Views
6 months ago

RADAR BEKASI EDISI 6 MARET

RADAR BEKASI EDISI 6 MARET

4 selasa, 6 maret 2018

4 selasa, 6 maret 2018 pilwalkot Ada ASN Pasang DP Satu Hati BEKASI SELATAN – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot disinyalir tidak bersikap netral dalam masa kampanye Pilwal kot Bekasi. Beberapa diantara nya banyak yang memasang display profile (DP) salah satu paslon dalam media sosial, semisal WhatsApp Group (WAG). Kecurigaan itu dilontarkan politisi PKS yang juga anggota DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro. Dirinya mencurigai sejumlah ASN mendukung calon petahana dengan memasang DP di aplikasi massenger WAG berbasis android dengan logo Satu Hati yang merupakan jargon pasangan nomor satu, Rahmat Effendi - Tri Adhiyanto. Ia mengatakan penggunaan “DP” berlogo Hati dengan ber tulisan SATU dan frase yang sama yang menjadi identitas sebahagian ASN, menurutnya bukan sebuah spontanitas akan tetapi menandakan sebuah gerakan dan pesan politik bagi paslon tertentu. “Peraturannya sudah jelas mereka tidak boleh mem berikan “like”, foto bareng de ngan pasangan calon, simbol-simbol tangan yang digunakan, bahkan hadir di bukan kampanye misalkan deklarasi itu tidak boleh,” protesnya. Chairuman juga selaku anggota Komisi I DPRD Kota Be kasi menegaskan, akan segera memanggil Ketua Panwaslu Kota Bekasi, terkait infor masi di masyarakat maupun media atas munculnya simbol-simbol yang diduga menjadi gerakan dukungan politik Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap salah satu pasangan calon tertentu. “Kami Komisi I akan me mangg il Panwaslu untuk men jelaskan perihal yang terjadi dan bisa bersikap tegas serta mampu menjembatani kere sahan yang terjadi di masya rakat atas perbedaan persepsi yang muncul dan memberikan jawaban kepastian apakah hal itu merupakan sebuah pelanggaran atau tidak,” ujarnya. Menanggapi maraknya kabar tersebut, Pjs Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah menyatakan tidak pernah ada in - formasi yang ia terima lang sung perihal ANS di lingkungan Pemkot Bekasi yang berlaku seperti itu, semisal memasang WAG berlogo salah satu paslon. Ia menjelaskan, apabila memang ada pelanggaran yang dilakukan para ANS, diser t ai barang bukti dan saksi, maka itu menjadi wilayah kerja Panitia Pengawas Pemilu (Pan waslu) dan Badan Penga was Pemilu (Bawaslu) terlebih dahulu. “Jadi gini, salah satu tugas yang diberikan Mendagri kepa da saya, tugas saya me mastikan bahwa PNS di lingkungan Pemkot secara keseluruhan netral. Saya hanya menyampaikan dengan segala regulasi dan konsekuensi serta akibat. Sementara kalau melalui mekanisme yang lebih berwenang untuk memeriksa lebih lanjut adalah Panwaslu atau Bawaslu. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang berkaitan de ngan masalah tersebut diduga kuat dengan barang bukti dan saksi, silakan lapor kan ke Panwaslu,” katanya. Adapun mekanisme jika ada pelanggaran, kata Ruddy, nanti Panwaslu akan melakukan pemeriksaan investigasi, lalu dilaporkan ke komisioner ASN. Komisioner akan turun, memeriksa apakah itu pelanggaran hukum atau kode etik. “Pelanggaraan kode etik nanti rekomendasinya seperti apa saya akan mengeksekusinya. Saya tidak bisa langsung eksekusi sebelum ada rekomendasid ari komisioner ASN,” im buh Ruddy. Saat disinggung apakah selama ini ada intervensi dan juga kabar bahwa kepemim pinan di Kota Bekasi masih dipegang orang kepercayaan pimpinan terdahulu, Rudi menampik hal tersebut. Ia menyatakan sejauh ini tidak pernah men dengar dan merasa diinter vensi. “Keberadaan saya diterima, setiap perintah saya dilak sanakan. Sejauh ini saya tidak pernah merasa ada yang meng intervensi kinerja saya,” tegasnya. Adapun sekali ia menegaskan, jika memang ada pelanggaran, kembali ke mekanisme yang ada. “Mekanisme saja. Prinsipnya mekanisme, kalau ada hal-hal seperti itu, laporkan! Kalau saya langsung mengambil lang kah begitu nanti, ya siapa saya?,” tukasnya. (sar) aspirasi Tim Pemenangan Harus Mengedukasi BEKASI TIMUR - Wakil Ketua GEMA MKGR Kota Bekasi, Alifia Nur Indah mengatakan masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihan di Pilkada Kota Bekasi. Dengan ini, tim pemenangan masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota diminta memberikan edukasi guna menyukseskan pesta demokrasi daerah lima tahunan tersebut. “Sekarang seharusnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa mendorong dan menjadikan masyarakat yang saat ini sudah cerdas dan dapat memilih siapa yang akan mereka jadikan pemimpin,” ucapnya. Ia juga menambahkan, kedua pasangan calon yang mengikuti putaran konstetasi Pilkada Kota Bekasi harus mencontohkan hal baik dan menyukseskan pesta demokrasi sesuai dengan hukum yang ada. Lanjutnya, dari paslon sendiri, mereka harus menjadi figur yang mengedukasikan demi keberhasilan pilkada Kota Bekasi ini. “Timses dan para simpatisan pendukung paslon harus tetap berda dalam koridor penegakan hukum,” tuturnya. Guna keberhasilan Pilkada kali ini setiap tim dari Paslon harus memiliki ketegasan dalam bertindak dan bersikap. “Bagi siapa yang melakukan hal yang menyimpang dan tidak baik, harus ada penalti dan funishment agar menciptakan demokrasi yang sehat dan professional,” kata dia. Ia berharap, komitmen kampanye dan pilkada damai yang telah disepakati oleh pasangan calon jangan hanya seremonial semata, tetapi diaplikasikan dalam seluruh tahapan pilkada. “Kita ingin pilkada terselenggara dengan jujur, adil, dan damai. Beda jaket, simbol, dan jari yang diacungkan, semoga tidak terpecahpecah sebagai warga Kota Bekasi,” tuturnya. Ia menambahkan, komitmen kampanye damai itu yakni mengubur kampanye hitam dengan cara tidak lagi melakukan kampanye provokatif dan isu negatif. “Jaga komitmen dalam berdemokrasi, dan jangan rusak persaudaraan yang ada, dan siapa pun nanti terpilih itulah pilihan rakyat Kota Bekasi,” tegasnya. (sar) Bawaslu Loloskan PBB, KPU Belum Bersikap JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memutuskan apakah akan mengajukan banding terhadap putusan Bawaslu yang memerintahkan lembaga tersebut me netapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019, Minggu (4/3). Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan, penyelenggara pemilu masih melakukan rapat pleno untuk mengkaji putusan Bawaslu dimaksud. “Sampai pleno sesi pertama ini, salinan putusan belum kami terima. Jadi kalau mau ambil sikap, kami harus baca bunyi putusan Bawaslu seperti apa. Kemudian kami pelajari. Karena salinan putusan belum diterima, belum kami bahas mendalam,” ujar Hasyim di Jakarta, Senin (5/3). BEKASI TIMUR - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kota Bekasi, berjanji akan all out pada Pilkada serentak 2018. Salah satunya Pilwalkot Bekasi. Ketua DPC PDIP Kota Bekasi, Anim Imamudin, me ngaku para kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut, akan siap memenangkan pasangan calon Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto (Retri). “Kader partai, khususnya yang ada di Kota Bekasi ini hendaknya tegak lurus apa yang sudah dire komen dasikan Ibu Mega dan DPP PDIP. Kita akan all out menangkan Rahmat Effendi - Tri Adhiyanto, “ kata Anim. Ia menyatakan, target kemenangan Sampai pleno sesi pertama ini, salinan putusan belum kami terima. Jadi kalau mau ambil sikap, kami harus baca bunyi putusan Bawaslu seperti apa. Kemudian kami pelajari. Karena salinan putusan belum diterima, belum kami bahas mendalam,” Hasyim Asyari Komisioner KPU BELUM BACA PUTUSAN: Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan belum mendapat salinan putusan Bawaslu soal PBB yang menjadi peserta pemilu. PDIP Akui Retri Bombastis bagi pasangan calon (paslon) yang didukung partainya minimal 70 persen. Anim mengatakan semangat dan keyakinan PDIP Kota Bekasi ma kin meningkat, selain Rahmat Effen di yang populer dan dikenal dekat dengan rakyat, calon wakil nya,Tri Adhiyanto yang dikenal santun. “Kami yakin suara kader dan simpatisan PDIP juga masyarakat Kota Bekasi jatuh kepada Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto,” tegasnya. Dia mengakui bahwa perjuangan tidak akan mudah, pertarungan politik di tingkat daerah pasti alot, akan tetapi pihaknya sudah jauh jauh hari menyusun strategi. M enurut Hasyim, ada beberapa hal yang perlu dipelajari dari materi putusan. Antara lain, seperti apa pertimbangan yang disampaikan Bawaslu. Kemudian, fakta persidangan yang terungkap dan terakhir amar putusan. “Jadi hal-hal tersebut kami pelajari terlebih dahulu, tapi kalau tak ada salinan putusannya kan belum bisa dibahas,” ucap Hasyim. Sebelumnya, Bawaslu memu tus kan menerima seluruh permo honan yang diajukan PBB dalam sengketa proses pemilu. Bawaslu membatalkan SK KPU bernomor 58/ PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta “Mesin partai sudah kami ‘panaskan’ mulai dari konsolidasi tingkat anak ranting, koordinasi dengan ulama, tokoh masyarakat dan pemuda,” jelasnya. Menurutnya, kunci utama bekerja, berbuat dan berjuang gotong royong, dari mulai struktural partai DPC, PAC, Ranting dan Anak Rating. “Kami juga akan mengoptimalkan medsos, tanpa harus bertentangan dengan etika,” ujarnya. Menurutnya, pasangan Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto pasangan yang bombastis. ’’Mereka berdua ini bisa mewakili keinginan PDIP, mereka bombastis Karena mereka Pemilu 2019, khusus nya poin yang menyatakan PBB tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019. Bawaslu juga memerintahkan KPU menetapkan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019 dan segera melaksanakan pu tusan ini paling lama tiga hari setelah dibacakan Minggu (4/3). (gir/jpnn) ini punya komitmen yang jelas, semata-mata untuk memperjuangkan wong cilik,” jelasnya. Untuk itu diperintahkan kepada seluruh kader untuk memberikan dukungannya. Secara organisasi akan dibuat kordinasi sampai kebawah, setiap minggunya akan melaporkan sejauh mana perkem bangan, apakah bersifat positif atau negatif terhadap calon apa yang telah dilakukan oleh kader PDI-P pada tingkat paling bawah. ’’Saya yakin bahwa calon yang telah diusung PDIP akan diperjuangkan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya. (sar) Cikuangg Sumur Citeureup Batuhideung Labuan Munjul Rahmat Effendi G. Kabang Pandeglang Cikeusik Binuangeun POLING CALON WALI KOTA BEKASI Gunungkencana u na Malimping Muncang Bayah Leuwidamar Pamarayan Rangkasbitung Balaraja Jasinga CisolC lok Sawar rna Tigaraksa Parungpanjang Parung G. Sanggabuana Tri Adhianto Tjahyono CALON WALIKOTA : .................................. Kirim Ke Kantor Radar Bekasi Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi Hasil Di Update Setiap Kamis Leuwiliang Serpong BOGOR G. Salak Kalapanungg gal Cibadak Pelab buhanrab r atu Pasaw aw waha n Lengkong Jamp pangkulon JAKARTA Depok G. Benten n g BEKASI Halimperdanakusuma um Cileungsi Citeureup Jamm mp pangtengah ga Cibarusa Jonggol Cisarua Puncak Ciawi C Cipanas G. Pangrango go Pacet Cicurug ug Cisar C rua Parungkuda SUKABUM UM MII Ny yalindung Sagaranten Cikarang Cibeber Cikal ongkulon Karangtengah Sukanegara Cibinon ngg Karawang Rawauncal R Sindanglaya ng aya Kosambi Purwakarta Batujajar Lemahabang Plered Ciwidey idey Cikampek Sadang Cilam amaya G. Burangrang Cikalongwetan Lembang G. Patuha G. Ciasem Sagalaherang Cisalak Padalarang an Cimahi BANDUNG Soreang Malabarar Pamanukan an Pagaden Subang MajalayaM G. Mesigit t Pangalengan Bayon ngb bong Anjatanan G. Tampomas umedang Tanjungsari CicalengkaC ka Nur Supriyanto Nagrek Garut Cibatu Kandanghaur Losarang Jatiwangi G. Papanandayan G. Cikurayy TasikmaT kmalaya Cikajang Taraju Telaga MaM alan ngbong Lelea Cikedung Jatitujuh uhu Kadipaten Ligu Indramayu Gegesik Rajaga aluh Majalengka j Ciawi Pa anjalu G. Saw wal Cikone eng Juntinyuat G. . Cerema ai Bantarujeg Ciamis C Karangampel Arjawinanan ngun Adhi Firdaus Ka awali Kapetakan u Jalaks sanaa Kuning gan Cinir ruu CIREBON Ciwaru Suban ng Ranca R ah Ba anjar a Lemahaban ng Losa Ciled dug g Cidahu Banja B njarha G. Padotel P Sa Ba Dayeuhluhur Majen Wanareja

POLITIK PDI-P PKS PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT PKB GERINDRA GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA SELASA, 6 MARET TAHUN 2018 HALAMAN 12 PILGUB 5 PERINDO SELASA, 6 MARET 2018 SEMENTARA ITU Yusril: Nomor Urut 19 Punya Sejarah JAKARTA-- Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menunggu KPU untuk melaksanakan keputusan Badan Pengawas Pemilu yang memenangkan gugatan PBB terhadap KPU. Jika dijalankan, PBB akan mendapatkan nomor urut 19. Yusril sendiri tidak keberatan dengan nomor tersebut. Menurutnya, 19 memiliki sejarah tersendiri. Bahkan dirinya ingin mengumumkan kantor baru PBB di sebuah gedung di lantai 19 pada tanggal 19 mendatang. “Hari ini sidangnya dimulai pukul 19.00, PBB ulang tahun yang ke- 19. Mudah-mudahan (dapat) nomor 19 itu,” kata Yusril usai menghadiri sidang gugatan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (4/3). Yusril menambahkan jika dalam tiga hari kedepan KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu, pihaknya akan terus menempuh jalur hukum. Rencananya Yusril akan membawa gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski begitu, persiapan PBB sebagai peserta Pemilu 2019 tidak berangsur surut. Menurut Yusril sejauh ini proses hukum yang dilakukan sejalan dengan persiapan para calon legislatif dari PBB. “Kita tunggu saja apa yang dilakukan KPU dalam tiga hari ini. Selanjutnya persiapan Pemilu dengan sebaik-baiknya dan harapan kami sekarang ini PBB akan jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu,” ujarnya. (bon/rmol) KPU Dinilai Ceroboh Soal Terjadinya Kasus PBB JAKARTA-- Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019 diapresiasi oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Di mata Fahri Hamzah, keputusan tersebut mengindikasikan kecerobohan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengawal demokrasi Indonesia. “Saya berharap KPU segera melakukan evaluasi, karena kecerobohan dalam banyak kasus,” kata Fahri Hamzah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/3). Dia mengatakan dirinya sempat kaget ketika KPU memutuskan PBB tidak lolos dalam tahap verifikasi faktual. Sementara ada beberapa partai yang tak jelas struktur kepengurusannya di Indonesia diloloskan sebagai peserta pemilu. “Saya kaget waktu PBB dinyatakan lolos. Sementara partai yang enggak jelas aja tiba-tiba jadi peserta pemilu, enak betul itu. Saya enggak pernah lihat di seluruh daerah, soalnya seluruh Indonesia,” ujar Fahri. Dia sendiri enggan mengungkap nama partai yang disebutnya tak jelas tersebut. Hanya saja, Fahri memberikan perbandingan soal struktur kepengurusan PBB di daerah hingga tingkatan legislatif, sementara beberapa partai lain dianggapnya masih jauh dibandingkan PBB. “Kalau PBB jelas ada DPRD-nya di seluruh kabupaten, masa ini ada partai yang enggak pernah kita ketemu papanya di seluruh Indonesia, tiba-tiba ikut pemilu,” ujarnya. Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini bahkan meminta KPU berhati-hati agar tak dituduh meloloskan partai yang murni berdasarkan verifikasi faktual. “Jadi hatihati ini KPU bisa dituduh membuat partai basisnya bukan administrasi dan faktual dan bisa muncul isu-isu lain,” katanya. (dem) YANG DISOROT FAHRI HAMZAH Aneh, Partai Tidak Jelas Ikut Pemilu JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) introspeksi diri. Fahri menyampaikan permintaan itu seiring keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019. “Tolong KPU mulai sekarang independen. Jangan kelihatan memihak siapa pun, termasuk petahana. Sebab, itu bisa merusak demokrasi kita secara umum,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3). Fahri sempat kaget ketika KPU tidak meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu 2019. “Sementara partai yang tidak jelas saja tiba-tiba jadi peserta pemilu,” ungkap Fahri. Menurut dia, PBB memiliki menempatkan kadernya di DPRD seluruh kabupaten dan kota. “Masa ini ada partai yang tidak pernah ketemu papannya di seluruh Indonesia tiba-tiba ikut pemilu,” kata Fahri. Seperti diketahui, sidang ajudikasi Bawaslu memutuskan PBB sah sebagai peserta Pemilu 2019, Minggu (4/3). Putusan lembaga yang dipimpin Abhan ini membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019 paling lambat tiga hari sejak putusan dibacakan. (boy/jpnn) PILPRES Paling Mungkin Dipilih Jokowi JAKARTA-- Ada sejumlah nama cawapres yang mulai dimunculkan partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menggandeng calon presiden yang diusung PDIP, Joko Widodo. Paling menonjol adalah PKB yang memunculkan Muhaimin Iskandar. Bagi Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi, Jokowi belum tentu akan memilih Cak Imin. Sebab, Jokowi harus memilih cawapres dari luar partai politik untuk meredam kepentingan antara partai pendukungnya nanti. “Untuk meredam kepentingan antara partai, Jokowi tentu akan memilih cawapres yang secara politik dapat diterima oleh semua partai anggota koalisinya. Dan kemungkinan besar Gatot Nurmantyo akan mengisi pos tersebut,” kata dia dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Minggu (4/3). Bukan tanpa alasan, selain tak berpartai, Gatot juga cukup bersinergi dan berhasil selama menjadi Panglima TNI untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik islam yang saat ini sedang menggeliat. “Gatot juga memiliki elektabilitas tertinggi jika dibandingkan calon-calon lainnya. Sehingga akan lebih mudah diterima oleh anggota koalisi dibandingkan Jokowi harus memilih cawapres dari partai koalisi,” demikian Bim. Saat ini, ada sejumlah partai politik yang sudah resmi memberikan dukungannya untuk Jokowi. Mereka yakni, PDIP, Nasdem, Hanura, Golkar, PSI, PPP, Perindo dan PKPI yang tidak lolos verifikasi KPU. (bon/rmol) SERIUS: Netty Prasetiyani bersama sejumlah aktivis, fungsionaris parpol, dan profesional perempuan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Jalan Garut No. 11, Bandung, Senin (5/3). Hadapi Pilgub, Perempuan Wajib Miliki Pengetahuan BANDUNG-- Pendidikan politik bagi perempuan dinilai penting. Kaum ibu bukan hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga memiliki hak dipilih, menjadi penyelenggara, dan bahkan menjadi pengawas pemilu. Hal itu mengemuka saat kunjungan Netty Prasetiyani bersama sejumlah aktivis, fungsionaris parpol, dan profesional perempuan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Jalan Garut No. 11, Bandung, Senin (5/3). Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat mengatakan, kaum perempuan perlu meningkatkan kemampuaan dalam berbagai aspek. Apalagi jumlahnya yang relatif besar bisa menggiring gubernur terpilih mengamankan kepentingan perempuan. “Kuncinya adalah pendidikan politik,” kata Yayat. Meningkatnya kapasitas kaum perempuan, kata Yayat, diharapkan mendorong partisipasi politik. Terlebih, Kena Semprit, Acara Paslon Rindu Gagal BANDUNG-- Tim media pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum (Rindu), membatalkan agenda silaturrahmi dan berdiskusi dengan pemimpin redaksi atau kepala biro. Padahal rencananya, Ridwan Kamil bakal menghadiri acara tersebut sekaligus menyampaikan visi dan misi pasangan Rindu. Akan tetapi, acara yang sedianya diagendakan di Ambrogio Patisserie, Jalan Banda No 26, Bandung, Senin (5/3) pukul 18.00 batal. Ketua Tim Media Paslon Rindu, Lia Endiani mengatakan, batalnya agenda silaturrahmi dikarenakan termasuk sosialisasi paslon. Sebelumya, pembatalan tersebut juga setelah melalui pertimbangan pantia pengawas pemilu (panwaslu). “Mengingat adanya pertimbangan dari Panwaslu yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan sosialisasi pasangan calon, maka dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa kegiatan ini kami batalkan,” kata Lia pada Senin (5/3). Jika merujuk peraturan KPU, agenda tersebut bisa dikategorikan rapat umum. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling FOTO: IST/NET BERDISKUSI: Kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) pada saat berdiskusi, lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia. “Insya Allah, pasangan Rindu akan mengagendakan untuk melakukan media visit kepada kantor media dan perwakilan media yang ada di Jawa Barat,” pungkas Lia. (nif) pada saat pemilihan, kaum perempuan telah mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap calon. “Setidaknya datang ke TPS dengan seperangkat pengetahuan yang cukup,” jelasnya. Hal senada juga disampaikan Netty Prasetiyani. Dalam pandangannya, kaum perempuan harus meningkatkan kapasitas. Juga, lanjut Netty, edukasi terhadap perempuan mampu meningkatkan partisipasi pemilih pada saat nanti pemilihan. “Perlu capacity building, agar lebih berkualitas sehingga bisa memberdayakan perempuan lainnya,” pungkasnya. (nif) KAMPANYE, PASLON DILARANG BERI DOORPRIZE BANDUNG-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kemudahan akses pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS) sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2018. Komisioner KPU Jawa Barat Divisi Teknis, Endun Abdul Haq mengatakan, berbagai cara bisa dilakukan agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan hak pilih. Misalnya, orang sakit dilayani KPPS di tempat ia berbaring. “Bisa memilih di mana saja dengan membawa formulir A5 (bisa meminta H-1), membawa KTP elektronik atau surat keterangan dengan tetap membawa formulir C6 untuk meminimalkan penyimpangan, kemudahan untuk penyandang disabilitas, serta penempatan TPS yang mudah dijangkau masyarakat,” kata Endun di KPU Jabar, Jalan Garut No. 11, Bandung, Senin (5/3). Terkait kampanye, kata Endun, waktu efektif kampanye selama 116 hari dan 13 hari libur kampanye pada hari libur keagamaan dan hari buruh internasional. Endun mengingatkan, dalam hal kampanye di rumah ibadah dan bakti sosial, harus mengacu kepada definisi kampanye yakni penyampaian visi dan misi untuk meyakinkan orang lain. Juga, lanjut Endun, bentuk lain kampanye adalah rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan, olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, dan kampanye melalui media sosial. “Syaratnya dilarang memberikan door prize,” pungkas Endun. (nif) Pencalonan Uu, Disayangkan Warga Kab Tasik TASIKMALAYA-- Pencalonan Uu Ruzhanul Ulum dalam kancah Pilgub Jawa Barat mendapingi Ridwan Kamil mendapatkan respons kurang positif dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, banyak agenda dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang belum rampung. Muhammad Ridwan (35) warga Kecamatan Singaparna mengatakan, idealnya Uu Ruzhanul Ulum menuntaskan kepemimpinan Kabupaten Tasikmalaya hingga tahun 2020 mendatang. “Sebagai penuntasan dan bertanggung jawaban Pak Uu kepada masyarakat yang telah memilih beliau pada Pilbup 2015 lalu,” papar Muhammad Ridwan, Senin (5/3). Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya juga, kata Muhammad Ridwan, masih banyak yang harus dituntaskan. Seperti pembangunan jalan Ciawi - Singaparna (Cisinga), pemindahan pasar Singaparna dan terminal serta pembangunan di pelosok daerah. “Sekarang banyak ditemukan jalan yang masih rusak di berbagai pelosok, kejelasan soal pembangunan jalan lainnya dan penataan Ibukota Kabupaten,” kata Muhammad Ridwan. Hal yang sama dikatakan, Abdul Wahid (46) warga Kecamatan Taraju. Menurutnya, pembangunan di wilayah pelosok masih jauh dari harapan. Infrastruktur jalan yang menjadi harapan warga belum sepenuhnya diperbaiki seperti keinginan warga. “Ini mah seolah olah pak Uu mementingkan keinginan pribadi. Meskipun nantinya kalaupun pak Uu kalah di Pilgub kembali lagi menjabat Bupati,” ujar Abdul Wahid. (bon)

TravelXpose.com - Edisi Maret 2017
Edisi Maret - April Tahun 2009 per HAL - Elsam
Buletin Perempuan Bergerak Edisi Januari-Maret ... - Kalyanamitra
Warta UHAMKA Edisi maret 2011
Destinasi Indonesia Edisi 12
Sriwijaya Maret 2018
Edisi Maret 2009 - Badan Pusat Statistik
Sriwijaya Magazine Maret 2017
Edisi II / Maret 2016
TravelXpose.com - Edisi Februari 2017
Swara Bina Kota - Edisi 05/2008 - Pemerintah Kota Bandung
KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MARET 2012
Mitra Panasonic Januari - Maret 2012 - KWN Indonesia
Mitra Panasonic Januari - Maret 2011 - KWN Indonesia
Edisi 220 • 13 Februari 2011 - Mirror UNPAD
Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam
Edisi Mei -Juni Tahun 2008 per HAL - Elsam
TPLUS Edisi 66