Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- 54 -<br />
BAB X<br />
KETENTUAN LAIN-LAIN<br />
Pasal 64<br />
PJK wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas<br />
yang berwenang dalam rangka memberantas tindak pidana<br />
Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan<br />
Terorisme.<br />
BAB XI<br />
SANKSI<br />
Pasal 65<br />
(1) PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana<br />
dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi<br />
administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar<br />
sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:<br />
a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari<br />
keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar<br />
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK<br />
berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan<br />
asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan<br />
pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan<br />
infrastruktur, LPEI, perusahaan pergadaian dan<br />
manajer investasi; atau<br />
b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per<br />
hari keterlambatan per laporan dan paling banyak<br />
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PJK<br />
berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan<br />
PMV.<br />
(2) LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang<br />
berbasis teknologi informasi yang terlambat<br />
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam<br />
Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif<br />
berupa peringatan tertulis.
Change language