Views
1 week ago

13

SELASA

SELASA 13 Februari 2018 AGAR TEPAT SASARAN Bentuk Tim Terpadu Awasi Penyaluran Elpiji Subsidi 3 Kg Sekda Pakpak Bharat saat beri arahan petugas kebersihan (M24-Edy Ilva S) Sekda Pakpak Bharat Beri Motivasi Petugas Kebersihan PAKPAK BHARAT-M24 Guna kian meningkatkan kualitas Kota Salak dalam urusan kebersihan dan pertamanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Sahat Banurea, inspeksi memberikan arahan dan motivasi, kepada para petugas kebersihan dan pertamanan, di Lapangan Napasengkut, Salak, Senin (12/2). Didampingi Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perukim) Pakpak Bharat, Parlaungan Lumbantoruan, Camat Salak Sahat P Boangmanalu beserta jajarannya, Sahat menekankan, penguatan di Kota Salak, pekerjaan dalam urusan kebersihan dan pertamanan agar lebih maksimal. "Ini karena Salak merupakan ibukota Kabupaten Pakpak Bharat, yang harus menjadi cermin dan contoh bagi wilayah lainnya. Terutama dalam masalah kebersihan dan kerapian kota," sebutnya. Sahat juga memotivasi para petugas lebih bersemangat serta mengulas beragam kendala dan kekurangan, terhadap kekurangan yang ada. Sehingga dapat lebih optimal menuntaskan pekerjaannya. "Termasuk keberadaan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam bekerja serta urusan pembagian tugas. Sehingga pekerjaan akan semakin efisien dan efektif," imbuhnya. Saat ini petugas kebersihan di Pakpak Bharat ada 58 orang. Termasuk petugas pertamanan, yang didukung beberapa unit kendaraan roda 3 dan roda 4, beroperasi setiap hari mulai pukul 07.00 WIB-15.00 WIB. (edy) MEDAN-M24 Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Pertamina Sumbagut sepakat dalam penyaluran elpiji 3 kg bersubsi tepat sasaran, khususnya untuk masyarakat miskin. Selama ini, penyalurannya dilakukan secara terbuka sehingga semua kalangan dapat menikmatinya secara bebas. K Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menerima kunjungan GM Pertamina Sumbagut Ery Widiastono didampingi Manager Gasdomestik Region 1 Sumbagut CD Sasongko dan Ketua ketua Bidang LPG Hiswanamigas, DPC Sumut Totok Darma Nasution di Rumah Dinas Walikota Jln Sudirman, Medan, Senin (12/2). Sebagai tindak lanjutnya, akan dibentuk tim terpadu bersama Polrestabes Medan dan Kodim 0201/BS serta unsur terkait lainnya. Selanjutnya, tim akan melakukan pengawasan sekaligus pemeriksaan secara ketat, terhadap pihak di luar warga kurang mampu. “Tim terpadu ini akan turun esepakatan itu terungkap ketika Walikota Kondisi semrawutnya pembangunan di areal Pelindo I. (M24-Sigit) melakukan pemeriksaan baik itu pengoplos, warungwarung makanan maupun restoran untuk mengecek apakah masih mempergunakan gas elpiji 3 kg. Jika terbukti masih mempergunakan langsung dilakukan penindakan,” kata Ery. Pertamina, lanjut Ery, juga akan menindak agen-agen elpiji maupun pengkalan nakal apabila menjual elpiji 3 kg di atas harga eceran tetap (HET), yang telah ditetapkan Gubsu. "Apa yang dilakukan ini, diharapkan penyaluran elpiji 3 kg dapat tepat sasaran untuk warga kurang mampu," cetusnya. Sementara untuk mendukung efektifitas tim melakukan pengawasan, Walikota meminta kepada masyarakat, agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan jika ada menemukan pangkalan maupun warungwarung, yang masih menjual elpiji 3 kg di atas HET yang telah ditetapkan Gubsu. “Jumlah personil tim terpadu terbatas dalam melakukan pengawasan. Untuk itu lah kita mengharapkan sekali dukungan dan informasi penuh dari masyarakat. Dengan kerjasama ini, masyarakat kurang mampu bisa menikmati elpiji 3 kg bersubsidi tersebut,” ungkap Eldin. Bagi warga yang masuk kategori mampu, pihak Pertamina telah menyediakan elpiji non subsidi kemasan 5,5 kg dan 12 kg. Elpiji non subsidi itu tersedia bebas dan masyarakat mudah mendapatkannya di pangkalan resmi, gerai-gerai Indomaret serta SPBU Pertamina. (adlan) Anggota DPRDSU Ributi Dana Aspirasi Rp2 Miliar Fanotona Waruwu ” “ "Tapi itu akan saya proses dan perjuangkan, lantaran untuk pembangunan perairan Nias. Faktanya Kepala Bappeda Sumut pembohong, dan jual-jual nama anggota Dewan untuk kepentingan dana aspirasi," FANOTONA WARUWU MEDAN - M24 Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Fanotona Waruwu kecewa dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Ir H Irman, MSi. Pasalnya, uang aspirasi pembangunan di dapilnya sebesar Rp2 milar tidak terealisasi sesuai peruntukannya. Padahal, usulan dana belanja langsung dari APBD Sumut 2018 sudah dibicarakan dengan Bappeda Sumut dan Dinas Perikanan Kelautan (Diskanla) Sumut, agar diteruskan ke Diskanla Kota Gunung Sitoli. Rencananya uang aspirasi Rp2 miliar untuk proyek pembangun alat pemecah ombak, yang dibutuhkan nelayan setempat. "Ketika saya cari tahu ke Diskanla Sumut, ternyata usulan saya tak masuk dalam Daftar Pengisian Anggaran (DPA). Saat saya tanya ke Diskanla Sumut, mereka bilang Kepala Bappeda Sumut tidak memasukkan program tersebut ke Diskanla Sumut," ucapnya dengan nada kesal. Dia menuding Kepala Bappeda Sumut, H Irman membohongi anggota DPRDSU dan membersihkan diri di hadapan penegak hukum. Apabila uang aspirasi Rp2 miliar adalah hadiah, Fanotona akan menolaknya. "Tapi itu akan saya proses dan perjuangkan, lantaran untuk pembangunan perairan Nias. Faktanya Kepala Bappeda Sumut pembohong, dan jual-jual nama anggota Dewan untuk kepentingan dana aspirasi," jelasnya lagi. Terpisah, Kepala Bappeda Sumut Ir H Irman, MSi ketika dikonfirmasi menyatakan, usulan Fanotona Waruwu terlambat masuk. "Yang bersangkutan mengusulkan lewat dari waktu yang ditetapkan 15 Desember 2017. Sementara APBD Sumut 2018 harus dikirim ke Mendagri. Hanya dia komplain, yang lain tepat waktu dan tidak ada masalah," terang Irman. (budiman) Inventarisasi Lahan Proyek Bendungan Lau Simeme Lahan Tak Diganti Rugi Kecuali Tanaman & Bangunan BWSS II Medan sosialisasi pembangunan Bendungan Lau Simeme kepada masyarakat terdampak proyek, Senin (12/2). MEDAN-M24 Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II di Medan sosialiasi Proyek Bendungan Lau Simeme di Jambur Lau Sigembura, Dusun IV, Desa Biru-biru, Kec Biru-biru, Deli Serdang, Senin (12/2). Mudahmudahan di bulan Maret peletakan batu pertama dan ditargetkan selesai 2021. Kepala BWSS II di Medan melalui Kasatker Bendungan Marwansyah, ST, MEng berharap, sosialisasi untuk minta dukungan pengerjaan kontruksi Bendungan Lau Simeme tidak ada halangan, karena memiliki banyak manfaat bagi warga. "Kita bangga, Sumut dapat proyek strategis bendungan. Manfaatnya banyak tapi semua tergantung kita. Lau Simeme dipercaya pemerintah pusat, dibangun tahun 2018 dan ditargetkan selesai 2021," kata Marwansyah. Dia khwatir apabila proyek tidak segera dimulai, pemerintah pusat akan mempertimbangkan ulang. "Mohon doa restu, kami juga sedang memproses pembebasan lahan. Mohon sabar," imbaunya. Saat ini, lanjutnya, pihaknya masih melakukan inventarisasi lahan melalui tim penilai independen. Setelah itu akan dilihat berapa besar nilai yang wajar untuk diberikan kepada masyarakat terdampak. Poses ganti rugi tanaman dan tanaman diprediksi selesai dalam waktu 1,5 bulan. "Mudah-mudahan bulan Maret 2018 peletakan batu pertama pembangunannya. Izinkanlah kami melaksanakan pembangunan," pintanya. Sebelumnya, Camat Biru Biru, Wahyu Rismana menjelaskan, ada sebanyak 5 desa bakal terkena dampak pekerjaan proyek yang sudah direncanakan 10 tahun lalu yaitu Desa Kualadekah, Rumahgreat, Sarilaba Jahe, Mardinding Julu dan Desa Panen. "Pembangunan pasti berdampak, tapi manfaatnya tentulah ada. Lahan tidak diganti rugi kecuali tanaman, bangunan dan mata pencarian penduduk," terang Rismana. Konsultan Perencana Proyek, Heru memaparkan lima manfaat diperoleh warga bila bendungan Lau Simeme beroperasi diantaranya sebagai sarana kendali banjir Kota Medan dan Deli Serdang kurun waktu 25-50 tahun kedepan. Membantu suplemen air baku PDAM Tirtanadi Sumut 3.000 Liter/detik. Kemudian, sebagai sumber dan suplai pengairan untuk daerah irigasi Bandar Sidoras seluas 3.082 Ha, dengan menghasilkan daerah irigasi seluas 185 Hektare. Selanjutnya, sebagai suplai energi tambahan listrik (PLTA mini) berkapasitas 2,2 MW serta sebagai sarana pariwisata air. "Bendungan ini sudah direncanakan/ studi kelayakan oleh konsultan Jepang sejak tahun 2006. Sungai Percut dan Sungai Deli akan dibendung supaya Kota Medan tidak banjir terus. Air yang dibendung juga berfungsi ganda semisal memutar turbin penghasil listrik," ujarnya. (budiman) SENGKETA PUSAT PASAR KABANJAHE Terkelin: Pemkab Karo Siap Hadapi Proses Hukum KARO-M24 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo sebagai Tergugat siap menghadapi proses hukum sengketa lahan pusat pasar Kabajahe, yang sedang ditangani PN Karo dengan No Register 57/G.Pdt/2017/PN-Kbj. Pengugat, Ir Gembira Purba mengklaim, sebagai pemilik lahan. "Kami dari pemerintahan tidak bisa mengintervensi proses peradilan yang sedang berjalan. Ikuti saja tahapan yang sedang berjalan. Pemkab Karo juga memiliki bukti hak atas penguasaan lahan, dan peta bidang lahan tersebut," kata Bupati Karo, Terkelin Brahmana saat menerima audensi pengurus DPD APPSINDO (Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia) di ruang kerjanya, Senin (11/2). Terkelin juga berharap dan mengimbau Appsindo, dalam hal ini sebagai perwakilan asosiasi pedagang pusat pasar kaban jahe, untuk menenangkan para pedagang menyikapi isu-isu yang beredar. "Terus kawal proses persidangan, agar proses permasalahan pusat pasar bisa cepat terselesaikan. Tetap jaga suasana yang kondusif demi kelancaran transaksi jual beli di lapangan," pintanya. Sebelumnya, Ketua DPD APPSINDO, Adil Ginting didampingi sekertaris Alvi Abri dan Ketua Komisariat Pusat Pasar Kabanjahe Sembiring mempertanyakan sekaligus meminta kejelasan secara langsung ke Bupati. Penggugat memiliki bukti untuk di pertanggung jawabkan atas data kepemilikan sebagian lahan di pusat pasar. Seperti diketahui, rencana Pemkab Karo untuk pemindahan Pusat Pasar Tradisionil Kabanjahe mengundang reaksi dari DPD APPSINDO, yang menolak direlokasi ke tempat lain. Secara tegas dinyatakan, menolak relokasi pedagang yang selama ini mencari nafkah di pusat pasar tradisionil Kabanjahe, dan lebih baik Pemkab Karo merenovasi kembali pasar itu. Penolakan juga sudah disampaikan kepada Bupati Karo, Terkelin Berahmana secara tertulis agar Pasar Tradisional Kabanjahe jangan dipindahkan. Isi surat yang disampaikan itu bunyinya, sehubungan dianggarkannya dana APBD untuk pembelian tanah relokasi Pusat Pasar Kabanjahe.(sekilap)

SELASA 13 Februari 2018 MELANGGAR ATURAN DAN DIANGGAP RUGIKAN PAD DPRD Medan Minta Holywing Bar Ditindak MEDAN-M24 Komisi C DPRD Medan mendesak Pemko Medan menutup Holywing Bar dan Live Music, di Jln M Rivai No 6 Medan. Tempat ini diyakini melanggar ketentuan operasional. Bahkan tak punya izin dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Acara Lomba Burung Pancasila Award (M24-Sopian) Ketua PP Binjai Gelar Lomba Burung K arenanya, Ketua Komisi C DPRD Medan, Hendra DS, meminta Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Medan, supaya menertibkan usaha Holywing Bar. Terbukti usaha tempat hiburan ini tidak memiliki izin. "Ini sudah jelas melanggar ketentuan dan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan," tegas Hendra DS, saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi C, Selasa (12/2). Rapat ini juga diikuti anggota Komisi C lainnya, Hendrik Halomoan Sitompul, Mulia Asri Rambe (Bayek) Kadis Pariwisata Agus Hariono, pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan pihak pengusaha Holywing Bar. Komisi C sepakat mendorong Pemko Medan melakukan tindakan tegas terhadap pengusaha yang nakal, tidak mentaati ketentuan. Begitu juga pemilik usaha Holywing Bar yang melanggar aturan harus ditindak tegas. Hendra DS juga menilai, pemilik usaha Holywing Bar telah melecehkan Pemko Medan, karena tutup mata dan tidak mentaati Perda yang ada. Bahkan, pemilik dituding melakukan manipulasi jenis usaha, untuk menghindari bayaran pajak besar. Karena pajak yang dibayar hanya jenis usaha restoran. Sementara fakta di lapangan, usaha hiburan yang ternyata ada menjual alkohol. Kadis Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono, mengatakan, pihaknya tetap memberikan pembinaan kepada pemilik usaha hiburan. Memang, kata Agus, pihaknya sudah melayangkan surat tertanggal 8 Februari 2018 kepada pemimpin Holywing Bar Rapat dengar pendapat anggota DPRD Medan perihal izin Holywing Bar (M24-Akbar) dan Live Music. Isi surat perihal penghentian kegiatan/operasional live musik dan bar, karena tidak memiliki izin TDUP. Dalam surat juga ditegaskan, supaya menghentikan kegiatan/operasional live musik dan bar. Selain itu, juga ditegaskan, jika pemilik tidak mengindahkan isi surat, maka akan diberi sanksi berikutnya, sesuai ketentuan. (bar) BINJAI-M24 Ketua MPC PP Kota Binjai, J Payo Sitepu, resmi membuka acara Lomba Burung Pancasila Award, di Lapangan Merdeka, Jln Veteran Kota Binjai, Minggu (11/2). Hadir pada acara tersebut, Kapolsek Binjai Kota, Kompol Ramlan S Ritonga, mewakili MPW PP Sumut Wakil Ketua I Ir Yusmansyah, mewakili Walikota Binjai, Kepala Bakesbang Pol Nasrullah Efendi, Ketua PAC Binjai Kota Maha Sendi Milala, Ketua PAC Binjai Selatan Edi Nelson Sembiring alias Acong serta ketua PAC lainnya. Ketua MPC PP Kota Binjai, J Payo S, mengucapkan banyak terima kasih atas semua pihak yang membantu hingga terselenggaranya acara ini. Selain itu, menurutnya, ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antar sesama. Khususnya sesama Kader PP. "Guna mempererat tali silaturahmi para kicau mania khususnya Sumatera Utara," ungkap J Payo Sutepu. Sementara, Kapolres Binjai melalui Kapolsek Binjai Kota, Kompol Ramlan S Ritonga, mengapresiasi acara tersebut. Selain itu, Ramlan juga mengharapkan, agar seluruh kader PP yang ada, tetap menjaga Kamtibmas. "Mari kita jaga situasi Kamtibmas yang kondusif di Kota Binjai," jelasnya. (sopian) PKS Mini di Sei Bamban Tidak Punya Izin PKS mini yang beroperasi tanpa izin resmi Pemkab Sergai (M24-Darmawan) SEI BAMBAN-M24 Setahun lebih Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari Pemkab Sergai. Ironisnya, PKS mini di Dusun XIV, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Sergai ini, belum mendapat tindakan tegas pihak terkait. Padahal lokasi PKS mini Sudah Setahun Beroperasi berada di zona RT RW larangan industri. PKS tak berizin itu, langsung dibenarkan Kadis Perizinan Terpadu Sergai, Akmal Koto, kepada M24, Senin (12/2). Akmal mengatakan, tidak perlu membuka catatan izin soal PKS mini tersebut. Ia langsung menegaskan, PKS mini di Sei Bamban itu tidak memiliki izin. "Itu kan lokasi zona larangan industri sesuai RT RW Kabupaten Sergai. Siapa pula yang berani mengeluarkan izin itu, saya pastikan PKS mini itu tidak mengantongi izin. Untuk tindakan bukan wewenang saya," papar Akmal. Sementara, Humas PKS mini, Sasmito, kepada M24, mengatakan, tidak mengetahui persis soal izin PKS mini berkapasitas 5 ton ini. Namun pemilik PKS mini adalah orang Medan. "Saya tidak paham soal izin ini. Yang jelas PKS ini sudah setahun lebih beroperasi dan sudah dua kali ganti pengusaha," ucap Sasmito. Warga setempat mengaku serba salah dengan keberadaan PKS mini tersebut. Warga mengeluh dengan bau busuk limbah yang berada di areal persawahan. Namun sebaliknya, warga diuntungkan, pemuda setempat bisa bekerja di pabrik tersebut. "Kalau limbahnya pasti terganggu. Cuma pabrik ini pekerjanya warga setempat. Jika ditutup, pekerjanya mau kemana," ucap warga setempat, yang enggan menyebutkan namanya. Pantauan M24, lokasi pabrik seluas hektaran ini dipagar. Namun limbah berada di dalam areal pabrik yang di kelilingi persawahan. (darmawan) Jarum Suntik Bekas dan Limbah Medis Berserakan di Puskesmas Rawang KIISARAN-M24 Ironis, saat Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, sedang giat-giatnya menuntaskan terwujudnya visi Asahan Sehat, Dinas Kesehatan Asahan di bawah kepemimpinan dr Aris Yudhariansyah, diduga tidak peduli dengan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Dinkes dan Puskesmas yang ada di seluruh Asahan. Disinyalir amburadul. Seperti permasalahan yang ada di Puskesmas Rawang Panca Arga. Pada Puskesmas ini, puluhan bekas jarum suntik berserakan di belakang Puskesmas. Kepala Puskesmas Rawang, dr Lisda Sari Harahap, tidak dapat dikonfirmasi, terkait permasalahan tersebut. Namun salah seorang staf di Puskesmas tersebut, menjelaskan, Kepala Puskesmas dan KTU sedang berada di Dinas Kesehatan Asahan. "Saat ini, Kapus dan KTU sedang ke dinas," ungkapnya. Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, H Surya BSc, kepada wartawan, mengatakan, Pemkab Asahan akan meminta pertanggungjawaban Kadinkes dan Kepala Puskesmas yang bersangkutan, untuk memberikan klarifikasi. Menanggapi temuan di Puskesmas Rawang Pasar, Ketua DPD Komnas WI, Muhammad Adenan Dalimunthe, mengatakan, temuan ini sangat mengerikan dan menakutkan. "Kenapa tidak, kita kan tidak tahu apa Lokasi pembuangan limbah medis Puskesmas Rawang Panca Arga (M24-Deddy) efek dari bekas jarum suntik yang berserakan itu. Yang kita takutkan adalah bahwa bekas jarum suntik tersebut yterindikasi penyakit HIV/AIDS maupun virus lainnya," ungkapnya. Dia mendesak Bupati Asahan agar meninjau ulang kembali SK Kadinkes Asahan dan para Kepala Puskesmas di seluruh Asahan, yang disinyalir tidak bekerja sesuai aturan berlaku. Terpisah, Kadis Kesehatan Asahan, dr Aris Yudhariansyah, berang terkait pemberitaan pengelolaan limbah B3, yang dinilai tidak sesuai dengan peratutan tersebut. "Makasih atas semua pemberitaannya," ungkapnya emosi. (deddy) THE NEW CHOICE OF MVP Wuling Cortez Sapa Kota Medan MEDAN-M24 Melanjutkan serangkaian acara peluncuran Cortez di kotakota besar Indonesia, kali ini Wuling Motors (Wuling) membawa produk keduanya ke kota Medan. Berlokasi di Atrium Plaza Medan Fair, PT Arista Jaya Lestari, mitra diler Wuling di Sumatera Utara, juga memberikan program promo menarik bagi pelanggan yang melakukan pembelian selama acara berlangsung. "Medan merupakan pasar otomotif yang potensial dan terus berkembang di pulau Sumatra. Melalu kehadiran Wuling Cortez kami ingin menyajikan pilihan baru bagi konsumen Sumatra Utara. Didukung dengan Fitur yang lengkap dan harga yang kompetitif, kami optimis Cortez dapat memadi pilihan baru," kata Aldo Sinaga, Sales Representative Wuling Motor Ring Road, Senin (12/2). Aldo menjelaskan, spesifikasi mekanikalnya, Wuling Cortez dibekali dengan mesin 1.800 cc dengan daya maksimum 129 HP dan torsi 174 Nm. "Kemampuan tersebut dihantarkan oleh dua pilihan transmisi yakni manual & percepatan dan i-AMT (intelligent Automated Mechanical Transmission). Tak hanya itu, padatransmrsi rAMT mi ditawarkan dua mode berkendara yaitu Otomatis dengan pilihan mode Eco (E) serta Sport (5)," jelasnya. Cortez juga disematkan dengan perangkat keselamatan yang mumpuni, seperti Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Aldo Sinaga, Sales Representative Wuling Motor ketika memamerkan Cortez (m24/Ist) Brake force Distribution (EBD), Brake Assist (BA), Automatic Vehicle Holding (AVH), Hill Hold Control (HHC), Electric Parking Brake (EPB), hingga Electronic Stability Control (ESC). Selain itu, MPV ini juga dilengkapi Advanced 8" Entertainment System, Convenient Electric Front Seat Adjuster dan Classy Electric Sunroof yang memastikan kenyamanan berkendara. Untuk harga, Cortez LBC i-AMT Rp239.500.000, Cortez 1.8L Lux+ i- AMT Rp275.500.000, Cortez LBC Lux+ l-AMT Rp244.500.000. Sedangkan Confero dibanderol mulai dari Rp143 jutaan hingga Rp180 jutaan. "Mengenai pilihan warna, terdapat opsi untuk Cortez yaitu Burgundy Red, Starry Black, Dazzling Silver, Browndan Pn'st/ ne White. Selain ltu, pelanggan juga dapat memilih antara dua varian dari medium HPV Wuling ini yaitu Wuling Cortez 1.8C dan Wuling Cortez 1.8L," bebernya. Selain mengunjungi peluncuran medium MPV Wuling di Plaza Medan Fair selama 12-18 Februan 2018, pelanggan Juga dapat mencoba Cortez dengan mengunjungi diler Wuling Medan Ring Road atau diler Bagi pelanggan yang ingin membeli Wuling, bisa langsung menghubungi Aldo Sinaga di line telepon 0811-650-8980 dan 0812- 4000-8980. "Nomor ini 24 jam selalu melayani siapa saja yang ingin membeli Wuling," katanya. Aldo menambahkan, pelanggan yang membeli Wuling melalui line telepon yang tertera bakal memperoleh banyak kemudahan. Di antaranya, potongan sparepart hingga 20 persen. "Kalau untuk Cortez, pelanggan kita berikan gratis perpanjangan garansi selama 5 tahun dengan bunga 0 persen. Sedangkan untuk Confero, ada discount spesial yang kita berikan plus gratis alas dasar dan talang air," pungkasnya. (aruan)