1 Maret 2018

More documents

Recommendations

Info

KAMIS 1 Maret 2018 DUGAAN KORUPSI PJ WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN LSM SCPAD Minta Gubsu Copot Sarmadan Hasibuan MEDAN - M24 Puluhan kaum hawa/mamak-mamak yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sosial Control Penggunaan Anggaran Daerah (SCPAD) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) berunjukrasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (PRDSU) Jln Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/2) M ereka yang dikordinir oleh Ramadan, berorasi secara bergantian sambil memajang spanduk panjang. Dalam tuntutannya, massa meminta Gubernur Sumatera Utara, H T Erry Nuradi mencopot Pj Walikota Padangsidimpuan, Sarmadan Hasibuan atas dugaan korupsi. Penunjukan mantan Sekda Kota Padangsidimpuan Tahun 2007 s/d 2012 ini, telah menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Untuk itu DPRDSU diimbau meninjau ulang jabatan Pj Walikota Padangsidempuan yang diembannya. "Selama menduduki jabatan tersebut, Sarmadan Hasibuan melakukan banyak kesalahan yang terindikasi terlibat tindak pidana dugaan korupsi," cetus Ramadhan. Dia pun merinci beberapa dugaan korupsi itu, diantaranya penggelapan uang kas daerah senilai Rp5 miliar, dugaan penggelapan dana Pilkada TA 2008, dugaan penggelapan dana MTQ TA 2008, temuan BPK terkait APBD ganda pada TA 2007, dugaan Massa berunjukrasa di gedung DPRDSU Jln Imam Bonjol, Medan. pengalihan gaji PNS ke-14, dugaan penggelapan dana Hibah PSKPS (Persatuan Sepakbola Kota Padangsidempuan) hingga kasus-kasus lain seputar penyelewengan jabatan. Anehnya lagi, keputusan Gubsu atas penunjukan Sarmadah Hasibuan mejadi Penjabat (Pj) bisa terjadi 2 kali dalam setahun. Awalnya sebagai Pj Bupati Tapsel dan Pj Walikota Padangsidempuan tahun 2018. "Apa tidak ada lagi pejabat yang punya potensi dilingkungan Pemprovsu," ucapnya dengan heran Atas dasar itu juga, masyarakat meminta Gubsu mencopot Sarmadan Hasibuan dan menggantikannya, dengan pejabat lain yang lebih bersih. Seharusnya dia mengurusi proses Pilkada yang berlang- OPD Harus Membuat Perjanjian Kerja dengan Walikota sung menjadi tugas utama , bukan mengurusi dugaan pembagian proyek berskala besar dan kecil. "Apabila mau dapat proyek, harus membayar fee sebesar 17 persen ke Pj Walikota," ucap Ramadan dengan lantang. Setelah puas berorasi, massa akhirnya diterima salah satu anggota DPRDSU, sebelum mereka membubarkan diri dengan tertib. (budiman) Pangdam I/BB saat upacara Sertijab Danrem 031/WB Kolonel Sonny Aprianto Jabat Danrem 031/WB MEDAN-M24 Tongkat komando Danrem 031/Wira Bima kini dipegang oleh Kolonel Inf Sonny Aprianto. Upacara serah terima jabatan (Sertijab) digelar di Balai Prajurit Makodam I/BB, Jln Gatot Subroto KM 7,5 Medan, Rabu (28/2). Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri menyampaikan sertijab merupakan salah satu upaya dalam penyegaran organisasi, sekaligus sebagai bentuk pembinaan bagi personel bersangkutan. "Kembangkan manajemen organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menghadapi tantangan tugas sesuai dengan tipologi wilayah Provinsi Riau secara geografis," tuturnya. Ia menjelaskan, Riau berbatasan dengan negara tetangga yang memiliki kerawanan dan ancaman yang sangat kompleks. Terkait dengan tahun 2018 sebagai tahun politik, Pangdam I/BB meminta Danrem 031/ WB yang baru menjaga netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilkada. "Kita ketahui politik tentara adalah politik negara. dan netralitas TNI merupakan harga mati. Jangan terlibat politik praktis, pedomani apa-apa yang sudah menjadi penekanan tentang netralitas TNI dalam Pilkada," tandasnya. (bar) MEDAN-M24 Melalui kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemko Medan Tahun Anggaran 2018 di Balai Kota, Rabu (28/2). Seluruh pimpinan Organisasi TAMAN CADIKA PRAMUKA MULAI RAMAI DIKUNJUNGI Eldin: Masyarakat Dapat Menikmatinya Bersama Anggota Keluarga MEDAN-M24 Lokasi Taman Cadika Pramuka di Jln Karya Wisata, Kel Pangkalan Mansyur, Kec Medan Johor mulai ramai dikunjungi masyarakat. Selain berolahraga, lahan seluas sekitar 3 hektar bisa juga untuk rekreasi bersama anggota keluarga. Lapangan yang dulunya tempat pendidikan pramuka itu, kini menjadi ruang terbuka hijau nan indah dan asri. Atas intruksi Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk membenahinya. Selain memiliki kolam dan jembatan gantung, yang lebih menariknya ada dilengkapi dengan peralatan bermain untuk anakanak seperti ayunan, enjut-enjutan maupun rumah-rumahan. Lalu ada taman bermain dengan aneka bunga yang indah, disertai sejumlah bangku taman bagi orang tua sambil mengawasi anaknya serta jogging track. Setelah puas berolahraga dan berekreasi, warga pun dapat melaksanakan shalat di mushala. Bagi para penggemar olahraga paint ball, mereka juga dapat menyalurkan hobinya bermain karena di tempat itu juga telah disediakan lapangan bermain paint ball. Pada malam hari, Taman Cadika Pramuka juga terlihat indah karena dihiasi dengan aneka lampu warna-warni. Atas pembenahan dilakukan tersebut, Walikota berharap, agar kawasan itu menjadi ruang terbuka hijau yang ramah untuk seluruh kalangan masyarakat. “Semoga dengan pembenahan yang kita lakukan, masyarakat dapat menikmatinya bersama Perangkat Daerah (OPD) dapat menyusun laporan kinerjanya dengan baik. Guna memberikan pencerahan, Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sengaja mendatangkan Asisten Deputi Reformasi Birokrasi Kementrian Pendayagunaan Apratur Negara Republik Indonesia, Ronald Andrea Anas. "Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas instnasi pemerintah, yang mengionformsikan tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mencapai tujuan, visi dan misi setiap instansi pemerintah," kata Eldin pada sambutannya. Kepada seluruh pimpinan OPD, lanjutnya, agar mengikutsertakan sekretaris dan kasubbag penyusunan program pada kegiatan yang berlangsung selama dua hari. "Saya tegaskan ini persoalan yang signifikan, sehingga saya minta perhatian khusus,” imbuhnya. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Asisten Deputi Reformasi Birokrasi, hadir sekaligus memberikan bimbingan dan arahannya kepada seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan. "Semoga dengan bimbingan yang disampaikan dapat membantu jajaran Pemko Medan dalam melakukan perbaikan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Stratewgis (Renstra) OPD), perjanjian kinerja, indikator kinerja utama serta rencana kinerja (renja) tahunan," cetusnya. Setelah itu, Ronald Andrea Anas merincikan tentang penyusunan laporan kinerja, termasuk dengan aspek-aspek yang harus dipenuhi. Apalagi saat ini, tak BPJS Diminta Perhatikan Kehidupan & Kesehatan Nelayan MEDAN - M24 Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) minta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, mendaftarkan kepesertaan semua pekerja swasta dan sektor informal, termasuk nelayan di Sumut. Permintaan itu disampaikan anggota Komisi E DPRDSU Dra Delmeria pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagut, kemarin (26/2) di gedung Dewan Jln Imam Bonjol, Medan. Menurutnya, nelayan di Kab Tapteng dan Kota Sibolga bingung untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka pekerja kecil yang kehidupannya harus mendapat perhatian dari negara. "Bagaimana mekanisme pendaftaran nelayan," tanya Delmeria. Selain itu, soal pembangunan klinik 24 jam yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Umumnya, Puskesmas beroperasi mulai dari pukul 08.00-16.00 WIB. "Bisa saja rakyat sakit, saat-saat Puskesmas tutup. Bolehkah mendirikan klinik dan kerjasama dengan BPJS," pintanya lagi. Asisten Deputi Direktur Wilayah Bid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Budi Pramono menjelaskan, nelayan pekerja sektor informal yang sebagian besar asuransinya dibayar Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dengan syarat kepemilikan kartu nelayan. "Namun BPJS Ketenagakerjaan punya program pekerja mandiri nelayan melalui iuran Rp16.800/ bulan, untuk jaminan kecelakaan kerja serta kematian. Walau masa kerja nelayan tidak diketahui setiap hari, toh asumsi yang dipakai BPJS adalah penghasilan Rp1 juta/bulan," jelasnya. Menurutnya, iuran tersebut sangat bermanfaat bagi nelayan. Untuk biaya perobatan kecelakaan kerja ditanggung sampai sembuh, termasuk basic upah dan selama 6 bulan pertama akan dicover Rp1 juta. Ketika mening- anggota keluarganya, untuk melepaskan kepenatan setelah usai bekerja. Kita akan terus menambah fasilitas lainnya, termasuk bisa sekedar menyiapkan anggaran tapi harus berorientasi kepada kinerja, sehingga menghasilkan out put maupun out come. “Mulai saat ini kita harus merubah paradigma menjadi orientasi pada kinerja. Artinya, semua OPD harus mempersiapkan kinerja bukan kerja. Untuk itu semua pekerjaan yang akan dilakukan harus berbasis kinerja,” jelas Ronald Andrea. Selain itu, tambahnya, OPD harus membuat perjanjian kerja sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dengan jelas. Baik itu pejabat eselon IV dan III di seluruh OPD, harus membuat perjanjian kerja dengan pimpinan OPD. "Sebab pimpinan OPD juga membuat perjanjian kerja dengan Waliota," cetusnya. (adlan) gal dunia, ahli waris mendapat santunan Rp53 jutaan. "Bila cacat total akibat kecelakaan kerja, anak/ahli waris kita tanggung," terangnya. Staf BPJS Kesehatan, Harianja menambahkan, tuk pendirian klinik sepenuhnya perizinan diatur Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). "Kami tidak terkait perizinan. Tapi kalo sudah lengkap semua, barulah bisa kerjasama dengan BPJS Kesehatan," tutupnya. (budiman) peralatan olahraga, sehingga menjadi salah satu tempat olahraga dan rekreasi keluarga di Kota Medan,” kata Wali Kota. Komisi B DPRDSU saat menggelar RDP PTPN IV & PT Palmaris Saling Klaim Lahan HGU MEDAN - M24 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) sesalkan ketidak hadiran PT Palmaris membahas tumpang tindih lahan Hak Guna Usaha (HGU), pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan PTPN IV dan Koperasi Unit Desa (KUD) Pasar Baru, Kab Mandailing Natal (Madinah). "Data yang diberikan kurang maksimal karena PT Palmaris tidak hadir, maka rapat memutuskan untuk dilakukan peninjauan lapangan," kata Wakil Ketua Komisi B DPRDSU, Drs H Aripay Tambunan, Rabu (28/ 2). Sementara, PTPN IV dan PT Palmaris saling klaim atas kepemilikan lahan HGU. Dari total lahan seluas 3.200 hektare yang diributi, KUD Pasar Baru mengelola lahan seluas 1.716 Hektare. "Sisanya siapa menguasai? Apakah PT Palmaris atau siapa yang sebenarnya memiliki izin dan yang menguasai," timpal Aripay. Diakuinya, kecewa terhadap PT Palmaris tidak hadir pada RDP. "Komisi B kecewa, karena tidak ada 1orang pun perwakilan dari PT Palmaris hadir. Kita harapkan kedepannya, dapat mengikuti RDP," pintanya. (budiman) Selanjutnya, Eldin mengajak masyarakat untuk selalu menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada, agar dapat bertahan lama dan dipergunakan bersama. Tak lupa dia berpesan untuk selalu menjaga kebersihan, dengan tidak membuang sampah sembarangn, terutama dalam kolam yang ada. Ramainya kunjungan masyarakat terlihat pada sore hari, apalagi di hari libur. Jumlah dapat bertambah, tak hanya warga sekitar. Warga dari kecamatan lain juga tertarik mengunjunginya. Dengan kondisi udara yang cukup segar karena jauh dari polusi kenderaan bermotor, pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk maupun parkir kenderaan. Kawasan itu masih sering digunakan untuk kegiatan pramuka, outbond maupun paintball. Tidak itu saja, keindahan alamnya pun membuat para remaja sering menjadikannya sebagai lokasi selfie yang menarik. (adlan)
KAMIS 1 Maret 2018 TINJAU PROYEK PENANGGULANGAN LAHAR DINGIN SINABUNG BNPB Harap Pemkab Karo Atasi Pembebasan Lahan KARO-M24 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Willem Rampangilei, kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Karo, Rabu (28/2), dalam rangka memantau dampak erupsi Gunung Sinabung. BUPATI PAKPAK BHARAT TANDATANGANI KERJASAMA Bank Sumut Diharapkan Memberi Edukasi ke Masyarakat (M24-Edy Ilva S) Bupati Pakpak Bharat tandatangani kerjasama dengan Bank Sumut TINJAU PELAYANAN PUSKESMAS DAN BERI PENYULUHAN HIDUP SEHAT Kadis Kesehatan Sergai Beri Kursi Roda Penderita Hidrosefalus PERBAUNGAN-M24 Kepala Dinas Kesehatan Sergai, Dr Bulan Simanungkalit, didampingi Drg Cut Putri Elna Minarbach, memberikan kursi roda kepada Khairunnisa (9), penderita hidrosefalus. PAKPAK BHARAT-M24 Tindaklanjut kerjasama dengan PT Bank Sumut sebelumnya, tentang Perkuatan Modal Usaha melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB), Pemkab Pakpak Bharat lakukan tandatangan Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Sumut Cabang Sidikalang. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Pakpak Bharat dengan Pemimpin PT Bank Sumut Cabang Sidikalang, Efendi Karokaro, di Ruang Rapat Nusantara, Gedung Sigellem Rempu, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, Selasa (27/2). Hadir Sekda Sahat Banurea, Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda Supardi Padang, Inspektur Budianta Pinem, jajaran Dinas Koperasi UMKM dan jajaran PT Bank Sumut. Menurut Remigo, perjanjian kerjasama ini sebagai bentuk bantuan memberikan akses permodalan usaha untuk masyarakat, dalam rangka peningkatan taraf hidupnya. "Kerjasama sudah lama dilakukan antara Pemkab Pakpak Bharat dengan PT Bank Sumut, terkait KNPB ini dan semoga ke depan, agar lebih ditingkatkan lagi," ungkapnya. Remigo juga ingin PT Bank Sumut dapat memberi edukasi kepada masyarakat, dalam urusan kredit dan layanan Perbankan lainnya. Sehingga masyarakat lebih terbuka pemikirannya dalam urusan permodalan berusaha dan pentingnya dunia Perbankan saat ini. "Sesungguhnya di Pakpak Pemkab Pakpak Bharat Mantapkan LAKIP Prima Penyerahan bantuan kursi roda kepada Khairunisa, bungsu 3 bersaudara pasangan Syahrial (40) dan Heni Erawaty (37) tersebut, berlangsung di kediamannya, Dusun II, Desa Deli Muda Hilir, Kecamatan Perbaungan, Sergai, Rabu (28/2). Pihak keluarga tampak bahagia menerima kursi roda PAKPAK BHARAT-M24 Guna memantapkan dan mendapatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang semakin prima, Pamkab Pakpak Bharat bahas indikator program Renstra. Pembahasan dari masingmasing OPD berupa cascading (penyelarasan) akan Renstra tersebut, digelar di Bale Sada Arih, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak, Senin (26/2) sore. Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, didampingi Sekda Sahat Banurea, memantau presentasi dari masingmasing pimpinan OPD, menjelaskan dari Renstra-nya bersama turunannya, didampingi para pejabat administrator dan pejabat pengawas dari masingmasing OPD. Sesekali terjadi perdebatan dan diskusi yang menarik, untuk mendapat kesesuaian dan pemahaman lebih, akan Renstra yang dipaparkan sampai kepada program. Adapun Renstra yang dikupas ini merupakan tindaklanjut atas masukan pelaksanaan pendampingan dan penyusunan bersama tim dari Pemko Bandung, akhir bulan lalu. Remigo mengutarakan, LAKIP yang baik, tidak hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan dari pemerintah atasan. Tetapi makna yang lebih penting, tersebut, meski penyakit yang diderita sejak lahir dan sudah dua kali menjalani operasi itu, tak kunjung sembuh. Usai memberikan kursi roda, Dr Bulan yang berkunjung ke Desa Lidah Tanah mengikuti Musrenbang, memberikan imbauan agar setiap desa dan kecamatan, melakukan dan Kunjungan BNPB ke Karo K unjungan tersebut sekaligus melihat progres rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Karo. Kunker ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, bukan sekedar kegiatan seremonial belaka. Setibanya di Karo, Kepala BNPB dan rombongan, didampingi Wakil Gubernur Sumut, Brigjen TNI (Purn) Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, Dandim 0205/TK Kolonel Inf Taufik Rizal, Kapolres Karo AKBP Benny Hutajulu, Dan Yonif125/SMB serta BPBD Karo Ir Martin Sitepu. Rombongan langsung bertolak meninjau pembangunan aliran lahar dingin di Desa Sukatendel. Willem berharap supaya Pemkab Karo dapat membantu pihak PT Brantas menyelesaikan masalah. Khususnya dalam masalah pembebasan lahan. "Supaya jangan ada kendala dalam pengerjaan pembangunan aliran lahar dingin dan proses lebih cepat," imbuhnya. Sementara, Taufik Rizal, selaku Kepala Satgas Gunung Sinabung, berharap, segera bisa diselesaikan untuk mengurangi resiko bahaya warga. "Apalagi yang bermukim di kawasan kerap diterjang lahar dingin, khususnya lahan pertanian," kata Taufik. Begitupun, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada. Karena lahar dingin Sinabung datang mengalir tanpa menghadirkan peningkatan kualitas kinerja, beranjak dari pelayanan publik prima serta berefek pada efisiensi anggaran. Utamanya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kemasyarakatan. Ditegaskannya, kuncinya terletak pada pemahaman akan hal dilakukan OPD dalam membuat indikator kinerja. "Pimpinan OPD harus menjadi think tank dan terlibat aktif, mulai dari awal sampai final. Selanjutnya diterjemahkan pejabat di bawahnya dalam bentuk dokumen. Harus ada komitmen akan goodwill dari pimpinan dengan alur pikir yang jelas," pungkasnya. (edy) diketahui. "Semoga penanggulangan dalam penanganan pengungsi Sinabung lebih baik ke depan, (M24-Darmawan) Kadis Kesehatan Sergai menyerahkan kursi roda kepada Khairunnisa melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (Gemas) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Menurunkan beban penyakit dan menghindarkan terjadinya penurunan produktifitas penduduk serta (M24-Sekilap) untuk mengurangi derita saudara kita. Khususnya yang terdampak erupsi Sinabung," harapnya. (sekilap) Bharat ini begitu banyak peluang untuk berinvestasi. Dan itu membuka ruang-ruang pemodal, seperti Bank Sumut untuk membuka aksesnya ke masyarakat," tandasnya, seraya mengapresiasi kerjasama baik ini. Termasuk dalam urusan CSR (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan PT Bank Sumut. Efendi Karokaro menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bupati dan Pemkab Pakpak Bharat, atas kepercayaan yang diberikan dan kerjasama terus berlangsung. "Semoga ke depan akan semakin positif seperti yang kita inginkan bersama dan mohon dukungannya," ujarnya. (edy) (M24-Edy Ilva S) Bupati Pakpak Bharat saat memberikan arahan. menurunkan beban pembiayaan pelayan kesehatan. "Karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan, mari budayakan hidup sehat dengan melakukan langkah kecil, melalui perubahan pola hidup ke arah lebih sehat," ucapnya. Sebelumnya, Dr Bulan meninjau pendaftaran kesehatan jamaah haji di Puskesmas Perbaungan dan memberikan penyuluhan kesehatan kepada 121 calon jamaah haji, meninjau dan menyapa pasien di ruang rawat inap. Kepada M24, Dr Bulan, mengatakan, kunjungannya ke beberapa lokasi meninjau langsung pelayanan di Puskesmas serta memberikan penyuluhan hidup sehat. Termasuk memberikan kursi roda kepada Kahirunnisa, bocah 9 tahun penderita hidrosefalus. (darmawan) BPJS dan Pemko Siantar rapat koordinasi BPJS Ketenagakerjaan Sasar RT, RW dan Kepling (M24-Adi) SIANTAR-M24 Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan cabang Pematangsiantar menyasar petugas kebersihan, RT, RW dan Kepling non PNS, di ruang rapat Bappeda, Jln Merdeka Nomor 2, Selasa (27/2). Menurut Plt Sekda Drs Resman Panjaitan, untuk mengakomodir jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para petugas kebersihan, RT, RW dan Kepling non PNS di lingkup kecamatan, akan diupayakan payung hukum yang jelas agar bisa terealisasi," ujarnya. Kepada Pimpinan cabang BPJS Ketenagakerjaan, Resman berharap, dalam rangka kerjasama ini kiranya jangan hanya fokus penambahan peserta saja. Kalau bisa di bidang lainnya dapat ditingkatkan lagi, supaya kita bisa bersama-sama mewujudkan kota Pematangsiantar, ini semakin Mantap, maju dan jaya," katanya. Kacab BPJS Ketenagakerjaan, Nurmansyah, menyampaikan, kegiatan ini untuk mengajak perangkat di kecamatan, seperti RT, RW, Kepling dan petugas kebersihan non PNS, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Agar mereka mendapatkan manfaatnya," katanya. (adi) (M24-Darmawan) Limbah PKS mini yang masih tetap beroperasi Demi Pekerja, PKS Mini Tak Berizin Masih Beroperasi SEI BAMBAN-M24 Berkilah permintaan DPRD Sergai, PKS mini tanpa izin di Dusun XIV, Desa Sei Bamban, Sergai, diberi toleransi tetap beroperasi, karena memikirkan nasib para pekerja. "Permintaan DPR memberi toleransi sembari mengurus izin," ungkap Kepling Hidup, Radianto Panjis, kepada M24, melalui selulernya. Permintaan DPRD ternyata dibantah Ketua Komisi C, Hari Ananda, kepada M24, Selasa (27/2), melalui selulernya. a mengaku tidak tahu soal PKS mini tersebut. Bahkan Ari Ananda juga berencana melakukan kunjungan ke lokasi. Jika tidak memiliki izin, seharusnya sudah ditindak Sat Pol PP. "Belum ada laporan ke kita, apalagi ada toleransi dari DPR. Dalam waktu dekat kita coba jadwalkan untuk kunker kesana," imbuhnya. Begitu juga dengan Kakan KLH Sergai, direncanakan akan dipanggil. "Kita bisa panggil Kakan KLH dan duduk bersama, apa permasalahannya, biar jelas," imbuhnya. Pemerhati Lingkungan di Sergai, Suarno, menilai, ada hal tak masuk akan dalam penindakan PKS tanpa izin. "Harus ditindak atau ditutup dulu, sembari ada izinnya," ucap Suarno. (darmawan) Pemko Binjai Dinilai Lamban Tindak Kabid di Dinas PU Ketua KOMP2B Yudhi BINJAI-M24 Konsorsium Mahasiswa Pemuda Pelajar Kota Binjai (KOMP2B), mengaku kecewa dengan Pemko Binjai, khususnya Walikota Binjai, HM Idaham, yang dinilai lamban menindak Kabid Bina Marga Dinas PU berinisial Kus. Dia diduga pernah menggunakan ijazah sarjana, guna menunjang statusnya agar memiliki jabatan. Dijelaskan Ketua KOMP2B, Yudhi, menurut PP Nomor 11/2017 tentang manajemen PNS, sanksi tertulis pada paragraf 11 tentang pemberhentian dan karena hal lain. Sanksi itu tercantum pada Pasal 258. "PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri," ujarnya, kemarin. Pasal 258, PNS yang memakai dan menggunakannya untuk kenaikan pangkat maupun jabatan, bisa diberhentikan atau dipecat dengan tidak hormat. Pemecatan tidak hormat itu diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 25/2015 tentang Tindakan Administrasi dan Hukuman Disiplin PNS yang menggunakan Ijazah Palsu. Kenaikan pangkat dan jabatan, menurutnya, bisa diusut dengan membentuk tim khusus. Aggota timnya Sekda, Asisten III, Inspektorat, Dinas Kepegawaian, bagian organisasasi, bagian hukum dan lainnya. (lihin)
Page 1 and 2: Informasi yang dihimpun M24, video
Page 3: 12345678901234567890123456789012 12
Page 7 and 8: SIMALUNGUN-M24 Sri Ningsih (38) sek
Page 9 and 10: KAMIS, 1 MARET 2018 9 Di Back Up Pe
Page 11 and 12: 11 KAMIS, 1 MARET 2018 Rohim Siap M
Page 13 and 14: METRO 24 l KAMIS, 1 MARET 2018 HARI
Page 15 and 16: KAMIS, 1 MARET 2018 15 ............

1 Maret 2018

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?