Views
8 months ago

TamaT - Majalah Detik

majalah detik

ekonomi “ Jika

ekonomi “ Jika penggunaan BBM bersubsidi dibiarkan seperti sekarang, bukan tidak mungkin kuota itu hanya cukup hingga Agustus “ Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan nya pembelian pertamax dan pertamax plus makin terasa sejak 1 April, setelah Pertamina menaikkan harga menjadi Rp 10.200 untuk pertamax dan Rp 10.350 untuk pertamax plus. Revisi harga sebesar Rp 200 yang dilakukan Pertamina dua hari kemudian tak banyak mengubah keadaan. Naiknya harga pertamax hingga Rp 10.000 per liter memang menjadi masalah tersendiri. Selisih harga pertamax dengan harga premium yang mencapai Rp 5.500 membuat banyak pengguna pertamax berpaling ke premium. Padahal dengan harga premium yang saat ini Rp 4.500 per liter berarti pemerintah harus memberikan subsidi sebesar Rp 4.000 per liter. “Kalau kita melihat subsidi pemerintah yang besar, maka harus kita upayakan agar ini tepat sasaran dan digunakan sehemat mungkin,” cetus Mochamad Harun, Vice President Corporate Communication Pertamina. Situasi ini cukup membuat Pertamina ketar-ketir, khawatir kuota BBM bersubsidi yang dipatok 40 juta kiloliter sepanjang 2012 tidak akan cukup hingga akhir tahun. “Tiga bulan ini saja, kita sudah menghabiskan 10,7 juta kiloliter. Ini artinya lebih dari seperempat kuota 40 juta kiloliter. Padahal ini kan bulanbulan normal, kebutuhan akan meningkat di kuartal kedua. Di semester kedua juga akan meningkat,” papar Harun. Pertamina memperkirakan, jika tidak direm maka konsumsi BBM bersubsidi bisa mencapai 47 juta kiloliter. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan bahkan memperkirakan jika penggunaan BBM bersubsidi dibiarkan seperti sekarang, bukan tidak mungkin kuota itu hanya cukup hingga Agustus. Pemerintah pun tidak tinggal diam dan terus Majalah detik 9 - 15 April 2012

ekonomi Menteri ESDM Jero Wacik detikfoto memutar otak agar konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi kuota. Sebuah aturan untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi dirancang, dan Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan aturan ini akan segera terbit. Salah satu yang diatur adalah keharusan semua mobil pemerintah menggunakan BBM nonsubsidi. Aturan ini juga akan ‘memaksa’ pemilik mobil mewah meninggalkan BBM bersubsidi. Salah satu caranya adalah dengan membatasi peredaran BBM bersubsidi hanya di kawasan-kawasan tertentu. Di pusat-pusat kota, tambah Jero, tidak lagi dipasok premium sehingga kendaraan yang biasa lalu lalang di kawasan itu tidak lagi menggunakan BBM subsidi. “Sehingga buat menjaga agar 40 juta kiloliter (kuota BBM subsidi 2012, red) itu cukup, jangan lewat. Ini harus besar-besaran, serius,” tandas Jero Wacik. Dalam APBN-P 2012, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 137,4 triliun untuk subsidi BBM. Selain itu juga disiapkan cadangan risiko fiskal energi sebesar Rp 23 triliun yang bisa digunakan jika memang subsidi BBM harus ditambah. (AMI/YOG) Majalah detik 9 - 15 April 2012

C4z4lX
majalah
MD130