Views
2 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 162 ... LAMPIRAN XXIII

- 162 ... LAMPIRAN XXIII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK .07/2016 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS DAN/ATAU DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS DAN/ATAU DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN ... 1J Yang bertanda tangan di bawan ini ... 2 l menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran ... 3) dengan rincian, se bagai beriku t: Realisasi Sisa DAK Sisa DAK di No. Bidang 4) Pembayaran dari Tahun ... 5 J RKUD7l RKUD6J 1 ... Rp ... Rp ... Rp ... 2 ... Rp ... Rp ... Rp ... 3 ... Rp ... Rp ... Rp ... Dst. Jumlah BJ Rp ... Rp ... Rp ... • • . ' • •• ••• ••• 9) ••• 10 ) 11) ••• 1 2) DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 163 PETUNJUK PENGISIAN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. URAIAN Oiisi sesuai dengan tahun anggaran OAK yang dilaporkan. Oiisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau C. walikota bagi daerah kota. Oiisi sesuai dengan tahun anggaran OAK yang dilaporkan. Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang OAK bersangkutan. Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa OAK masing-masing rincian bidang OAK bersangkutan Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran sisa OAK ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP20 daerah untuk rincian bidang OAK bersangkutan. • Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa OAK di rekening kas umum daerah sampai dengan tanggal penandatanganan laporan. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom. Oiisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan. Oiisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota, bagi daerah kota. Oitandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan. Oiisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. --...... Kepala Bagian T.l}., Ke' 1 ·ebtena -1--" DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id