RADAR BEKASI EDISI 2 MARET

More documents

Recommendations

Info

JUMAT, 2 MARET TAHUn 2018 HALAMAN 8 PERBANKAN BTN Diduga Lalai Awasi Penyaluran Kredit BEKASI SELATAN – Pihak manajeman Bank BTN pusat berkilah belum mengetahui modus dugaan korupsi dalam kasus kredit macet yang dilakukan oleh oknum pegawai BTN Cabang Cikarang, dengan memangkas segala bentuk tahapan yang telah ditetapkan dalam pemberian kredit kepada debitur. “Kalau mengenai itu saya belum terinfo,” jawab Corporate Secretary Bank BTN, Agus Susanto, saat dikonfirmasi melalui selulernya terkait pengawasan pemberian kredit kepada nasabah. Saat Radar Bekasi mencoba menemui kepada Kepala Cabang Bank BTN Cikarang, Bambang Prasetyo, untuk meminta kebenaran dari kasus tersebut, namun sayangnya orang nomor satu di Bank BTN cabang Cikarang itu tidak berada di kantornya yang berada di Ruko Comercial Centre, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. “Dari tadi pagi bapak rapat di luar, dan belum kembali lagi,” kata Security Bank BTN Kantor Cabang Cikarang, Sudarman yang tertulis di seragam yang dikenakannya, Kamis (3/1) sekitar pukul 14.30 WIB. Menurut pria yang berjaga di pintu luar bank tersebut, pimpinannya tidak bisa ditemui secara mendadak. Oleh karena itu, ia menyarankan apabila ingin bertemu harus buat janji terlebih dulu. “Harus janji dulu lewat sekretarisnya, kalau tidak janjian susah untuk ketemu,” bebernya. (oke) Uchok: Tak Perlu Menunggu Hasil Audit BPKP Penetapan Tersangka Korupsi Kredit Macet BTN CIKARANG SELATAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi seharusnya tak perlu menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menetapkan tersangka dugaan korupsi dalam kasus kredit macet di Bank BTN Cabang Cikarang, sehingga merugikan keuangan negara lebih dari Rp3 miliar. Menurut Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Kejari Kabupaten Bekasi jangan terlalu lama untuk menetapkan tersangka dalam kasus Bank BTN yang melibatkan oknum pegawai dan beberapa pihak luar tersebut. Apalagi kalau sudah ada dasar untuk menjerat tersangkanya. “Kalau Kejaksaan sudah punya dua alat bukti, maka sudah bisa menetapkan siapa saja tersangkanya,” ujar Uchok kepada Radar Bekasi, Kamis (1/3). Ia menilai, lembaga penegak hukum itu terlalu mengada-ada jika menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dulu sebelum menetapkan tersangka korupsi kasus kredit macet tersebut. Sebab, audit BPKP bukan untuk menentukan siapa saja yang akan diten tukan menjadi ter sangka. “Audit BPKP itu dipergunakan untuk menghitung kerugian negara setelah Kejaksaan menetapkan siapa yang jadi tersangka,” beber Uchok. Oleh karena itu, pihaknya mendesak untuk menetapkan tersangka dalam kasus kredit macet itu. Hal ini juga agar secepatnya memberikan efek jera kepada oknum pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. “Kami minta jangan ada pem bohongan publik yang dilakukan oleh aparat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan harus segera menetapkan siapa tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara itu,” tandasnya. Sebelumnya, Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran menjelaskan, lembaganya sudah melakukan penelusuran atas dugaan korupsi kasus kredit macet di BTN Cabang Cikarang. Bahkan kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan. Namun pihaknya (Kejari,red) belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari hasil audit BPKP tersebut, selanjutnya penyidik akan menetapkan tersangka dan menjeratnya sesuai dengan pasal Undang undang Tindak Pidana Korupsi. “Nanti kami release jika sudah ditetapkan tersangkanya. Saat ini kami masih menunggu audit BPKP,” terang Risman saat dihubungi, Rabu (28/2). Sambil menunggu hasil audit BPKP, lanjut Risman, penyidik masih berupaya melakukan pendalaman terkait kasus korupsi kasus kredit macet di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Meski de mikian, pe nyidik sudah meng etahui bebe rapa oknum orang dalam BTN Cikarang, termasuk pihak luar yang terlibat dalam kasus tersebut. “Ada dua orang oknum pegawai BTN Cikarang yang diduga terlibat dan beberapa pihak luar dalam kasus kredit macet ini. Tapi jumlah itu masih bisa berkembang,” tegasnya. Ditambahkan Risman, kasus kredit macet pertama kali men cuat setelah Kejari mendapat laporan dari masyarakat. Berbekal laporan tersebut, pihaknya mulai melakukan penyelidikan hingga akhirnya diketahui adanya tindakan melanggar hukum. Berdasarkan hasil penghitungan sementara oleh penyidik Kejari, kasus korupsi Bank BTN ini merugikan negara hingga lebih dari Rp3 miliar. Ditemukan adanya persekongkolan antara oknum pegawai Bank BTN dengan pihak luar untuk mencairkan bantuan kredit tersebut. “Akibat tindakan itu, akhirnya memunculkan kerugian negara setelah kredit tersebut dinyatakan macet. Sejumlah saksi telah kami mintai keterangan terkait kasus ini,” pungkas Risman. Sedangkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejari Kabupaten Bekasi, Angga Dhielayaksa menuturkan, kasus ini dilakukan tersangka dengan modus kerjasama antara BTN dengan pihak ketiga sebagai debitur. Pihak ketiga itu, kata dia, ingin mengajukan kredit ba ik pribadi maupun perusahaan. (oke)
SELALU DEKAT PEMBACA ! JUMAT, 2 MARET TAHUn 2018 HALAMAN 9 ARIESANT/RADAR BEKASI PAPAN REKLAME: Seorang pengendara bermotor sedang melintasi salah satu papan reklame Meikarta yang pajaknya belum dibayar di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (1/3). Bapenda Akui Pemasangan Reklame Meikarta Tanpa Izin CIKARANG PUSAT – Selain tidak taat dalam pembayaran pajak daerah, Lippo Group selaku pengembang mega proyek hunian vertikal Meikarta, ketika memasang reklame bukannya menempuh izin terlebih dahulu, melainkan memasang dulu baru izin diurus. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendapatan Daerah dan Lain-lain (PDL) Badan Pen dapatan Daerah (Bapenda), Betty Kusuma Wardhani kepada Radar Bekasi, Kamis (1/3). Bahkan kata dia, pihaknya sudah mengirim surat teguran kepada Lippo Group Cikarang, terkait pemasangan papan reklame tanpa izin. Menurut Betty, perilaku seperti itu (memasang reklame dulu baru urus izin), sangatlah mengganggu kinerja pihaknya sebagai petugas pemungut pajak daerah. Dia mengakui, untuk saat ini setelah dilakukan peneguran, pihak Lippo Group sudah mengurus perizinan sejumlah pa pan reklame yang telah terpasang di sejumlah titik. ”Meskipun pada akhirnya bayar, kami mengimbau dalam pemasangan reklame alangkah lebih baiknya mengurus izin terlebih dahulu. Supaya mekanisme pekerjaan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Sebab kalau seperti ini, kami sebagai petugas pemungut pajak daerah mempunyai beban seakan membiarkan para pengusaha dalam pemasangan reklame tanpa mengikuti prosedur,” sesal Betty. Ia juga berpendapat, adanya perilaku tersebut, juga membuat terjadinya los potensi pajak daerah apabila adanya kelengahan dari petugas pemungut pajak di lapangan. ”Kami akui adanya konteks perizinan baru pemugutan pajak. Hal tersebut sering diman faatkan oleh pengusaha nakal yang memasang reklame tanpa izin, sehingga terjadi los potensi pajak yang tidak tertarik menjadi Pendapatan Asli Daerah u Baca BAPENDA...Hal 15 2019 Pemkab Fokus Bangun Jalur Pedestrian ARIESANT/RADAR BEKASI JALUR PEDESTRIAN: Pejalan kaki sedang berjalan di depan jalur pedestrian di komplek Stadion Wibawa Mukti, Desa Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Kamis (1/3). ARIESANT/RADAR BEKASI LEWATI PEDESTRIAN: Pengendara bermotor saat melewati jalur pedestrian di komplek Stadion Wibawa Mukti, Desa Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Kamis (1/3). IST/RADAR BEKASI BERI PENJELASAN: Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin saat memberi penjelasan kepada para awak media. CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada tahun 2019 bakal fokus pembangunan jalur pedestrian untuk pejalan kaki dan mem perindah kota. Dimana un tuk saat ini, jalur pedes trian sebagai fasilitas bagi pejalan kaki masih sangat minim di Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengatakan, pihaknya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah mema sukkan pembangunan jalur pedes trian pada Ren cana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). ”Memang sebelumnya sudah ada pembangunan jalur pedestrian, tapi belum maksimal atau masih sedikit. Rencananya, tahun 2019 akan kami fokuskan pada pembangunan jalur pedes trian untuk memperindah kota,” ujar Neneng kepada Radar Bekasi, kemarin. Selain itu, kata dia, nantinya jalur pedestrian juga akan di perindah dengan mena nam pohon sebagai peng hijau untuk menjaga sta bilitas lingkungan di Kabu paten Bekasi. Lanjutnya, utuk penghijauan taman ju ga menjadi prioritas yang akan dilakukan tahun ini. ”Luas Kabupaten Bekasi yang mencapai 122 ribu hek tar dengan 3,6 juta jiwa, anggaran pemerintah saat ini masih sangat minim un tuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, untuk kemaslahatan masya rakat kurang mampu, kami berupaya untuk memenuhi melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dan pemberian bantuan iuran, serta bantuan beras pra sejahtera,” ujarnya. Ditambahkan Neneng, de ngan kondisi keuangan daerah yang terbatas, pihak nya terus berupaya melaku kan pembangunan sesuai de ngan ketersediaan ang garan serta melakukan pe ren canaan, demi tertatanya pembangunan dan kebu tuhan masyarakat. ”Masalah sosial di Kabupaten Bekasi begitu banyak, namun secara perlahan kami sudah lalui dan ditemukan solusi dengan beberapa program untuk masyarakat kurang mampu,” terangnya. Neneng melanjutkan, saat ini pihaknya terus berupaya melakukan penataan agar Kabupaten Bekasi ini lebih indah dengan banyaknya taman dan pedestrian di tengah kota sebagai fasilitas umum dan hak bagi pejalan kaki,” pungkasnya. (and/adv)
Page 1 and 2: DOWNLOAD APLIKASI DI PLAYSTORE ATAU
Page 3 and 4: JURNALISME WARGA jumat, 2 maret 201
Page 5 and 6: POLITIK JUMAT, 2 MARET TAHUN 2018 H
Page 7: TERUSAN JUMAT, 2 MARET 2018 7 Menje
Page 11 and 12: SATELIT BEKASI RAYA jumat, 2 MARET
Page 13 and 14: GELANGGANG jumat, 2 MARET 2018 13 P
Page 15 and 16: TERUSAN METROPOLIS JUMAT, 2 MARET 2

RADAR BEKASI EDISI 2 MARET

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?