Views
4 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 118 - (2) Rekapitulasi

- 118 - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua. (3) Dalam hal bendahara umum daerah/bendahara pengeluaran daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya DAU dan/ atau DBH yang akan disalurkan pada periode berikutnya. Pasal 120 (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat melakukan penundaan, pemotongan, dan/ atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagian dan/ atau seluruhnya. (2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penyalurannya ditunda sebagian dan/ atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. Pasal 121 Dalam hal terdapat perubahan struktur dan/ atau nomenklatur Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengaturan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengalami perubahan dimaksud, diatur dengan ketentuan sebagai berikut: DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 119 - a. perubahan struktur dan/ a tau nomenklatur yang secara substansi tidak berbeda dari jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa clalam Peraturan Menteri 1m, maka pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri ini; clan b. perubahan struktur dan/ atau nomenklatur yang secara substansi berbeda dengan jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Peraturan Menteri m1, maka pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa cliatur clengan peraturan perunclang-unclangan tersencliri. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 122 (1) Dalam hal Direktur Pembiayaan clan Transfer Non Dana Perimbangan belum ditetapkan, KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan adalah Direktur Dana Perimbangan. (2) Nilai selisih lebih/ kurang DBH setelah penyaluran triwulan I sesuai dengan ketentuan pada Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (4), Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3), diperhitungkan pada penyaluran triwulan II Tahun Anggaran 2016. (3) Ketentuan penyaluran DAK Fisik triwulan I sebagaimana diatur clalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, untuk Tahun Anggaran 2016 menggunakan laporan realisasi penyerapan DAK triwulan IV Tahun Anggaran 2015 clan laporan penyerapan penggunaan DAK Tahun Anggaran 2015 yang clibuat sesuai clengan format sebagaimana cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07 /2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id