Views
1 month ago

RADAR BEKASI EDISI 11 APRIL 2018

4 rabu,

4 rabu, 11 april 2018 organisasi MUI Terbitkan Maklumat Jelang Pilkada BEKASI TIMUR - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi menerbitkan maklumat Pilkada 2018. Isinya antara lain masyarakat diminta untuk mejunjung tinggi persaudaraan dan mengutamakan keutuhan NKRI. “Sehubungan akan dilaksanakannya pilkada serentak 2018 maka kami memandang penting melakukan himbauan ini,” kata Ketua MUI Kota Bekasi, KH Zamakhsyari. Menurutnya, Pelaksanaan Pilkada merupakan sarana mengekspresikan hak politik warga masyarakat yang harus di apresiasi melalui penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, bersih dan berwibawa. “Pilkada jangan sampai tidak dikotori dengan Sehubungan akan dilaksanakannya pilkada serentak 2018 maka kami memandang penting melakukan himbauan ini,” KH Zamakhsyari Ketua MUI Kota Bekasi perbuatan money politic dan black campaign, sehingga, pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, aman dan damai ditengahtengah heterogenitas konstituen,“ ungkapnya. Selain itu, KPU Diminta secara tegas untuk menjaga integritas Pilkada damai, jujur, adil, bersih dan berwibawa. Begitupula dengan Panwaslu. juga Aparat hukum diminta dapat menjaga situasi aman dan kondusif. Baik sebelum Pilkada 27 Juni 2018 maupun sesudah penyelenggaran Pilkada. KH Zamakhsyari, dalam maklumatnya, menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak 2018, peran aktif ulama dan tokoh masyarakat dibutuhkan dalam ikut serta menciptakan suasana kondusif. ’’Sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, aman dan damai di tengahtengah heterogenitas konstituen,’’ pungkasnya. (sar) Media Sehat di Pilkada Serentak pilwalkot BEKASI TIMUR- Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himawan) Unisma menyelenggarakan seminar, Peran Media dalam Pilkada Serentak yang Sehat di Kota Bekasi, Selasa (10/4). Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin meng ungkapkan pe ran penting dalam Pilkada Kota Bekasi. “Kita mem bu tuhkan me dia sebagai trans paransi infor masi publik,” ungkapnya. Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti mengungkapkan, panwaslu berperan mengawasi pelaksanaan taha pan pemilukada. Salah satunya Daftar Pemilih Sementara (DPS). “Jangan sampai pemilik hak pilih apatis dengan haknya. Karena itu, perlu dicek sudah masuk dalam DPS belum,” imbuhnya. SAMPAIKAN GAGASAN: Komisioner KPU Kota Bekasi Syafruddin saat menyampaikan pandangannya dalam seminar bertajuk Peran media, lanjut Novita, ‘Peran Media dalam Pilkada Serentak yang Sehat di Kota Bekasi’ di kampus Unisma, Kota Bekasi, kemarin. harus bersinergi dan juga mau dikoreksi. “Maaf kalau ada keliru tidak bisa dianggap remeh. faatan media oleh pe nyelenggara. Kedua peran me dia Percaya apa yang diviralkan Bekasi fenomena post truth,” “Saat ini eranya post trust. “Apakah bisa terjadi di Kota tulis misalnya, harus mau juga “Peran media online memberi dikoreksi,” jelasnya. edukasi kepada masyarakat. menjalankan fungsinya secara di medsos,” pungkasnya. tanyanya seraya menyebut Ketua Ikatan Wartawan Termasuk dalam pilkada ini,’’ independen menyam paikan Adi Susila, akademisi Unisma salah satu karakteristik post Online (IWO) Kota Bekasi imbuhnya. pelanggaran-pelangga ran menyebut peran media besar. truth mengaduk-aduk emosi Iwan Nandi Kurniawan menyatakan media online saat ini takan tiga hal. Pertama peman­ media bias dari kepentingan. fenomena post truth. data dan fakta. (zar) Hamludin dari Tempo meme­ pilkada. Ketiga bagaimana Hanya perlu dicermati dengan pembaca serta mengabaikan PKPU Soal Napi Bisa Bermasalah JAKARTA- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan PKPUtidak bisa melarang kepala daerah tersangka untuk mengikuti pilkada. Menurutnya, yang boleh melarang seorang narapidana korupsi, narkoba, maupun penjahat-penjahat besar yang diancam hukuman di atas lima tahun penjara adalah undang-undang (UU). Mahfud berpendapat bahwa larangan itu sebenarnya sudah bagus dan telah diatur oleh UU. “Kalau tidak boleh maju itu adalah wewenang UU, itu isinya bagus orang narkoba, korupsi dan pokoknya penj ahat-penjahat besar yang lebih lima tahunlah itu dilarang jadi caleg itu bagus dan benar.Te tapi kalau KPU yang mela rang itu salah,” kata Mahfud di gedung parlemen, Senayan, Jakarta. Dia menjelaskan berdasarkan UUD 1945, memberi hak asasi dan mencabutnya harus dengan UU, tidak bisa dengan PKPU. Menurut dia, PKPU yang mengatur larangan tersebut nanti bisa dianggap bertentangan dengan hukum. PKPU bisa diabaikan bahkan diperkarakan misalnya dengan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, kata Mahfud, sejauh ini memang belum ada PKPU tersebut. “Saya sudah bilang itu tidak bisa. Saya senang isinya (larangannya), saya sangat setuju. Tapi, bentuknya kalau dengan PKPU itu bisa jadi masalah hukum di lapangan,” katanya. Karena itu, Mahfud mengatakan, kalau mau serahkan kepada DPR agar aturan ini bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang diprioritaskan di bahas tahun ini bukan melalui PKPU. “Kalau itu bagus diproses saja kepada pemerintah dan DPR agar dibuat ketentuan khusus seperti itu,” kata Mahfud. (boy/jpnn) VISI-MISI CALON WALI KOTA DAN CALON WAKIL WALI KOTA VISI PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023 Kota Bekasi Cerdas bermakna bahwa aparatur pemerintah kota mengaplikasikan layanan kota dan tata kelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan solusi inovatif, integratif, dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warganya, serta memfasilitasi kreasi masyarakat dalam menciptakan manfaat sosial dan nilai tambah ekonomi. Kota Bekasi Kreatif bermakna bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreativitas, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha. Kota Bekasi Maju menggambarkan pembangunan Kota Bekasi menjadi lebih baik dengan ketersediaan prasarana dan saranaperkotaan untuk memfasilitasi kehidupan warga yang semakin dinamis, kreatif dan inovatif. Di sisi lain, kreativitas dan partisipasi masyarakat juga mendukung perwujudan kota yang semakin maju dengan estetika dan etika kehidupan menuju peradaban yang tinggi. Kota Bekasi Sejahtera menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial, dan relijius, sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera. Kota Bekasi Ihsan menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap, dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga, dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik, untuk mewujudkan kehidupan yang beradab. 1. 2. 3. 4. 5. MISI PEMBANGUNAN KOTA BEKASI 2018-2023 Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdayasaing Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI 2018-2023 1. Pendidikan bermutu dan berprestasi * Optimalisasi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah; * Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis, subsidi pendidikan menengah, dan subsidi siswa keluarga miskin; * Peningkatan pencapaian prestasi pendidikan menengah; * Peningkatan mutu pendidikan vokasi dan kompetensi lulusan SMK; * Penguatan tata kelola dan peningkatan efektivitas birokrasi dalam pengelolaan pendidikan; * Revitalisasi peran kelembagaan sosial masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bekasi; * Penguatan kepribadian, komitmen, dan tanggung jawab pelaku pendidikan (guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin in sti tusi pendidikan); dan * Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi. 2. Pelayanan kesehatan * Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK); * Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (perwujudan smart health); * Peningkatan kapasitas manajemen kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi * Peningkatan sarana dan prasarana RSUD; * Pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana puskesmas/puskesmas pembantu, dan jaringannya; * Pengawasan obat dan makanan; dan * Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3. Penguatan kapasitas ekonomi lokal * Penguatan UMKM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pelaku usaha jasa kreatif (perwujudan smart economy); * City branding untuk meningkatkan daya tarik wisata belanja dan perdagangan yang berdayasaing; * Reformasi total koperasi melalui rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan kelembagaan koperasi; * Pengembangan inkubator wirausaha baru; dan * Fasilitasi UMKM lokal unggulan berorientasi ekspor 4. Pengendalian banjir * Early warning system dan respon cepat pengendalian banjir; * Pengendalian banjir untuk perumahan laten banjir dan intensitas banjir tinggi; * Pengendalian banjir di jalan arteri dan protokol; * Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan saluran/kali/goronggorong; * Pemeliharaan situ-situ; dan * Implementasi road map solusi banjir Kota Bekasi secara menyeluruh. 5. 6. 7. 8. Pelayanan Transportasi * Pengelolaan mobilitas komuter melalui sarana transportasi massal: aeromovel, Trans Patriot, dan LRT; * Pengembangan fasilitas Park and Ride + Shuttle Bus; * Pengelolaan “commuter transit parking” dan “smart parking”; * Pengembangan “smart payment” untuk transportasi; * Pengembangan aplikasi monitoring dan pengendalian mobilitas, * Traveller information system”, untuk mendukung perwujudan smart mobility; * Terminal terpadu antar moda; dan * Perluasan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus sepeda. Pelayanan publik * Pengembangan infrastruktur BigData; * Integrasi sistem pelayanan publik berbasis NIK bagi warga kota (perwujudan smart governance); * Sistem Akta Online dengan rumah sakit; * Peningkatan respon aplikasi layanan laporan, saran, dan pengaduan masyarakat; * Peningkatan kapasitas respon cepat di SKPD/unit kerja terkait/ kecamatan/kelurahan; * Percepatan perekaman dan pembuatan KTP-EL; * Pendataan penduduk non permanen; * Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Online; dan * Pusat Informasi Publik (Information Center) & Call Center. Pengembangan ketenagakerjaan * Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, magang, dan sertifikasi; * Perluasan kesempatan bekerja dan berusaha; * Fasilitasi perlindungan ketenagakerjaan, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja; * Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka pengembangan lembaga bursa kerja dan relevansi kompetensi dengan kebutuhan tenaga kerja; * Pengembangan kerjasama dengan lembaga penyalur kerja dalam memperluas kesempatan kerja di luar negeri. Pengembangan kepemudaan dan olahraga * Pembinaan dan pemberdayaan aktualisasi peran pemuda melalui penyelenggaraan event “Bekasi Talent” di tingkat kota dan kecamatan; * Pengembangan kepemudaan melalui orientasi wawasan kebangsaan, demokrasi, politik, dan pembangunan; * Pengembangan kepemudaan berbasis kompetensi; * Pembinaan aset pemuda pelopor dan pembinaan pemuda untuk pencitraan budaya daerah; * Peningkatan prestasi olahraga daerah dengan memanfaatkan sarana dan penyelenggaraan event olahraga berskala internasional; dan * Sinergitas sistem pembinaan olahraga baik olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, maupun olahraga prestasi.

PKB GERINDRA PDI-P GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA POLITIK PKS PERINDO PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT PILGUB 5 PBB RABU, 11 APRIL TAHUN 2018 HALAMAN 12 RABU, 11 APRIL 2018 Hari ini, Nasib Prabowo Ditentukan PILPRES JAKARTA - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor Jawa Barat, Rabu (11/4) besok akan menjadi panggung buat Prabowo Subianto, menjawab pertanyaan kesiapannya menjadi calon presiden di Pilpres 2019. Ketua DPP Gerindra M Nizar Zahro mengatakan, dalam rakornas itu pengurus DPD dan DPC Gerindra dari berbagai daerah akan mendengar apa pun jawaban Prabowo. “Cuma Pak Prabowo yang akan mampu menumbangkan petahana Joko Widodo. Saat ini, rakyat sudah banyak yang sadar bahwa Jokowi penuh pencitraan. Bahkan banyak juga yang sudah bertobat. Maka arus balik suara rakyat siap mendukung Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia,” ucap Nizar, Selasa (10/4). Politikus Senayan ini menegaskan, menumbangkan Jokowi adalah adalah misi suci kader partai berlambang kepala burung garuda. Sebab, selama kepemimpinan mantan wali kota Solo itu, Gerindra melihat kondisi Indonesia makin memperihatinkan. “Bisa dilihat dari semakin menumpuknya utang negara di era Jokowi. Kami meyakini Pak Prabowo siap menghadapi Jokowi. Siapa pun, jangan berharap bisa menggantikan Pak Prabowo sebagai capres dari Partai Gerindra. Pak Prabowo siap bertarung kembali melawan Jokowi. Buktinya, beliau semakin lantang mengkritik rezim pemerintah,” pungkas Nizar. (fat/jpnn) Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa Pak Hasyim Enggak Siap Bantu JAKARTA-- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menolak syarat Cawapres Prabowo harus memiliki logistik yang cukup. Desmond juga tidak sependapat dengan penilaian bahwa Prabowo masih mengkalkulasi logistik sebelum mendeklarasikan diri sebagai Capres. Syarat dan penilaian itu dilontarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo. Menurut Desmond tidak ada yang diragukan Prabowo untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2019. Termasuk logistik partai. “Pak Hasyim saja yang enggak siap bantu kali ya,” ujar Desmond di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (10/4). Lebih lanjut Desmond menilai pernyataan Hasyim bukan bersifat pribadi dan bukan kebijakan partai. Desmond menduga, Hasyim menyadari tidak memiliki logistik untuk membantu Prabowo untuk mencalonkan diri kembali. “Apa yang diumumkan Pak Hashim sebab pribadi mungkin dia tahu diri enggak punya duit kali, itu saja,” ujar Desmond. Sebelumnya, Hashim menyebut ketersediaan logistik menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai Capres di 2019. Tidak hanya Prabowo juga memikirkan agar Cawapres yang mendampinginya memiliki akses logistik. Meski begitu Hashim menilai kemampuan logistik yang dimiliki Prabowo masih cukup. (nes) SEMENTARA ITU Ketua Umum DPP PAN, Zulkii Hasan Akui Sudah Teken Dukungan Capres JAKARTA-- Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan mengaku sudah menandatangani surat dukungan PAN dalam Pilpres 2019 mendatang. Menurutnya, surat dukungan dari PAN itu bukan hal baru. Keputusan dukungan pilpres sudah diambil sejak rakernas PAN tahun lalu. “Keputusan tahun lalu bukan kemarin, Zulkifli Hasan sebagai capres PAN sudah ada tekenannya (tanda tangan saya),” ujar Zulkifli di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4). Hanya saja, Zulkifli mengelak ketika ditanya soal kabar ia menandatangani surat dukungan PAN kepada petahana Presiden Joko Widodo. “Sudah ada surat untuk saya,” kilah Zulkifli yang juga Ketua MPR RI. Kabar ini muncul setelah ada pengakuan dari Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy yang menyebut ada dua partai menyatakan dukungan ke Jokowi. Beredar di kalangan wartawan, dua partai yang dimaksud oleh Romi adalah PKB dan PAN. Dalam pengakuan ini, Romi menyebut bahwa satu dari dua partai itu sudah meneken surat dukungan ke Joko Widodo. Sementara satu di antaranya masih berupa dukungan secara lisan. Namun demikian, Romi enggan menjabarkan partai yang dimaksud. Saat ini ada lima partai di parlemen yang belum menentukan sikap. Kelima partai itu antara lain Partai Gerindra, PKS, PAN, PKB, dan Demokrat. Sementara PAN dan PKB merupakan dua partai yang saat ini menjadi pendukung pemerintah. Diduga kuat dua partai yang dimaksud Romi itu adalah PAN dan PKB. (ian) NGAMBANG: Presiden Jokowi pada saat bersama Cak Imin saat menaiki kereta bandara. Deklarasi Jokowi-Imin Bertepuk Sebelah Tangan BANDUNG-- PKB resmi mengusung Joko Widodo- Muhaimin Iskandar (Join) sebagai pasangan calon p re s i d e n p a d a P e m i l u 2019. Posko pemenangan Join di Tebet diresmikan Cak Imin, siang tadi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyambut baik langkah PKB. Bagi Nasdem: Kalau Gatot Cocok, Kita Ambil Anggota Dewan Pakar Nasdem, Tauqulhadi JAKARTA-- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mendatangi markas Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, (10/4). Hasto JAKARTA-- Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang mendukung Joko Widodo tanpa syarat. Partai besutan Surya Paloh ini bahkan tidak mengajukan nama-nama calon wakil presiden, sebagaimana partai pendukung Jokowi lain yang mewacanakan ketua umum masing-masing sebagai pendamping Jokowi. Namun demikian, Anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi menjelaskan bahwa partainya turut aktif dalam mencarikan calon wakil presiden yang cocok untuk Jokowi. Menurutnya, ada dua rumus yang diterapkan Nasdem. Pertama, pasangan itu harus berlatar belakang sipil-militer. “Rumus kedua Jawa-luar Jawa,” jelasnya. Dia menjabarkan, jika Jokowi ingin mengambil seorang yang berlatar belakang militer, maka tidak perlu mempertimbangkan rumus Jawa-luar Jawa. “Kalau kemudian mengambil sipil, maka harusnya luar Jawa, karena itu nanti aka membuat basis dukungan menjadi luas,” urainya. Itu artinya, peluang Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo untuk mendampingi Jokowi dari dia hal itu sebagai langk a h p o s i t i f. “ Ya k a l a u kita lihat tadi, Cak Imin meresmikan posko untuk pemenangan pak Jokowi, ini merupakan hal positif,” kata Hasto di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (10/4). Bagaimana langkah selanjutnya, Hasto mengatakan Jokowi akan berdialog dengan Muhamin dalam kapasitasnya sebagai Ketum PKB, bukan sebagai cawapres. Meski deklarasi Cak Imin sangat positif, namun Hasto mengatakan saat ini PDIP dan partai pendukung lainnya belum membicarakan masalah cawapres Jokowi. “Bagi PDIP dengan partai-partai yang sudah menyatakan dukungan pada pak Jokowi kami berkonsentrasi dulu untuk pilkada serentak ini,” katanya. Di lain hal Hasto mengatakan siapa cawapres dari PDIP diserahkan kepada Ketum PDIP Megawati FOTO: IST/NET Seokarnoputri. Cawapres tersebut akan didialogkan bersama-sama dengan parpol pendukung. “Dialog ini akan terus dilakukan termasuk mendengarkan dari pak JK sebagai tokoh nasional, tokoh yang sangat berpengalaman di dalam pemerintahan,” tukasnya. (dem) Komisioner KPU Jabar Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Nina Yuningsih KPU: Pilkada Jabar Rawan Konflik Tidak Terbukti Sekjen PDIP Sambangi Markas PKB Nasdem terbuka lebar. Pasalnya, Gatot meskipun berasal dari Jawa, dia memiliki latar belakang militer. Artinya, penggabungan Jokowi- Gatot memenuhi rumus pertama Nasdem. Taufiq mengakui bahwa Gatot memiliki peluang untuk bisa bersanding dengan Jokowi. Apalagi, jika mantan KSAD itu memenuhi kriteria yang diingin Jokowi dan partai pengusung lain. “Kalau memang kami menganggap tepat, ya kita ambil. Tapi misalnya kalau Pak Gatot tidak ingin, ya kita tidak ada rasa kehilangan apapun,” tukasnya. (ian) tiba pukul 13.20 WIB. Hasto menjelaskan, kedatangannya ini lantaran mendengar Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mendirikan posko pemenangan Jokowi. “Jaketnya merah lagi nah itu kan bagus. Jadi kita punya emotional bounding yang sama sejarahan yang cukup kuat untuk sama-sama mengawal pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga mengaku akan membahas konsolidasi Pilkada di Jawa BANDUNG-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, menyebut kekhawatiran terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Barat yang dinilai berbagai kalangan sebagai kawasan rawan konflik ternyata tidak terbukti. Komisioner KPU Jabar Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Nina Yuningsih mengatakan, masyarakat, pasangan calon (paslon), dan pendukungnya ternyata menjadi kunci konflik tersebut tidak ada di pilkada kali ini dikarenakan mampu mengelola perbedaan dengan baik. Menurutnya, di Jawa Barat nyaris tidak ada sentimen Timur, mengingat pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno merupakan cakada yanh diusung kedua parpol. “Juga terkait dengan Pilkada Jawa Timur kami akan lakukan langkah-langkah konsolidasi mengingat berdasarkan survei identitas atau ujaran kebencian. Berbeda dengan daerah lain, potensi konflik di Jawa Barat bisa diantisipasi semua pihak. “Terlebih lagi warga Jabar dikenal someah (ramah), sehingga setiap persoalan bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik pula,” kata Nina di di hadapan ratusan mahasiswa pada acara sosialisasi Pilgub Jabar yang dibungkus Electainment on Campus di Universitas Nusantara, Jl. Sukarno-Hatta, Bandung, Selasa (10/4). Menurut dia, para calonnya sama-sama baik, warganya juga baik. “Lalu apa yang harus dipertentangkan?,” pungkas Nina. (nif) itu pasangan Gus Ipul-dan Mbak Puti yang diusung oleh PDIP dan PKB itu elektabilitasnya sudah melesat di atas kompetitirnya,” tandasnya. Sebelumnya juga Hasto mewakili PDIP mendatangi markas PPP dan Nasdem. (wid)

Sriwijaya Magazine April 2018
Newsletter HANEDA Edisi#09 APRIL
Edisi 11 Tahun 2008 - KPPU
Edisi Maret - April Tahun 2009 per HAL - Elsam
Kembara PLUS online edisi April 2014
Informasi JPP Edisi April 2012 - Jabatan Pengajian Politeknik
JAWACANA-APRIL-2018
eBuletin NRE @ Edisi Mac - April 2011
Sriwijaya Magazine Mei 2018
JPCC ALIVE April 2016
April 2006 - Berghain Panorama Bar