Views
8 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 56 - Pemerintah kepada

- 56 - Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN. (8) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan alokasi Dana BOS untuk provinsi. (9) Alokasi Dana BOS untuk provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Pasal 47 (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penghitungan alokasi Dana BOP PAUD untuk kabupaten/ kota. (2) Penghitungan alokasi Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan jumlah Penyelenggara PAUD dikalikan dengan biaya satuan per Penyelenggara PAUD. (3) Penghitungan alokasi Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memperhitungkan adanya lebih salur atas penyaluran Dana BOP PAUD pada tahun anggaran sebelumnya. (4) Dalam melakukan penghitungan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (5) Hasil penghitungan alokasi Dana BOP PAUD untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Agustus. DISTRIBUSI II // www.jdih.kemenkeu.go.id

- 57 - (6) Hasil penghitungan alokasi Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN. (7) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetuj ui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan alokasi Dana BOP PAUD untuk kabupaten/kota. (8) Alokasi Dana BOP PAUD untuk kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Pasal 48 (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penghitungan alokasi Dana TP · Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota. (2) Penghitungan alokasi Dana TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok. (3) Penghitungan alokasi Dana TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memperhitungkan adanya kurang salur dan sisa dana di kas daerah atas penyaluran Dana TP Guru PNSD pada tahun anggaran sebelumnya. (4) Dalam melakukan penghitungan Dana TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. (5) Hasil penghitungan alokasi Dana TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud DISTRIBUSI II / jl. www.jdih.kemenkeu.go.id