Views
5 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 62 - alokasi Dana

- 62 - alokasi Dana PK2UKM dan Naker untuk kabupaten dan kota. (2) Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: a. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dana PK2UKM); dan b. Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan (Dana PK Naker). (3) Penghitungan alokasi Dana PK2 UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan jumlah peserta pelatihan dikalikan dengan biaya satuan per paket pelatihan ditambah dengan honor dan fasilitasi pendamping. (4) Penghitungan alokasi Dana PK Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan jumlah peserta pelatihan dikalikan dengan biaya satuan per paket pelatihan ditambah dengan uang makan. (5) Penghitungan alokasi Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk memperhitungkan sisa dana di kas daerah atas penyaluran Dana PK2UKM dan Naker tahun anggaran se belumnya. (6) Hasil penghitungan alokasi Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Menteri Ketenagakerjaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Agustus. (7) Hasil penghitungan alokasi Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN. /I DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 63 (8) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud padaayat (7), ditetapkan alokasi Dana PK2UKM dan Naker untuk kabupaten dan kota. (9) Alokasi Dana PK2UKM dan Naker untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian · APBN. Bagian Kelima Dana Insentif Daerah Paragraf 1 Penyediaan Data Pasal 53 (1) Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data dasar penghitungan DID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli, yang meliputi: a. produk domestik regional bruto non migas; b. angka partisipasi murni sekolah dasar; c. angka partisipasi murm sekolah menengah pertama; d. angka melek huruf; e. persentase balita mendapatkan imunisasi; f. persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan; g. persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak; h. persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak 1. tingkat pertumbuhan ekonomi; DISTRIBUSI II /I www.jdih.kemenkeu.go.id