Views
2 months ago

Binder1

4 jumat, 13 april 2018

4 jumat, 13 april 2018 Mahasiswa- Pemilih Pemula Target KPU Jabar pilwalkot BEKASI TIMUR – Mahasiswa dan kalangan pemilih pemula menjadi sasaran penyelenggara pilkada. Salah satunya KPU Provinsi Jawa Barat. Institusi ini tidak segan-segan menghelat program Electainment on Campus di sejumlah kampus. Diantaranya di Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi. “Program ini konsen bagi pemilih pemula di Jawa Barat. Jadi sifatnya tidak hanya sosialisasi tapi pendidikan politiknya, dimana KPU Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan 30 kampus di Jawa Barat,” ungkap Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Nani Yuningsih saat menggelar program di Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Kamis (12/4). Menurut Nani, pendidikan politik ini sangat diperlukan bagi kaum muda, pasalnya para pemilih muda kerap kali kurang serius menyikapi hajat demokrasi ini. Terlebih secara jumlah, para pemilih muda terhitung banyak. “Dalam DPS Jabar, pemilih muda ada sekitar 9 juta dari 31 juta DPS, jadi hampir 30%. Ini jumlah yang signifikan, dan ini yang perlu kita kelola agar mereka tidak menjadi pemilih yang apatis dan pragmatis,” kata Nani. Menurutnya, program ini mulai dihelat sejak Maret sampai Mei. Sementara kampus Unisma merupakan kampus kesembilan yang telah merasakan manfaat program. Dia menjelaskan, setiap kali program digelar, selalu ada fenomena mahasiswa yang belum mengetahui tentang praktek-praktek politik yang baik dan benar dalam pemilu, juga terkadang, para mahasiswa tersebut sama sekali tidak mengetahui calon kepala daerahnya, baik tingkat kota/kabupaten maupun provinsi. Oleh karenanya, program ini sebagai bentuk penyandaran tersebut. Nani menerangkan, dalam program terdapat tiga hal yang ditekankan pihaknya, yakni menekankan pemahaman pentingnya memberikan hak pilih, SOSIALISASI: Salah satu program Electainment on Campus yang diselenggarakan KPU Jabar di kampus Unisma Bekasi. informasi berkenaan sepu tar pemilu, baik secara aturan dan praktik, serta infor masi seputar profil kandidat yang mengikuti helatan pemilihan. “Jadi tidak hanya materi talkshow, tapi kita memberikan simulasi seperti cara memilih, nonton film, dan pendalaman materi lewat FGD yang dibantu mentor. Jadi aspek kualitas yang kita tekankan akhirnya,” terang Nani. Rektor Unisma, Nandang Najmulmunir mengungkapkan terimakasih kepada KPU karena memilih kampus yang dipimpinnya untuk pelaksanaan program ini. Menurutnya, kampusnya didominasi sampai 70% warga PEMILIHAN Kota Bekasi. Dia mengatakan, program semacam ini sangat penting, khususnya untuk meningkatkan rasionalitas pemilih muda nantinya. “Untuk memilih, kan, harus ada proses membangun pemahaman. Kalau bahasa kamus ada algoritma politik jadi menuju masa pemilihan itu harus ada tahapan-tahapan yang dilalui sehingga rasional pemahaman si calon pemilihnya,” kata Nandang. (sar) eksekutif Mendagri Berharap Tak Ada Lagi Kada Ditangkap KPK SURABAYA- KPK menangkap sejumlah kepala daerah (kada) dan calon kepala daerah terkait dugaan suap dan korupsi. Sebagian di antaranya terkait pendanaan pilkada. Apa kata Mendagri Tjahjo Kumolo? “Aturan dan sistem sudah dibuat baik oleh Kemendagri maupun KPK. Semua media mengungkap tiap hari, Tiap jam masih saja ada (korupsi). Kita kembalikan kepada yang bersangkutan,” kata Tjahjo usai Kalau tidak ada saksi, orang kalau korupsi yang tahu hanya diri sendiri dan Tuhan. Kalau nyimpan, apapun pasti ketahuan,” Tjahjo Kumolo Mendagri pembekalan calon kepala daerah se-Jatim dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (12/4/2018). Menurut Tjahjo, korupsi tergantung niat diri sendiri. Tjahjo meyakini sehebat apapun disembunyikan, pasti akan ketahuan. “Kalau tidak ada saksi, orang kalau korupsi yang tahu hanya diri sendiri dan Tuhan. Kalau nyimpan, apapun pasti ketahuan,” tambahnya. Ia berharap tidak ada lagi kepala daerah dan calon kepala daerah ditangkap KPK. “Mudahmudahan tidak ada OTT lagi. Kepala daerah maupun calon kepala daerah. Mari adu konsep, adu gagasan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap Tjahjo saat memberikan sambutan di acara tersebut. Operasi Tangkap Tangan (OTT) terakhir dilakukan KPK terhadap sejumlah orang di Bandung Barat, Selasa (10/4). Bupati Abu Bakar jadi tersangka karena diduga menerima uang Rp 435 juta dari kepala dinas. Uang itu dipakai biaya kampanye istri Abu Bakar, Elih Suharliah, yang maju sebagai bupati Bandung Barat. (ze/trw/dt) Biaya Pilkada Mahal, Kandidat Rentan Korupsi Wakil Ketua Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan, hasil analisa KPK terkait calon kepala daerah yang akan maju di pilkada diperkirakan membutuhkan biaya miliaran hingga ratusan miliar. Besarnya biaya politik itulah, imbuh Basaria, menjadi pemicu sejumlah kepala daerah terlibat korupsi dan akhirnya tertangkap KPK. Menurutnya, paling minimal calon kepala daerah yang ikut pilkada harus merogoh kocek Rp7 miliar. Itu untuk tingkat kota/kabupaten. Biaya politik tingkat provinsi lebih besar lagi. Dia menganalisa calon gubernur merogoh pundipundinya lebih dalam lagi, berkisar hingga ratusan miliar rupiah. Sholihin Tepis Perpecahan di PPP BEKASI TIMUR - Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin kembali menegaskan partainya tetap komitmen mengusung pasangan calon nomor satu, Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto. Dia juga membantah terjadi pecah dukungan PPP dari RE-Tri ke paslon Nur Supriyanto - Adhy Firdaus. “PPP Kota Bekasi hanya satu dan tak berkubu. Apa yang dilakukan Jamal (ketua PPP versi Djan Faridz) tak memiliki dasar dan melanggar hukum,’’ tuding Sholihin. Sholihin memastikan, PPP yang ada hanya satu, yaitu PPP yang dipimpinnya. ’’Yang mereka (Jamal cs) lakukan hanya klaim semata. Mereka "Banyak yang tersangkut karena biaya pilkada yang mahal bisa sampai Rp20-30 miliar untuk kabupaten/kota, cagub bisa ratusan miliar. Sementara dari hasil analisis kami calon kepala daerah rata rata mengeluarkan Rp7-9 mi liar, ada yang di atas rata rata harta kekayaannya," urai Basaria dalam pembekalan calon kepala daerah di Gedung Negara tidak punya pengurus, tidak punya kantor, tidak punya fraksi dan tidak punya legalitas. Mereka itu ilegal,” geram Sholihin. Pria yang akrab disapa Gus Shol pun itu mengaku berencana dalam waktu dekat akan menempuh jalur hukum. “Kita tengah menyiapkan dokumen-dokumen pelaporan untuk menempuh jalur hukum atas tindakan mereka. Kita akan laporkan secara pidana dan perdata ke Polres Metro Bekasi Kota. Atas nama terlapor Jamal dan paslon nomor urut 2,” ujarnya. Gus Shol menyebut langkah hukum yang akan kita tempuhnya sudah mendapat restu dari DPP PPP. Selain itu, pria kelahiran Madura ini juga berha rap KPUD Kota Bekasi bisa memberikan teguran kepada paslon nomor urut dua. Mengingat partai PPP yang sah, yang terdaftar di lembaga penyelenggara pemilu ini adalah PPP yang dipimpinnya. Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Nur Supriyanto- Grahadi Jl Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (12/4). Sedangkan modus calon kepala daerah baru, kata Basaria, akan memberikan janji pemberian fee proyek mulai 10-15 persen jika terpilih. "Kalau petahana melalui para kepala dinas, termasuk mahar politik," tambah perempuan pertama yang jadi pimpinan KPK ini. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kepala dae rah dan calon kepala daerah diamankan KPK. Di antaranya 2 cawalkot Malang, Moch Anton dan Yaqud Ananda Gudban alias Nanda. Terakhir Bupati Bandung Barat Abu Bakar jadi tersangka suap, Rabu (11/4). Dana diduga di p a kai kampanye istrinya, Elin Suharliah, yang maju sebagai bupati Bandung Barat. (ze/trw/dt) Adhy Firdaus, Ibnu Hajar Tanjung mengatakan tidak tahu menahu soal akan dilaporkannya paslon nomor urut dua. Serta PPP yang diketuai oleh Jamal yang menyatakan sikap mendukung paslon Nur Supriyanto - Adhy Firdaus. “Soal dukungan itu kan hak. Kita senang saja mendapat tambahan dukungan. Kita juga tidak ingin mencampuri urusan internal PPP,” tegasnya. Menurutnya saat ini, tim paslon nomor dua fokus terhadap pengenalan paslon kepada masyarakat lewat program yang ditawarkan. “Kita fokus bergerak saja. Sampai saat ini juga belum ada laporan yang masuk kepada kami soal permasalahan itu,” ujarnya. Tanjung menambahkan, dukungan PPP kubu Djan Faridz murni keinginan mereka yang ingin bergabung bersama partai pendukung paslon nomor dua. “Siapapun berhak menyatakan dukungan. Ini dinamika politik,” tan dasnya. (sar) Cikuangg Sumur Citeureup Batuhideung Labuan Munjul Rahmat Effendi G. Kabang Pandeglang Cikeusik Binuangeun POLING CALON WALI KOTA BEKASI Gunungkencana u na Malimping Muncang Bayah Leuwidamar Pamarayan Rangkasbitung Balaraja Jasinga CisolC lok Sawar rna Tigaraksa Parungpanjang Parung G. Sanggabuana Tri Adhianto Tjahyono CALON WALIKOTA : .................................. Kirim Ke Kantor Radar Bekasi Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi Hasil Di Update Setiap Kamis Leuwiliang Serpong BOGOR G. Salak Kalapanungg gal Cibadak Pelab buhanrab r atu Pasaw aw waha n Lengkong Jamp pangkulon JAKARTA Depok G. Benten n g BEKASI Halimperdanakusuma um Cileungsi Citeureup Jamm mp pangtengah ga Cibarusa Jonggol Cisarua Puncak Ciawi C Cipanas G. Pangrango go Pacet Cicurug ug Cisar C rua Parungkuda SUKABUM UM MII Ny yalindung Sagaranten Cikarang Cibeber Cikal ongkulon Karangtengah Sukanegara Cibinon ngg Karawang Rawauncal R Sindanglaya ng aya Kosambi Purwakarta Batujajar Lemahabang Plered Ciwidey idey Cikampek Sadang Cilam amaya G. Burangrang Cikalongwetan Lembang G. Patuha G. Ciasem Sagalaherang Cisalak Padalarang an Cimahi BANDUNG Soreang Malabarar Pamanukan an Pagaden Subang MajalayaM G. Mesigit t Pangalengan Bayon ngb bong Anjatanan G. Tampomas umedang Tanjungsari CicalengkaC ka Nur Supriyanto Nagrek Garut Cibatu Kandanghaur Losarang Jatiwangi G. Papanandayan G. Cikurayy TasikmaT kmalaya Cikajang Taraju Telaga MaM alan ngbong Lelea Cikedung Jatitujuh uhu Kadipaten Ligu Indramayu Gegesik Rajaga aluh Majalengka j Ciawi Pa anjalu G. Saw wal Cikone eng Juntinyuat G. . Cerema ai Bantarujeg Ciamis C Karangampel Arjawinanan ngun Adhi Firdaus Ka awali Kapetakan u Jalaks sanaa Kuning gan Cinir ruu CIREBON Ciwaru Suban ng Ranca R ah Ba anjar a Lemahaban ng Losa Ciled dug g Cidahu Banja B njarha G. Padotel P Sa Ba Dayeuhluhur Majen Wanareja

PKB GERINDRA PDI-P GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA POLITIK PKS PERINDO PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT PBB PILGUB 5 JUMAT, 13 APRIL TAHUN 2018 HALAMAN 12 JUMAT, 13 APRIL 2018 PILPRES Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuzy Masa Bodoh PKB Deklarasi Join Jokowi JAKARTA-- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) RomahurmuzIy alias Romi tidak mau berkomentar banyak tentang deklarasi pasangan Joko Widodo-Cak Imin (Join) yang dilakukan PKB. Baginya, deklarasi itu merupakan urusan internal PKB, bukan urusan PPP. “Ya itu urusan PKB, bukan PPP,” jawab pria yang akrab disapa Romi itu saat menghadiri Halaqah Kebangsaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/4). Romi menjelaskan bahwa calon pendamping Joko Widodo akan dibahas secara resmi oleh partai pendukung dan Joko Widodo. Adapun pembahasan itu akan dilakukan usai gelaran Pilkada Serentak. “Jokowi lebih tahu siapa yang menurut beliau bisa mendampingi dalam kebutuhan intelektualitasnya dan elektabilitasnya,” pungkas Romi yang enggan berandai-andai Jokowi memilih Cak Imin. (ian) SEMENTARA ITU Ketua Umum PAN, Zulkii Hasan Zulhas Pegang Mandat Capres PAN JAKARTA-- Seluruh kader PAN telah menyerahkan mandat kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan untuk maju di Pilpres 2019 mendatang. Begitu tegas Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menanggapi peluang PAN gabung dengan Gerindra mengusung Prabowo Subianto. Meski demikian, Eddy menyebut bahwa pencalonan Zulkifli Hasan di Pilpres itu akan diputuskan kembali dalam rapat kerja nasional (rakernas). “Kami sudah memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan arah politik dan kami sudah menentukan ketua umum maju ke perhelatan 2019, akan tetapi ini juga mesti difinalkan pada rakernas mendatang,” ujarnya di DPP PAN, Jalan Senopati 113, Jakarta Selatan. Kamis, (12/4). Kata Eddy, PAN juga akan mempertimbangkan realitas politik yang terjadi saat ini dan ke depan. Artinya, pencalonan Zulkifli Hasan tidak harus sebagai calon presiden, tapi juga bisa sebagai calon wakil presiden. Ini mengingat, suara PAN di 2014 hanya sebesar 7,5 persen. “Kita tidak ingin serta merta mengatakan kita harus melakukan pencapresan pada Pak Zul dan itu harus harga mutlak,” tandasnya. “Kita akan lakukan dalam rangka membentuk koalisi nasional. Kita akan melakukan pembicaraan yang seluas-luasnya dengan semua parpol, tokoh dan capres kita lakukan dari akar rumput dan konstituen,” tutup Eddy. (ian) YANG DISOROT Golkar: Cawapres Jokowi Masih Riak-Riak JAKARTA-- Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden kepada Joko Widodo (Jokowi). Beringin yakin Jokowi tahu siapa sosok yang pantas mendampinginya. “Pak Jokowi tahu siapa yang pantas mendampinginya di Pilpres 2019, kita (Golkar) hanya mendukung penuh,” kata politisi Golkar Anton Sihombing saat ditemui di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4). Saat ini kata pria yang pernah menjadi pelaut ini, dinamika yang terjadi dengan analogi maritim. “Masih penuh dengan riak-riak. Politisi Golkar ,Anton Sihombing Walaupun banyak riak pasti kapal akan sampai tujuan,” seloroh dia. Ketua BURT DPR ini yakin lobi-lobi partainya mampu mengantarkan pilihan pendamping terbaik bagi Jokowi. Selain itu, Anton juga yakin Jokowi dengan visi poros maritim nya akan memenangkan pertarungan nanti. “Visinya masih poros maritim karena negara kita adalah negara kepulauan terbesar. Kita yakin Jokowi menang,” pungkas Anton. (dem) Prabowo Capres, PKS ‘Ribut‘ Sodorkan Kadernya JAKARTA-- DPP PKS mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang telah mendeklarasikan diri sebagai capres 2019. Presiden PKS Sohibul Iman mengaku pihaknya sangat senang dengan keberanian Prabowo untuk maju kembali sebagai capres. Dengan begitu ada kemungkinan sembilan nama kader PKS yang mejadi capres/cawapres diambil Prabowo “Jadi PKS senang,” kata Presiden PKS Sohibul Iman di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/4). Lebih lanjut, Sohibul PATAH HATI: Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terangterangan mengaku akan patah hati jika Jokowi dan partai pendukung menolak Join. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menjelaskan meski pihaknya telah menyiapkan sembilan nama namun tidak menutup kemungkinan ada tokoh lain yang dipilih Prabowo sebagai pendampinnya. Untuk itu, PKS juga telah mengantongi beberapa nama, salah satunya Gatot Nurmantyo. Menurut Sohibul beberapa waktu lalu dirinya telah membuka pembicaraan kepada Gatot untuk membahas Pilpres 2019. “Nah sekarang beliau (Gatot) sudah minta (bertemu) lagi. Tim saya dengan relawan selendang putih lagi merumuskan kapan waktunya,” pungkas Sohibul. (nes) Aher Diklaim Jadi Calon Unggulan PKS JAKARTA-- PartaI Keadilan Sejahtera (PKS) gerak cepat menyambut kesiapan diri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Ketua DPP PKS, Almuzammil Yusuf menyebut bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menawarkan sembilan kandidat dari PKS untuk menjadi pendamping Prabowo. PKS, kata dia, juga telah menunjuk satu kandidat unggulan kepada Prabowo. “Dari sembilan nama itu mengerucut ke Pak Aher (gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan),” ujarnya di Ruang Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4). Sementara unggulan selanjutnya adalah Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, dan mantan Menkominfo Tifatul Sembiring. “Saya (Muzammil) di nomor 8 dan Pak Mardani Ali Sera nomor 9,” demikian anggota komisi II DPR itu. Ia berharap PKS dan Gerindra dapat segera bertemu setelah deklarasi kemarin. Pertemuan itu penting untuk segera menetapkan siapa cawapres untuk mantan Danjen Kopassus itu. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan ada pertemuan dengan beliau (Prabowo),” tukasnya. (ian) FOTO: RMOL DIUSULKAN: DPP PKS telah menyiapkan sembilan nama namun tidak menutup kemungkinan ada tokoh lain yang dipilih Prabowo sebagai pendampingnya. Cak Imin Bakal ‘Kandas‘ Pengamat: Bisa Jadi Kutu Loncat ke Prabowo JAKARTA-- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mendeklarasikan pasangan Joko Widodo-Cak Imin (Join) untuk Pilpres 2019. Namun demikian, Join belum tentu disetujui oleh Jokowi dan partai pengusung. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terangterangan mengaku akan patah hati jika Jokowi dan partai pendukung menolak Join. “Ya patah hati, masuk kamar kunci pintu tidur,” kata Cak Imin di kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/4). Namun begitu, Cak Imin tetap percaya diri Jokowi akan menerimanya sebagai cawapres di 2019. Dia juga yakin namanya akan ikut digodok Jokowi dan partai pengusung. “Oh itu pasti (dibahas) masih proses, nanti pasti akan ada waktunya,” tukasnya. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristoyanto menyebu bahwa PDIP dan partai pendukung Jokowi masih belum membicarakan masalah cawapres. Kata dia, partai pendukung masih berkonsentrasi pada gelaran Pilkada Serentak. “Bagi PDIP dengan partai-partai yang sudah menyatakan dukungan pada pak Jokowi kami berkonsentrasi dulu untuk pilkada serentak ini,” katanya. Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin menilai Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sedang memainkan langkah politik dinamis jelang Pilpres 2019. Pasalnya, di satu sisi Muhaimin meresmikan Posko Pemenangan Joko Widodo-Muhaimin (Join) untuk Pilpres 2019. Sementara di sisi lain, PKB belum secara resmi mendeklarasikan dukungan pada Jokowi sebagai capres. “Jadi dalam hal ini yang terlihat Cak Imin kukuh ingin menjadi cawapres,” ujar Silvanus kepada JPNN, Kamis (12/4). Menurut pengajar di Universitas Bunda Mulia ini, jika langkah politik yang dimainkan berhasil, besar kemungkinan Cak Imin mendampingi Jokowi nantinya. Namun jika gagal, bukan tidak mungkin PKB pada akhirnya mengalihkan dukungan ke lawan politik Jokowi. Tentu saja dengan syarat, Wakil Ketua MPR tersebut tetap menjadi calon wakil presiden. “Saya prediksi dia bisa pindah ke kubu Prabowo Subianto kalau tidak dipinang Jokowi. Syaratnya tentu ya tetap cawapres , karena itu keinginan dia,” ucapnya. Meski demikian, lulusan master dari University of Leicester menegaskan, politik itu sangat dinamis. Segala kemungkinan masih dapat terjadi hingga pendaftaran capres 4-10 Agustus mendatang. “Politik itu dinamis. Banyak probabilitas yang bisa saja terjadi,” pungkas Silvanus.(gir/ian/jpnn) Hanura Jabar: Jokowi Pasti Menang BANDUNG-- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jawa Barat menanggapi dingin dicalonnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 mendatang. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Hanura Jawa Barat, Budy Hermasnyah menegaskan segenap pengurus dan kader Hanura se-Jawa Barat sudah bisa memastikan Joko Widodo (Jokowi) adalah pemenang pada pilpres mendatang. “Keyakinan kami itu bukan berdasarkan fiksi semata, tapi berdasarkan historis sukses Pilpres sebelumnya, Jokowi mengalahkan Prabowo. Terlebih dengan kesiapan para partai pengusung serta seluruh jaringan relawan pendukung Jokowi, jauh lebih solid dibandingkan dengan kondisi di pilpres yang lalu,” kata Budy kepada RMOLJabar, Kamis(12/4). Ia menambahkan untuk konteks Jawa Barat, Hanura merasa optimistis, Jokowi akan mengalami kenaikan suara yang signifikan. Hal ini, kata dia, disebabkan ada beberapa partai yang memiliki FOTO: NET basis pemilih besar di Jabar, yang pada pilpres dulu mendukung Prabowo, sekarang beralih haluan mendukung Jokowi. “Terlebih diuntungkan dengan konstalasi Pilgub sekarang, hanya satu pasang yang benar-benar akan bekerja untuk Prabowo, selebihnya, tiga pasang calon merupakan usungan dari partai partai pendukung Jokowi,” tegasnya. Budy memastikan hal ini akan menguntungkan buat Jokowi dalam penggalangan suara di Pilpres nanti. “Insya Allah, di Jawa Barat Jokowi menang,” tandasnya. (nif) Kemendagri: Pilkada Wujudkan Tata Kelola Bersih JAKARTA-- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai kabupaten/kota di Jawa Barat belum benarbenar bersih dari tindakan korupsi. Karena baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Bupati Subang, dan Bupati Kabupaten Bandung Barat, serta sejumlah PNS. Menanggapi hal tersebit, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Soni Sumarsono menginginkan, pelaksanaan Pilkada di 16 Kabupaten/Kota dan satu tingkat Provinsi ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, disamping juga memperbaiki kinerja ekonomi, sosial, dan politik. Menurutnya, proses perancangan anggaran daerah menjadi salah satu masa-masa rawan korupsi. Oleh karenanya, KPK akan terlibat dan mengawasi jalannya rancangan APBD. “Kasus di Jambi atau Malang tidak jauh dari proses ini, menjelang pilkada ada titipan,” ujar Soni Sumarsono usai menghadiri Musrenbang Jawa Barat, di Intercontinental Hotel Bandung, Kamis (12/4).(bon)