Views
6 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 64 J. tingkat

- 64 J. tingkat kemiskinan; dan k. tingkat pengangguran; (2) Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan data Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli. (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data APBD, realisasi APBD, clan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat bulan Juli. Paragraf 2 Penghitungan dan Penetapan Alokasi Pasal 54 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID, antara lain, dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu DID dan kebijakan pemerintah mengenai besaran pagu DID. (2) Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria kinerja utama dan kriteria kinerja. (3) Kriteria kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria yang menentukan kelayakan suatu daerah untuk dapat menerima DID, yang terdiri atas: a. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WD P); dan b. penetapan APBD tepat waktu. (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja daerah, yang terdiri atas: ;I DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 65 a. kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; b. kinerja pelayanan dasar publik; dan c. kinerja ekonomi clan kesejahteraan. (5) Kriteria kinerja kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan sebagaimana climaksucl pada ayat (4) huruf a merupakan kriteria yang digunakan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan capaian kinerja daerah di bidang keuangan. (6) Kriteria kinerja pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kriteria yang digunakan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan capaian kinerja daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. (7) Kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kriteria yang digunakan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan capaian kinerja daerah di biclang ekonomi dan kesejahteraan. (8) Indikator kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Pasal 55 ( 1) DID diberikan kepada daerah dalam bentuk: a. alokasi minimum; dan/ atau b. alokasi kinerja. (2) Alokasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada daerah yang memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD WTP dan penetapan APBD tepat waktu pada tahun anggaran sebelumnya (t-1). (3) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah yang memperoleh DISTRIBUSI II . ;1· www.jdih.kemenkeu.go.id