Views
1 week ago

48~PMK.07~2016Per

- 68 - d. Dana Tambahan

- 68 - d. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (2) Hasil penghitungan alokasi dana dalam rangka otonomi khusus Papua dan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN. (3) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan se bagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan alokasi dana dalam rangka otonomi khusus (2) Papua , dan Aceh. (4) Alokasi dana dalam rangka otonomi khusus Papua dan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Bagian Ketujuh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta Pasal 58 (1) Pengalokasian Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta. (2) Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. DISTRIBUSI II // www.jdih.kemenkeu.go.id

- 69 - Bagian Kedelapan Dana Desa Pasal 59 ( 1) Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mnteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten dan kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. BAB V PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Bagian Kesatu Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 60 ( 1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan: a. Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Dana Perimbangan; dan b. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan. (2) Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. DISTRIBUSI II ;I www.jdih.kemenkeu.go.id