Views
5 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 100 - Pasal 91 ( 1)

- 100 - Pasal 91 ( 1) Dalam hal Kepala Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi. (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan melalui LKT dan LRT sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Berdasarkan la po ran hasil koordinasi yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya DAU dan/ atau DBH yang akan disalurkan pada periode berikutnya. Bagian Kelima Pemotongan, Penundaan, Penghentian dan/ a tau Pembayaran Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 92 (1) . KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat melakukan pemotongan, penundaan, dan/ atau penghentian DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 101 - penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa un tuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemotongan, penundaan dan/ atau penghentian se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan setelah mendapat surat permintaan dari instansi/ unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang berwenang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pasal 93 ( 1) Pemotongan dalam penyaluran Transfer ke Daerah clan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat dilakukan, antara lain dalam hal terdapat: a. kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, termasuk DBH CHT yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/ atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya; b. tunggakan pembayaran pmJaman daerah pada pemerintah pusat; c. tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada daerah otonomi baru; d. daerah yang tidak menganggarkan alokasi dana desa (ADD); dan e. pelanggaran kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. (2) Penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan, antara lain: DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id