RADAR BEKASI EDISI 2 MARET

POLITIK
JUMAT, 2 MARET TAHUN 2018 HALAMAN 12
PILGUB 5
PKB GERINDRA PDI-P GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA
PKS PERINDO PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT
Emil Bantu
Perjuangkan
Monumen Noer Ali
JUMAT, 2 MARET 2018
BEKASI-- Kandidat Gubernur
Jawa Barat, Ridwan
Kamil berziarah ke
makam Pahlawan Nasional
KH. Noer Ali di kawasan
Pesantren At Taqwa, Ujung
Harapan, Kabupaten Bekasi,
Rabu, (28/2). Pahlawan yang
mendapat julukan Singa
Karawang - Bekasi dan Belut
Putih ini mendapat predikat
sebagai pahlawan nasional
pada 2006.
Menurut Ridwan, negeri
ini tegak karena perjuangan
para kyai. KH Noer Ali merupakan
wajah perjuangan
kyai yang paling paripurna
karena berhasil menggerakan
perjuangan rakyat melawan
penjajahan Belanda di
wilayah Karawang - Bekasi.
“Penghormatan kami sebagai
generasi penerus adalah
mengisi kemerdekaan ini
dengan prestasi. Perjuangan
KH. Noer Ali sangat
menginspirasi kami bahwa
perjuangan yang luar biasa
akan membuahkan hasil
berupa kemerdekaan negeri
ini,” kata Emil sapaan akrab
Ridwan Kamil.
Emil mengatakan, sosok
KH Noer Ali adalah pejuang
sejati yang berjuang bersama
para santri dan rakyat
melawan penjajah Belanda
di wilayah Karawang, Bekasi,
hingga Cikampek. KH Noer
pernah memegang jabatan
penting, antara lain menjadi
Ketua Lasykar Rakyat Bekasi
dan Komandan Batalyon III
Hisbullah Bekasi dan Komandan
Markas Pusat Hisbullah
- Sabilillah (MPHS)
Jakarta Raya di Karawang.
“Mengenai komandan Hisbullah,
dalam pikiran saya,
KH Noer Ali kemungkinan
pernah bertemu dengan
Kakek saya KH Muhyidin,
karena sama - sama komandan
Hisbullah. Kalau
perjuangan kakek saya di
wilayah Subang, Purwakarta
dan Subang, sedangkan
Beliau di wilayah Bekasi -
Karawang. Sebagai sesama
komandan Hisbullah kemungkinan
mereka pernah
berkoordinasi,” ujar Emil.
Selain itu, lanjut Emil, KH
Noer Ali adalah contoh pemimpin
yang berjuang sampai
titik darah penghabisan.
Noer pernah memimpin
gerilya di Jawa Barat saat
terjadi agresi militer ke-2.
Menjadi teladan bagi santri
dan rakyatnya, berani tampil
MENDOAKAN: Kandidat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada saat berziarah ke makam Pahlawan Nasional KH. Noer Ali di kawasan Pesantren At Taqwa, Ujung Harapan, Kabupaten
Bekasi, Rabu, (28/2).
di depan, dan melatih santri
dan rakyat untuk bertempur
bersama melawan penjajah.
Emil menyatakan, jika
dia ada takdirnya menjadi
gubernur Jawa Barat, maka
sebagai penghormatan kepada
KH. Noer Ali, akan
dibuatkan monumen nasional.
“Monumen ini sebagai
bentuk penghormatan generasi
penerus dalam sebuah
tempat yang baik. Melalui
monumen itu semua orang
akan tahu perjuangan KH.
Noer Ali. Saya akan perjuangankan,”
ucap Emil.
KH. Amin Noer, putra KH.
Noer Ali mengungkapkan,
rencana pembangunan monumen
perjuangan KH. Noer
Ali sudah direncanakan lama,
tapi masih ada tarik menarik
antara pemerintah Kota
FOTO: RMOL
Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
“Kita berdoa, kalau Pak Ridwan
Kamil terpilih semoga
monumen perjuangan KH.
Noer Ali itu bisa terwujud,”
pungkas Amin. (bon)
Muhammadiyah: Ujaran
Kebencian Bukan Akhlak Mulia
JAKARTA- - P o l i s i
menangkap anggota Muslim
Cyber Army (MCA)
yang menyebarkan berita
bohong (hoax). Apa respons
Ketua Umum PP Muhammadiyah
Dr. KH. Haedar
Nashir. “Muhammadiyah
dengan fikih informasi
meyakini bahwa tiap ujaran
kebencian dan penyalahgunaan
medsos dengan
motif apapun menunjukkan
bukan akhlak mulia.
Ini sangat bertentangan
dengan prinsip Muhammadiyah,”
ujar Haedar, Kamis
(1/3).
Hal itu disampaikan Haedar
ketika ditemui selepas
menghadiri Talkshow dan
MoU Filantropi Pemberdayaan
Umat yang dilakukan
oleh Tahir Foundation
bersama Muhammadiyah
dan UGM di Graha Sabha
Pramana UGM. Haedar
mengatakan media sosial
merupakan relasi baru,
sebagian belum siap dan
dewasa dalam menanggapinya.
BANDUNG-- Maraknya
isu hoax dan terungkapnya
pelaku penyebaran hoax
membetot banyak perhatian
khalayak, tak terkecuali Calon
Gubernur Jawa Barat nomor
urut 2 Tubagus Hasanuddin
(Kang Hasan). Kang Hasan
yang juga pernah menjadi
anggota Komisi I DPR RI ini
mengungkapkan keprihatinnya
terhadap penyabaran isu
yang tak bertanggung jawab,
terlebih menyangkut isu sara.
“Para penyebar isu hoax ini
sangat memprihatinkan, harus
diberantas sampai akar,”
ungkapnya di Kota Bandung,
Kamis (1/3).
Isu hoax tersebut, lanjut
Kang Hasan, bisa memecah
belah persaudaraan
dan persatuan masyarakat
yang selama ini harmonis.
Pria yang pernah menjadi
ajudan Presiden Habibie ini
mengatakan para pelaku harus
ditindak tegas sehingga
menimbulkan efek jera serta
menjadi contoh kepada para
pelaku lainnya untuk tidak
menyebarkan isu hoax
tersebut. “Saya yang menjadi
ketua Panja Revisi UU ITE
mengapresiasi aksi cepat
kepolisian menangkap para
pelaku, dan memang harus
tegas supaya tidak semakin
banyak isu isu hoax lainnya
yang menyebar dan itu sangat
merugikan,” ungkapnya
Kang Hasan, memandang
Ketua Umum PP Muhammadiyah
Dr. KH. Haedar Nashir
Menurut dia, persoalan
terkait ini harus ditangani
oleh pemerintah
yang dalam hal ini adalah
Menkominfo, yang harus
semakin canggih dalam
mengatasi penyebaran ujaran
kebencian di media
sosial. Tentunya, kata dia,
Muhammadiyah akan menyumbangkan
peran.
“Muhammadiyah akan
terus mengedukasi masyarakat
agar tidak memproduksi
dan mudah
terprovokasi oleh ujaran
kebencian,” kata Haedar
seperti dilansir muhammadiyah.or.id.
(dem)
Mari Berpolitik Yang Beradab
Tubagus Hasanuddin (Kang
Hasan)
masifnya Hoax tidak terlepas
dari hajatan pemilihan umum
serentak kepala daerah 2018
dan pemilihan presiden 2019.
“Coba kita liat. Narasi yang
dibangun adalah kebencian
pada pemerintah. Menyerang
Calon Kepala Daerah dengan
Isu PKI, dan lain sebagainya,”
ungkap Kang Hasan
Karena itulah sebagai
anak bangsa Kang Hasan
mengajak semua komponen
untuk menjaga kesatuan
dan persatuan “Dan
sebagai politisi dan Calon
Gubernur Jawa Barat saya
ingin mengajak saudara
saya, sahabat saya para
calon, mari berpolitik secara
beradab,” jelasnya.
Kang Hasan mengajak
agar seluruh kandidat berlomba
lomba meraih hati
rakyat dengan program dan
gagasan yang visioner bukannya
memproduksi isu
hoax dan sara serta mengadudomba
rakyat. (bon)
Hartanto: Rakyat Ingin
Jokowi-JK Berpasangan Lagi
JAKARTA-- Hasil survei
menunjukkan, elektabilitas
Jusuf Kalla masih cukup
tinggi jika dipasangkan
dengan Joko Widodo pada
Pilpres 2019. Tingkat keterpilihan
JK sebagai cawapres
bisa dilihat dari hasil survei
yang dirilis Populi Center,
pada Rabu (28/2). Di antara
sepuluh tokoh yang disurvei
sebagai cawapres, JK menduduki
posisi tertinggi dengan
angka 15,3 persen.
Disusul mantan Panglima
TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
7,3 persen, Anies
Baswedan 3,4 persen, Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY)
3,3 persen, dan Prabowo
Subianto 2,8 persen. Hartanto
Rosojati, peneliti Populi
Center, mengatakan bahwa
survei nasional itu dilakukan
pada 7–16 Februari 2018 di
34 provinsi.
Pengambilan data dilakukan
melalui wawancara
tatap muka terhadap
1.200 responden yang dipilih
menggunakan metode acak
bertingkat. Margin of error
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara
sekitar 2,89 persen dengan
tingkat kepercayaan 95 persen.
Populi juga mengajukan
pertanyaan kepada responden
terkait usia yang pantas
untuk cawapres. Sebanyak
33,7 persen menginginkan
usia 35–50 tahun, 32,6
persen usia 50–60 tahun,
2,0 persen usia di atas 60
persen, tidak mempertimbangkan
latar belakang usia
22,1 persen, dan tidak tahu
atau tidak menjawab 9,7
persen. ’’Politisi dan tokoh
muda sekarang berlomba
memopulerkan diri untuk
menjadi cawapres,’’ tutur
dia.
Bagaimana elektabilitas
calon presiden (capres)?
Hartanto menjelaskan,
menurut hasil surveinya,
elektabikitas Jokowi masih
tidak terkejar. Di antara
sepuluh tokoh yang
disurvei, mantan gubernur
DKI Jakarta tersebut meraih
angka 52,8 persen. Selanjutnya,
Prabowo Subianto
15,4 persen, Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) 0,9
persen, Gatot Nurmantyo 0,7
persen, dan AHY 0,7 persen.
Namun, persentase masyarakat
yang menjawab
tidak tahu atau tidak menjawab
makin besar. Pada
Desember 2017, persentasenya
20,5 persen dan pada
Februari naik menjadi 25,5
persen. Dari survei itu juga
diketahui bahwa masyarakat
menginginkan pasangan
capres-cawapres lebih dari
dua. Angkanya mencapai
41,2 persen.
Sedangkan yang menghendaki
tiga pasangan calon
24,8 persen. Responden
yang tidak mempertimbangkan
jumlah pasangan calon
20,4 persen. ’’Jumlah dua pasang
calon menjadi pilihan
paling masuk akal menurut
masyarakat,’’ tutur dia.
Maruarar Sirait, anggota
DPR dari Fraksi PDIP, mengatakan
bahwa elektabilitas
JK cukup jauh dari kandidat
yang lain. ’’Tiga calon digabung
masih tetap tinggi JK,’’
tutur dia.
Itu menunjukkan bahwa
rakyat masih menginginkan
JK sebagai cawapres Jokowi.
Terkait persoalan konstitusi
yang membatasi jabatan
wakil presiden, menurut
dia, itu persoalan lain. Walaupun,
saat ditanya umur,
banyak masyarakat yang
menginginkan tokoh muda.
Tetapi, ketika disodorkan
nama JK, mereka tetap memilihnya.
Jadi, saat berhadapan
dengan pilihan JK,
mereka lupa dengan umur.
Namun, Populi tidak
melakukan simulasi survei
head-to-head Jokowi-
JK dengan pasangan yang
lain. Dia yakin elektabilitas
Jokowi-JK paling tinggi jika
dibandingkan dengan kandidat
yang lain. Selama ini
hubungan kedua tokoh itu
sangat harmonis. Namun,
dia tidak bisa memastikan
apakah Jokowi akan mengandeng
JK lagi. Partainya
belum memutuskan nama
cawapres untuk Jokowi. Walaupun
JK tidak ingin maju
lagi, dia yakin pengusaha
asal Makassar tersebut bakal
tetap mendukung Jokowi.
(lum/c4/oni)
Terbukti, Panwaslu Bandung Barat Disanksi
BANDUNG--Terbukti melakukan
pelanggaran kode etik dan
pedoman perilaku penyelenggara
pemilu dalam proses seleksi
panitia pengawas kecamatan
(panwascam), Panwaslu Bandung
Barat mendapat sanksi
berupa peringatan keras dari
Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP). Sanksi
Sebelum Rakernas, Zulhas Ingin Ketemu Megawati
JAKARTA-- Hampir
seluruh partai pendukung
pemerintah telah
mendeklarasikan Presiden
Joko Widodo sebagai calon
presiden yang diusung di
Pilpres 2019. Tercatat, hanya
PKB dan PAN yang belum
mendeklarasikan dukungan
ke Jokowi. Menanggapi hal
tersebut, Ketua Umum PAN
Zulkifli Hasan menjelaskan
bahwa sikap resmi partainya
akan diputus dalam gelaran
rapat kerja nasional (rakernas)
yang digelar bulan
April mendatang. “Sikap
PAN seperti apa akan diputuskan
saat rakernas bulan
April mendatang. Jadi kita
akan sampaikan setelah kita
mendengarkan dari berbagai
kalangan dan berbagai
pertimbangan, kita sampaikan
pada pengurus partai
baru di situlah akan kita
ambil keputusan,” ujarnya
saat ditemui di Gedung Parlemen,
Senayan, Jakarta,
Kamis (1/3)
Namun sebelum rakernas,
Zulhas ingin bertemu
dengan Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri.
Sedianya, pertemuan itu
akan dijadualkan dalam
diberikan kepada Ketua Panwaslu
Kabupaten Bandung
Barat Cecep Rahmat Nugraha
serta kedua anggota Panwaslu
Bandung Barat, Riyana S Komarudin
dan Asep Nurfalah.
Ketua DKPP Harjono menyampaikan
vonis tersebut di
ruang sidang DKPP, Gedung
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
Jakarta, pekan lalu.
“Kami bersyukur bahwa apa
yang kami adukan sampai
bisa ke persidangan, dan akhirnya
DKPP berkesimpulan ada
pelanggaran etik saat proses
pembentukan panwascam.
Akhirnya, ketua dan anggota
Panwaslu Kabupaten Bandung
Barat mendapat sanksi
peringatan keras,” kata Ade,
yang juga menjadi saksi dalam
persidangan DKPP.
Walaupun tak lolos menjadi
panwascam, dia menyatakan
bakal tetap mengawal proses
penegakan azas jujur dan adil
pada penyelenggaraan Pilbup
Bandung Barat 2018. Lebih lanjut,
dia berharap, Bawaslu Jabar
rentan tanggal 5 hingga 8
bulan ini. Zulhas secara
blak-blakan menyebut bahwa
dirinya memprioritaskan
bertemu Mega sebelum
bertemu tokoh partai lain.
Dalam pertemuan itu, Zulhas
ingin mendengarkan
pandangan masa depan dari
Megawati.
“Yah, kita perlu diskusi lagi
dengan Mbak Mega. Mbak
Mega itu saya dekat, kita
dekat. Mbak Mega juga mendukung
untuk amandemen
UUD paling nggak haluan
negara. Komunikasinya juga
bagus dan pemenang pemilu
dan saya sudah janji duluan.
Jadi kalau ketemu yang
dapat segera melaksanakan
putusan DKPP. “Satu lagi yang
membuat kami bersyukur, bahwa
upaya menghalangi pengadu
untuk hadir pada sidang pertama,
dan percobaan penyuapan,
dimasukan oleh Majelis Hakim
DKPP sebagai suatu pertimbangan
dalam memberikan
keputusan,” imbuhnya. (bon)
FOTO: JPNN
KOMUNIKASI POLITIK: Ketua Umum PAN Zulkii Hasan Pada saat melakukan
komunikasi politik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
lain setelah Mbak Mega,”
tukasnya. (ian)