Views
1 week ago

48~PMK.07~2016Per

- 74 - c. tahap III

- 74 - c. tahap III cliclasarkan pacla selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II. Pasal 66 (1) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, clan Pertambangan lainnya clan sektor lainnya selain Minyak Bumi, Gas Bumi, clan Pengusahaan Panas Bumi, clilaksanakan secara mingguan yang climulai pacla bulan Agustus setelah surat pemberitahuan pajak terutang diterbitkan oleh Direktorat Jencleral Pajak. (2) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, clan kota dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, clan kota untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan lainnya dan sektor lainnya sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1), untuk bulan Desember clilaksanakan satu kali sebesar sisa pagu alokasi. Pasal 67 (1) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi clilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling lambat bulan Maret; b. triwulan II paling lambat bulan Juni; c. triwulan III paling lambat bulan September; clan cl. triwulan IV paling lambat bulan Desember. (2) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi se bagaimana climaksucl pada ayat ( 1) clilaksanakan clengan ketentuan sebagai berikut: DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 75 - a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; b. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; clan c. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. Pasal 68 (1) Penyaluran DBH PPh Pasal 2 1 dan PPh WPOPDN dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling lambat bulan Maret; b. triwulan II paling lambat bulan Juni; c. triwulan III paling lambat bulan September; dan d. triwulan IV paling lambat bulan Desember. (2) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; b. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan c. penyaluran triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. Paragraf 3 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 69 (1) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. triwulan I paling lambat bulan Maret; DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id