Views
1 month ago

PMK 57 2015 Revisi SBM 2015 (1)

MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 18 - a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga. Pengaturan jumlah honorarium yang diterima bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional, dilaksanakan dengan keten tuan se bagai berikut: No Pejabat/Pegawai · KLASIFIKASI I II III 1. Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II 2 3 4 2. Pej abat Eselort III 3 4 5 3. Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional 5 6 7 Keterangan: 1. Batasan klasl.fikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut: Klasifikasi II Klasifikasi I Kementerian Negara/ Lembaga yang telah · menerima tunjangan kinerja sesum dengan peraturan perundangundangan mengenm tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya lebih besar atau sama dengan Rp40.000. 000 (empat puluh juta rupiah) . Kementerian Negara/ Lem bag a yang telah menenma tunjangan kinerja sesum dengan peraturan perundangundangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunj angan kinerja pada kelas jabatan tertingginya lebih besar atau sama www.jdih.kemenkeu.go.id

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 19 - Klasifikasi III dengan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) . Kementerian Negara/ Lembaga yang telah menenma tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenm tunjangan kinerja dengC:m tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya kurang dari Rp25,000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menenma tunjangan kinerja. 2. Dalam hal tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/ Lembaga ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga, maka besaran honorarium yang diberikan tetap mengacu pada besaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Pej abat Eselon I dan mengikuti ketentuan pembatasan sebagaimana angka 1 di atas. b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menter,ij Pimpinan Lembaga diperuntukkan bagi tim. yang lintas Kementerian Negara/ Lembaga. Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pem ben tukan tim terse but mendapat persetuj uan Menteri/Pimpinan Lembaga. Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas. www.jdih.kemenkeu.go.id

Tahun 2015
TRINIL-GALERI 2015
pemetaan januari-juni 2015
Bendahara Mahir Pajak-Revisi 2013 Full versi Mobile
Booklet-Indonesian-Citizens-Summit-2015
Diplomasi Januari 2015 for web
Pelan Strategik DBKK 2011-2015 - DBKK - Sabah
Kliping Hari Rabu Tanggal 24 Juni 2015
TANZANIA TAARIFA YA UTEKELEZAJI 2014–2015
Buku Pelan Strategik JTLM 2011-2015 - Jabatan Taman Laut ...
Kliping Berita Hari Kamis Tanggal 25 Juni 2015
Fisika(1)
Let’s Play • 1
1. RINGKASAN EKSEKUTIF