Views
7 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 112 - a. untuk

- 112 - a. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/ subbidang/ subjenis yang sama; dan/ atau b. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/ subbidang/ subjenis tertentu sesuai kebutuhan daerah; dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan. (2) Sisa DAK atau s1sa DAK Fisik yang belum tercapai output-nya, maka sisa DAK atau sisa DAK Fisik tersebut akan diperhitungkan dalam pengalokasian DAK Fisik pada tahun anggaran berikutnya. (3) Sisa DAK atau sisa DAK Fisik yang belum tercapai output-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya untuk digunakan dalam rangka pencapaian output. Pasal 111 (1) Sisa Dana BOS TA 2011 pada RKUD kabupaten/kota wajib disetor oleh Daerah ke RKUN melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran 2016. (2) Sisa Dana BOS TA 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa yang ditetapkan berdasarkan dokumen sumber Laporan Hasil Monitoring Sisa Dana BOS TA 2011 pada pemerintah daerah penerima alokasi Dana BOS TA 2011 yang diperoleh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (3) Rincian Sisa Dana BOS TA 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Format dan petunjuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.II DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 113 - merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Tata cara penyetoran Sisa Dana BOS TA 2011 ke Bank/ Pos Persepsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara. Pasal 112 (1) Dalam hal sampai dengan bulan Desember 2016 masih terdapat Sisa Dana BOS TA 2011 di Daerah, maka penyelesaian pengembalian Sisa Dana BOS TA 2011 tersebut dilakukan dengan cara pemotongan DAU dan/atau DBH Tahun Anggaran 2017. (2) Pemotongan DAU dan/ a tau DBH dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Konfirmasi terhadap pemotongan DAU dan/ atau DBH dimuat dalam Lembar Konfirmasi Transfer. (4) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada pemerintah daerah setiap triwulanan. Pasal 113 Sisa Dana Desa yang ada pada RKUD dianggarkan kembali untuk disalurkan ke desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DISTRIBUSI II fl www.jdih.kemenkeu.go.id