Views
1 week ago

PMK 57 2015 Revisi SBM 2015 (1)

MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 30 - c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional; d) pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan; dan e) lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negen. 2) Satuan biaya yang terdapat dalam. Peraturan Menteri ini sudah termasuk pajak. 3) Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan mengacu pada · Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara. 4) Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/ atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus, sewa mesin fotokopi, sewa kendaraan dinas, pemeliharaan gedungjbangunan dalam negeri, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan operasional kantor dan/ atau lapangan, pengadaan operasional kantor dan/ atau lapangan (roda 4), dan pengadaan pakaian dinas dan/ atau kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut: No. Provinsi Kabupaten Toleransi 1. Sumatera Toba Samosir 131% dari Utara Samosir Satuan . 137% biaya Nias Utara 141% Provinsi Labuan Batu 143% Sumut Selatan 2. Sumatera Kep. 184% dari Bar at Mentawai Satuan biaya Provinsi Sum bar 3. Kalimantan Ketapang 150% dari Bar at Satuan biaya Provinsi Kalbar www.jdih.kemenkeu.go.id

MENTERI KEUANGAN REPUBLU< INDONESIA - 31 - No. 4. 5 . Provinsi Kalimantan Timur Maluku Kabupaten Kutai Kartanegara Tanah Tidung Seram Bagian Timur Maluku Tenggara Kep. Aru · Malukli Tenggara Bar at Buru Selatan Toleransi 138% dari Satuan 190% biaya Provinsi Kaltim 134% dari Satuan 142% biaya Provinsi 144% Maluku 158% 164% Tual 168% 6. Papua Maluku Barat Day a Tolikara As mat Dogiyai Sarmi 189% 231% dari Satuan 131% biaya 138% Provinsi Papua 144% Jayawijaya 147% Merauke 148% Nduga 189% Lanny Jaya 213% Peg. Bintang 228% Yalimo 230% Puncak Jaya 244% Intan Jaya 258% Puncak 271% 7. Papua Barat Membrane Tengah May brat Fak-Fak Raja Ampat Tambraw 237% 151% Satuan 147% biaya Provinsi 147% Papua · Barat 175% ( www.jdih.kemenkeu.go.id

enzim-imobil-s2-revisi
Edisi Juli – September 2012 - SBM ITB
Kertas Posisi Revisi Permentan 262007_24052013_final.pdf - Elsam
Tahun 2015
DATA PERS NASIONAL 2015
newsletter Juli -Agst 2012 - SBM ITB
Newsletter-TurunTangan-Edisi-Juli-2015
RENSTRA PENYESUAIAN KPPU 2013-2015
Panduan-Pendaftaran-PSB-2015-2016
Majalah ICT No.30-2015
Kliping Tanggal 27 - 29 Juni 2015
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 - Active - Kadin Indonesia
pemetaan januari-juni 2015
TRINIL-GALERI 2015
Pelan Strategik MOT 2011 - 2015.pdf - Kementerian Pengangkutan ...