Views
6 months ago

RADAR BEKASI EDISI 1 MARET

RADAR BEKASI EDISI 1 MARET

4 kamis, 1

4 kamis, 1 MARET 2018 pilwalkot Bawaslu Desak Baliho Ketum Parpol Dicopot aspirasi JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengi ngatkan seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 untuk segera menurunkan baliho maupun spanduk bergambar ketua umum masing-masing yang bertebaran di sejumlah tempat umum. Sebab, masa kampanye Pemilu 2019 belum dimulai. Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, masa kampanye Pemilu 2019 baru akan dimulai pada 23 September mendatang. Karena itu, pemasangan alat peraga berisi ajakan untuk memilih partai tertentu di luar waktu yang ditentukan masuk kate gori pelanggaran kampanye. “Kami meminta agar semua spanduk dan baliho bergambar ketua umum parpol peserta Pemilu 2019 yang dipajang di tempat-tempat umum untuk segera diturunkan,” ujar Mochamad di Jakarta, Selasa (27/2). Menurut Afifuddin, spanduk maupun baliho yang memuat gambar ketua umum parpol peserta Pemilu 2019 masuk kategori kampanye. Sebab, baliho bergambar ketua umum partai politik merupakan bentuk pencitraan. Afifuddin menjelaskan, UU Pemilu lama memang mendefinisikan kampanye sebagai penyampaian visi dan misi. Namun, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperluas definisi kampanye. “Hal yang dimaksud dengan kampanye itu juga termasuk definisi citra diri. Citra diri yang dimaksud berupa foto orang dan logo parpol,” ucapnya. Untuk diketahui, baliho yang memajang poster sejumlah ketua umum partai politik peserta Pemilu 2019 mulai bertebaran di sejumlah tempat umum. Antara lain, baliho yang memuat poster Ketua Umum DPP Partai Kebangk itan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pem bangunan (PPP) Romahurmuziy dan Ketua Umum DPP Partai Ge rindra Pra bowo Subianto. “Jika tidak diturunkan segera parpol akan dikenai sanksi. Sanksi awal yang kami berikan berupa sanksi administrasi,” pungkas Afif. (gir/jpnn) Ayo, Dekati Pemilih Milenial BEKASI TIMUR - Ketua Komunitas Pemilih Milenial Cerdas, Yessianabel mengatakan pasangan calon kepala daerah Kota Bekasi jangan memandang sebelah mata suara pemilih milenial. Apalagi menurutnya jumlah pemilih milenial cukup signifikan, yakni sekitar 20 hingga 30 persen dari total pemilik hak suara dalam Pilkada Kota Bekasi 2018. Sehingga sangat disayangkan, kata Yessi, kalau para pasangan calon tidak benar-benar memberi hati dan menarik hati para pemilih milenial. “Pemilih milenial sangat luar biasa, 20 hingga 30 persen dari total pemilik hak suara. Siapa yang memenangkan hati mereka, maka kemung kinan akan menang. Karena kami yang muda akan menjadi penentu pemenang di Pilkada nanti,” ujarnya bangga. Karena itu dia mendorong para pasangan calon kepala daerah benar-benar mempersiapkan program-program yang memenuhi kebutuhan kaum milenial. “Para paslon harus mempunyai program yang dapat memenuhi kebutuhan kaum melenial,” jelasnya. Yessi memberikan catatan penting, bahwa para pemilih milenial ini, sangat rasional dalam menilai dan memutuskan pilihannya. Lebih lanjut ia menjelaskan kelompok milenial cenderung lebih cerdas dengan melakukan analisa dengan berdasarkan pertimbangan komentar publik. “Hal tersebut karena akses media dalam jaringan (daring) ada di genggaman kami para muda mudi masa kini,” ucapnya. Bahkan, saat ini, kata Yessi, pemilih milenial, cenderung kritis terhadap para calon. Karena mereka bisa langsung menganalisa rekam jejak dari paslon yang maju dalam Pilkada. Menurut Yessi, setiap calon kepala daerah akan berupaya menunjukkan yang terbaik selama masa kampanye. Bahkan saat ini, pasangan calon telah menyampaikan programprogram unggulan nya bila terpilih nanti. “Tapi sebagai generasi milenial, kita harus benar-benar bisa menyaring programprogram yang terlihat realistis dan bisa terlaksana sehingga kedepannya kita tidak merugi setelah memilih bakal calon kepala daerah terpilih,” ujarnya. Dengan sikap demikian, maka generasi milenial bisa menanggung dan menerima hasil pilkada Kota Bekasi pada 27 Juni 2018, dengan besar hati. “Buat saya siapapun yang terpilih, itu berarti murni pilihan dan kehendak masyarakat sehingga diharapkan juga bagi pasangan calon kepala daerah juga benar-benar menunjukkan janji kampanyenya setelah menjabat,” katanya. (sar) Masa Kampanye Disia-siakan? BEKASI TIMUR - Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, Tommy Siswanto tak memung kiri para paslon menyianyiakan masa kampanye. Hingga kini para paslon be lum memanfaatkan masa kampanye rapat terbatas dan tatap muka secara efektif. Tommy menambahkan, hingga kini KPU dan Panwaslu belum menerima surat tembusan pelaksanaan kampanye para paslon yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. “Sampai sekarang kami belum mendapat surat tembusan pelaksanaan kampanye yang dilaporkan paslon kepada kepolisian,” ujarnya. Mengingat pelaksanaan kampanye rapat terbatas dan tatap muka itu sangat penting dan bermanfaat bagi para paslon, kata Tommy, dirinya mengharapkan sekaligus mengimbau kepada para paslon untuk meman faatkan kampanye tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi menuturkan pihaknya sudah memberikan ruang dan kesempatan bagi semua paslon untuk berkampanye. Sayang kalau kesempatan itu, tidak dimanfaatkan optimal. “KPU saja sudah berupaya semaksimal mungkin ikut menyosialisasikan satu per satu para paslon kepada masyarakat. Apalagi paslonnya, harus lebih giat lagi mengampanyekan diri supaya dikenal luas oleh masyarakat,” ucapnya. Pantauan di lapangan, hingga hari ke 14 masa kampanye paslon di Kota Be kasi masih tampak masih sepi kampanye. Belum ada kampanye rapat ter b atas (tertutup) dan rapat tatap muka (dialog) yang dilakukan para paslon di dalam gedung atau ruangan. (sar) KPPI Target Keterwakilan Perempuan 30 Persen BEKASI SELATAN - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) mengincar sedikitnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalegan di Pemilu 2019. Hal itu diiungkap Ketua KPPI Kota Bekasi Titin Supriantini usai mengikuti Rakornas KPPI di Bali. Menurutnya, selain keterwakilan perempuan di legislatif ada dua rekomendasi lainnya. Diantaranya, kata Titin, mendesak pemerintah mela kukan pendidikan politik perempuan di seluruh tanah air. Mendorong pemerintah untuk ikut membantu pem biayaan sosialisasi caleg pe rem puan di semua tingkatan. “Mendesak pemerintah, baik pusat maupun pemerintah dae rah, bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu agar mengaman kan suara caleg dan ca kada perempuan,” papar Titin. Rekomendasi kedua, imbuhnya, untuk partai politik, yakni mendorong pimpinan parpol agar menominasikan caleg perempuan pada nomor urut satu di 30 persen daerah pemilihan. Rekomenasi ketiga, sambung Titi, untuk politisi perempuan, antara lain mendorong politisi perempuan agar mau menjadi caleg pada setiap tingkatan. “Mendesak politisi perempuan agar senantiasa meningkatkan kapasitas diri dan memiliki personal branding untuk memperbesar peluang keterpilihan dalam Pileg 2019, serta memiliki tim kerja yang membantu pemenangannya,” ujarnya. (sar) FOTO BERSAMA: Pengurus KPPI Kota Bekasi. Cikuangg Sumur Citeureup Batuhideung Labuan Munjul Rahmat Effendi G. Kabang Pandeglang Cikeusik Binuangeun POLING CALON WALI KOTA BEKASI Gunungkencana u na Malimping Muncang Bayah Leuwidamar Pamarayan Rangkasbitung Balaraja Jasinga CisolC lok Sawar rna Tigaraksa Parungpanjang Parung G. Sanggabuana Tri Adhianto Tjahyono CALON WALIKOTA : .................................. Kirim Ke Kantor Radar Bekasi Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi Hasil Di Update Setiap Kamis Leuwiliang Serpong BOGOR G. Salak Kalapanungg gal Cibadak Pelab buhanrab r atu Pasaw aw waha n Lengkong Jamp pangkulon JAKARTA Depok G. Benten n g BEKASI Halimperdanakusuma um Cileungsi Citeureup Jamm mp pangtengah ga Cibarusa Jonggol Cisarua Puncak Ciawi C Cipanas G. Pangrango go Pacet Cicurug ug Cisar C rua Parungkuda SUKABUM UM MII Ny yalindung Sagaranten Cikarang Cibeber Cikal ongkulon Karangtengah Sukanegara Cibinon ngg Karawang Rawauncal R Sindanglaya ng aya Kosambi Purwakarta Batujajar Lemahabang Plered Ciwidey idey Cikampek Sadang Cilam amaya G. Burangrang Cikalongwetan Lembang G. Patuha G. Ciasem Sagalaherang Cisalak Padalarang an Cimahi BANDUNG Soreang Malabarar Pamanukan an Pagaden Subang MajalayaM G. Mesigit t Pangalengan Bayon ngb bong Anjatanan G. Tampomas umedang Tanjungsari CicalengkaC ka Nur Supriyanto Nagrek Garut Cibatu Kandanghaur Losarang Jatiwangi G. Papanandayan G. Cikurayy TasikmaT kmalaya Cikajang Taraju Telaga MaM alan ngbong Lelea Cikedung Jatitujuh uhu Kadipaten Ligu Indramayu Gegesik Rajaga aluh Majalengka j Ciawi Pa anjalu G. Saw wal Cikone eng Juntinyuat G. . Cerema ai Bantarujeg Ciamis C Karangampel Arjawinanan ngun Adhi Firdaus Ka awali Kapetakan u Jalaks sanaa Kuning gan Cinir ruu CIREBON Ciwaru Suban ng Ranca R ah Ba anjar a Lemahaban ng Losa Ciled dug g Cidahu Banja B njarha G. Padotel P Sa Ba Dayeuhluhur Majen Wanareja

POLITIK PDI-P PKS PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT PKB GERINDRA GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA PERINDO KAMIS, 1 MARET TAHUN 2018 HALAMAN 12 pilgub 5 KAMIS, 1 MARET 2018 PENGAWASAN Panwaslu Kabsi Minta Masyarakat Berperan SUKABUMI-- Jelang Pemilihan Gubernur 2018, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukabumi meminta masyarakat untuk ikut andil serta berperanaktif dalam mengawasi berjalannya pemilu. Sehingga, ketika ditemukan pelanggaran maka masyakarat dapat segera melaporkannya. Soalnya, saat ini tidak dipungkiri masih banyak pelanggaran. “Sebab itu, perlunya kerjasama yang terjalin dengan baik dengan semua elemen khsusnya masyarakat. Dalam rapat sosialisasi pojok pengawasan partisipatif pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar ini kami melibatkan semua elemen, misalnya saja tokoh agama, kepala desa, ASN dan mahasiswa yang berjumlah sebanyak 100 peserta,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi, Agung Munajat kepada koran ini, pada Rabu (28/2). Tak hanya itu, dirinya juga menyatakan kesiapan melawan politik uang, politik sara dan berita hoax. Sebab, hal tersebut dapat mencedrai politik serta dengan adanya politik uang dapat menghasilkan pemimpin yang tidak bermartabat. Akibatnya, masyarakat sendiri yang akan semakin terpuruk dengan kepemimpinan yang tidak jujur. “Dengan adanya gerakan politik uang ini akan bisa mengantisipasi berbagai pelanggaran yang tidak diinginkan,” jelasnya. Lebih lanjut Agung mengatakan, Panwaslu saat ini akan fokus terhadap politik uang, politisasi sara, berita hoax dan mensosialisasikan cara melakukan pelaporan agar masyarakat bisa memahami regulasi pelaporan. “Kami pun tidak menutup diri, apabila dalam tubuh dan jajaran kami ditemukan bermasalah, masyarakat secepatnya laporkan Bawaslu Jabar,” paparnya. Dirinya juga menambahkan, pihaknya optimis dengan senergitas antara Panwaslu dan masyarakat bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada perhelatan Pilkada nanti. Kedepan dirinya berharap, dengan terselenggaranya gerakan politik uang tersebut mampu menambah wawasan masyarakat sehingga bisa aktif dalam demokrasi. “Kami meminta kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk secepatnya melakukan pelaporan bila menemukan pelanggaran,” pungkasnya. (cr16/d) Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi, Agung Munajat SEMENTARA ITU Pedagang Minta Emil Revitalisasi Pasar CIKARANG-- Para pedagang Pasar Baru Cikarang, Kabupaten Bekasi berharap pasarnya di revitalisasi. Kondisi pasar tradisional itu sangat memprihatinkan. Jalannya becek, bau, pengap, dan kumuh. Akibatnya sebagian pembeli beralih berbelanja ke pasar modern. Demikian disampaikan Ketua Forum Komunikasi Pasar Baru Cikarang, Yuli Sri Mulyati saat kandidat Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertandang ke pasar tradisional Cikarang, Selasa (27/2). “Revitalisasi yang kami minta adalah pemerintah bangun pasar ini menggunakan dana APBD dan APBN, agar tidak ada lagi beban biaya sewa kios, seperti pasarpasar di daerah lain yang dibangun dari uang pemerintah,” kata Yuli saat ikut blusukan ke pasar itu. Menurut dia, para pedagang yang punya hak toko, existing atau PKL harus dapatkan haknya untuk mendapatkan kios. “Kalaupun harus bayar, ya bayar kebersihan keamanan, dan ketertiban,” ujar Yuli. Pasar Cikarang didirikan tahun 1992, namun pada tahun 1998 saat kerusuhan terjadi, pasar ini dibakar. Selanjutnya pada 2015, pasar ini dibangun kembali. “Rencana pemerintah mau bangun pasar ini, tapi kami minta jangan sampai pasar ini dibangun oleh swasta karena kalau swasta yang bangun, pasti memberatkan pedagang dan hanya menguntungkan pengembang,” ucap Yuli.(jar) FOTO: RMOL BERKUNJUNG: Kandidat Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada saat mengunjungi Pasar Baru Cikarang, Kabupaten Bekasi FOTO: IST TEGAS: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan secara tegas memberitahu kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk berhati-hati dalam bekerja Aher: KPU dan Bawaslu Harus Hati-Hati BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerahkan semuanya kepada proses hukum terkait oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang terkena kasus gratifikasi di Pilkada Kabupaten Garut. Kang Aher sapaannya mengatakan, akan mempercayakan semuanya sesuai dengan proses hukum, dan ia menegaskan tidak akan ikut campur ataupun intervensi terhadap kasus ini. “Kita percayakan kepada aparat hukum, untuk memproses, kita tidak ada intervensi di situ, tidak ada campurtangan apapun,” kata Aher Selasa (27/2). Aher juga mengimbau, kepada KPU dan Bawaslu untuk lebih hati-hati dalam menjalankan tugas dan mematuhi semua undang-undang yang berlaku. “Kalau kita menjalankan sesuai dengan undang-undang, rincian tugasnya, termasuk pengelolaan, tidak akan terjadi masalah apapun,” pungkasnya. Sebelumnya, satuan tugas anti politik uang Mabes Polri, Polda Jawa Barat, dan Polres Garut menangkap tiga orang yang diduga melakukan tindak pidana suap terkait Pemilihan Bupati Garut, Sabtu (24/2). Mereka adalah HHB (38) Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, AS (50) Komisioner KPU Kabupaten Garut, dan DW (46) sebagai LO Pasangan Calon SS- UN. (jar) Demokrat ‘Restui‘ Jokowi-AHY Paling utama bagus-bagus aja sih kalo ada dua anak muda bisa bertemu,” DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN Wasekjen Partai Demokrat JAKARTA-- Wasekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengakui jika sejatinya Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin bertemu langsung dengan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hanya saja Megawati mendelegasikan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDIP Prananda yang tak lain adalah puteranya untuk bertemu AHY. “Tadinya kan Mas AHY ingin komunikasi dengan ibu Mega, lalu kemudian di delegasikan ke sekjen dan Prananda Prabowo. Kita lihat aja (akan bahas apa), kami tidak ingin negatif melihat berbagai hal. Kita selalu positif aja,” jelas Didi di Kawasan Slipi, Ja k a r t a B a r a t , R a b u (28/2). Menurut Didi, pihaknya melihat pertemuan antara Prananda dan AHY merupakan langkah yang baik dalam politik Indonesia, terutama bisa menjadi contoh bagi kaum muda. “Paling utama bagusbagus aja sih kalo ada dua anak muda bisa bertemu,” ujar Didi. Ditanya soal apakah pertemuan tersebut sebagai komunikasi menyandingkan AHY dan petahana Presiden Jokowi yang sudah diusung PDIP, Didi menjawab diplomatis. “S a y a b e l u m t a h u . Tapi itu sih nggak salah, boleh-boleh aja,” demikian didi. (san) FOTO: JPNN BISA SAJA: Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada saat bersalaman dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. PDIP Tak Setuju Gambar Bung Karno Dilarang JAKARTA-- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang penggunaan gambar tokoh nasional dalam alat peraga kampanye (APK) pemilihan umum 2019 mendatang menuai protes dari PDIP. Politisi PDIP Maruarar Sirait tidak setuju dengan larangan itu. Apalagi, banyak politisi PDIP menggunakan gambar proklamator RI, Soekarno dalam alat peraga kampanye. Bagi PDIP, gambar Bung Karno merupakan tokoh yang dapat dijadikan tauladan banyak orang. “Bung Karno itu bukan hanya milik PDIP, milik bangsa dan negara harusnya kan ada contoh dan keteladanan. Politisi harus kaya gimana sih tentu ada berteladan seperti Bung Karno,” ujarnya di Kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (28/2). Supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, Maruarar meminta KPU untuk berdiskusi dengan Komisi II DPR RI untuk membahas peraturan tersebut. “Saya pikir diakusi aja lah nanti KPU dengan Komisi II biar ada solusi yang baik,” tukasnya. (ian) Mulyadi: Sumedang Lumbung Suara Asyik SUMEDANG-- Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi menyebut, Kabupaten Sumedang merupakan lumbung suara pasangan Sudrajat- Ahmad Syaikhu (Asyik). Mulyadi menyatakan, Gerindra, PKS, dan PAN serta PPP dan PBB sebagai parpol pengusung dan pendukung Asyik menjadikan Sumedang sebagai lumbung suara Asyik. Dia yakin, sebagai putra daerah, Sudrajat akan mendapatkan dukungan mayoritas warga Sumedang. Bahkan, Mulyadi pun yakin, dukungan maksimal akan diperoleh juga Kang Ajat dari warga Majalengka dan Subang. “Pak Sudrajat kan putra asli Sumedang. Ini jadi indikator untuk memastikan bahwa Pak Sudrajat jadi pemenang mayoritas di Sumedang, umumnya di wilayah SMS (Sumedang, Majalengka, dan Subang,” tegas Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Daerah Pemilihan (Rakordapil) Jabar IX (Sumedang, Majalengka, dan Subang) di GOR Tadjimalela, Sumedang, Rabu (28/2) Di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra, Mulyadi menyatakan, pihaknya kini mengintensifkan koordinasi dan konsolidasi, mulai di tingkatan DPC hingga fraksi-fraksi untuk memastikan seluruh mesin Partai Gerindra bergerak dalam upaya merebut kemenangan di ajang Pilgub Jabar 2018. “Kami pastikan mereka bergerak, mereka menjalankan program-program sosialisasi secara masif, dan disinergikan juga dengan wilayah-wilayah yang menggelar pilkada,” katanya. Dalam kesempatan itu, Mulyadi pun mengamanatkan, agar setiap Ketua DPC Partai Gerindra di Sumedang, Majalengka, dan Subang menguasai kursi legislatif. Dia pun berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Gerindra agar terus menjaga silaturahmi serta menyatukan langkah dalam memenangkan agenda politik 2018. “Agenda politik 2018 akan berpengaruh pada pileg dan pilpres 2019. Kita harus betul-betul mengedepankan kekompakan. Dan sasaran utama kita adalah pilpres untuk memenangkan ketua umum Gerindra menjadi Presiden RI,” tandasnya. Sementara itu, Kang Ajat meminta agar seluruh kader Gerindra bisa memenangkan Pilgub Jabar 2018, termasuk Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar. “Hati-hati memilih pemimpin, pilihlah yang punya pengalaman, punya pendidikan, track rekod, rekam jejak yang baik dan terutama niatnya,” tegas Kang Ajat. M e n u r u t K a n g A j a t , memenangkan agenda politik 2018 akan menjadi penentu kemenangan di Pileg, terutama Pilpres 2019 yang menjadi sasaran pokok Gerindra, yakni memenangkan Ketua Umum Hasanah Menang, Jokowi Dua Periode Mulus BANDUNG-- Pilkada Jabar dinilai sebagai momentum penting yang bakal berpengaruh pada kemenangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden RI yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pemilihan Presiden 2019. Ketua Tim Pemenangan pasangan Hasanah (Tubagus Hasanuddin - Anton Charliyan), Abdy Yuhana mengatakan, sosialisasi Jokowi sebagai Capres RI masuk sebagai paket kampanye pasangan Hasanah di Pilkada Jawa Barat 2018. “DPP PDI Perjuangan telah menginstruksikan sosialisasi Pak Jokowi sebagai bakal calon Presiden RI pada Pilpres 2019. Jawa Barat menjadi salah satu daerah strategis yang bisa menentukan faktor kemenangan Pak Jokowi untuk Pilpres yang akan datang,” kata Abdy disela kegiatan Deklarasi Pro Jokowi (Projo) di Hotel Asrilia Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung, Selasa(28/2). Abdy menambahkan konsolidasi partai untuk pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019, sama dengan pemenangan Hasanah di Jabar. Kemenangan pasangan Hasanah, ujar Abdy, dipastikan menjadi modal besar untuk Jokowi mendulang suara maksimal di Jawa Barat. Karena Jabar merupakan provinsi dengan Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden RI selanjutnya. “Tahun 2019 adalah kehendak kita untuk memiliki pemimpin yang baru. Kita berkumpul di sini, kita berusaha untuk jadi kader kesatria yang harus berdaulat dan menjadi direktur utama di indonesia,” ujar Kang Ajat lantang. Tak lupa, Kang Ajat pun berpesan agar para calon pemimpin yang diusung oleh Gerindra lebih peduli terhadap kehidupan nasional yang lebih baik. “Kita lihat, harga beras melonjak. Bahkan hasil dari survei, harga-harga sembako yang naik menjadi perhatian utama rakyat, sehingga rakyat berada dalam satu kekhawatiran,” tandasnya. Rakordapil Jabar IX Partai Gerindra itu juga dihadiri oleh calon bupati dan wakil bupati Sumedang Eka Setiawan-Moh Agung Anugrah, Calon Wakil Bupati Majalengka Jefry Romdoni, serta seluruh anggota Fraksi Gerindra dari Sumedang, Majalengka, dan Subang. (nif) jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. “Dengan adanya dukungan dari ormas Pro Jokowi (Projo) ini memperlihatkan bahwa ada sinergitas antara PDI Perjuangan, Jokowi dan Hasanah. Sehingga bagi pendukung Jokowi tentunya dalam pilgub ini akan memilih Hasanah,” tandasnya. (nif)

TravelXpose.com - Edisi Maret 2017
Buletin Perempuan Bergerak Edisi Januari-Maret ... - Kalyanamitra
Edisi Maret - April Tahun 2009 per HAL - Elsam
Warta UHAMKA Edisi maret 2011
TRINIL Edisi 1/2016
TRINIL Edisi 2 / 2016
Edisi II / Maret 2016
Edisi 33 Tahun 2012 - KPPU
Edisi 36 Tahun 2012 - KPPU
Edisi Maret 2009 - Badan Pusat Statistik
Edisi 1 - Mei 2002 - Gereja Reformed Injili Indonesia - Jerman
Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung
Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam
Sriwijaya Magazine Maret 2017
BULETIN HOSPITAL KULIM Edisi : 1 / 2008
Sriwijaya Maret 2018
Download Edisi Februari 2010 - Perwakilan BPK RI di Medan
Edisi 34 Tahun 2012 - KPPU
Edisi 28 Tahun 2011 - KPPU
Asasi Edisi Januari-Februari 2010 - Elsam
Medicinus Edisi November - Desember 2008 - Dexa Medica
Edisi Mei -Juni Tahun 2008 per HAL - Elsam
Majalah Santunan edisi Oktober 2010 - Kementerian Agama Prov ...