Views
6 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 14 - b. DAK Nonfisik,

- 14 - b. DAK Nonfisik, meliputi: 1. Dana BOS; 2. Dana BOP PAUD; 3. Dana TP Guru PNSD; 4. DTP Guru PNSD; 5. Dana BOK dan BOKB; 6. Dana P2D2; dan 7. Dana PK2UKM dan Naker. (7) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; d. DanaTambahan Infrastruktur Provinsi Papua; dan e. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat. (8) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) h uruf b angka 1, terdiri a tas: a. Dana BOS untuk daerah tidak terpencil; dan b. Dana BOS untuk daerah terpencil. BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Pasal 3 Ruang lingkup pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; b. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; c. Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; d. Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah; dan DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 15 - e. Pemantauan clan Evaluasi Transfer ke Daerah clan Dana Desa. BAB III PENGANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Pasal 4 (1) Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa menyusun Inclikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah clan Dana Desa. (2) Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari. (3) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) clilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, clan penetapan . alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. Pasal 5 (1) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah clan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercliri atas: a. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah; dan b. Indikasi Kebutuhan Dana Desa. (2) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Transfer Umum berupa DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, clisusun dengan memperhatikan perkembangan DBH dalam I DISTRIBUSI Ii www.jdih.kemenkeu.go.id