Views
7 months ago

RADAR BEKASI EDISI 2 MARET

RADAR BEKASI EDISI 2 MARET

4 jumat, 2 maret 2018

4 jumat, 2 maret 2018 pilwalkot Tak Lapor, Kampanye Paslon Bisa Dibubarkan BEKASI TIMUR - Agenda kampanye dua pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Bekasi yaitu, Rahmat Effendi-Tri Adhianto Tjahyono dan Nur Supriyanto-Adhy Firdaus Saady, terancam dibubarkan jika tidak menyerahkan jadwal kampanyenya. Seperti diketahui, masingmasing paslon tidak menyerahkan jadwal agenda kam panye sejak 15-27 Februari 2018. Keduanya baru me nyerahkan jadwal kampanye setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mengirimkan surat teguran kepada masing-masing tim kampanye paslon. “Jika tidak diserahkan, polisi berhak membubarkan agenda kampanye paslon. Saat ini, masing-masing paslon sudah memberikan hari ini (Kemarin), jika selanjutnya diulangi, maka kemungkinan akan dibubarkan jika tidak memberikan laporan. Jika mereka melakukan kampanye, ” kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosiali sasi dan SDM, Nurul Sumarheni. Sejatinya, jadwal kampanye paslon wajib diberikan kepada Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota yang mana ditembuskan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi dan KPU. Menurut Nurul, jadwal kampanye masing-masing paslon wajib diketahui Kepolisan, Panwaslu dan KPU satu hari sebelum pelaksanaan kampanye. “Jadi setiap satu minggu atau 7 hari sekali, jadwal itu harus diberikan kepada Kepolisian, Panwaslu dan KPU,” jelas Nurul. Nurul memastikan, lokasi kam panye masih pada lima zona yang telah ditetapkan yaitu, zona pertama meliputi Kecamatan Jatisampurna, Pon dokmelati, dan Pondokgede. Zona kedua mencakup Keca matan Jatiasih dan Bekasi Selatan. Zona ketiga, Kecamatan Bekasi Barat dan Medansatria. Zona keempat, Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur. Zona kelima, Kecamatan Rawalumbu, Mustikajaya, dan Bantargebang. Dalam satu hari, masingmasing paslon dapat berkampanye di dua zona atau tiga zona yang telah disepakati secara bersama. Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti, mengaku telah mendapati poin-poin yang harus dievaluasi oleh masingmasing tim kampanye paslon. “Masih ada Alat Peraga Kampanye (APK) di luar ketentuan, dan masih ada pelibatan anakanak dalam kampanye. Hal ini sudah disampaikan dalam rapat tadi. Kami harap masingmasing paslon dapat mematuhi penyeleng garan pemilu secara tertib dan aturan yang berlaku” tandasnya. (sar) PEMILIH legislatif PROTES: Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi. KPU-Bawaslu Dianggap Kebablasan JAKARTA-Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan kesepakatan KPU-Bawaslu bahwa seluruh atribut ketua umum parpol harus diturunkan sudah terlalu jauh dan kebablasan. Dia mengingatkan merujuk pada Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan “kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”. Yang ditekankan dalam ketentuan umum UU 7/2017 adalah citra diri peserta pemilu. “Seandainya ada ketua umum parpol tampil di media luar ruang tidak menggunakan atribut parpol sebagai peserta pemilu, maka seharusnya boleh,” papar Baidowi, Rabu (28/2). Menurutnya, dalam pasal 298 ayat 5 UU 7/2017 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye (APK) diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Menurut dia, sejauh ini PKPU tentang pemasangan dan pembersihan APK untuk pemilu 2019 belum ada atau belum terbit. Artinya, kata Baidowi, KPU-Bawaslu masih punya kewajiban mengajukan PKPU serta Perbawaslu ke DPR untuk dibahas. “Maka, larangan yang hanya didasarkan pada kesepakatan bobotnya jauh di bawah peraturan,” kata Wasekjen PPP itu. Dia mengatakan jika semua gambar tokoh parpol yang tidak menggunakan atribut peserta pemilu juga dilarang, ini sama saja dengan membatasi ruang demokrasi dan menghambat pelaku usaha reklame.(boy/jpnn) SAPA WARGA: Cagub Jabar Deddy Mizwar menyapa masyarakat saat kukusrukan di Stasiun Kranji, kemarin. Golkar Optimis Sapu Bersih BEKASI SELATAN - Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Heri Budi Susetyo meyakini jika partainya bersama partai koalisi dapat melakukan sapu bersih di Pilkada Kota Bekasi dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Diketahui, Pilkada Kota Bekasi, Golkar bersama partai poros tengah mengusung Rahmat Effendi dan Tri Adhianto. Sedangkan Pilgub Jawa Barat, bersama Partai Demokrat mengusung Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi. “Kami yakin menang di Pilkada Kota Bekasi dan Pilgub Jabar. Kita sapu bersih,” Kata pria yang akrab disapa Heri Suko itu. Sikap dan sanksi tegas akan dijatuhkan kepada setiap kader atau pengurus yang tidak bersungguhsungguh memenangi pilkada. Baginya, Pengurus DPD, Pengurus Kecamatan (PK), dan Pengurus Kelurahan (PL) yang kedapatan tak menjalankan perintah partai dengan sungguh-sungguh akan dijatuhi sanksi. “Tidak boleh tidak. Partai akan mengambil sikap tegas. Kalau ada kader yang main-main akan kita beri sanksi tegas,” katanya. Ia mengatakan kalau pihaknya telah melakukan serangkaian survei untuk melihat proyeksi kemenangan Golkar di Kota Bekasi dan Jawa Barat, hasilnya cukup bagus. “Kami sudah lihat survei dan hasilnya cukup baik. Jadi, saya yakin target sapu bersih pilkada Kota juga pilgub jabar bisa tercapai,” ujarnya. Menurutnya, faktor kemenangan di Kota Bekasi dan Pilgub Jabar amat penting untuk mengukur peta kekuatan partai menjelang Pilpres dan Pileg 2019 yang akan digelar serempak. “Kemenangan juga akan berdampak pada Pemilu 2019,” tandasnya. Calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar yang diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat ini meyakini bersama pasangannya Dedi Mulyadi optimis meraih 70 persen suara masing-masing di Kota Bekasi karena merupakan lumbung suara Golkar. “Insya Allah 70 persen lah di Bekasi. Semua,” kata Demiz, sapaan akrabnya. Optimisme itu menguat karena Bekasi merupakan basis Partai Golkar yang merupakan partai pengusung Deddy-Dedi bersama Partai Demokrat, itu terbukti dari Wali Kota yang berasal dari Partai Golkar. “Barangkali akan mendapat keuntungan juga kita, basisnya sama, Kabupaten Bekasi Golkar, Kota Bekasi Golkar. Calonnya dari kita juga Golkar dan dari Demokrat. Menguntungkan. Makanya Insya Allah 70 persen. Insya Allah menang secara keseluruhan di Jawa Barat,” jelas Demiz. (sar) Terima Uang Paslon, Penjara Menanti BEKASI TIMUR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi mewanti-wanti ma syarakat agar tidak menerima uang dari paslon wali kot dan wakil wali kota maupun tim kampanye di pilwalkot. Ia menuturkan ada ancaman pidana bagi pelaku praktik politik uang dalam pelaksanaan Pe milihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk ancaman bagi masyarakat penerima uang, yakni sanksi penjara dan denda. “Ketika paslon atau tim kampanye melakukan ‘money politic’ maka nanti akan kena sanksi pidana, pemilih yang menerima sesuatu dikenakan sanksi pidana penjara, maka hati-hatilah,” kata Ucu. Ia menuturkan, praktik politik uang tidak dibenarkan secara hukum termasuk dalam aturan pelaksanaan Pilkada. Kata Ucu, saat ini melakukan money politic sudah bisa dikenakan pidana baik yang memberikan maupun menerima. Bahkan mereka bisa diancam lima tahun penjara. “Jangan sampai mau dapat uang Rp50 ribu tapi dipenjara 5 tahun, “ jelasnya. Ia mengimbau masyarakat pemilih untuk tidak menerima segala pemberian berupa uang dari para pasangan calon kepala daerah karena pemberian tersebut dapat dikenakan sank si pidana kurungan penjara dan denda. “Apabila nanti paslon menjanjikan memberikan sesuatu tidak boleh diterima, kalau diterima nanti Panwas akan menindak,” katanya. Ia menyampaikan, masyarakat dapat menghindari dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkada di Kota Bekasi. Ia menambahkan, selain politik uang, ada juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon peserta Pilkada seperti menggelar kegiatan kampanye politik yang dilarang. Ia menyebutkan, sarana dan prasarana yang tidak boleh dilakukan kegiatan kampanye yakni lingkungan pendidikan seperti SD, SMP, SMA maupun madrasah, kemudian di tempat peribadatan, dan bangunan milik pemerintah. “Jika ada paslon melakukan kampanye di tempat yang dilarang nanti akan dibubarkan, RAIZA SEPTIANTO/RADARBEKASI karena itu tempat yang dilarang,” katanya. Ia berharap, masyarakat menjadi pemilih cerdas untuk menentukan pemimpin yang baik, dan amanah untuk mem bangun Kota Bekasi lebih baik. “Pemilih cerdas pemilihnya berkualitas maka pasangan yang akan dipilih juga akan cerdas,” katanya. Ia menyatakan tidak ada ala san untuk tidak memi danakan pelaku politik uang. “Aturannya sudah kuat dalam UU Pilkada. Bahkan yang dikenai sanksi tidak hanya pemberi, tetapi penerima juga,” tegasnya. (sar) Cikuangg Sumur Citeureup Batuhideung Labuan Munjul Rahmat Effendi G. Kabang Pandeglang Cikeusik Binuangeun POLING CALON WALI KOTA BEKASI Gunungkencana u na Malimping Muncang Bayah Leuwidamar Pamarayan Rangkasbitung Balaraja Jasinga CisolC lok Sawar rna Tigaraksa Parungpanjang Parung G. Sanggabuana Tri Adhianto Tjahyono CALON WALIKOTA : .................................. Kirim Ke Kantor Radar Bekasi Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi Hasil Di Update Setiap Kamis Leuwiliang Serpong BOGOR G. Salak Kalapanungg gal Cibadak Pelab buhanrab r atu Pasaw aw waha n Lengkong Jamp pangkulon JAKARTA Depok G. Benten n g BEKASI Halimperdanakusuma um Cileungsi Citeureup Jamm mp pangtengah ga Cibarusa Jonggol Cisarua Puncak Ciawi C Cipanas G. Pangrango go Pacet Cicurug ug Cisar C rua Parungkuda SUKABUM UM MII Ny yalindung Sagaranten Cikarang Cibeber Cikal ongkulon Karangtengah Sukanegara Cibinon ngg Karawang Rawauncal R Sindanglaya ng aya Kosambi Purwakarta Batujajar Lemahabang Plered Ciwidey idey Cikampek Sadang Cilam amaya G. Burangrang Cikalongwetan Lembang G. Patuha G. Ciasem Sagalaherang Cisalak Padalarang an Cimahi BANDUNG Soreang Malabarar Pamanukan an Pagaden Subang MajalayaM G. Mesigit t Pangalengan Bayon ngb bong Anjatanan G. Tampomas umedang Tanjungsari CicalengkaC ka Nur Supriyanto Nagrek Garut Cibatu Kandanghaur Losarang Jatiwangi G. Papanandayan G. Cikurayy TasikmaT kmalaya Cikajang Taraju Telaga MaM alan ngbong Lelea Cikedung Jatitujuh uhu Kadipaten Ligu Indramayu Gegesik Rajaga aluh Majalengka j Ciawi Pa anjalu G. Saw wal Cikone eng Juntinyuat G. . Cerema ai Bantarujeg Ciamis C Karangampel Arjawinanan ngun Adhi Firdaus Ka awali Kapetakan u Jalaks sanaa Kuning gan Cinir ruu CIREBON Ciwaru Suban ng Ranca R ah Ba anjar a Lemahaban ng Losa Ciled dug g Cidahu Banja B njarha G. Padotel P Sa Ba Dayeuhluhur Majen Wanareja

POLITIK JUMAT, 2 MARET TAHUN 2018 HALAMAN 12 PILGUB 5 PKB GERINDRA PDI-P GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA PKS PERINDO PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT Emil Bantu Perjuangkan Monumen Noer Ali JUMAT, 2 MARET 2018 BEKASI-- Kandidat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berziarah ke makam Pahlawan Nasional KH. Noer Ali di kawasan Pesantren At Taqwa, Ujung Harapan, Kabupaten Bekasi, Rabu, (28/2). Pahlawan yang mendapat julukan Singa Karawang - Bekasi dan Belut Putih ini mendapat predikat sebagai pahlawan nasional pada 2006. Menurut Ridwan, negeri ini tegak karena perjuangan para kyai. KH Noer Ali merupakan wajah perjuangan kyai yang paling paripurna karena berhasil menggerakan perjuangan rakyat melawan penjajahan Belanda di wilayah Karawang - Bekasi. “Penghormatan kami sebagai generasi penerus adalah mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi. Perjuangan KH. Noer Ali sangat menginspirasi kami bahwa perjuangan yang luar biasa akan membuahkan hasil berupa kemerdekaan negeri ini,” kata Emil sapaan akrab Ridwan Kamil. Emil mengatakan, sosok KH Noer Ali adalah pejuang sejati yang berjuang bersama para santri dan rakyat melawan penjajah Belanda di wilayah Karawang, Bekasi, hingga Cikampek. KH Noer pernah memegang jabatan penting, antara lain menjadi Ketua Lasykar Rakyat Bekasi dan Komandan Batalyon III Hisbullah Bekasi dan Komandan Markas Pusat Hisbullah - Sabilillah (MPHS) Jakarta Raya di Karawang. “Mengenai komandan Hisbullah, dalam pikiran saya, KH Noer Ali kemungkinan pernah bertemu dengan Kakek saya KH Muhyidin, karena sama - sama komandan Hisbullah. Kalau perjuangan kakek saya di wilayah Subang, Purwakarta dan Subang, sedangkan Beliau di wilayah Bekasi - Karawang. Sebagai sesama komandan Hisbullah kemungkinan mereka pernah berkoordinasi,” ujar Emil. Selain itu, lanjut Emil, KH Noer Ali adalah contoh pemimpin yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Noer pernah memimpin gerilya di Jawa Barat saat terjadi agresi militer ke-2. Menjadi teladan bagi santri dan rakyatnya, berani tampil MENDOAKAN: Kandidat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada saat berziarah ke makam Pahlawan Nasional KH. Noer Ali di kawasan Pesantren At Taqwa, Ujung Harapan, Kabupaten Bekasi, Rabu, (28/2). di depan, dan melatih santri dan rakyat untuk bertempur bersama melawan penjajah. Emil menyatakan, jika dia ada takdirnya menjadi gubernur Jawa Barat, maka sebagai penghormatan kepada KH. Noer Ali, akan dibuatkan monumen nasional. “Monumen ini sebagai bentuk penghormatan generasi penerus dalam sebuah tempat yang baik. Melalui monumen itu semua orang akan tahu perjuangan KH. Noer Ali. Saya akan perjuangankan,” ucap Emil. KH. Amin Noer, putra KH. Noer Ali mengungkapkan, rencana pembangunan monumen perjuangan KH. Noer Ali sudah direncanakan lama, tapi masih ada tarik menarik antara pemerintah Kota FOTO: RMOL Bekasi dan Kabupaten Bekasi. “Kita berdoa, kalau Pak Ridwan Kamil terpilih semoga monumen perjuangan KH. Noer Ali itu bisa terwujud,” pungkas Amin. (bon) Muhammadiyah: Ujaran Kebencian Bukan Akhlak Mulia JAKARTA- - P o l i s i menangkap anggota Muslim Cyber Army (MCA) yang menyebarkan berita bohong (hoax). Apa respons Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. KH. Haedar Nashir. “Muhammadiyah dengan fikih informasi meyakini bahwa tiap ujaran kebencian dan penyalahgunaan medsos dengan motif apapun menunjukkan bukan akhlak mulia. Ini sangat bertentangan dengan prinsip Muhammadiyah,” ujar Haedar, Kamis (1/3). Hal itu disampaikan Haedar ketika ditemui selepas menghadiri Talkshow dan MoU Filantropi Pemberdayaan Umat yang dilakukan oleh Tahir Foundation bersama Muhammadiyah dan UGM di Graha Sabha Pramana UGM. Haedar mengatakan media sosial merupakan relasi baru, sebagian belum siap dan dewasa dalam menanggapinya. BANDUNG-- Maraknya isu hoax dan terungkapnya pelaku penyebaran hoax membetot banyak perhatian khalayak, tak terkecuali Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin (Kang Hasan). Kang Hasan yang juga pernah menjadi anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkan keprihatinnya terhadap penyabaran isu yang tak bertanggung jawab, terlebih menyangkut isu sara. “Para penyebar isu hoax ini sangat memprihatinkan, harus diberantas sampai akar,” ungkapnya di Kota Bandung, Kamis (1/3). Isu hoax tersebut, lanjut Kang Hasan, bisa memecah belah persaudaraan dan persatuan masyarakat yang selama ini harmonis. Pria yang pernah menjadi ajudan Presiden Habibie ini mengatakan para pelaku harus ditindak tegas sehingga menimbulkan efek jera serta menjadi contoh kepada para pelaku lainnya untuk tidak menyebarkan isu hoax tersebut. “Saya yang menjadi ketua Panja Revisi UU ITE mengapresiasi aksi cepat kepolisian menangkap para pelaku, dan memang harus tegas supaya tidak semakin banyak isu isu hoax lainnya yang menyebar dan itu sangat merugikan,” ungkapnya Kang Hasan, memandang Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. KH. Haedar Nashir Menurut dia, persoalan terkait ini harus ditangani oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menkominfo, yang harus semakin canggih dalam mengatasi penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Tentunya, kata dia, Muhammadiyah akan menyumbangkan peran. “Muhammadiyah akan terus mengedukasi masyarakat agar tidak memproduksi dan mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian,” kata Haedar seperti dilansir muhammadiyah.or.id. (dem) Mari Berpolitik Yang Beradab Tubagus Hasanuddin (Kang Hasan) masifnya Hoax tidak terlepas dari hajatan pemilihan umum serentak kepala daerah 2018 dan pemilihan presiden 2019. “Coba kita liat. Narasi yang dibangun adalah kebencian pada pemerintah. Menyerang Calon Kepala Daerah dengan Isu PKI, dan lain sebagainya,” ungkap Kang Hasan Karena itulah sebagai anak bangsa Kang Hasan mengajak semua komponen untuk menjaga kesatuan dan persatuan “Dan sebagai politisi dan Calon Gubernur Jawa Barat saya ingin mengajak saudara saya, sahabat saya para calon, mari berpolitik secara beradab,” jelasnya. Kang Hasan mengajak agar seluruh kandidat berlomba lomba meraih hati rakyat dengan program dan gagasan yang visioner bukannya memproduksi isu hoax dan sara serta mengadudomba rakyat. (bon) Hartanto: Rakyat Ingin Jokowi-JK Berpasangan Lagi JAKARTA-- Hasil survei menunjukkan, elektabilitas Jusuf Kalla masih cukup tinggi jika dipasangkan dengan Joko Widodo pada Pilpres 2019. Tingkat keterpilihan JK sebagai cawapres bisa dilihat dari hasil survei yang dirilis Populi Center, pada Rabu (28/2). Di antara sepuluh tokoh yang disurvei sebagai cawapres, JK menduduki posisi tertinggi dengan angka 15,3 persen. Disusul mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo 7,3 persen, Anies Baswedan 3,4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,3 persen, dan Prabowo Subianto 2,8 persen. Hartanto Rosojati, peneliti Populi Center, mengatakan bahwa survei nasional itu dilakukan pada 7–16 Februari 2018 di 34 provinsi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat. Margin of error Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara sekitar 2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Populi juga mengajukan pertanyaan kepada responden terkait usia yang pantas untuk cawapres. Sebanyak 33,7 persen menginginkan usia 35–50 tahun, 32,6 persen usia 50–60 tahun, 2,0 persen usia di atas 60 persen, tidak mempertimbangkan latar belakang usia 22,1 persen, dan tidak tahu atau tidak menjawab 9,7 persen. ’’Politisi dan tokoh muda sekarang berlomba memopulerkan diri untuk menjadi cawapres,’’ tutur dia. Bagaimana elektabilitas calon presiden (capres)? Hartanto menjelaskan, menurut hasil surveinya, elektabikitas Jokowi masih tidak terkejar. Di antara sepuluh tokoh yang disurvei, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut meraih angka 52,8 persen. Selanjutnya, Prabowo Subianto 15,4 persen, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 0,9 persen, Gatot Nurmantyo 0,7 persen, dan AHY 0,7 persen. Namun, persentase masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab makin besar. Pada Desember 2017, persentasenya 20,5 persen dan pada Februari naik menjadi 25,5 persen. Dari survei itu juga diketahui bahwa masyarakat menginginkan pasangan capres-cawapres lebih dari dua. Angkanya mencapai 41,2 persen. Sedangkan yang menghendaki tiga pasangan calon 24,8 persen. Responden yang tidak mempertimbangkan jumlah pasangan calon 20,4 persen. ’’Jumlah dua pasang calon menjadi pilihan paling masuk akal menurut masyarakat,’’ tutur dia. Maruarar Sirait, anggota DPR dari Fraksi PDIP, mengatakan bahwa elektabilitas JK cukup jauh dari kandidat yang lain. ’’Tiga calon digabung masih tetap tinggi JK,’’ tutur dia. Itu menunjukkan bahwa rakyat masih menginginkan JK sebagai cawapres Jokowi. Terkait persoalan konstitusi yang membatasi jabatan wakil presiden, menurut dia, itu persoalan lain. Walaupun, saat ditanya umur, banyak masyarakat yang menginginkan tokoh muda. Tetapi, ketika disodorkan nama JK, mereka tetap memilihnya. Jadi, saat berhadapan dengan pilihan JK, mereka lupa dengan umur. Namun, Populi tidak melakukan simulasi survei head-to-head Jokowi- JK dengan pasangan yang lain. Dia yakin elektabilitas Jokowi-JK paling tinggi jika dibandingkan dengan kandidat yang lain. Selama ini hubungan kedua tokoh itu sangat harmonis. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah Jokowi akan mengandeng JK lagi. Partainya belum memutuskan nama cawapres untuk Jokowi. Walaupun JK tidak ingin maju lagi, dia yakin pengusaha asal Makassar tersebut bakal tetap mendukung Jokowi. (lum/c4/oni) Terbukti, Panwaslu Bandung Barat Disanksi BANDUNG--Terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam proses seleksi panitia pengawas kecamatan (panwascam), Panwaslu Bandung Barat mendapat sanksi berupa peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sanksi Sebelum Rakernas, Zulhas Ingin Ketemu Megawati JAKARTA-- Hampir seluruh partai pendukung pemerintah telah mendeklarasikan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden yang diusung di Pilpres 2019. Tercatat, hanya PKB dan PAN yang belum mendeklarasikan dukungan ke Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sikap resmi partainya akan diputus dalam gelaran rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar bulan April mendatang. “Sikap PAN seperti apa akan diputuskan saat rakernas bulan April mendatang. Jadi kita akan sampaikan setelah kita mendengarkan dari berbagai kalangan dan berbagai pertimbangan, kita sampaikan pada pengurus partai baru di situlah akan kita ambil keputusan,” ujarnya saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3) Namun sebelum rakernas, Zulhas ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sedianya, pertemuan itu akan dijadualkan dalam diberikan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bandung Barat Cecep Rahmat Nugraha serta kedua anggota Panwaslu Bandung Barat, Riyana S Komarudin dan Asep Nurfalah. Ketua DKPP Harjono menyampaikan vonis tersebut di ruang sidang DKPP, Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, pekan lalu. “Kami bersyukur bahwa apa yang kami adukan sampai bisa ke persidangan, dan akhirnya DKPP berkesimpulan ada pelanggaran etik saat proses pembentukan panwascam. Akhirnya, ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Bandung Barat mendapat sanksi peringatan keras,” kata Ade, yang juga menjadi saksi dalam persidangan DKPP. Walaupun tak lolos menjadi panwascam, dia menyatakan bakal tetap mengawal proses penegakan azas jujur dan adil pada penyelenggaraan Pilbup Bandung Barat 2018. Lebih lanjut, dia berharap, Bawaslu Jabar rentan tanggal 5 hingga 8 bulan ini. Zulhas secara blak-blakan menyebut bahwa dirinya memprioritaskan bertemu Mega sebelum bertemu tokoh partai lain. Dalam pertemuan itu, Zulhas ingin mendengarkan pandangan masa depan dari Megawati. “Yah, kita perlu diskusi lagi dengan Mbak Mega. Mbak Mega itu saya dekat, kita dekat. Mbak Mega juga mendukung untuk amandemen UUD paling nggak haluan negara. Komunikasinya juga bagus dan pemenang pemilu dan saya sudah janji duluan. Jadi kalau ketemu yang dapat segera melaksanakan putusan DKPP. “Satu lagi yang membuat kami bersyukur, bahwa upaya menghalangi pengadu untuk hadir pada sidang pertama, dan percobaan penyuapan, dimasukan oleh Majelis Hakim DKPP sebagai suatu pertimbangan dalam memberikan keputusan,” imbuhnya. (bon) FOTO: JPNN KOMUNIKASI POLITIK: Ketua Umum PAN Zulkii Hasan Pada saat melakukan komunikasi politik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri lain setelah Mbak Mega,” tukasnya. (ian)

TravelXpose.com - Edisi Maret 2017
Buletin Perempuan Bergerak Edisi Januari-Maret ... - Kalyanamitra
Edisi Maret - April Tahun 2009 per HAL - Elsam
Warta UHAMKA Edisi maret 2011
TRINIL Edisi 2 / 2016
TravelXpose.com - Edisi Februari 2017
Sriwijaya Maret 2018
Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung
Edisi 33 Tahun 2012 - KPPU
Asasi Edisi Januari-Februari 2010 - Elsam
Majalah Santunan edisi Juli 2010 - Kementerian Agama Prov Aceh
Majalah Santunan edisi Oktober 2010 - Kementerian Agama Prov ...
Edisi Maret 2009 - Badan Pusat Statistik
Sriwijaya Magazine Maret 2017
TRINIL Edisi 1/2016