You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- 36 -<br />
(3)<br />
Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi, kabupaten,<br />
dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b<br />
dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan<br />
perundang-undangan dan persentase pembagian<br />
antara provinsi, kabupaten dan kota.<br />
(4) DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota<br />
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C berasal<br />
dari bagian Pemerintah Pusat, yang seluruhnya<br />
dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten<br />
dan kota.<br />
(5) Persentase pembagian antara provinsi, kabupaten, dan<br />
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum<br />
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak<br />
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<br />
Pasal 25<br />
(1) Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana<br />
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk PBB Migas<br />
dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dilakukan dengan<br />
keten tuan se bagai beriku t:<br />
a. PBB Migas onshore dan PBB Panas Bumi<br />
ditatausahakan berdasarkan letak dan kedudukan<br />
objek pajak untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan<br />
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan<br />
b. PBB Migas offshore dan PBB Migas tubuh bumi<br />
ditatausahakan menurut kabupaten dan kota<br />
dengan menggunakan formula dan selanjutnya<br />
dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan<br />
perundang-undangan.<br />
(2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b<br />
ditetapkan sebagai berikut:<br />
a. Untuk PBB Migas yang ditanggung oleh Pemerintah<br />
menggunakan formula:<br />
DISTRIBUSI II<br />
/I<br />
www.jdih.kemenkeu.go.id
Change language