Views
2 weeks ago

TamaT - Majalah Detik

majalah detik

Hukum Ketua MK Mahfud MD

Hukum Ketua MK Mahfud MD Rengga Sancaya/detikcom harga ICP tembus 15 persen. Di mata pakar hukum tata negara ini, klausul dalam APBN-P itu bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Di samping itu, pada 2003, MK telah menyatakan salah satu pasal dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas bertentangan dengan konstitusi. Pasal itu mengatur harga BBM dalam negeri diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya, naik turunnya harga minyak fosil itu tergantung fluktuasi minyak dunia. Pasal itu bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebut kekayaan alam Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Jadi harga jualnya harus berada di bawah kendali pemerintah dengan persetujuan DPR,” ucap Yusril. Pasal 7 ayat (6a) juga saling bertentangan di dalamnya sendiri sehingga melangkahi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 dalam ketentuan UU lama menyatakan, pemerintah tak menaikkan harga BBM. Namun, huruf a dalam ayat 6 menyatakan pemerintah bisa menaikkan harga BBM dengan syarat. Pendapat yang kurang lebih sama juga disampaikan Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Gunawan. Namun, ia juga menambahkan sejumlah dalil yang disertakan untuk membatalkan UU APBN-P 2012 itu. Di antaranya pembahasan UU yang dinilainya tak melalui Majalah detik 9 - 15 april 2012

Hukum Anggota Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi Partai Hanura melakukan aksi walk out saat rapat paripurna soal BBM. ANTARA/Yudhi Mahatma public hearing. Pasal 6a lahir dari proses kompromi antara partai-partai dalam sidang paripurna DPR 30 Maret. “Pasal 6a itu dia bersumber dari lobi, lahirlah kemudian pandangan fraksi, kemudian voting,”kata Gunawan kepada majalah detik. Di samping menggugat pasal 7 ayat 6a, IHCS yang mengklaim mewakili masyarakat kecil ini juga mengujimaterikan sejumlah pasal dalam UU Migas. Lalu, IHCS juga menyerukan renegosiasi kontrak pertambangan untuk menjaga cadangan minyak di Indonesia kuat. “Sehingga tak terombang-ambing selama 6 bulan ini,” ujarnya. Ketua MK Mafhud MD belum mau mendahului apakah UU APBN-P itu bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 sebelum disidangkan oleh hakim konstitusi. Mahfud menilai para pemohon uji materi UU itu terlalu buruburu mendaftarkan permohonan. Sebab, sebuah UU membutuhkan proses satu bulan sejak diketok DPR hingga ditandatangani Presiden. Draf permohonan yang diajukan ke MK belum mendapatkan nomor perkara, melainkan baru tanda terima. Permohonan itu belum bersifat resmi, karena UU yang hendak diujimaterikan sejatinya belum ada. Selain itu, syarat administratif pemohon juga belum lengkap seperti surat dan tanda tangan kuasa hukum. “Nanti kalau UU itu sudah diundangkan oleh Presiden, Yusril harus membarukan permohonannya,” kata Mahfud kepada majalah detik. (WAN/YOG) Majalah detik 9 - 15 april 2012

Majalah detik - Institut Teknologi Telkom
majalah detik - Institut Teknologi Telkom
LADY GAGA PERKENALKAN EMMA MENTERI AGUS ... - Harian detik
Majalah ICT No.33-2015
Download Majalah - MPR RI /a
MAJALAH ALUMNI UI EDISI 14
Majalah-Aktual-Edisi-53-ms
Majalah%20ICT%20No.7-2013
majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP
20140825_MajalahDetik_143