Views
3 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 106 - (6) Dalam rangka

- 106 - (6) Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran . Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersamasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pemerintah daerah dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pasal 97 (1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Transfer ke Daerah. (2) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pemindahbukuan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa. BAB VI PEDOMAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 98 (1) Transfer ke Daerah digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 107 - Pasal 99 Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), terdiri atas: a. Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum; dan b. Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan. Pasal 100 ( 1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, terdiri atas: a. DBH PBB; b. DBH PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29; c. DBH SDA Minyak Bumi 15,5% (lima belas koma lima persen); d. DBH SDA Gas Bumi 30,5% (tiga puluh koma lima persen); e. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi; f. DBH SDA Mineral dan Batubara; g. DBH SDA Perikanan; h. DBH SDA Kehutanan IIUPH dan PSDH; 1. Dana Alokasi Umum; dan J. Dana Insentif Daerah. (2) Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, terdiri atas: a. DBH Cukai Hasil Tembakau; b. DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi; c. DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh; DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id