Views
8 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 116 - (3) Ketentuan

- 116 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan clan evaluasi Tran sf er ke Daerah yang penggunaannya suclah clitentukan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) cliatur clengan Peraturan Menteri Keuangan tersencliri. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 117 (1) Sisa DAK dan/atau DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang output kegiatan sudah tercapai, dapat cligunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang/ subbidang/ subjenis yang sama dan/ atau pada bidang/ subbidang/ subjenis tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berjalan. (2) Sisa DAK dan/ atau DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang output kegiatannya belum tercapai, digunakan untuk mendanai kegiatan yang output-nya belum tercapai tersebut, pada tahun berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal kegiatan yang output-nya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat petunjuk teknisnya pada tahun anggaran berjalan, maka sisa DAK dan/ atau DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015 dan tahun-tahun sebelumnya dapat digunakan untuk kegiatan dan/ atau subbidang clan/ atau biclang lain sesuai petunjuk teknis DAK Fisik pad a tah un anggaran berj alan. (4) Kepala daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK dan/ atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 117 - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran. (5) Laporan penggunaan Sisa DAK dan/ atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan sisa DAK dan/atau DAK Tambahan dimaksud beserta softcopy data Rekapitulasi SP2D. (6) Laporan penggunaan s1sa DAK dan/ atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK dan/ atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 118 Dalam hal terdapat kelalaian dalam proses pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka terhadap pihak yang lalai tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasal 119 (1) Bendahara umum daerah/bendahara pengeluaran daerah selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id