Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- 16 -<br />
Pasal <strong>12</strong><br />
Penanggung jawab penerapan program <strong>APU</strong> dan <strong>PPT</strong><br />
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai<br />
wewenang paling kurang meliputi:<br />
a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan<br />
yang ada di seluruh unit organisasi PJK;<br />
b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap<br />
penerapan program <strong>APU</strong> dan <strong>PPT</strong> oleh unit kerja terkait;<br />
c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait<br />
untuk membantu penerapan program <strong>APU</strong> dan <strong>PPT</strong>; dan<br />
d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan,<br />
Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan<br />
transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh<br />
Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi<br />
dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung<br />
kepada PPATK.<br />
BAB IV<br />
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR<br />
Pasal 13<br />
(1) PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk<br />
mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang<br />
dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai<br />
dengan penilaian risiko.<br />
(2) Kebijakan dan prosedur penerapan program <strong>APU</strong> dan <strong>PPT</strong><br />
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang<br />
meliputi:<br />
a. identifikasi dan verifikasi Nasabah;<br />
b. identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;<br />
c. penutupan hubungan usaha atau penolakan<br />
transaksi;<br />
d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau<br />
Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait<br />
dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta<br />
jaringan distribusi (delivery channels);
Change language