sanksi lima tahun penjara atau denda Rp2 miliar, saat melakukan razia," katanya lagi. Untuk tahun ini, lanjut Deni, BPOM dan dinas terkait sudah bertindak lebih baik dengan cara lebih teliti dan lebih sering melakukan razia. Hanya saja mereka kurang tegas dalam memberikan sanksi dan masih Ilustrasi kurang berpihak pada konsumen. Sebelumnya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan, menetapkan empat tersangka dalam kasus mie basah berformalin dan boraks hasil penggerebekan di Siantar dan Simalungun baru-baru ini. Dua di antaranya, kini berstatus buronan BBPOM. “Dua diamankan dan masih proses penyidikan sedangkan dua lagi kita buron,” kata Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makananan (BBPOM), Sacramento Tarigan APT, kepada wartawan. Kedua buronan itu masingmasing berinisial TS dan JG, adalah pemilik atau pengusaha yang bertanggungjawab, pasca pengungungkapan dua lokasi produksi mie yang mengandung formalin dan boraks. (bar) Ist Safari Jumat Subuh di Masjid Agung TEBINGTINGGI-M24 Melalui safari Jumat Subuh akan menguatkan, dan mempersatukan persepsi diantara umat islam dan mensosialisasikan kegiatan pemerintah. Selain mempererat hubungan silaturahmi, juga meningkatkan kordinasi permintah dengan Korem 022-PT yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar. Demikian disampaikan Walikota Tebingtinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan saat menyambut kunjungan Danrem 022-PT Kol Arm Khoirul Hadi ke Masjid Agung Tebing Tinggi, Jumat (9/2), bersama para tokoh agama. Dikatakannya, kapasitas Masjid Agung yang mampu menampung jamaah 1.000 orang, akan dijadikan Islamic Center dan nantinya akan mampu melahirkan tokoh agama Islam berkualitas. Terkait dengan kondisi Kota Tebing Tinggi yang baru saja tertimpa musibah banjir pada Desember 2017, untuk penanggulangannya sudah dibuat desain dengan biaya berkisar Rp800 miliar oleh Kementerian PU Pera. "Dengan meninggikan tanggul sungai padang, agar Kota Tebing Tinggi terbebas dari banjir. Dalam waktu dekat sudah dapat diresmikan dan bermanfaat bagi masyarakat Tebing Tinggi," kata Umar. Pada kegiatan itu, diisi dengan tausyiah oleh Ustad H Ghazali Saragih ketua PB Alwasliyah Tebing Tinggi, yang menyampaikan pesan diantaranya adalah dimanapun kita berada, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. (agus) Ist Guru-Guru Pertanyakan Gaji Bulan Januari & Februari KARO-M24 Puluhan guru mendatangi Kantor Bupati Karo untuk mempertanyakan kejelasan gaji di bulan Januari dan Febuari yang belum diterima, Jumat (9/2) pagi. "Kami datang ke sini untuk menanyakan kenapa gaji guru bulan 1 dan 2 belum cair? Kami sudah bertemu dengan Kepala Dinas dan sudah di berikan alasan juga solusinya," ucap guru SMP Negeri 1 Kabanjahe, Udara Sinulinga. Dia mewakili guru-guru menaruh keyakinan penuh kepada Kepala Dinas Pendidikan, bahwa semua guru akn menerima gajinya pada, Senin (12/2) mendatang."Jadi kalau hari Senin nanti, belum gajian. Kami akan kembali lagi untuk mempertanyakannya," ucapnya. Kepala Dinas Pendidikan Kab Karo, Drs Eddi Surianta Surbakti mengaku, sesuai dengan kebijakan Pemkab Karo bahwa seluruh OPD ataupun SKPD untuk menyiapkan laporan keuangan. "Kebetulan Dinas Pendidikan baru menyelesaikan laporan keuangan, karena baru akumulasi dari seluruh sekolah di Kab Karo," jelasnya. Dipastikannya, dia sudah mengerahkan seluruh staf, operator sekolah maupun kepala sekolah untuk secepatnya menyiapkan seluruh laporan keuangan. "Gajian kita pastikan hari Senin, dan SPD (Surat Penyediaan Dana) sudah masuk untuk proses SPM (Surat Permintaan Membayar). Mudah-mudahan sebelum jam pulang sekolah hari Senin, sudah masuk ke rekening masing-masing," imbuhnya.(sekilap) WARNING UNTUK DEWAN PERS DI HARI PERS NASIONAL DPRDSU: Hentikan Status Quo & Pengerdilan Pers MEDAN-M24 Aparat pemerintah, pejabat, birokrat, TNI, Polri, penegak hukum khususnya kelembagaan Ad Hoc Dewan Pers. Sebaiknya menghentikan praktik status quo pembusukan budaya rezim Orde Baru, yang bertujuan mengkerdilkan iklim kebebasan pers bertanggungjawab. Peringatan tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), H Syamsul Qodri Marpaung, Lc menyikapi, peringatan hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2018, saat ditemui di gedung Dewan Jln Imam Bonjol, Medan, Jumat (9/2). Menurutnya, kebijakan Dewan Pers melakukan verifikasi media massa dan organisasi Pers, bahkan sertifikasi/uji kompetensi wartawan. Lantaran banyak ditentang wartawan di penjuru tanah air, keinginan memahami UU No.40/1999 tentang Pers. "Tanpa peran pers dunia kita gelap tak dikenali orang. Kecil atau besar medianya soal lain. H Syamsul Qodri Marpaung, Lc Jadi jangan jangan berangus kebebasan Pers, jangan rusak iklim demokrasi dan jangan langgar HAM dengan dalih apapun, padahal mempertahankan status quo," cetus Syamsul. Setelah membaca UU No.40/ MEDAN-M24 Walikota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSI bersama Ketua TP PKK, Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin, SH menerima Kunjungan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Michael Von Ungern Sternberg dan Istri, Mrs Dorothi Von Ungern Sternberg di Kantor Walikota, Jumat (9/2). 1999, dia merinci bahwa Dewan Pers mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional melalui Dewan Pers yang independen. Kemudian melaksanakan fungsi-fungsi diantaranya pengkajian, mengawasi dan memberi pertimbangan. "Memang tak ada kok, hak Dewan Pers memverifikasi media massa. Apalagi membuat pemberitahuan kepada berbagai pihak, seolah-olah yang tidak teverifikasi Dewan Pers bukan media massa. Tugas Dewan Pers mengembangkan kemerdekaan Pers, kok sekarang memberangus pers, ya," heran Syamsul. Diakuinya, sikap Dewan Pers yang tak punya dasar. Apalagi, Dewan Pers tidak punya hubungan struktural apapun dengan media massa di Indonesia apalagi bertanggungjawab membiayai lahirnya suatu media massa semenjak dini. Bahkan Dewan Pers tidak punya program apapun melakukan pembinaan terhadap media massa. "Adakah Dewan Pers mendidik/membuat pelatihan jurnalistik secara rutin, bergilir terhadap semua jurnalis/media massa. Saya dengar gak pernah tuh, kok sekarang berani ya menzolimi wartawan dan media massa? Janganlah Dewan Pers mempertahankan status quo, dengan merusak iklim kemerdekaan Pers Indonesia," cetusnya. Ditegaskannya, Dewan Pers harus hentikan politisasi, pengerdilan, pengebirian media massa, wartawan dan organisasi Pers dengan alasan verifikasi atau dalih apapun. "Presiden Jokowi saja tegas mendukung kebebasan Pers bertanggungjawab. Beliau memerintahkan pemberantasan berita bohong (hoax), bukan sebaliknya Dewan Pers terindikasi kuat memberangus iklim kemerdekaan Pers. Macam tak ada kerjaan aja ya," sindir Syamsul lagi. Dikatakannya, tidak jaman lagi Dewan Pers memainkan peran eksklusif, status quo bahkan mempertontonkan pembusukan budaya dengan menabrak semangat UU Pers. "Sadar ngak Dewan Pers, itu sama saja pembunuhan karakter. Memangnya Dewan Pers yang membiayai pendirian media massa? Seolah-olah Dewan Pers mau mengatakan kalau merekalah hakim bagi media massa, organisasi wartawan dan insan Pers," ujarnya. (budiman) KUNJUNGAN DUBES REPUBLIK FEDERAL JERMAN Tawarkan Kerjasama di Bidang Kesehatan, Pemuda, Pariwisata & Energi Selain ingin mengenal Kota Medan, mereka ingin bekerja sama melalui program Sister City antara Kota Medan dengan Kota Bremen di Jerman. Apalagi, Medan dengan Jerman memiliki sejarah melalui Ekspor Tembakau Deli. Tentunya kerja sama ini perlu dijalin kembali. "Tentang kerukunan umat beragama di kota Medan, tetap terpelihara dan saling menghormati satu sama lainnya. Bila ada perbedaan pendapat, akan diselesaikan melalui musyawarah sehingga perselisihan dapat diselesaikan dengan baik," kata Eldin. Sebelumnya, Michael menjelaskan, maksud kunjungan bertemu dengan Walikota ingin menawarkan kerjasama antara lain bidang kesehatan, pemuda, pariwisata dan energi baru. "Mengenai investai, akan dipelajari terlebih dahulu karena terkait dengan ASEAN sudah terintegrasi namun peraturannya berbeda-beda." ujar Michael. Diakhir pertemuan itu, dia sangat kagum dengan kota Medan karena hidup rukun dan damai, sekalipun banyak etnis suku dan multi agama. Pada kesempatan itu, Walikota bersama Ketua TP PKK Kota Medan menyematkan pakaian Adat Melayu lengkap kepada Duta Besar Jerman dan Istri. Itu Walikota Medan poto bersama Dubes Jerman (M24/ist) sebagai ungkapan terima kasih atas kunjungannya ke Ibu kota Provinsi Sumatra Utara. Hadir pada pertemuan itu Asisten Pemerintahan, Kadis Pendidikan, Kadis Pariwisata, Kesbangpol, Kadis Perhubungan, Kadis Koperasi dan Kabag Hakda. (adlan)

SABTU 10 FEBRUARI 2018 PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN MENJALAR KE SELURUH WILAYAH Masyarakat Desak Polres Asahan Intensif Berantas Narkoba KISARAN-M24 Kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di wilayah Asahan marak. Prihatin, Aliansi Masyarakat Asahan Anti Narkoba, gelar aksi di Bundaran Tugu Pahlawan Kisaran dan Polres Asahan, Jumat (9/2). M ENURUT Koordinator Aksi, Ustad Raja Dedi, saat ini, peredaran Narkoba sudah menjalar ke seluruh wilayah Kabupaten Asahan. Mulai dari perkotaan sampai pedesaan. "Kami dari Aliansi Masyarakat Asahan Anti Narkoba, berharap jajaran Polres Asahan agar lebih intensif melakukan pemberantasan terhadap peredaran Narkoba dan sejenisnya," tegas Raja Dedi. Dia juga mengutuk keras, segelintir oknum atau kelompok tak bertanggungjawab, mengatasnamakan masyarakat Asahan, mendiskreditkan, mendzholimi dan membuat statemen serta info sesat, yang dinilai dapat melemahkan upaya Kapolres Asahan, memberantas jaringan Narkoba di Asahan. "Saya pastikan unjukrasa yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan masyarakat Asahan di Polda Sumut beberapa hari lalu, merupakan pesanan atau titipan dari oknum tak bertanggungjawab, untuk menjatuhkan reputasi Kapolres Asahan," urainya. Ustad Raja Dedi bersama Aliansi Masyarakat Asahan Anti Narkoba, juga mendukung sepenuhnya segala upaya, tindakan Kapolres Asahan beserta jajarannya, dalam memutus, menangkap serta memberantas jaringan Narkoba di wilayah Kabupaten Asahan. "Kami juga minta kepada bapak Kapolda Sumut untuk memberikan dukungan dan support kepada Kapolres Asahan beserta jajarannya. Karena dianggap telah berhasil dalam menangani pemberantasan jaringan Narkoba di Asahan," harapnya. Pantauan wartawan, aksi Aliansi Masyarakat Asahan Anti AKIBAT KANTONG SAMPAH MINIM Aksi Aliansi Masyarakat Asahan Anti Narkoba di Mapolres Asahan (M24-Deddy) Narkoba tersebut, dinilai cukup positif. Sehingga mendapatan apresiasi luar biasa dari Polres Asahan. Kapolres Asahan, AKBP Kobul Syahrin Ritonga SIK Msi, melalui Wakapolres, Kompol Bernard Panjaitan, mengaku bangga dengan Aliansi Masyarakat Asahan Anti Sampah yang berserakan di lokasi objek wisata Karo (M24-Sekilap) Narkoba, yang ikut peduli dan prihatin dengan kasus Narkoba, seolah sulit diberantas. "Agar perjuangan dari Aliansi Masyarakat Asahan Anti Narkoba itu, dapat menjadi contoh. Sehingga ke depan Kabupaten Asahan benar-benar bebas dari Narkoba," harapnya. Bernard juga memberikan ultimatum kepada seluruh personel Polres Asahan, agar tidak main mata serta terlibat dalam peredaran Narkoba di Asahan. "Saya akan memberikan sanksi tegas kepada siapa saja anggota/ personel Polres Asahan yang terlibat dalam peredaran Narkoba tersebut," tandasnya. (deddy) Wisatawan Berastagi Buang Sampah Sembarang KARO-M24 Berastagi salah satu icon objek wisata di dataran tinggi Sumatera Utara, Kabupaten Karo. Tak sedikit para wisatawan dari berbagai daerah luar Karo dan wisatawan mancanegara negara, mengunjunginya. Di sisi lain, kebersihan sebagai salah satu pendukung objek wisata, seharusnya diterapkan kepada masyarakat, khususnya pengunjung. Agar tidak sembarangan tempat membuang sampah kemasan makanan. Seorang pengunjung wisata di Bukit Gundaling, K Tarigan, warga Berastagi, saat ditemui wartawan, Jumat (9/2), mengutarakan, berbicara soal Kebersihan harus didukung fasilitasnya. Tidak hanya teori, tetapi harus dipraktikkan, seperti tong sampah. "Kadang pengunjung di sini, sesuka WABUP SERGAI SERAHKAN CSR BRI CABANG TEBINGTINGGI Pelaku Usaha Agar Berhati-hati Terima Bantuan Modal PERBAUNGAN-M24 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta, harus ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah berkelanjutan, dengan menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap masyarakat. Demikian disampaikan Wakil Bupati Serdangbedagai, Darma Wijaya, di sela-sela penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Cabang Tebingtinggi, kepada Pemkab Sergai, di Aula Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag), di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Jumat (9/2). Lebih lanjut, Darma, mengingatkan kepada para pelaku usaha, agar harus lebih berhatihati terhadap pihak pertama, yang ingin menyerahkan bantuan. Sebab di masa sekarang ini, semakin menjamurnya penipuan dalam bentuk investasi, yang mengincar para pelaku usaha baru berkembang. Karena itu, Darma mengingatkan, jika ingin mencari atau menerima modal tawaran pihak pertama, harus lebih berhati-hati. Serta memperhatikan hatinya membuang sampah. Ini karena kantong sampah tidak ada di tempat ini. Kita berharap pemerintah lebih kreatif juga," ungkapnya. Senada, M Tarigan, mengakui, saat banyak bentuk lembaga pemodal yang hendak melakukan penawaran. Perhatikan asal lembaga pemodal tersebut serta logika penawaran yang dilakukan agar tidak tertipu. "Pemkab Sergai terus berupaya meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, dengan mencari tempat yang pas demi terbangunnya Rest Area di jalan tol lintas Medan-Tebingtinggi, yang diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk UKM Sergai," paparnya. Darma juga berpesan kepada pelaku usaha yang akan menerima bantuan CSR dari BRI cabang Tebingtinggi, agar dapat menggunakan bantuan semaksimal mungkin. Sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil produksi yang dihasilkan. Sehingga nantinya para pembeli dapat menikmatinya dengan puas. Sebab kepuasan pengunjung di lokasi wisata tersebut, sampah banyak berserakan. "Jadi untuk menjaga kebersihan, kita berharap agar pemerintah terkait, bisa menepatkan kantong sampah yang jaraknya tidak berjauhan. Wabup Sergai didampingi Asisten Ekbangsos dan Pimpinan Cabang BRI Tebingtinggi menyerahkan bantuan CSR kepada pelaku UKM (M24-Darmawan) pelanggan merupakan hal utama bagi para pelaku usaha. "Bantuan yang diberikan BRI cabang Tebingtinggi, rencananya akan dipergunakan untuk pembangunan gapura, fasilitas umun dan alat-alat produksi Jadi pengunjung tidak sembarangan membuang sampahnya," kata Tarigan. Tak hanya di situ, lanjut Tarigan, di Kota Berastagi ini, juga tidak ada tempat sampah yang ramah lingkungan. Hanya usaha pembuatan dodol, keripik dan olahan durian UKM binaan Disperindag Kabupaten Sergai," pungkas Darma. Sebelumnya, Pimpinan BRI Cabang Tebingtinggi, Robert Sitinjak, menyampaikan, kegiatan menggunakan keranjang. "Ya, maunya tempat sampah itu juga bisa menjadi tempat foto-foto atau selfi. Artinya, bentuk tempat sampah dan posisi menarik perhatian," ujarnya. Karenanya, masyarakat berharap, khususnya pelaku wisata, agar Pemko Karo, melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup, supaya bisa berkolaborasi. Dan bekerja sesuai tupoksinya untuk kemajuan objek wisata tersebut. Pengamat Seni Budaya Karo, Elias Purba, mengatakan, karena kebersihan pangkal kesehatan, maka hendaknya bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. "Dimana, Kota Berastagi adalah sebagai destinasi wisata. Pemerintah diharapkan lebih kreatif dalam membuat kantong sampah. Jangan hanya keranjang diletakkan di sembarang tempat," imbuh Elias. (sekilap) penyerahan CSR ini merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun Bank BRI. "Dan telah menyalurkan dana CSR Rp4,5 miliar di wilayah Sumatera Utara," kata Robert Sitinjak. (darmawan) Panen perdana padi Gogo di Desa Nangbelawan (M24- Sekilap) Kapolres Karo Hadiri Panen Perdana Padi Gogo KARO-M24 Penen Bersama Padi Gogo 2018 di Desa Nangbelawan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dilakukan di salah satu lahan padi warga yang menjadi sample padi. Kapolres Karo diwakili Kapolsek Simpang Empat, AKP Nazidres Syarif SH, mengatakan, dalam acara panen raya ini, Polsek Simpang Empat sebagai Muspika Kecamatan Simpang Empat. "Saya melihat panen raya ini bagus, sudah melibatkan beberapa instansi. Tetapi kalau bisa jangan padi saja, juga tanaman lain buat acara panen raya. Supaya masyarakat lebih semangat bertani, karena bisa menjadi suport," ungkapnya, kemarin. Kepala Bidang Penyuluhan Karo, Ir Ajaren Sinuraya MP, yang hadir bersama empat petugas dari Dinas Pertanian Karo dan penyuluh pertanian lapangan 9 orang, mengatakan, tiap tahun kegiatan seperti ini akan dilakukan. "Jika kelompok tani mengundang, kita akan datang, baik petani jagung atau padi. Saya rasa bagus sekali panen hari ini, kita harapkan petani padi agar mempertahankan program nasional," ungkapnya. Koordinator PPL Kecamatan Simpang Empat, Marlinza Simamora SP, menambahkan, khusus Desa Nangbelawan, hasil padi gogo cukup memuaskan tahun ini. "Diharapkan sample yang dipilih tempat panen raya ini, menjadi contoh bagi pengurus-pengurus kelompok tani di desa ini," terangnya. Perwakilan dari Bulog Kabanjahe, Zakaria Ansari, menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Simpang Empat, yang memberi motivasi petani. "Sehingga tanaman padi tahun ini sangat meningkat, ada sekitar 125 ha tanaman padi di tempat ini," ujarnya. Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Dinas Pertanian, Kecamatan Simpang Empat, Lukman Sitohang Sp, mengungkapkan, bimbingan pihaknya memberi motivasi masyarakat. "Kita melihat meningkat dari tahun sebelumnya," ujarnya. Danramil Kecamatan Simpang Empat, Karo, J Surbakti, menyampaikan, penyuluhan dari Dinas Pertanian dalam rangka meningkatkan kegiatan ketahanan pangan, di Kabupaten Karo, khususnya di Kecamatan Simpang Empat. (sekilap) Kadis KUMKM Pakpak Bharat foto bersama pihak Universitas Nomensen (M24-Edy Ilva S) Universitas Nommensen Bantu Pasarkan Teh Gambir Pakpak Bharat PAKPAK BHARAT-M24 Rombongan dari Universitas Nommensen Medan kunjungi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pakpak Bharat, kemarin (8/2). Mereka disambut Kadis KUMKM, di ruang Kadis. Tujuan kedatangan mereka untuk membantu pemasaran produk teh Gambir, di Kabupaten Pakpak Bharat. Kepala Dinas KUMKM Pakpak Bharat, Mordehai Orba S Manik, sangat berterima kasih kepada pihak universitas tersebut. Dimana, pihak Universitas Nommensen telah membantu memasarkan produk teh Gambir yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat. Kadis KUMKM bersama mantan Dirut PD PAL, Iwan Taruna Berutu dan Kasi Bina Usaha Industri, mengajak pihak universitas turun ke lapangan, di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak. Sementara, pihak Universitas Nommensen, mensepakati, Pemkab Pakpak Bharat bekerjasama dengan pihak terkait, perihal pemasaran teh gambir di Pulau Jawa dan Sumatera. Kadis KUMKM dan Dirut PD Pakpak Agro Lestari, Tigan Solin, berharap, kerjasama ini dapat terwujud dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, khususnya di Pakpak Bharat. (edy) Kecamatan Siempat Rube Gelar Musrenbang PAKPAK BHARAT-M24 Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan se Kabupaten Pakpak Bharat memasuki kecamatan ketiga, yaitu Kecamatan Siempat Rube. Musrenbang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Siempat Rube, kemarin. Agendanya, membahas beragam aspirasi masyarakat untuk diselaraskan sebagai usulan masyarakat pada program APBD 2019. Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, yang hadir dalam kesempatan itu, mengingatkan, agar desa lebih berdaya guna dalam mengupayakan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Utamanya dengan memanfaatkan dana desa dan anggaran dana desa. "Hal ini karena desa sendiri yang mengetahui kebutuhan masingmasing, sehingga pembangunan ke depannya lebih tepat sasaran dan lebih tepat guna," sebutnya, di hadapan perwakilan masyarakat Desa Siempat Rube I, Siempat Rube II, Siempat Rube IV, Mungkur, Traju dan Kuta Jungak. Hadir juga anggota DPRD Pakpak Bharat, Sauli IP Habeahan dan Ronal Lubis. Selain para pimpinan OPD beserta jajarannya, hadir unsur Muspika Siempat Rube, pihak sekolah, Puskesmas, penyuluh dan undangan lainnya. "Jangan sudah dibangun dan diberikan bantuan, tetapi malah tidak mau merawatnya dan harus menunggu peran pemerintah," imbuh Remigo, sekaligus berharap, agar masyarakat merubah mindset untuk tidak selalu bersikap 'tangan di bawah' atau menunggu untuk menerima adanya bantuan dari pemerintah. (edy)