Views
7 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 114 - Bagian Keempat

- 114 - Bagian Keempat Penyampaian Surat Setoran Bukan Pajak Atas Transfer ke Daerah Pasal 114 (1) Pemerintah daerah wajib menyampaikan salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat ( 1) yang telah mendapatkan N omor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), N omor Transaksi Bank/ Nomor Transaksi Pos (NTB/ NTP) dan tanggal serta dibubuhi cap clan telah ditandatangani oleh pejabat/ petugas Bank/ Pos Persepsi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyampaikan salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari seluruh pemerintah daerah dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (3) Penyampaian salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat bulan Agustus Tahun Ariggaran 2016. (4) Berdasarkan salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan menyusun rekapitulasi salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (5) Penyampaian salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) berserta rekapitulasi salinan Surat Setoran DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 115 - Bukan Pajak (SSBP) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat bulan September tahun anggaran 2016. BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Pasal 115 (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan Daerah. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kinerja berdasarkan indikator, antara lain, kesehatan keuangan daerah, hasil capa1an dari program/kegiatan, pengelolaan keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Pasal 116 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menggunakan data laporan yang telah disampaikan oleh daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id