Views
6 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 104 - b. dipenuhinya

- 104 - b. dipenuhinya kewajiban daerah dalam tahun anggaran berjalan; atau c. batas waktu pengenaan sanksi penundaan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembayaran kembali DBH CHT yang ditunda dilakukan bersamaan dengan penyaluran triwulan berikutnya setelah seluruh persyaratan setiap triwulan terpenuhi. Bagian Keenam Penyaluran pada Akhir Tahun Anggaran Pasal 95 (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat menyusun pedoman pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada akhir tahun anggaran. (2) Pedoman pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menginformasikan mengenai tata cara penyampaian dan penenmaan laporan realisasi penggunaan dana dari daerah dan batas akhir penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (3) Pedoman pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada akhir tahun se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Direktur J enderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 105 - Bagian Ketujuh Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 96 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemimpin PPA BUN menyusun Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (2) Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun Laporan Keuangan tingkat KPA dan disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.· (4) Untuk menyusun Laporan Keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Transfer Daerah dan Dana Desa dapat menunjuk dan menugaskan unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyusunan laporan keuangan. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan operasional; c. laporan perubahan ekuitas; d. neraca; dan e. catatan atas laporan keuangan. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id