Views
8 months ago

SAL POJK 12 - APU PPT

- 41 - CDD akan

- 41 - CDD akan melanggar ketentuan anti tipping-off, PJK wajib tidak melanjutkan prosedur CDD dan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK. (5) PJK wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (6) PJK wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan. (7) Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah. Pasal 43 (1) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), PJK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut. (2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di PJK maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah yang tersimpan di PJK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedelapan Pengkinian dan Pemantauan Pasal 44 (1) PJK wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah,

- 42 - kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya. (2) PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28 dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan PJK terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) PJK wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJK wajib: a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah; b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan c. menyusun laporan realisasi pengkinian data. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan dari Direksi. Pasal 45 (1) PJK wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah. (2) PJK dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) PJK wajib memiliki sistem yang dapat: a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah,

PersandinganUUPerpajakan
Peninjauan Kembali PERMENTAN No.26 Tahun 2007 ... - Elsam
Pandangan_terhadap_Rancangan_Perubahan_PP_44-2004
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
Buku PPh Upload
UU NO 5 Tahun 1999 edit 2007 - KPPU
UU-PPh-001-13-UU PPh 2013-00 Mobile
Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam
:tfrrl I - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
permasalahan hukum perkawinan dalam praktek pengadilan ...
penegakan hukum maritim - Badan Koordinasi Keamanan Laut ...
Penanganan dan Perlindungan 'Justice Collaborator' Dalam ... - Elsam
Edisi 1 - Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan
permenkes-no-28-tahun-2013 peringatan kesehatan
6.paparan tuada uldiltun - PT Bandung
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/ 28 /PBI/2009 ...
undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 ... - Asbanda