Views
7 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 72 - Paragraf 2 Surat

- 72 - Paragraf 2 Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana Pasal 63 (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menetapkan SKPRTD berdasarkan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan alokasi untuk setiap daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (2) SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK BUN sebagai dasar penerbitan SPP. (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM. Bagian Ketiga Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Paragraf 1 Ben tuk Penyaluran Pasal 64 (1) Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan dalam ben tuk: a. Tunai; dan/ atau b. Nontunai. (2) Dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka RKUD pada Bank Sentral atau Bank Umum untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana DISTRIBUSI II ;I www.jdih.kemenkeu.go.id

- 73 - Desa dengan nama RKUD yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan. (3) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri: a. asli rekening koran dari RKUD; dan b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD. (4) Perubahan nomor rekening dan/ atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah. (5) Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai konversi penyaluran DBH dan/ atau DAU dalam bentuk nontunai. Paragraf 2 Dana Bagi Basil Pajak Pasal 65 (1) Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap I paling lambat bulan April; b. tahap II paling lambat bulan Agustus; dan c. tahap III paling lambat bulan November. (2) Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan DISTRIBUSI II / www.jdih.kemenkeu.go.id