Views
3 months ago

15 Februari 2018

1 ? 2 Olah data Tim

1 ? 2 Olah data Tim Redaksi Metro24 KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 Pengawalan terhadap tim kuasa hukum JR Saragih (M24-Ardi) 48 Polisi Kawal Kuasa Hukum JR Saragih MEDAN-M24 Sebanyak 48 personil kepolisian gabungan dari Poldasu dan Polsek Medan Barat, melakukan pengawalan terhadap kuasa hukum JR Saragih, yang melayangkan gugatan ke kantor Bawaslu Sumut, Jln Karya, Kecamatan Medan Barat, Rabu (14/ 2) siang. Pengawalan tersebut langsung dipimpin Kapolsek Medan Barat, Kompol Revi Nurvelani SH SIK, guna mengantisipasi halhal yang tak diinginkan. Personel gabungan polisi, di antaranya 17 personel Brimob Poldasu, 10 personil Sabhara Poldasu dan 21 personel Polsek Medan Barat. Semuanya disiagakan di depan pintu masuk sampai dalam kantor Bawaslu Sumut. "Kita dibantu dari Brimob dan Sabarha Poldasu untuk mengawal rangkaian proses di Bawaslu," jelas Rev. Sebanyak enam orang tim kuasa hukum JR Saragih tampak hadir membawa dua bungkus plastik berisikan berkas. Tim kuasa hukum JR Saragih-Ance, diarahkan Kapolsek Medan Barat untuk mengisi daftar hadir. Kemudian anggota yang berjaga diperintahkan untuk menggiring tim kuasa hukum JR Saragih ke ruang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) Sumatera Utara. Pengajuan gugatan JR Saragih-Ance ke Bawaslu, terkait gagalnya pasangan JR Saragih-Ance maju ke Pilgubsu 2018, setelah terganjal masalah legalisir ijazah. (ardi) Walikota Tebingtinggi saat hadiri uji publik penataan Dapil (M24- Agus sabono) KPU Tebingtinggi Uji Publik Penataan Dapil ” “ Kegiatan ini merupakan tahapan dari penataan Dapil DPRD tingkat II, tingkat I, pusat dan DPD 2019 Ir H Umar Zunaidi HSB MM TEBINGTINGGI-M24 KPU Tebingtinggi uji publik penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi Pemilu 2019, di RM Bayu Lagon, Jln Yos Sudarso Tebingtinggi, Selasa (13/2). Selain Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Tebingtinggi, Wakil Walikota Tebingtinggi dan Ketua Panwaslu Tebingtinggi, hadir juga Ketua Parpol se Tebingtinggi, tokoh masyarakat/adat, agama dan pemuda serta Kepala OPD terkait. Umar mengatakan, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. "Kegiatan ini merupakan tahapan dari penataan Dapil DPRD tingkat II, tingkat I, pusat dan DPD 2019. Dan beberapa hari ini KPU Tebingtinggi telah menetapkan 16 Parpol berdasarkan hasil verifikasi faktual. 12 Parpol lama ditambah 4 Parpol baru, PSI, Partai Berkarya, Partai Perindo dan Partai Garuda," terang Umar. Meski keputusan uji publik penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu 2019 di tangan KPU RI. Namun hakikatnya uji publik Dapil, bentuk transparansi KPU Tebingtinggi, mengakomodir masukan dari masyarakat. "Dengan uji publik ini, kita harapkan partisipasi pemilih 77,5% oleh KPU RI dapat tercapai serta dapat menciptakan iklim tetap kondusif," tandasnya. (agus) Terkait Penetapan Paslon Pilgubsu 2018 JR SARAGIH-ANCE GUGAT KPU, IJAZAH SIHAR DISOAL MEDAN-M24 Pasangan JR Saragih-Ance Selian resmi mendaftarkan gugatan terhadap KPU Sumut terkait sengketa Pilgubsu 2018, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Rabu (14/2) siang. ALAM gugatan ini, pa- D sangan JR- Ance diwakili tim kuasa hukum, diketuai Ikhwaludin Simatupang SH. Gugatan terhadap KPU Sumut ini dilayangkan, terkait proses penetapan Paslon Pilgubsu 2018 usungan Partai Demokrat, PKB dan PKPI. Menurut Ikhwaluddin, gugatan dilayangkan karena KPU dianggap telah melakukan kesalahan, menetapkan JR Saragih-Ance tidak memenuhi syarat (TMS), dengan alasan fotokopi ijazah JR Saragih tidak dilegalisir. "Mereka mengatakan, kalau fotocopy ijazah tidak dilegalisir, karena surat keterangan dari Sekretaris Disdik DKI. Tapi pada kenyataannya, kita sudah ada menyerahkan su- DEKLARASI TOLAK POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA Ijeck: Kita Tidak Menyetujui Politik SARA MEDAN-M24 Calon Wakil Gubernur Sumetera Utara (Cawagubsu), Musa Rajekshah, menegaskan, menolak politik uang dan politisasi SARA, sudah menjadi komitmen awal mereka, jauh sebelum pelaksanaan Pilgubsu 2018 digelar. Hal itu diungkapkan Ijeck, pasangan pendamping Cagub Edy Rahmayadi, seusai Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi suku agama ras dan antargolongan (SARA), untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berkualitas, yang digelar Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, di Lapangan Istana Maimun, Jln Brigjen Katamso Medan, Rabu (14/2). "Tanpa ada hal seperti hari ini, kita komitmen untuk tidak ada politik uang dan tidak menyetujui politik SARA," tegas Ijeck. Ijeck berharap, pemahaman seperti ini, hendaknya ditularkan JR Saragih-Ikwaludin Simatupang-Ketua KPU Sumut Mulia Banurea rat keterangan dari Kepala Disdik DKI," ujarnya. Menurutnya, KPU telah melakukan kesalahan dengan mengambil keputusan berdasarkan surat keterangan dari Sekretaris Dinas Pendidikan DKI. "Sudah ada surat dari kepala dinas, kenapa keputusan diambil dengan bukti dari surat keterangan sekretaris. Selain itu, dalam surat yang disampaikan Sekretaris Disdik ke KPU Sumut, jelas kalau nomor ijazah yang diserahkan tim JR Saragih adalah ijazah asli," tegasnya. Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan, mengatakan, pihaknya akan segera meneliti berkas-berkas gugatan, untuk menentukan apakah gugatan ini bersifat pelanggaran administratif, pidana atau kode etik. "Akan ke seluruh masyarakat, dengan harapan tugas Bawaslu Sumut menjadi lebih ringan. "Lebih ringan pekerjaannya kalau masyarakat paham apa yang dimaksud politik uang dan politik SARA," ujar pasangan kandidat Pilgubsu yang familiar dengan Eramas (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah) ini, sembari mendaklarasikan diri, akan mengawasi praktik politik uang dan politik SARA. Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA ini, dihadiri sedikitnya ratusan masyarakat, Gubsu HT Erry Nuradi, Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw, Cawagubsu Sihar Sitorus, partai politik, kita proses dalam 12 hari kalender," ujar Syafrida. IJAZAH SIHAR DISOAL Setelah pasangan JR Saragih-Ance Selian, KPU Sumut kembali digugat masyarakat terkait dugaan pelanggaran administrasi. Hamdan Noor Manik, warga Jln Nusa Indah III, Tanjung Sari, Batang Kuis, Deliserdang, mendatangi Kantor Bawaslu Sumut, di Jln H Adam Malik, Medan, Rabu (14/2). Hamdan mengaku keberatan dengan surat keputusan KPU Sumut yang meloloskan Sihar Sitorus sebagai Cawagubsu 2018. Menurut Hamdan, surat keterangan pengganti Ijazah Sihar Sitorus untuk mendaftar ke KPU Sumut, tidak sesuai aturan Per- forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan berbagai elemen masyarakat lainnya. "Tolak bersama, tolak dan lawan politik uang, politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang mendikbud Nomor 29/2014, tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijaazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hamdan menyebutkan, dalam pengaduannya, ia menyampaikan 3 alat bukti kepada Bawaslu Sumut, Surat Keputusan KPU tentang pengesahan, fotocopy pengganti ijazah atas nama Sihar Sitorus dan Permendikbud Nomor 29/2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/ STTB/ surat keterangan pengganti ijaazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah, jenjang pendidikan dasar dan menengah. "Saya sudah melampirkan itu. Itu harus ditinjau sesuai Panwaslih Deliserdang Komit Lawan Praktik Politik Uang LUBUK PAKAM-M24 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Deliserdang gelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang (Money Politic) dan Politisasi Suku, Agama, Ras Antar Golongan (SARA), di Lapangan KB Lubuk Pakam, Rabu (14/2). Deklarasi dihadiri Ketua Panwaslih Deliserdang Asman Siagian, Kejari Deliserdang A Maryono, Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Deliserdang Togar Panjaitan, anggota KPU Deliserdang Lisbon Situmorang, perwakilan Kodim 0204/DS, perwakilan Parpol, Panwascam dan PPL se Deliserdang, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tamu undangan lainnya. Kapolres Deliserdang, AKBP Eddy Suryantha Tarigan, mengatakan, sejauh ini tahapan Pilkada Deliserdang berlangsung aman dan kondusif. Menurutnya, Polres Deliserdang mendukung sepenuhnya Panwaslih Deliserdang, yang mencegah politik uang dan politisasi SARA, yang merupakan racun demokrasi dan merusak sendi kebangsaan. Kepala Kesbangpol Deliserdang, Togar Panjaitan, mengajak seluruh pihak untuk mensukseskan Pilkada. Ketua Panwaslih Deliserdang, Asman Siagian, mengatakan, komitmen untuk menolak dan melawan praktik politik uang serta politisasi SARA dalam Pilgubsu dan Pilkada Deliserdang 2018. (yanfebri) Cawagubsu Musa Rajekshah saat hadiri Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang (M24-NET) berintegritas," kata Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan. Dikatakannya, deklarasi ini sebagai langkah mengawal Pilgubsu dan Pilkada di 8 kabupaten/kota di Sumut. "Ini merupakan program tidak dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya. Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan, mengatakan, mereka memiliki 3 hari untuk melakukan penelitian berkas pengaduan. Kemudian 3 hari berikutnya diberikan kesempatan kepada para penggugat untuk melengkapi berkas gugatan, kemudian masa penyelesaian sengketa selama 12 hari. "Kita akan menyelesaikan hingga putusan selama 12 hari kalender," ungkapnya. (donny) Kantor HAM PBB di Jenewa PILGUBSU 2018 MARTHA "Kepada siapapun yang terpilih nanti, buka seluasluasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sumut. Biar masyarakat Sumut jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan pasti tak ada lagi TKI yang ke luar negeri" NAFI "Sumut butuh pemimpin yang bertangan dingin. Yang mengerti tentang metode apa yang bisa diterapkan untuk melakukan pembangunan yang berbasis kerakyatan" nasional. Kita di Sumut juga akan melaksanakanya serentak di seluruh Sumatera Utara," katanya. Tolak dan lawan politk uang pada Pilkada 2018 ini penting, mengingat politik uang dan politisasi SARA merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. "Politik uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan politisasi SARA berakibat masyarakat terkotak-kotak. Kita harus lawan bersama," katanya. Sementara, Kapoldasu Irjen Paulus Waterpauw, sangat memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bawaslu yang telah mengadakan kegiatan ini. "Tahun 2018 adalah tahun politik, di mana di wilayah Sumut ada 8 kabupaten/kota yang Pilkada. Jadikan Pilkada ini berjalan dengan damai, tanpa harus dikotori politik uang, apalagi sampai politisasi SARA," harapnya. (donny)

BINJAI-M24 Jajaran Polres Binjai menyambangi vihara dalam rangka perayaan Imlek. Polres Binjai sudah menyiapkan rencana pengamanan hari raya Imlek. Kegiatan ini diadakan, Lanjut ke hal 7 SIMALUNGUN-M24 Jajaran Bhabinkamtibmas Polres Simalungun menerima kendaraan operasional roda dua dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rabu (14/2) sekira pukul 09.00 WIB, di lapangan Apel Mapolres Simalungun. Lanjut ke hal 7 KISARAN-M24 Polres Asahan bekerjasama dengan unsur tiga pilar plus menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral dalam rangka pengamanan bersama Hari Raya Imlek Lanjut ke hal 7 PN MEDAN-M24 Saugi Akhriandi alias Saugi (18) meminta keadilan. Warga Padang Bulan, Medan, yang tertuduh melanggar Pasal 362 KUHPidana dan dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lanjut ke hal 7 KARO-M24 Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo obok-obok Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Kabanjahe, Rabu (14/2). Sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rutan Klas IIB Kabanjahe dilakukan Lanjut ke hal 7 LANGKAT-M24 Polres Langkat menggelar simulasi sistem pengamanan kota, Rabu (14/2). Simulasi ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan pengamanan Pilkada 2018. Perlu sinergi semua pihak untuk mencipatakan situasi yang kondusif. Simulasi ini digelar di lapangan bola Tengku Amir Hamzah, Stabat, Langkat dan dikuti oleh personel TNI serta Polri. Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin dalam arahannya Lanjut ke hal 7 M "Hmm.. hmmm, mbak mau kasih minum untuk teman-teman mas", jawabnya. "Nanti aku bilangin papa dan mama loh, kalo Mbak Marni ngintipin", ancamku sembari pergi turun ke bawah dan untungnya kamarku berada di lantai atas. bak Marni mengikutiku ke bawah, sesampainya di bawah, "Mbak Marni, kamu ngintipin saya dan teman-teman itu maksudnya apa?" tanyaku. "Mbak ingin kasih minum teman-teman Mas Tonny." jawabnya. "Kok, Mbak nggak membawa minuman ke atas", tanyaku dan memang Mbak Marni ke atas tanpa membawa minuman. "Hmmm.. Hmmm.." ucap Mbak Marni mencari alasan yang lain. Dengan kebingungan Mbak Marni mencari alasan yang lain dan tidak disadari olehnya Aku melihat dan membayangkan bentuk tubuh Mbak Marni yang ranum dan seksi sekali. Dan aku memberanikan diri untuk melakukan permainan yang telah kutonton tadi. "Sini Mbak, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi dong," ujarku. Mbak Marni mengikuti perintahku dan dirinya sudah dekat sekali denganku. Terasa baguan tengah tubuhnya yang ranum menyentuh dadaku yang naik turun oleh deruan Lanjut ke hal 7 PANCURBATU M24 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deliserdang di Pancurbatu, Yuliyati Ningsih, SH, MH, melakukan Lanjut ke hal 7