Views
8 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 38 - Pasal 26 (1)

- 38 - Pasal 26 (1) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi jumlah penduduk setiap kabupaten dan kota dengan total jumlah penduduk nasional. (2) Rasio luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi luas wilayah setiap kabupaten dan kota dengan total luas wilayah nasional. (3) Rasio mvers PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi mvers PAD setiap kabupaten dan kota c:DJ dengan total invers PAD seluruh kabupaten dan kota "\' !I l . ( L, _ [PADi ]). :-1 ( 4) Rasio lifting Migas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dihitung dengan membagi lifting Migas setiap kabupaten dan kota penghasil dengan total lifting Migas seluruh kabupaten dan kota penghasil. Pasal 27 (1) Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a merupakan data yang digunakan dalam penghitungan DAU untuk tahun anggaran berkenaan. (2) Penggunaan data lifting Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) diatur dengan ketentuan: a. untuk alokasi PBB Migas menggunakan data prognosa lifting Migas tahun sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan DISTRIBUSI II f!' www.jdih.kemenkeu.go.id

- 39 b. untuk perubahan alokasi PBB Migas menggunakan data prognosa atau realisasi lifting Migas tahun sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 28 Berdasarkan rencana penenmaan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 (1) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH PBB se bagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan hasil penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan alokasi DBH Pajak untuk provms1, kabupaten, dan kota. (2) Dalam hal rencana penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) berbeda sangat signifikan dengan realisasi penenmaan tahun sebelumnya, alokasi DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat disesuaikan dengan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya. (3) Dalam hal rencana penenmaan Pajak tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), penghitungan alokasi DBH Pajak dapat dilakukan berdasarkan data penerimaan Pajak tahun sebelumnya. (4) Alokasi DBH Pajak untuk provinsi, kabupaten, dan kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. ;I DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id