Views
2 weeks ago

RADAR BEKASI EDISI 12 APRIL 2018

4 kamis,

4 kamis, 12 april 2018 pilwalkot Satpol PP Kewalahan Tertibkan APK Ilegal BEKASI TIMUR - Satpol PP Kota Bekasi kelimpungan menghadapi alat peragak kampanye (APK) dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bekasi 2018. Pasalnya, APK terus bermunculan di lokasi yang sama kendati telah ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kota Bekasi. Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Satpol PP Kota Bekasi, Ester mengungkapkan petugasnya dibikin kelimpungan lantaran lokasi penertiban selalu bermunculan APK baru. Menurutnya, lokasi pener tiban APK pada umumnya tak sesuai dengan peraturan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi. Sayangnya, pemasang APK tak menyadari sterilitasi dilakukan untuk menegakan aturan dalam Pilwalkot Bekasi 2018. “Kita sudah bertindak tegas terhadap APK. Tapi, sehari atau dua hari pasca ditertibkan selalu bermunculan APK baru di lokasi yang sama,” ujar Ester. Dia mengatakan, terlebih pemasangan APK kerap menggunakan paku. Hal ini yang semakin menyulitkan petugas ketika menemukan APK secara spontanitas. Namun demikian, petugas tetap terpaksa menertibkan dengan syarat tak sesuai ketentuan Panwaslu Kota Bekasi. Ester menambahkan setiap APK yang berhasil ditertibkan tidak boleh diambil oleh tim pendukung. APK tersebut disimpan di Kantor Satpol PP Kota Bekasi. “Kita simpan rapih kok, kami juga melarang petugas ketika sudah menertibkan. Bahwa, APK tidak boleh dibakar karena akan merusak lingkungan,” kata dia. Terpisah, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himikom), Universitas Islam “45” (Unisma) Bekasi Andam Rukhawandi Rakhman menilai, pemasangan APK ilegal mencerminkan ketertinggalannya pola komunikasi yang dilakukan tiap tim pemenangan. Padahal, alternatif bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial (medsos). “Jangkauan medsos sangat luas dan tak terbendung. Semestinya tim pemenangan lebih jeli me manfaatkan medsos dibanding memasang APK ilegal,’’ katanya. Berdasarkan data Panwaslu Kota Bekasi, sebanyak 1.827 APK ilegal telah ditertibkan. Itu dilakukan sepanjang pertengahan Februari hingga akhir Maret. (sar) KPU Ajukan Perubahan Libur Lebaran BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi meminta KPU RI berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat berkaitan dengan jadwal pen cob losan pada 27 Juni mendatang. Pasalnya, agenda pencoblosan sangat berdekatan dengan waktu libur panjang Idul Fitri. Komsioner KPU Kota Bekasi Syafrudin khawatir pelaksanaan Pilwalkot Bekasi akan mengalami penurunan animo masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Pasalnya, waktu pencoblosan diprediksi tidak diikuti oleh sebagian masyarakat yang tengah menjalani mudik lebaran. Karena itu, lembaganya meminta ada perubahan libur. “Sudah kami ajukan ke KPU RI, seperti rekomendasi perubahan jadwal libur,” ujar Syafrudin. Perubahan jadwal libur panjang yang dimaksud Syafrudin, pergantian dengan memperpanjang agenda libur sebelum perayaan Idul Fitri. Sementara, pasca Idul Fitri diperpendek. Dengan rekayasa itu, masyarakat Kota Bekasi yang tengah pulang kampung memiliki rencana waktu luang untuk mendatangi TPS. Syafrudin menjelaskan pelaksanaan pencoblosan kali ini menjadi tantangan tersendiri. Terlebih, KPU Kota Bekasi menargetkan partisipasi publik mencapai 70 persen. Target ini cukup tinggi mengingat partisipasi masyarakat Kota Bekasi pada pesta demokrasi sebelumnya cukup lesu. Pada Pilwalkot Bekasi 2012, partisipasi hanya mencapai 49 persen. Pilgub Jawa Barat 2013 mencapai 43 persen. Pileg Supaya mereka tidak lupa jika setelah libur panjang ada Pilwalkot Bekasi,” Ucu Asmara Sandi Ketua KPU Kota Bekasi 2014 tembus 68 persen, dan Pilpres 2014 mencapai 60 persen. “Kami target kan 70 persen bisa tembus,” tegas dia. Sementara itu, Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi mengatakan lembaganya akan menyosialisasikan Pilwalkot Bekasi di lokasi mudik. Mulai dari Stasiun Bekasi hingga Terminal Induk Kota Bekasi. Sosialisasi ini agar masyarakat yang akan pulang kampung mengingat pelaksanaan Pilwalkot Bekasi 2018. “Supaya mereka tidak lupa jika setelah libur panjang ada Pilwalkot Bekasi,” katanya. (sar) Bang Pepen Bangun 1.249 Masjid BEKASI TIMUR – Paslon wali kota dan wakil wali kota, Rahmat Effendi-Tri Adhianto Tjahyono menepis tudingan tidak pro terhadap kepentingan umat Islam Kota Bekasi. Padahal, kenyataannya Bang Pepen selama memimpin Kota Bekasi telah berhasil membangun ribuan tempat ibadah umat Islam. Tim pemenangan Rahmat Effendi-Tri Adhianto Tjahyono menepis anggapan tak pro dengan umat muslim. Tuduhan itu dinilai tak mendasar. Padahal, selama Rahmat Effendi memimpin Kota Bekasi telah mendirikan 1.249 masjid, Lewat Ketua DPC Hanura Kota Bekasi Syaherallayali yang juga tim pemenangan Rahmat Effendi-Tri Adhianto, diungkapkan pembangunan seribuan masjid sela ma lima tahun terakhir tak lepas dari jerih payah Bang Pepen. Hal itu juga bisa menjadi acuan jika tuduhan tak pro umat muslim tak masuk akal. “Pembangunan masjid sudah banyak. Kenapa juga masih disudut kan,” ujar Ral, sapaan Syaherallayali. Ral mengungkapkan isu yang mendeskredikan paslonnya sangat tendensius. Terlebih, fakta yang terjadi justru s e­ baliknya. Bahwa, kata dia, Rahmat telah menjalankan kepemimpinan sesuai dengan amanah masya rakat. Yakni adil dalam segala memutus kan kebijakan. Termasuk dalam mem ba ngunan tempat ibadah umat muslim. Dia menyatakan bahwa penyebaran isu miring itu sebagai pertanda perta rungan politik tak profesional. Sebaliknya, dia menyarankan agar masyarakat menyaring informasi secara elegan. Sehingga, masyarakat tak menjadi korban dari isu miring itu. Ral menegaskan kader Hanura tak tinggal diam dengan santernya isu tersebut. Pihaknya telah memerintahkan kader untuk saling menyaring informasi agar masyarakat tak menjadi korban isu miring itu. “Isu itu kami tangkal, kami tak ingin masyarakat menjadi korban, walaupun pada dasarnya yang dirugikan sekali paslon kami,” tegasnya. Ketua Tim Pemenangan Pilwali DPD PAN Kota Bekasi Abdul Muin Hafiz me nga takan ma syarakat dimin ta dewasa dalam me ne rima infor masi. Termasuk k e t i k a men dengar isu terse but. “Saya tegaskan itu tidak be nar. Kami juga dalam be bera pa kesem patan sudah meluruska n,” tegas Muin. (sar) Waspada Pencucian Uang di Pilkada Bagaimana kalau itu hasil kejahatan atau malah korupsi. Itu pilkada bisa berpeluang jadi sarana cuci uang,’’ Yenti Garnasih Pakar hukum pidana Universitas Trisakti SURABAYA- Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Yenti Garnasih menyebut pilkada serentak pada 2018 ini bisa menjadi ajang pencucian uang. Sebab, tidak ada pembatasan asal aliran uang kampanye yang digunakan para calon kepala daerah (cakada). Hal tersebut terungkap dalam pembekalan materi tindak pidana pencucian uang kepada para penyidik jajaran Polda Jatim di Hotel Wyndham. Yeni mengatakan, saat ini pembatasan hanya terkait jumlah uang kampanye. ‘’Bagaimana kalau itu hasil kejahatan atau malah korupsi. Itu pilkada bisa berpeluang jadi sarana cuci uang,’’ ucapnya. (mir/c16/eko/jpnn) RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI DEBAT: Calon wali kota dan wakil wali kota, Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahyono dalam acara debat kandidat yang diseleng garakan KPU Kota Bekasi, Rabu (11/4). Cikuangg Sumur Citeureup Batuhideung Labuan Munjul Rahmat Effendi G. Kabang Pandeglang Cikeusik Binuangeun POLING CALON WALI KOTA BEKASI Gunungkencana u na Malimping Muncang Bayah Leuwidamar Pamarayan Rangkasbitung Balaraja Jasinga CisolC lok Sawar rna Tigaraksa Parungpanjang Parung G. Sanggabuana Tri Adhianto Tjahyono CALON WALIKOTA : .................................. Kirim Ke Kantor Radar Bekasi Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi Hasil Di Update Setiap Kamis Leuwiliang Serpong BOGOR G. Salak Kalapanungg gal Cibadak Pelab buhanrab r atu Pasaw aw waha n Lengkong Jamp pangkulon JAKARTA Depok G. Benten n g BEKASI Halimperdanakusuma um Cileungsi Citeureup Jamm mp pangtengah ga Cibarusa Jonggol Cisarua Puncak Ciawi C Cipanas G. Pangrango go Pacet Cicurug ug Cisar C rua Parungkuda SUKABUM UM MII Ny yalindung Sagaranten Cikarang Cibeber Cikal ongkulon Karangtengah Sukanegara Cibinon ngg Karawang Rawauncal R Sindanglaya ng aya Kosambi Purwakarta Batujajar Lemahabang Plered Ciwidey idey Cikampek Sadang Cilam amaya G. Burangrang Cikalongwetan Lembang G. Patuha G. Ciasem Sagalaherang Cisalak Padalarang an Cimahi BANDUNG Soreang Malabarar Pamanukan an Pagaden Subang MajalayaM G. Mesigit t Pangalengan Bayon ngb bong Anjatanan G. Tampomas umedang Tanjungsari CicalengkaC ka Nur Supriyanto Nagrek Garut Cibatu Kandanghaur Losarang Jatiwangi G. Papanandayan G. Cikurayy TasikmaT kmalaya Cikajang Taraju Telaga MaM alan ngbong Lelea Cikedung Jatitujuh uhu Kadipaten Ligu Indramayu Gegesik Rajaga aluh Majalengka j Ciawi Pa anjalu G. Saw wal Cikone eng Juntinyuat G. . Cerema ai Bantarujeg Ciamis C Karangampel Arjawinanan ngun Adhi Firdaus Ka awali Kapetakan u Jalaks sanaa Kuning gan Cinir ruu CIREBON Ciwaru Suban ng Ranca R ah Ba anjar a Lemahaban ng Losa Ciled dug g Cidahu Banja B njarha G. Padotel P Sa Ba Dayeuhluhur Majen Wanareja

PKB GERINDRA PDI-P GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA POLITIK PILGUB KAMIS, 12 APRIL 2018 5 KAMIS, 12 APRIL TAHUN 2018 HALAMAN 12 YANG DISOROT Rhoma Irama Terlalu, Gugatan Partai Idaman Ditolak PTUN JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Partai Idaman (Islam Damai Aman). Dengan keputusan ini, partai pimpinan Rhoma Irama itu tidak bisa menjadi parpol peserta pemilu 2019. Ketua Majelis Hakim M. Arief Pratomo yang membacakan putusan menyatakan, materi gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Partai Idaman tetap tidak memenuhi syarat. ”Mengadili, menyatakan eksepsi tidak diterima dalam pokok sengketa. Menolak gugatan dalam hukum, menghukum penggugat bayar ke PTUN Rp 985 ribu,” kata Arief, Selasa (10/4). Dalam eksepsi, majelis hakim menilai, Partai Idaman tidak bisa menguraikan secara lengkap materi gugatan. Padahal, alat bukti adalah hal penting untuk membuktikan Partai Idaman yang dinyatakan gagal sejak verifikasi administrasi. Karena itu, majelis hakim menilai gugatan Partai Idaman tidak jelas. ”Maka, sangat berdasar jika pengadilan mengesampingkan gugatan penggugat,” ujar Arief. Setelah sidang, Rhoma menemui para pendukungnya di depan gedung PTUN. Sang Raja Dangdut merasa usahanya untuk meloloskan Partai Idaman ke pemilu tak membuahkan hasil. ”Setelah kami lapor kepada berbagai LBH (lembaga bantuan hukum) yang berkaitan dengan KPU, sampai ke PTUN, ternyata hasilnya seperti ini,’’ keluh Rhoma. PTUN adalah upaya hukum terakhir yang diatur di UU Pemilu. Karena itu, tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan Rhoma Irama. Dia kini memilih untuk melaporkan gugatan Partai Idaman itu kepada Tuhan. ”Langkah terakhir, kami akan melapor kepada Mahahakim yang Mahaadil, yaitu Tuhan Yang Maha Esa! Al-Fatihah,’’ seru Rhoma Irama. (bay/c17/oni) SEMENTARA ITU PKS Tidak Mengenal Istilah Loyalis Individu JAKARTA-- Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf membantah isu keretakan internal partainya terkait pembersihan loyalis Anis Matta oleh kubu Sohibul Iman. “PKS tidak mengenal loyalis individu. Semua kader solid kepada keputusan Majelis Syuro,” ujar Muzammil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9). Menurutnya, sembilan nama yang telah ditetapkan sebagai Capres atau Cawapres oleh Majelis Syuro diterima dengan baik oleh semua kader PKS. “Anggota Majelis Syuro kita 99 orang kemarin sudah memilih sembilan nama untuk Capres maupun Cawapres, enggak ada gejolak tuh, sembilan nama diterima oleh semua kader,” tambah Muzammil. Di sisi lain, anggota DPR ini membenarkan bahwa keberpihakan terhadap salah satu nama sebagai suatu kewajaran dan tidak mengganggu kesolidan kader PKS. “Bahwa di sana-sini ada kedekatan dengan si A atau si B, itu manusiawi saja, tapi InshaAllah tidak akan ada yang mengganggu keabsahan Majelis Syuro dan kesolidan Majelis Syuro,” papar Muzammil. Sembilan nama Capres atau Cawapres PKS adalah: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al’Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. [gun] PILPRES Pengamat: Jokowi Hanya Takut Kalau Prabowo Usung Gatot JAKARTA-- Joko Widodo diyakini khawatir jika Prabowo Subianto menjadi king maker dan mengusung Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2019. Begitu yang dikatakan oleh analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. “Ketakutkan Jokowi adalah apabila Gatot maju dan Prabowo menjadi king makernya. Karena saat ini adalah momentum emas Gatot dan pertumbuhan elaktabilitasnya masih moncer,” kata Pangi kepada redaksi, Rabu (11/4). Ia berpandangan, dibandingkan ketua umum Gerindra itu, Gatot justru bisa dikatakan sebagai penantang berat Jokowi. Alasannya, masyarakat sudah jenuh dengan Prabowo yang sudah tiga kali maju ke arena Pilpres jika 2019 dia kembali dijagokan. “Ibarat film Prabowo adalah film lama, sudah usang dan enggak menarik lagi ditonton,” tegas Pangi. Menurutnya, lebih baik mantan Danjen Kopassus itu sebaiknya menjadi king maker, dan hal itu telah ditunjukkan saat memilih calon yang bertarung di Pilkada dan berhasil. “Lihat saja Jokowi dari Solo, membawa Ahok, mengantar Anies jadi gubernur DKI. Itu tak terlepas dari racikan dan tangan dingin Prabowo,” tukasnya (gun/rmol) KOMPAK: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkii Hasan dan Amien Rais pada saat menghadiri a Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Rabu (11/4) JAKARTA-- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah resmi menyatakan diri maju di Pilpres 2019 mendatang. Kata Zulkifli, Prabowo mengungkapkan PAN Akan Dukung Pencapresan Prabowo kesiapan itu dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Rabu (11/4). Zulkifli datang bersama dengan Presiden PKS Sohibul Iman. “Pak Prabowo bilang ‘saya (Prabowo) siap apapun perintah partai saya (Gerindra)’,” ujar Zulkifli di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4). Dalam rakornas itu, sambung Zulkifli Hasan, Prabowo juga meluruskan anggapan publik tentang kegalauannya yang tidak segera mendeklarasikan diri. Prabowo urung mendeklarasikan diri lantaran tiket belum diraih. Dalam hal ini, Prabowo tidak cukup memenuhi ambang batas pencalonan jika hanya diusung Gerindra saja. Atas alasan itu, Zulkifli meyakinkan bahwa partainya siap mendukung pencalonan Prabowo tersebut. “Gerindra sendiri tidak cukup jadi harus koalisi. Nah selain itu kita juga akan saling mendukung baik, PAN dan PKS,” tukas pria yang akrab disapa Zulhas. (ian) PKPI Lolos Ikuti Pemilu Langsung Gelar Rakornas JAKARTA-- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) baru saya dinyatakan lolos sebagai kontestan pemilu 2019 setelah melalui persidangan di PTUN, Rabu (11/4). Sebagai ucapan syukur sekaligus membahas perencanaan ke depan, partai pimpinan AM Hendropriyono ini langsung menggelar Rakornas di kantor barunya, Jl. Juraganan I Senayan, Jakarta. “Sekali kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan para kader PKPI atas lolosnya partai kami. Siang ini jam 2 kita langsung Rakornas,” kata Ketua Bidang Keorganisasian DPP PKPI Rully Soekarta Rakornas ini akan membahas program-program partai baik pusat maupun daerah. Selain itu Rakornas ini juga dirangkai dengan peresmian kantor baru PKPI di daerah Senayan. “Pengurus daerah juga sudah berkumpul dari malam. Intinya dalam Rakornas harus disusun program PKPI yang membumi pada rakyat,” pungkasnya. (mel/rmol) DPR: Jika Pilkada Lewat DPRD Opsi Terbaik, Jangan Ragu JAKARTA-- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sebenarnya sudah ideal karena menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat. Namun sayang, kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya belum dilengkapi pola atau mekanisme penyaringan yang ideal. Akibatnya, Pilkada di banyak daerah gagal menghadirkan sosok pemimpin yang punya kompetensi, kredibilitas dan berintegritas. Bahkan praktik politik transaksional makin masif dan gesekan antar kelompok, keluarga ataupun individu di akar rumput semakin mengkhawatirkan. Demikian disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis, Rabu (11/4). Negara, tentu saja, tidak boleh tinggal diam. Apalagi, belum ada yang tahu kapan ekses Pilkada langsung seperti yang dirasakan sekarang ini bisa dihentikan. Sementara pada saat bersamaan sudah bermunculan aspirasi agar dilakukan koreksi terhadap mekanisme Pilkada. “Aspirasi ini dimunculkan karena rakyat di banyak daerah merasakan bahwa Pilkada langsung nyaris tidak memberi nilai tambah bagi kesejahteraan mereka,” ujar Bambang Soesatyo. Alih-alih menyejahterakan, lanjut politisi Golkar ini, tampilnya kepala daerah baru yang membawa tim suksesnya masuk dalam manajemen pemerintah daerah justru sering menghadirkan masalah. Mulai Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dari masalah kompetensi hingga perilaku koruptif. Banyak kepala daerah tidak fokus membangun dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Mereka lebih disibukan dengan ‘menggoreng’ semua mata atau pos anggaran dalam anggaran belanja pemerintah daerah (APBD). “Warga di daerah hanya bisa bermimpi tentang akan tampilnya pemerintahan yang baik atau good governance,” terang Bambang Soesatyo. Akibatnya, rakyat merasakan bahwa Pilkada langsung lebih sering menghadirkan ekses dibanding manfaat. Dan, untuk menunjuk fakta tentang ekses Pilkada langsung itu, tidak sulit-sulit amat. Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa sudah 77 kepala daerah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, sepanjang periode 2004-2017, tidak kurang dari 392 kepala Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), AM Hendropriyono daerah tersandung kasus hukum. Dari jumlah ini, sebanyak 313 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Ini fakta dari ekses Pilkada langsung itu. Eksesnya tak terbatas pada korupsi anggaran, tetapi juga terhadap manajemen Pemda secara keseluruhan akibat kepala daerah bersangkutan menyandang status tersangka dan menghuni ruang tahanan di KPK. Pelimpahan wewenang kepala daerah kepada wakilnya akan menghadirkan sejumlah konsekuensi yang tak mudah diadaptasi seluruh satuan kerja. Jelas Bambang Soesatyo, rangkaian fakta ini rasanya sudah lebih dari cukup untuk dijadikan faktor pendorong melakukan koreksi terhadap pola dan sistem Pilkada langsung. Potensi masalah dan ancamannya jangan disederhanakan. Pilkada langsung yang sejatinya demokratis itu bisa dipersepsikan buruk jika terus menerus hanya FOTO: IST menghadirkan kepala daerah yang inkompeten, tidak kredibel dan tidak berintegritas. Jangan sampai masyarakat memersepsikan Pilkada langsung sebagai batu loncatan bagi para oknum kepala daerah untuk mengorupsi APBD. Benihbenih persepsi negatif itu sudah mulai tumbuh di banyak kalangan. Bahkan sudah tumbuh keyakinan bahwa tidak ada demokrasi dalam praktik Pilkada langsung, karena proses menuju kemenangan lebih ditentukan oleh uang. Publik bahkan tahu bahwa untuk meraih kemenangan, para kontesntan Pilkada langsung dituntut menyediakan pundi-pundi yang jumlahnya tidak kecil. Sang pemenang akan mencari kompensasi atas pengeluaran atau belanja Pilkada itu dengan ‘menggoreng’ proyek-proyek dalam APBD. Mau tak mau, pemenang Pilkada langsung akan membuat formasi manajemen birokrasi Pemda yang cenderung korup. Artinya, publik pun sudah tahu betul tentang ekses Pilkada langsung itu. Maka, sebut Bambang Soesatyo, wajar jika berbagai elemen masyarakat mulai apatis terhadap Pilkada langsung. Hal ini setidaknya tercermin dari rendahnya partisipasi pemilih di banyak Pilkada langsung. Menyikapi apatisme masyarakat itu, negara harus menanggapinya dengan sangat serius dan sungguh-sungguh. Harus ada keberanian dan kemauan moral untuk segera menghentikan ekses Pilkada langsung itu. Tujuannya, untuk menguatkan keyakinan masyarakat terhadap demokrasi. “Selain inisiatif dari pemerintah dan DPR, konsep atau proposal dari institusi penyelenggara dan pengawas pemilihan umum pun tak kalah pentingnya,” ujar Bambang Soesatyo. Kementerian Dalam Negeri mencatat, progres dari 67 persen daerah hasil pemekaran tidak sesuai harapan. Artinya, hanya 33 persen DOB yang mampu mencapai target minimal sebagai daerah baru. Bisa dibayangkan bahwa sebagian besar warga pada DOB kecewa, karena pemekaran daerah ternyata belum bisa menyejahterakan mereka. Lagi-lagi, komptensi kepala daerah pada DOB menjadi sumber masalah. Dengan begitu, lanjut dia, masuk akal jika pemerintah pada Februari 2016 menghentikan sementara (moratorium) pembentukan daerah baru. Terhitung sejak tahun 1999 sampai 2014, sudah terbentuk 223 DOB, meliputi delapan provinsi, 181 kabupaten dan 34 kota. “Telah mengemuka wacana tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kalau memang ini menjadi opsi terbaik, jangan ragu untuk menyepakatinya. Terpenting, ekses Pilkada langsung harus segera dihentikan,” demikian Bambang Soesatyo. (gun/rmol)

eBuletin NRE @ Edisi Mac - April 2011
Edisi 12 Tahun 2008 - KPPU
Sriwijaya Magazine April 2018
Destinasi Indonesia Edisi 12
Buletin Asasi Elsam Edisi Maret-April 2013
Sriwijaya Magazine Februari 2018
Sriwijaya Maret 2018
Newsletter HANEDA Edisi#09 APRIL
Ia'Orana April 2012 - goNoni.com
Buletin - April 2010 - ukibc