Views
1 month ago

48~PMK.07~2016Per

- 108 - d. DBH SDA

- 108 - d. DBH SDA Minyak Bumi clan Gas Bunii dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat; e. Dana Transfer Khusus; f. Dana Otonomi Khusus; g. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua clan Papua Barat; clan h. Dana Keistimewaan Derah Istimewa Yogyakarta. Bagian Kesatu Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum Pasal 101 ( 1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar clan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) Jenis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar se bagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundangundangan terkait. (3) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menentukan terlebih dahulu indikator kinerja serta capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan. (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (8PM). DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 109 - Pasal 102 ( 1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. (2) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat ( 1) digunakan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dalam ben tuk belan j a modal dan belan j a barang dan jasa. Pasal 103 ( 1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1 ) huruf a sampai dengan huruf i, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan sebagai Alokasi Dana Desa. (2) Besarnya DBH yang dialokasikan sebagai Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan realisasi penerimaan DBH yang diterima di RKUD. Pasal 104 ( 1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) yang digunakan untuk pemberian hibah dan/ atau bantuan sosial kepada pihak lain diutamakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id