Views
4 months ago

RADAR BEKASI EDISI 10 APRIL

4 selasa,

4 selasa, 10 april 2018 pilwalkot Desak KPU Sisir Pemilih Ganda JAKARTA-Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit guna membersihkan nama pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Serentak 2018. Sebab, DPS pilkada di sejumlah daerah masih memuat nama ribuan pemilih ganda. “Mendorong KPU segera melakukan coklit atau pencocokan dan penilitian data kembali di seluruh daerah yang akan mengikuti Pilkada 2018,” kata Bamsoet -panggilan Bambang- di Jakarta, belum lama ini. Sebelumnya pemilih ganda dalam DPS ditemukan di sejumlah daerah. Antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (5.373 nama), Bali (2.796) dan Jawa Timur (300 nama). Bamsoet menegaskan, KPU harus segera memperbaiki DPS yang memuat nama pemilih ganda. Legislator Golkar itu juga meminta KPU membersihkan DPS Pilkada 2018 dari nama warga yang sudah meninggal dunia, tidak berdomisili sesuai TPS terdaftar, masih berusia di bawah umur, ataupun yang berstatus TNI/Polri. Selain itu, Bamsoet juga meminta seluruh pemerintah daerah hingga tingkat rukun tetangga (RT) untuk bersama-sama masyarakat bertindak proaktif dalam melakukan penge cekan DPS, sekaligus melaporkan apabila menemukan permasalahan. “Ini penting guna menghindari kecurangan dalam pilkada sekaligus mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil,” tegasnya.(ara/jpnn) timses BM PAN Sasar Pemilih Millenial BEKASI TIMUR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD Barisan Muda (BM) PAN Kota Bekasi fokus menjaring pemilih millenial untuk mendulang suara duet calon wali kota dan wakil wali kota, Rahmat Effendi-Tri Adhianto Tjahyono. Ketua Tim Pemenangan DPD PAN Kota Bekasi Abdul Muin Hafiz mengungkapkan BM PAN Kota Bekasi dikhususkan dapat menggiring kalangan millenial untuk memilih Rahmat-Tri. Kalangan milenial ini meliputi mahasiswa hingga pelajar yang telah mengantongi KTP elektronik. Bahkan, kehadiran BM PAN ditargetkan dapat berkontribusi menyunbang suara terhadap DPD PAN Kota Bekasi dengan perolehan 25 persen suara. “Dari 1.500 kader BM PAN Dari 1.500 kader BM PAN bekerja bersama dengan fungsionaris struktural DPD PAN. Hanya saja, tugas BM PAN khusus menjaring anak-anak muda,” Abdul Muin Hafiz Ketua Tim Pemenangan DPD PAN Kota Bekasi bekerja bersama dengan fungsionaris struktural DPD PAN. Hanya saja, tugas BM PAN khusus menjaring anak-anak muda,” ujar Muin, belum lama ini. Dia mengungkapkan BM PAN menjadi bagian ujung tombak dalam proses kemenangan Rahmat-Tri menghadapi pesta demokrasi lima tahunan Kota Bekasi. Menurutnya, BM PAN memiliki pengaruh besar. Terutama dalam memberikan arahan berkaitan tatanan dan kebijakan Pemkot Bekasi. Sehingga, kata dia, pemuda memiliki pengaruh besar dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam tahap kampanye ini. “Kami juga memiliki beberapa komunitas yang menginduk ke PAN, itu bisa dimaksimalkan,” kata dia. Muin menegaskan, keikutsertaan BM PAN ini juga sebagai jembatan untuk menunjukan kemampuannya dalam menjaring suara masyarakat. Sehingga, kedepannya bisa menjadi regenerasin di tubuh DPD PAN Kota Bekasi. “Kami berharap besar mereka bisa mengamankan suara pemuda,” jelas Muin. (sar) DISOAL: Logo PPP sebagai parpol pendukung paslon wali kota dan wakil wali kota Nur Supriyanto-Adhy Firdaus yang dipersoalkan Ketua DPC PPP Kota Bekasi Sholihin. Sholihin Klaim Logo PPP Dicatut Nur-Firdaus BEKASI TIMUR - Berga bungnya Partai Persatuan Pem bangunan (PPP) versi Djan Faridz ke pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi, Nur Supriyanto-Adhy Firdaus Saady membuat Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin meradang. Sholihin PPP mengaku geram dengan pencatutan logo PPP di setiap kegiatan paslon nomor urut dua itu. Dia bahkan mengancam akan melaporkan ke polisi terkait pencantuman logo partai berlambang kabah tersebut. ’’Saya akan melakukan proses hukum terkait pencantuman logo dan atribut PPP di setiap kegiatan paslon nomor dua,” ungkap Sholihin. Dia mengaku sudah melapor kan hal tersebut kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat dan DPP PPP. Selain itu, pihak yang akan dilaporkan ke polisi dianta ranya, Ketua PPP Kota Bekasi, Jamal, serta paslon nomor dua Nur Supri yanto-Adhy Firdaus. ’’Secepatnya tim advokasi kami akan melaporkan Jamal (ketua PPP Kota Bekasi versi Djan Faridz), paslon Nur Suprianto - Adhy Firdaus. Baik perda ta maupun pidana,’’ ancamnya. Ditambahkan dia, PPP yang sah adalah yang sudah menya takan mendukung pasangan calon nomor satu, yakni Rahmat Effendi-Tri Adhianto. Jadi, jika ada yang membawa-bawa simbol partai PPP itu ilegal. “Kalau Jamal secara pribadi mau dukung pasangan nomor dua silakan saja, tapi jangan bawa-bawa logo PPP. Itu ilegal. Kan Kami (PPP) sudah menegas kan men du kung pasangan Rahmat Effen dy-Tri Adhianto,“ tegas pria yang juga menjabat sebagai ketua tim pemena ngan Rahmat Effendi-Tri Adhianto. Di lain pihak, Nur Supriyanto ogah mengomentari hal terse but.“Kan PPP bukannya ada dua,’’ jawabnya enteng. (sar) Panwaslu Endus Politik Uang Jelang Lebaran BEKASI TIMUR - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018 bakal dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri. Panwaslu Kota Bekasi menyadari akan adanya potensi praktik politik uang dibalut dengan bentuk tunjangan hari raya (THR) saat pilkada. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti mengatakan pihaknya tengah menyiapkan diri menanggulangi potensi politik uang, yang disisipkan dalam THR. “Kita akan berikan perhatian khusus terhadap praktik kampanye terselubung yang dilakukan beriringan dengan ritual ibadah di Ramadan nanti. Pilkada akan berlangsung 10 hari usai lebaran,“ ujarnya. Ia mengaku saat ini, pihaknya bersama Bawaslu Jawa Barat tengah menyusun strategi menga tasi politik uang terselu bung. Mulai dari kapan THR boleh dibagikan, nominal, unsur yang terlibat dan lokasinya termasuk tata cara pemberian tunjangan oleh pasangan calon. Selain politik uang, ia juga mengimbau masyarakat agar taat aturan, khususnya bagi mereka yang melakukan mudik. Menurutnya, kebiasaan pulang kampung itu akan membawa dampak pada Pilkada, contohnya terkait mobilisasi massa. “Kami akan bersikap tegas menindak siapa saja yang melanggar. Aturannya, hanya pemilik suara yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau DPT,” ujarnya. “Terkait yang mudik itu juga harus jadi concern, karena bagaimanapun orang yang bisa memilih adalah orang setempat,“ sambungnya. Komisioner Panwaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto mengingatkan paslon Pilwalkot Bekasi beserta tim suksesnya, agar tidak memberikan uang atau barang kepada masyarakat sebagai bentuk tradisi yang lazim dilakukan pada setiap jelang Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, apapun dalihnya, membagi-bagikan barang atau uang sepanjang tahapan kampanye tetap saja masuk kategori politik uang (money politics). Tommy menjelaskan, hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 15 dan 16 Juni 2018. Sementara pelaksanaan pencoblosan Pilkada Serentak dilakukan pada 27 Juni 2018. Dengan begitu, kata dia, selama Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri masih dalam jadwal tahapan kampanye Pilkada Kota Bekasi. “Kami khawatir selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri dijadikan celah oleh paslon untuk melakukan mo ney politics. Potensi untuk terjadi money politics pada moment itu kemungkinan besar sekali,” ujarnya. (sar) Cikuangg Sumur Citeureup Batuhideung Labuan Munjul Rahmat Effendi G. Kabang Pandeglang Cikeusik Binuangeun POLING CALON WALI KOTA BEKASI Gunungkencana u na Malimping Muncang Bayah Leuwidamar Pamarayan Rangkasbitung Balaraja Jasinga CisolC lok Sawar rna Tigaraksa Parungpanjang Parung G. Sanggabuana Tri Adhianto Tjahyono CALON WALIKOTA : .................................. Kirim Ke Kantor Radar Bekasi Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi Hasil Di Update Setiap Kamis Leuwiliang Serpong BOGOR G. Salak Kalapanungg gal Cibadak Pelab buhanrab r atu Pasaw aw waha n Lengkong Jamp pangkulon JAKARTA Depok G. Benten n g BEKASI Halimperdanakusuma um Cileungsi Citeureup Jamm mp pangtengah ga Cibarusa Jonggol Cisarua Puncak Ciawi C Cipanas G. Pangrango go Pacet Cicurug ug Cisar C rua Parungkuda SUKABUM UM MII Ny yalindung Sagaranten Cikarang Cibeber Cikal ongkulon Karangtengah Sukanegara Cibinon ngg Karawang Rawauncal R Sindanglaya ng aya Kosambi Purwakarta Batujajar Lemahabang Plered Ciwidey idey Cikampek Sadang Cilam amaya G. Burangrang Cikalongwetan Lembang G. Patuha G. Ciasem Sagalaherang Cisalak Padalarang an Cimahi BANDUNG Soreang Malabarar Pamanukan an Pagaden Subang MajalayaM G. Mesigit t Pangalengan Bayon ngb bong Anjatanan G. Tampomas umedang Tanjungsari CicalengkaC ka Nur Supriyanto Nagrek Garut Cibatu Kandanghaur Losarang Jatiwangi G. Papanandayan G. Cikurayy TasikmaT kmalaya Cikajang Taraju Telaga MaM alan ngbong Lelea Cikedung Jatitujuh uhu Kadipaten Ligu Indramayu Gegesik Rajaga aluh Majalengka j Ciawi Pa anjalu G. Saw wal Cikone eng Juntinyuat G. . Cerema ai Bantarujeg Ciamis C Karangampel Arjawinanan ngun Adhi Firdaus Ka awali Kapetakan u Jalaks sanaa Kuning gan Cinir ruu CIREBON Ciwaru Suban ng Ranca R ah Ba anjar a Lemahaban ng Losa Ciled dug g Cidahu Banja B njarha G. Padotel P Sa Ba Dayeuhluhur Majen Wanareja

PKB GERINDRA PDI-P GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA POLITIK PKS PERINDO PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT PILGUB 5 PBB SELASA, 10 APRIL TAHUN 2018 HALAMAN 12 SELASA, 10 APRIL 2018 PROGRAM Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Idealnya Jabar Jadi 40 Daerah SUKABUMI-- Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil mengatakan, daerah di Jawa Barat idealnya dimekarkan menjadi 40 Kota/Kabupaten Sukabumi. Apalagi jumlah penduduknya mencapai 47 juta jiwa. “Jawa Timur saja yang jumlah penduduknya 40 juta jiwa daerahnya ada 38. Jadi kita idealnya di 40 untuk Jawa Barat,” ujarnya usai curah gagasan bersama tokoh pemekaran di Jawa Barat, Senin (9/4). Oleh karena itu, pasangan Rindu (Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Ulum) akan memperjuangakn daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat. Bahkan sebanyak 10 hingga 18 DOB. “Mudah mudahan kemenangan rindu mengakselerasi pemekaran daerah. Dari 18 CDOB ini, akan dikaji kesiapan infrastruktur dan SDMnya,” ucapnya. Sebab, kata Ridwan Kamil, ada ketidakadilan dalam pelayanan di masyarakat. Apalagi dengan cakupan luasan wilayah yang ada saat ini. “Jatim (Jawa Timur) penduduk daerahnya sedikit, tetapi daerahnya ada 38. Kita di Jawa Barat, penduduknya banyak, tapi daerahnya hanya 27,” ungkapnya Pemekaran ini, kata Ridwan Kamil, ialah pelayanan kepada masyarakat bisa lebih dekat. Hal itu tentu saja pembangunan infrastruktur di daeeah bisa lebih cepat. “Ujungujungnya Jabar menjasi provinsi paling maju Se Indonesia,. Inilah komitmen pasangan Rindu. Tentu saja dibantu oleh orang-orang yang berada di pusat” terangnya. Meskipun permasalah tentang pemekaran saat ini ialah moratorium. Namun menurutnya, moratorium merupakan keputusan politik. Sehingga pasangan Rindu akan melobi politik agar moratorium dicabut. “Saya punya akses baik di politik nasional. Kalau menang akan melakukan lobi politik,” pungkasnya. (bon/rmol) PILPRES Ajang Pembalasan Prabowo ke Jokowi JAKARTA-- Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto merupakan penantang terkuat bagi petahana Presiden Joko Widodo untuk Pemilu Presiden 2019. Begitu dikatakan Wakil Sekjen DPP PKB, Daniel Johan ketika ditemui di ruang Fraksi PKB DPR RI,Senayan, Jakarta, Senin (9/4). “Kan kans terbesar (capres) setelah Pak Jokowi kan Pak Prabowo,” jelasnya. Daniel menjelaskan, Prabowo masih memiliki peluang besar untuk maju dan harus selalu diperhitungkan. Pasalnya, Pilpres 2019 bisa menjadi ajang pembalasan bagi Prabowo yang dikalahkan Jokowi pada 2014 lalu. Walau begitu, Daniel tidak mau berandai-andai soal bagaimana pertarungan keduanya andai kembali bertemu. Kabar Prabowo akan mengusung orang lain tetap perlu didalami. “Apakah Pak Prabowo maju atau mengusung (orang lain) itu yang menjadi salah satu peta penting,” tandasnya. (sam) YANG DISOROT Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD KPU Tidak Berwenang Larang Koruptor Nyaleg JAKARTA-- Larangan narapidana korupsi mencalonkan diri maju sebagai calon legislatif merupakan usulan yang bagus. Namun demikian, cara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ingin memasukan larangan itu dalam Peraturan KPU dinilai salah. Sebab, wewenang itu merupakan ranah UU. Begitu kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/4). “Mantan napi dilarang menjadi caleg menurut saya bagus dan benar, tetapi kalau KPU yang melarang itu salah,” ujarnya. Menurut Mahfud, PKPU yang akan dibuat KPU itu akan rawan diperkarakan jika tetap mencantumkan pelarangan tersebut. “Itu bisa dianggap bertentangan dengan hukum, bisa diabaikan atau bisa diperkarakan. Diperkarakannya bagaimana? Dibawa ke yudicial review ke Mahkamah Agung, bukan ke MK karena itu hanya PKPU,” ujarnya. (ian) Mahfud Setujui Revisi Pilkada Langsung JAKARTA-- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD setuju jika DPR dan pemerintah mengkaji ulang sistem Pilkada langsung. Menurutnya, Pilkada langsung lebih banyak memakan kerugian dibading tujuan dari Pilkada itu sendiri. “Sebagai mantan hakim MK saya lihat ini (Pilkada Langsung) banyak sekali mudhorotnya, saya sangat setuju jika DPR dan Pemerintah berkenan mengkaji ulang sistem itu,” ujar Mahfud MD di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (9/4). Mahfud menjelaskan beberapa mudarat dalam sistem Pilkada langsung yakni suap, kampanye hitam, korupsi anggaran daerah, pemalsuan dokumen hingga mutasi besarbesaran yang dilakukan paslon setelah terpilih. “Termasuk biaya politik dan sosial politiknya juga mahal sekali, itu yang saya lihat,” imbuhnya. Sebelumnya wacana untuk merevisi UU Pilkada terkait mekanisme pemilihan kepala daerah agar dilakukan DPRD disampaikan usai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/4). Menurut Bambang, baik DPR maupun pemerintah sepakat untuk mengkaji Pilkada langsung. AKRAB: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman pada saat mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD diwacanakan karena pemilihan langsung oleh masyarakat memiliki banyak permasalahan, salah satunya yang mendasar adalah terkait besarnya biaya kampanye dan biaya penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan data Kemendagri, ia menyatakan biaya penyelengaraan Pilkada langsung bisa mencapai Rp18 triliun. (nes) PKS: Prabowo Tetap Deklarasi Capres JAKARTA-- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, yakin Prabowo Subianto akan tetap mendeklarasikan pencalonannya untuk Pilpres 2019 pada Rabu lusa (11/4). “Apa yang disampaikan kepada kami dari pihak Gerindra bahkan Prabowo langsung, memang mereka akan melakukan deklarasi pencapresan tanggal 11 (April),” ujar Sohibul kepada wartawan di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (9/4). “Sampai hari ini Bowo sama Gerindra belum kasih koreksi. Jadi asumsi saya adalah mereka akan deklarasi tanggal 11,” tambahnya. Walau begitu, sampai hari ini PKS belum menerima Fahri Minta Sohibul Iman Jangan Seret-Seret PKS JAKARTA-- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kesal dengan cara Presiden PKS Sohibul Iman menjani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Pasalnya, dalam menghadapi laporan atas pencemaran nama baik yang dilayangkan Fahri itu, Sohibul selalu mengenakan atribut partai. Sementara laporan yang dilakukan Fahri dilayangkan atas nama pribadi, bukan kapasitasnya di PKS. “Saya lapor dia pribadi... Kenapa dia pakai jaket partai?” kata Fahri lewat pesan singkatnya, Senin (9/4). Menurut Fahri, apa yang dilakukan Sohibul (kenakan atirubut PKS), membukti kalau yang bersangkutan selalu menyeret-nyeret partai dalam perkara yang dialami pribadinya. “Rasanya tidak adil bagi partai ini, punya pimpinan yang selalu menyeret lembaga dalam perkara,” tambah politisi PKS dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. Seharusnya, lanjut Fahri, Sohibul berani menghadapi dirinya secara pribadi, dengan tidak membawa-bawa atribut partai maupun melibatkan kader-kader yang tidak mengerti persoalan. “Jangan dong menyeret-nyeret partai, dan kader yang tidak mengerti permasalahan. Kalau Anda (Sohibul) gentle, hadapi saya secara pribadi,” tegas seperti diberitakan Kantor Berita Pemilu. (ian) undangan dari sahabat koalisinya itu. “Sekarang saya belum diundang jadi mungkin mereka masih butuh waktu,” ujarnya. Internal PKS sendiri telah menerbitkan sembilan nama kandidat untuk disandingkan dengan Prabowo di Pilpres 2019. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid; mantan Presiden PKS, Anis Matta; Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Kemudian Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al’Jufrie; mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf; Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera; dan terakhir adalah Sohibul FOTO: NET/ANT Iman sendiri. Untuk nama di luar sembilan orang itu, Sohibul katakan menjadi kewenangan Majelis Syuro PKS untuk dibahas. Yang pasti sejauh ini Majelis Syuro belum menambah nama kandidat untuk disodorkan ke Prabowo. “Jadi kalau ada yang tanya wakil lagi itu harus lewat Majelis Syuro,” ucap Sohibul. (ald) PKB: Keputusan Cak Imin Cawapres Belum Final JAKARTA-- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar belum tentu menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung oleh PKB. Wakil Sekjen DPP PKB, Daniel Johan menjelaskan bahwa pencalonan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres sebagas usulan kader dan kiai, bukan keputusan resmi partai. Kata dia, keputusan resmi dari PKB akan disampaikan dalam musyawarah pimpinan nasional (muspimnas) yang akan digelar pada akhir Juni atau setelah pilkada. “(Cak Imin) itu belum keputusan. Keputusan kan tetap di muspimnas nanti,” ujarnya di ruang Fraksi P K B D P R R I , S e nayan, Jakarta, Senin (9/3). Lebih lanjut, Daniel memastikan PKB berkomitmen tetap bersama koalisi pemerintah saat ini untuk kembali memenangkan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Kata dia, dukungan PKB tidak akan berubah, sekalipun Jokowi tidak memilih Cak Imin sebagai cawapres. “Artinya (kalau Jokowi tak pilih Cak Imin) kita hanya butuh tugas tambahan saja kan meyakinkan para kader bahwa ini pilihan terbaik sehingga mereka tidak kecewa,” tukasnya. (ian) Fadli Zon: Mungkin Jokowi Mau Tiru Gaya Prabowo JAKARTA-- Presiden Joko Widodo mengubah gaya berpidatonya saat menanggapi penyebaran kaos bertanda pagar (tagar) #2019Ganti- Presiden. Pidato Jokowi dinilai lebih tegas dari biasanya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon bahkan menilai gaya yang dipakai Jokowi sama dengan gaya Ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto yang selalu tegas ketika berpidato. Dia bahkan menyebut Jokowi sedang ingin meniru gaya berapi-api Prabowo. “Ya mungkin (Jokowi) mau niru-niru gaya Pak Wakil Sekjen DPP PKB, Daniel Johan Prabowo dalam berpidato kali,” ujar Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4). Menurutnya, sah-sah saja jika Jokowi ingin mengubah gaya pidatonya, termasuk dengan meniru gaya Prabowo yang tegas. Hanya saja, ia sarankan Jokowi memperbaiki data-data dalam pidatonya supaya berbasis fakta. “Pokoknya kalau itu kan sah-sah saja orang mau mengubah gayanya gitu, tetapi mungkin data-datanya harus lebih akurat,” tukasnya tanpa merinci d a t a y a n g d i m a k s u d . (ian/rmol)

Edisi 10 Tahun 2008 - KPPU
Newsletter HANEDA Edisi#09 APRIL
Edisi Maret - April Tahun 2009 per HAL - Elsam
Kembara PLUS online edisi April 2014
Newsletter HANEDA Edisi#10 MEI
Buletin Asasi Elsam Edisi Maret-April 2013
eBuletin NRE @ Edisi Mac - April 2011
Informasi JPP Edisi April 2012 - Jabatan Pengajian Politeknik
JAWACANA-APRIL-2018