Views
1 week ago

48~PMK.07~2016Per

- 24 - Pasal 12 (1)

- 24 - Pasal 12 (1) Berdasarkan pagu penenmaan pajak dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Pajak menetapkan: a. rencana penerimaan PBB; dan b. rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN. (2) Rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. rencana penerimaan PBB Perkebunan; b. rencana penerimaan PBB Perhutanan; c. rencana penerimaan PBB Migas; d. rencana penenmaan PBB Pengusahaan Panas Bumi, dan e. rencana penenmaan PBB Pertambangan lainnya dan Sektor lainnya. (3) Rencana penerimaan PBB dan rencana penenmaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lam bat mmggu kedua . bulan September. ( 4) Rencana penerimaan PBB dan rencana penenmaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten dan kota. (5) Rencana penenmaan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dirinci berdasarkan: a. PBB Migas dari areal daratan (onshore) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota; b. PBB Migas dari areal perairan lepas pantai (offshore) setiap KKKS; dan c. PBB Migas dari tubuh bumi setiap KKKS. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 25 (6) Rincian rencana penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibedakan untuk: a. PBB Migas yang ditanggung Pemerintah; clan b. PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi. (7) Rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dirinci berdasarkan Pengusaha Panas Bumi setiap kabupaten clan kota. (8) Rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya clan sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dirinci berdasarkan sektor pertambangan clan sektor lainnya menurut kabupaten clan kota. Pasal 13 (1) Direktur Jenderal Bea clan Cukai menyampaikan: a. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia tahun sebelumnya yang dirinci setiap Daerah; dan b. rencana penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia sesuai dengan pagu dalam Rancangan Undang­ Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Realisasi penerimaan CHT dan rencana penenmaan CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September. (3) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyampaikan data rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September. DISTRIBUSI II /I www.jdih.kemenkeu.go.id