Views
1 week ago

48~PMK.07~2016Per

- 66 - opini Badan

- 66 - opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD WTP atau WDP dan penetapan APBD tepat waktu pada tahun anggaran sebelumnya (t- 1) serta memenuhi batas minimum kelulusan nilai kinerja. (4) Batas minimum kelulusan nilaikinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai minimum tertentu atas hasil penilaian terhadap kinerja daerah dari kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik, dan kinerja ekonomi dan kesejahteraan. (5) Nilai kinerja daerah yang telah memenuhi batas minimum kelulusan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penentuan bobot daerah. (6) Alokasi kinerja suatu Daerah dihitung berdasarkan bobot daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikalikan dengan pagu alokasi kinerja, yaitu total pagu alokasi DID dikurangi dengan total alokasi minimum. (7) Hasil penghitungan alokasi DID berupa alokasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN. (8) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang mengena1 APBN yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), ditetapkan alokasi DID untuk setiap Daerah. (9) Alokasi DID untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. DISTRIBUSI II /I www.jdih.kemenkeu.go.id

- 67 - Bagian Keenam Dana Otonomi Khusus Pasal 56 (1) Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua clan Provinsi Papua Barat clan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh masing-masing setara clengan 2% (clua persen) clari pagu DAU nasional; (2) Tambahan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar 55% (lima puluh lima persen) clan Gas Bumi sebesar 40% (empat puluh persen) clari penerimaan negara yang berasal clari SDA minyak bumi clan SDA gas bumi clari provinsi yang bersangkutan setelah clikurangi clengan pajak clan pungutan lainnya; clan (3) Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur clalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua clan Provinsi Papua Barat berdasarkan usulan provinsi untuk pembiayaan infrastruktur, alokasi tahun sebelumnya, perkiraan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang belum didanai dari DAK, dan proporsi kebutuhan pendanaan infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pasal 57 (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 56, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi clana dalam rangka otonomi khusus Papua dan Aceh, yang terdiri atas: a. Dana otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; b. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh; c. Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh; clan DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id