Views
1 week ago

48~PMK.07~2016Per

- 44 (6) Alokasi DBH SDA

- 44 (6) Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Pasal 34 (1) Penghitungan DBH SDA pengusahaan panas bumi untuk kontrak pengusahaan panas bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan: a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi PNBP SDA pengusahaan panas bumi setiap daerah penghasil berdasarkan data sebagai berikut: 1. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA pengusahaan panas bumi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan 2. data perkiraan PNBP SDA pengusahaan panas bumi setiap pengusaha se bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); b. Alokasi PNBP SDA pengusahaan panas bumi setiap daerah penghasil se bagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan rasio bagian daerah penghasil dikalikan dengan perkiraan PNBP SDA setiap pengusaha; c. Berdasarkan alokasi PNBP SDA pengusahaan panas bumi setiap daerah penghasil, Direktorat J enderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi untuk prov1ns1, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; clan d. _ Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi se bagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan alokasi DBH SDA DISTRIBUSI II /I www.jdih.kemenkeu.go.id

- 45 - Pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota. (2) Penghitungan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi untuk kontrak pengusahaan Panas Bumi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan: a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi untuk prov1ns1, kabupaten, dan kota berdasarkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan b. Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi, kabupaten, dan kota. (3) Alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi untuk · provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Pasal 35 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan: a. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil untuk SDA mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4); b. surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil PNBP SDA DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id